Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah besarnya ambisi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. Setelah berjalan sekitar satu setengah tahun, pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dirombak secara menyeluruh.

Keputusan yang diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) itu bukan sekadar pergantian pejabat. Di baliknya terdapat evaluasi panjang mengenai tata kelola, disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), kualitas makanan, hingga efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat.

Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah memasuki fase baru pelaksanaan MBG. Jika pada tahap awal fokus utama adalah memperluas cakupan layanan dan membangun jaringan dapur serta distribusi nasional, maka fase berikutnya tampaknya akan lebih menitikberatkan pada kualitas tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran.

Langkah itu sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Sebab MBG bukan hanya program unggulan, melainkan simbol utama janji politik yang sejak awal diklaim sebagai instrumen membangun generasi emas Indonesia.

Evaluasi 1,5 Tahun yang Berujung Pergantian

Malam itu, Selasa (2/6/2026) di Ruang Sidang Kabinet, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Di hadapan media, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja BGN sejak lembaga itu berdiri dan menjalankan tugasnya.

Menurutnya, BGN memegang posisi strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui MBG.

Oleh karena itu, lembaga tersebut dituntut memiliki tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Prasetyo menegaskan bahwa selama sekitar satu setengah tahun terakhir Presiden terus menerima berbagai masukan, baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, masyarakat, hingga penerima manfaat program.

Dari proses tersebut lahirlah keputusan untuk melakukan pergantian total pada jajaran pimpinan BGN.

Pemerintah memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi wakil kepala.

Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Prasetyo menekankan bahwa keputusan itu tidak dimaksudkan sebagai penghentian arah kebijakan MBG, melainkan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Catatan yang Menjadi Dasar Perombakan

Prasetyo mengungkapkan beberapa catatan yang menjadi perhatian Presiden selama proses evaluasi. Dia menyebut terdapat persoalan terkait kedisiplinan menjalankan SOP, tata kelola organisasi, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi inti program MBG.

Hal ini penting karena sepanjang perjalanan MBG, berbagai laporan mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, dan efektivitas distribusi beberapa kali menjadi sorotan publik.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa proses audit internal masih berlangsung. Artinya, pergantian pimpinan tidak hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga bagian dari proses pembenahan yang lebih luas di dalam tubuh BGN.

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

DPR Menilai Pemerintah Mendengar Aspirasi Publik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Dasco, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), kementerian terkait, hingga DPR.

Pernyataan itu disampaikan Dasco usai mendengar pengumuman pergantian pimpinan BGN yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026).

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Dasco di Gedung DPR.

Menurut dia, keputusan Presiden mengganti Kepala BGN dan dua wakil kepala BGN merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dijalankan lembaga tersebut.

Dasco berharap pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum pembenahan internal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses transisi.

"Kami harapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi layanan yang berlangsung selama ini," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program MBG, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Harapan kami bahwa tujuan pelayanan terutama 3T dapat segera direalisasikan," katanya.

Tata Kelola dan Koordinasi Jadi Sorotan

Menanggapi pertanyaan mengenai faktor utama di balik pergantian pimpinan BGN, Dasco merujuk pada penjelasan pemerintah yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah mencakup aspek tata kelola organisasi dan koordinasi lintas kementerian yang dinilai masih perlu diperbaiki.

"Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi," ujarnya.

Kendati demikian, Dasco menegaskan pemerintah memiliki informasi dan pertimbangan yang lebih lengkap terkait berbagai catatan evaluasi tersebut.

Dasco juga menilai penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat. Meski belum lama menjabat sebagai wakil kepala BGN, Nanik dinilai aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Dasco, laporan yang diterima DPR, khususnya dari komisi teknis yang membidangi program MBG, menunjukkan Nanik terlibat dalam berbagai upaya pengawasan dan penertiban dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar.

"Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," katanya.

Karena itu, Dasco berpandangan keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai pimpinan baru BGN sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan program.

"Hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu hak prerogatif pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," ujarnya.

DPR Akan Awasi Kinerja Pimpinan Baru

Lebih lanjut, Dasco mengatakan DPR melalui Komisi IX akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pembenahan organisasi.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus," katanya.

Terkait berbagai laporan insiden dan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG, Dasco mengungkapkan DPR telah menyampaikan sejumlah masukan secara tertulis kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan Kepala BGN," ujarnya.

Meski struktur organisasi BGN masih melibatkan sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam manajemen lama, Dasco meminta publik memberikan kesempatan kepada pimpinan baru untuk membuktikan kinerjanya.

"Saya pikir pemerintah mungkin punya pertimbangan tersendiri. Silakan nanti ke pimpinan yang baru dinilai masyarakat, penerima manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau," katanya.

Fase Baru: Dari Ekspansi Menuju Penguatan Tata Kelola

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai penunjukan Nanik S Deyang akan memperkuat posisi politik lembaga tersebut.

Namun, dia mengingatkan tantangan utama yang harus segera diselesaikan oleh kepemimpinan baru adalah perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kualitas makanan hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

Trubus mengatakan komposisi baru pimpinan BGN menunjukkan penguatan dukungan politik terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya, Nanik memiliki kedekatan politik dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto sehingga dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pimpinan sebelumnya.

"Kalau saya melihat ini berarti secara politis lebih kuat. Karena itu kan Gerindra di belakangnya jadinya," kata Trubus saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Meski begitu, Trubus menilai pengangkatan Nanik tetap menyisakan perdebatan terkait kebutuhan figur teknokrat dalam memimpin lembaga yang mengelola program berskala nasional tersebut.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN lebih membutuhkan kapasitas manajerial dan teknokratis dibandingkan pendekatan politik.

"Kalau harapannya kan teknokrat yang megang itu, bukan politisi. Itu kan politisi," ujarnya.

Trubus menilai pergantian pimpinan BGN berpotensi diikuti sejumlah perubahan kebijakan, termasuk evaluasi terhadap mekanisme penyaluran program, sasaran penerima manfaat, hingga pengelolaan anggaran.

Dia memperkirakan kepemimpinan baru akan melakukan penataan ulang terhadap berbagai aspek yang selama ini menjadi sorotan publik maupun pemerintah.

Menurut Trubus, pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan oleh Nanik adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Selama ini, kata dia, pelaksanaan program masih terlalu terpusat di BGN, sementara pemerintah daerah belum memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan.

"Kolaborasi pusat dan daerah. Selama ini kan pusatnya ada di BGN itu dan daerah adalah kepala-kepala daerah itu untuk ikut bertanggung jawab pelaksanaan MBG itu," katanya.

Dia menilai pelibatan pemerintah daerah secara lebih aktif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Kualitas Makanan dan Kasus Keracunan Harus Jadi Prioritas

Selain tata kelola kelembagaan, Trubus menilai persoalan kualitas makanan harus menjadi fokus utama pimpinan baru BGN. Ia menyinggung berbagai kasus yang muncul selama pelaksanaan program MBG, mulai dari dugaan keracunan makanan hingga penolakan makanan oleh penerima manfaat.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut terjadi karena pelaksanaan program selama ini lebih berorientasi pada pencapaian jumlah penerima dibandingkan kualitas layanan.

"Persoalan-persoalan seperti keracunan, kualitas makanan, dan banyaknya makanan yang ditolak oleh posisi penerima kan itu juga menjadi isu utama untuk diselesaikan oleh yang baru ini," ujarnya.

Trubus menambahkan berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga permasalahan di dapur penyedia makanan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan perombakan kepemimpinan.

"Ketika kemudian di lapangan banyak sekali praktik-praktik penyimpangan, praktik korupsi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kemudian dapur SPPG juga banyak yang bermasalah, akhirnya yang terjadi mau tidak mau harus ada perombakan besar-besaran," katanya.

Soroti Masuknya Unsur TNI dan Auditor

Trubus juga menyoroti masuknya Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Menurut dia, penunjukan perwira militer dalam program strategis pemerintah menunjukkan semakin besarnya keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai meningkatnya peran militer dalam program-program sipil pemerintah.

"Sekarang banyak tentara yang terlibat di program-program strategis. Jadi isu mengenai peran TNI dalam pelaksanaan program itu akan semakin menguat," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus menilai penunjukan Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang pengawasan dan audit dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, keberadaan figur berlatar belakang auditor dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program.

"Dia kan orang auditing. Jadi pengawasan-pengawasan terhadap program MBG ini akan semakin diperkuat," katanya.

Meski melihat adanya sejumlah upaya pembenahan melalui komposisi pimpinan baru, Trubus menilai keberhasilan BGN pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Bisnis.com, PALEMBANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ilir Barat I Lorok Pakjo di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali beroperasi setelah sempat ditutup selama 1 bulan sejak Februari 2026.

Penanggung Jawab SPPG Ilir Barat I Lorok Pakjo Farizki Dwi Saputra membenarkan bahwa operasional sempat dihentikan sementara sebagai tindak lanjut evaluasi internal.

"Iya, kami sempat menghentikan operasional selama satu bulan sejak Februari 2026. Hari ini sudah kembali berjalan," kata Farizki, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, penghentian sementara dilakukan setelah ditemukan menu makanan yang terindikasi berbau. Hasil evaluasi menunjukkan kondisi tersebut dipicu proses memasak yang dilakukan terlalu awal.

"Sebelumnya kami mulai memasak sekitar pukul 00.00 WIB. Setelah dievaluasi, waktunya dinilai terlalu cepat," jelasnya.

Saat ini, kata dia, persiapan bahan baku dimulai pukul 22.00 WIB, sedangkan proses memasak dilakukan pada pukul 02.00 WIB untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan.

"Ada hikmah dari evaluasi ini. Kami melakukan sejumlah perbaikan, termasuk pembenahan instalasi air yang sebelumnya sempat bermasalah dan kini sudah selesai," kata Farizki.

Pada hari pertama kembali beroperasi, SPPG Ilir Barat I Lorok Pakjo mendistribusikan MBG kepada 6 sekolah dan 8 posyandu dengan total 2.752 penerima manfaat.

"Menu yang dibagikan terdiri dari 2 kategori yaitu porsi kecil berisi roti, susu, pisang, dan jeruk, sedangkan porsi besar ditambah telur sebagai sumber protein," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Nurya Hartika Sari mengatakan bahwa pihaknya memang sempat menghentikan operasional salah satu SPPG di Palembang.

"Memang ada 1 (SPPG) kita suspend, stop sementara dikarenakan tidak sesuai standar SOP BGN," ujarnya.

Namun demikian, dia menerangkan bahwa SPPG yang ditutup sementara masih bisa kembali beroperasi, akan tetapi harus melalui proses pengajuan ulang dan verifikasi kelayakan dari BGN, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Mereka bisa buka kembali, tetapi harus mengajukan ulang dan melalui tahapan evaluasi. Semua catatan kesalahan wajib diperbaiki, mulai dari pola penyediaan, tata kelola, penyajian, distribusi, hingga pasokan bahan pangan," ujar Nurya.

Bisnis.com, KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 127 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut berada dalam sorotan ketat dan terancam ditutup jika terbukti melanggar ketentuan pemerintah pusat.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, besarnya anggaran program MBG menuntut pengelolaan yang disiplin, tertib, dan bebas dari praktik penyimpangan. Total alokasi dana MBG di Kabupaten Kuningan sendiri tercatat mencapai Rp355 miliar.

Pemkab Kuningan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur MBG yang menjalankan operasional di luar aturan. Sanksi yang disiapkan tidak sebatas teguran administratif, melainkan bisa berujung pada rekomendasi pencabutan izin operasional secara permanen kepada Badan Gizi Nasional.

"Pengawasan difokuskan pada sejumlah aspek krusial, mulai dari kesesuaian harga per porsi, kelengkapan legalitas dapur, hingga standar kebersihan dan sanitasi. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi persyaratan teknis, termasuk kepemilikan IPAL, SLHS, serta persetujuan bangunan gedung," kata Dian, Rabu (24/12/2025).

Pemerintah daerah menilai ketidakpatuhan terhadap standar tersebut berpotensi membahayakan kualitas makanan dan merusak tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan gizi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi.

Secara operasional, program MBG di Kabupaten Kuningan menyasar 385.383 penerima manfaat. Sasaran program mencakup peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, serta balita yang tersebar di 30 kecamatan. Namun, pemerintah mencatat masih terdapat kendala kesiapan dapur di dua kecamatan, yakni Cilebak dan Hantara.

Dian mengatakan Pemkab Kuningan menginstruksikan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Camat, kepala puskesmas, serta organisasi perangkat daerah terkait diminta berperan langsung dalam pengawasan di lapangan. Peran satuan tugas MBG juga diperkuat hingga tingkat desa guna meminimalkan celah pelanggaran.

"Langkah pengawasan ketat ini bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai regulasi nasional. Tata kelola program merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang penyelenggaraan MBG, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi," katanya.

Selain aspek kepatuhan, pemerintah daerah juga menyoroti dampak ekonomi dari program MBG. Dapur-dapur MBG diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.

Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memiliki cakupan terbatas.

Gubernur Riau Abdul Wahid telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi program bersama Badan Gizi Nasional. Satgas tersebut juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten dan kota se-Riau agar koordinasi pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam catatannya, hingga saat ini, cakupan pelaksanaan MBG di Riau baru mencapai 10% dari total sasaran. Wahid menilai capaian ini masih perlu ditingkatkan karena dipercaya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa meningkatkan cakupan program tak mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, siswa menolak makanan yang diberikan karena faktor rasa. Dia menyebut hanya sekitar 50% siswa yang mengonsumsi makanan yang disediakan.

“Saya minta dapur-dapur memperbaiki kualitas rasa makanan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Selain kualitas rasa, dia mengakui ketersediaan alat uji bahan pangan terbatas. Pemprov Riau hanya memiliki 112 unit peranti tes cepat atau rapid test kit yang terdiri dari 80 alat untuk uji pestisida dan 32 untuk uji formalin. Jumlah ini tak memadai karena setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima jenis komoditas pangan segar sebelum disajikan.

“Hingga kini baru 15 SPPG yang sudah menjalani proses pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan tiga di Kampar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahid mengungkapkan sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini membuat pengawasan kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Bahkan, dia menyebut sempat terjadi kasus keracunan makanan akibat dapur yang memasak sejak malam hari, menyebabkan makanan basi ketika disajikan keesokan paginya.

“Memang pengawasan di lapangan masih belum optimal,” ungkapnya.