Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) resmi mencatatkan sahamnya di The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) melalui skema Hong Kong Depositary Receipts (HDR). Langkah ini membuka akses yang lebih luas bagi investor global terhadap proyek Tambang Emas Pani sekaligus memperluas basis investor perseroan.

EMAS mulai diperdagangkan di Main Board HKEX pada Jumat (26/6/2026) dengan kode saham 6228. HDR perseroan ditawarkan pada harga HK$26,60 per HDR dengan satuan perdagangan sebanyak 100 HDR per lot.

Pencatatan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Transaksi ini merupakan dual listing pertama emiten Indonesia di HKEX, pencatatan HDR pertama di Bursa Hong Kong dalam lebih dari satu dekade, serta dual listing pertama yang dilakukan emiten Indonesia dalam lebih dari 20 tahun.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin mengatakan pencatatan di HKEX merupakan langkah strategis untuk memperluas akses investor internasional terhadap salah satu aset pertumbuhan emas terbesar di Indonesia, yakni Tambang Emas Pani di Gorontalo.

"Keberhasilan pencatatan di HKEX menjadi tonggak penting bagi Merdeka Gold Resources sekaligus memperkuat kehadiran Indonesia di pasar modal global. Transaksi ini juga membuka akses yang lebih luas bagi investor internasional untuk memperoleh eksposur terhadap salah satu aset pertumbuhan emas paling signifikan di Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas Tambang Emas Pani. Kami percaya pencatatan ini akan memperluas basis investor, memperkuat visibilitas global, dan mendukung fase pertumbuhan berikutnya bagi MGR," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Dalam skema tersebut, setiap HDR merepresentasikan kepemilikan manfaat atas saham biasa EMAS yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui mekanisme tersebut, investor di Hong Kong dapat memperoleh eksposur terhadap kinerja perseroan dengan tetap mempertahankan kepentingan ekonomi yang sama atas saham yang tercatat di Indonesia.

Perseroan juga memastikan tidak terdapat pemegang HDR yang memiliki kepemilikan manfaat lebih dari 5% dari total HDR yang beredar. Dengan demikian, seluruh HDR yang tercatat tetap sejalan dengan ketentuan free float yang berlaku atas saham dasar perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, aksi korporasi tersebut tidak mengubah struktur permodalan maupun kepemilikan perseroan. Pemegang saham pengendali, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), tidak menjual saham dalam penawaran global sehingga transaksi tersebut tidak menyebabkan dilusi bagi pemegang saham eksisting.

Dilirik Investor Global

Penawaran HDR EMAS mendapat sambutan dari sejumlah investor institusi global yang bertindak sebagai cornerstone investors. Kehadiran para investor tersebut dinilai mencerminkan tingginya minat terhadap prospek pertumbuhan perseroan, terutama pengembangan Tambang Emas Pani.

Dari kelompok investor strategis, partisipasi datang dari Wanguo Gold Group Limited, CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG, serta Intera Mining Investment Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh JCHX Mining Management Co Ltd.

Sementara itu, investor keuangan yang ikut dalam penawaran tersebut meliputi Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC (ORIX), Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, dan Wind Sabre Fund SPC.

Menurut manajemen, partisipasi investor strategis maupun investor keuangan global tersebut menjadi sinyal kuat atas kepercayaan pasar terhadap kualitas Tambang Emas Pani sekaligus strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Melalui dual listing di HKEX, EMAS berharap dapat memperluas jangkauan investor internasional, meningkatkan profil perusahaan di pasar modal global, serta mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan proyek-proyek pertumbuhan di masa mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong peningkatan produksi jagung nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengejar target swasembada pangan. Salah satu upaya tersebut tercermin dari panen raya jagung di Kabupaten Gorontalo yang menghasilkan sekitar 210 ton dari lahan seluas 30 hektare.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan produktivitas jagung di wilayah tersebut mencapai 5—7 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan rata-rata sejumlah daerah yang masih berada di kisaran 5 ton per hektare.

"Harga jagung sesuai acuan Rp5.500 per kilogram, tetapi di sini sudah mencapai Rp6.000 per kilogram. Produksinya juga besar, lebih dari 6 ton per hektare," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tingginya produktivitas tersebut didukung oleh ketersediaan pupuk yang memadai serta harga pupuk yang lebih terjangkau, sehingga membantu meningkatkan hasil panen petani.

Panen raya tersebut merupakan hasil pembinaan UD Damai Sejahtera bersama Kelompok Tani Sipatana Hijau. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan potensi Gorontalo sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional.

Ke depan, pemerintah menargetkan perluasan areal panen di wilayah binaan tersebut menjadi lebih dari 1.000 hektare pada Juli 2026. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Gorontalo terhadap produksi jagung nasional sekaligus memperkuat pasokan bahan baku pangan dan pakan ternak.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara petani, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta memperkuat hilirisasi jagung sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan nasional.

Di sini saya lihat satu hektare bisa di atas enam ton dan saya cek benar di atas enam ton.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan panen raya jagung di Kabupaten Gorontalo yang menghasilkan sekitar 210 ton menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional guna mendukung percepatan swasembada pangan.

Menurut Zulhas, keberhasilan panen tersebut mencerminkan meningkatnya produktivitas budi daya jagung di daerah sekaligus memberikan keuntungan lebih baik bagi petani karena harga jual berada di atas harga acuan pemerintah.

"Harga jagung sesuai dengan acuan Rp5.500 (per kg), tapi di sini Rp6.000, bagus sekali. Di sini saya lihat satu hektare bisa di atas enam ton dan saya cek benar di atas enam ton," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Panen raya tersebut dilaksanakan di Desa Mulyonegoro, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di lahan seluas 30 hektare dengan produktivitas rata-rata hingga tujuh ton per hektare.

Menurut Zulhas, produktivitas jagung di lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah dan didukung kelancaran distribusi pupuk bagi petani.

"Kemarin saya sempat lihat di Lampung per hektare bisa lima ton jadi lebih sedikit. Yang kedua, pupuk lancar dan harganya juga diskon sampai 20 persen," ujarnya.

Panen tersebut merupakan hasil pembinaan Usaha Dagang (UD) Damai Sejahtera bersama Kelompok Tani Sipatana Hijau dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani jagung.

Panen berlangsung di lahan Kelompok Tani Sipatana Hijau yang diketuai Rahmad Danupoyo di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

Zulhas mengatakan pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani agar kontribusi sentra-sentra produksi jagung terhadap kebutuhan nasional semakin besar.

Ia optimistis produksi jagung di wilayah tersebut terus meningkat. Pada Juli 2026, luas panen jagung di wilayah binaan itu ditargetkan bertambah menjadi lebih dari 1.000 hektare, sehingga diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi jagung nasional.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara petani, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas jagung guna meningkatkan nilai tambah sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - PT Brantas Abipraya (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo . Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan yang progres pembangunannya telah mencapai 94,99% ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo.

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan bendungan sesuai standar mutu, keselamatan, dan tata kelola yang baik guna mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menegaskan, bahwa pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan wujud nyata kontribusi BUMN konstruksi dalam menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plaza Seremoni IKN Karya Brantas Abipraya Raih Penghargaan Lanskap Internasional MLAA 2026



"Bendungan Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," ujar Dian.

Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volum efektif 58,61 juta meter kubik. Setelah beroperasi, bendungan ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga sehingga mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Gorontalo.

Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Tidak hanya mendukung sektor pangan, kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen, sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 Megawatt.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dan pusat olahraga air yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi

Dari sisi teknis, proyek ini dibangun menggunakan teknologi urugan batu berinti tegak (rockfill dam with vertical core) yang dilengkapi spillway, terowongan pengelak, dan fasilitas hidromekanikal berstandar tinggi. Inovasi konstruksi yang diterapkan bahkan berhasil mencatatkan Rekor MURI untuk terowongan spillway tipe Free Over Flow Elevated dengan kemiringan tertinggi dan terlebar di Indonesia.

Dian menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari tata kelola yang diterapkan selama proses pembangunan.

"Penghargaan Good Corporate Governance yang diraih Brantas Abipraya menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proyek. Bendungan Bulango Ulu kami bangun dengan mengedepankan integritas, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," tambahnya.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menghadirkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Brantas Abipraya terus mempertegas perannya sebagai agen pembangunan yang menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendungan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menjaga ketersediaan air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko banjir. Di Gorontalo, peran tersebut diharapkan akan diperkuat melalui Bendungan Bulango Ulu yang kini memasuki tahap akhir pembangunan.

PT Brantas Abipraya (Persero) mencatat progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah mencapai 94,99 persen. Setelah beroperasi, bendungan ini diproyeksikan mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, Bendungan Bulango Ulu menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air bagi sektor pertanian dan masyarakat di Gorontalo.

"Ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo," ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volume efektif 58,61 juta meter kubik. Infrastruktur ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga.

Dengan dukungan pasokan air yang lebih stabil, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air pada musim kemarau.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pasokan air baku yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi bendungan tidak hanya terbatas pada penyediaan air. Kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen. Pengendalian banjir dinilai penting untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari potensi kerugian akibat bencana.

Di sektor energi, Bendungan Bulango Ulu akan mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 megawatt. Pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi terbarukan dapat membantu penyediaan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan olahraga air. Pengembangan kawasan tersebut berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dian mengatakan, percepatan penyelesaian Bendungan Bulango Ulu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air. Menurut dia, manfaat bendungan tidak hanya dirasakan saat proyek selesai dibangun, tetapi juga dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekonomi daerah.

"Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," kata Dian.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman, atau sesuai dengan ketentuan. Stok ini sebagai upaya Pupuk Indonesia dalam mendukung produktivitas pertanian dan program swasembada pangan nasional.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyampaikan apresiasinya kepada Pupuk Indonesia, karena mampu menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi hingga petani dengan baik. Ia menambahkan, titik kritis pada faktor produksi pertanian salah satunya ada pada distribusi pupuk bersubsidi.

"Kita jaga kinerja Pupuk Indonesia. Kami selalu memonitor pendistribusian pupuk bersubsidi hingga di tangan petani. Monitoring ini bertujuan meminimalisasi kendala di lapangan, sehingga produktivitas pertanian dapat dijaga. Dengan pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan, Insya Allah di tahun 2026 ini kita bisa melanjutkan swasembada," ujar Andi.

Sementara Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan saat ini Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk subsidi dan nonsubsidi sebesar 1,2 juta ton. Adapun, rinciannya pupuk subsidi sebanyak 876.989 ton dan nonsubsidi 342.665 ton. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan penebusan pupuk bersubsidi nasional selama sekitar 20 hari ke depan, sehingga berada pada level yang aman untuk memenuhi kebutuhan petani, termasuk di Provinsi Gorontalo.

"Kami pastikan pupuk bersubsidi tersedia dan dapat diakses petani sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta seluruh mitra penyalur agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran," ujar Robby dalam kegiatan PILAR TANI dengan agenda Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Pemupukan Berimbang di Gorontalo, Senin (22/6).

Stok per tanggal 20 Juni 2026 ini terdiri dari pupuk Urea 561.588 ton, NPK Phonska 236.654 ton, NPK Kakao 11.632 ton, SP-36 17.573 ton, ZA 2.871 ton, dan pupuk organik 46.673 ton. Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga melakukan monitoring harian terhadap ketersediaan stok hingga tingkat Penerima Pada Titik Serah (PPTS). Pengawasan ini untuk memastikan pupuk selalu tersedia saat dibutuhkan petani.

"Selain menjamin ketersediaan pupuk, Pupuk Indonesia terus mendukung implementasi tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih sederhana, efektif, dan responsif sesuai regulasi terbaru pemerintah. Harapannya layanan kepada petani semakin cepat serta ketepatan sasaran pupuk bersubsidi semakin meningkat," ujar Robby.

Kemudahan akses dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang cukup mendukung tingginya serapan pupuk oleh petani di seluruh Indonesia. Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai 4.611.695 ton atau 46,84 persen dari alokasi nasional sebesar 9.845.686 ton.

Khusus serapan di Gorontalo, pada periode yang sama mencapai 42.398 ton. Jumlah ini setara dengan 21 persen dibandingkan dengan alokasi 2026 sebesar 206.284 ton.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pupuk Indonesia juga mengajak petani untuk menerapkan pemupukan berimbang sesuai dosis anjuran guna. Dorongan ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

"Melalui sinergitas, Pupuk Indonesia optimistis ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional," tutup Robby.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian sektor pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Terlebih, Indonesia kini mulai mampu membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.

Ia menilai, Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia tengah ancaman krisis pangan global.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6). Prabowo mengungkapkan, Perdana Menteri Australia pun menghubunginya secara langsung untuk membeli surplus pupuk Indonesia.

"Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau berterima kasih karena Indonesia punya surplus pupuk dan bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia. Saya bilang silakan, kirim ke mereka," kata Prabowo.

Saat ini, persoalan pangan diakui Prabowo merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Menurutnya, berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi peningkatan jumlah penduduk dunia yang kelaparan akibat krisis global.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita," katanya.

Di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian yang menghadiri PENAS XVII, Prabowo kemudian menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia meminta agar keberhasilan pangan ini tidak membuat pemerintah lengah, antara lain setiap kebijakan pertanian yang harus tetap berorientasi pada kesejahteraan petani.

"Asal harganya benar. Petani jangan rugi," katanya.

Presiden juga menyinggung tentang pengembangan hilirisasi kelapa sawit melalui program B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang. Program tersebut diyakini akan memperkuat nilai tambah sektor pertanian, serta mendukung kemandirian energi nasional.

NTP 127, Tertinggi dalam 34 Tahun

Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran melaporkan capaian keberhasilan kebijakan di sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo. Kesejahteraan petani Indonesia mencatat capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir, ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127.

"Izin, Bapak Presiden, NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir," ujar Amran.

Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan berbagai capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun.

Mewakili petani Indonesia, Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden seperti penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang untuk pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka.

"Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak Indonesia merdeka selalu naik, pada masa kepemimpinan Bapak Presiden justru turun 20 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Lalu, pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses petani terhadap sarana produksi menjadi lebih mudah dan cepat. Program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu seluas 870 ribu hektare yang diproyeksikan menciptakan sedikitnya 3 juta lapangan kerja hingga tahun 2029 pun terus digenjot.

"Bibit gratis, pengolahan lahan gratis, penanaman gratis. Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Amran.

Sementara itu, di sektor perkebunan, Mentan melaporkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat turun kini kembali normal, bahkan berpotensi naik hingga 10 persen seiring peningkatan harga CPO dunia.

Untuk melindungi petani sawit, Kementerian Pertanian bersama Polri melakukan pengawasan terhadap 274 perusahaan sawit yang sebelumnya tidak menyesuaikan harga TBS.

"Kita harus menjaga kesejahteraan 15 juta petani sawit Indonesia. Karena itu, jika ada pihak yang tidak menaikkan harga TBS sesuai ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan," ujar Amran.

Adapun Ketua KTNA Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan apresiasi atas keberpihakan Presiden terhadap petani dan nelayan Indonesia.

"Kami dari KTNA menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas perhatian, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan beliau kepada petani dan nelayan Indonesia," ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan, KTNA menganugerahkan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi dan komitmennya memajukan sektor pertanian, serta mendorong kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan ekspor beras, jagung, hingga pupuk yang mulai dilakukan Indonesia tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani dalam negeri.

Ia meminta setiap transaksi ekspor tetap memperhatikan harga yang diterima petani agar tidak merugi.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menyinggung meningkatnya permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pangan dan pupuk dari Indonesia seiring membaiknya produksi dalam negeri.

"Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman)? Petani jangan rugi," kata Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

Ia mengatakan Indonesia kini mulai mengekspor berbagai komoditas pertanian dan pupuk ke sejumlah negara. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pasokan pupuk dari Indonesia.

"Saya ditelepon Perdana Menteri Australia (Albanese). Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, 'jual, kirim ke mereka'," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo menyebut banyak negara saat ini membutuhkan pupuk dan pangan dari Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kapasitas produksi nasional, terutama setelah pemerintah mendorong swasembada pangan.

Karena itu, ia menilai Indonesia kini memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.

"Sekarang kita swasembada pangan, kita percaya diri. Terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi," katanya.

Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya peluang ekspor beras dan pupuk Indonesia ke berbagai negara. Untuk komoditas beras, Perum Bulog saat ini tengah menjajaki ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembahasan dengan Malaysia telah memasuki tahap negosiasi harga. Jika terealisasi, nilai transaksi ekspor tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Selain Malaysia, pemerintah juga membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara lain seperti Filipina, Papua Nugini, hingga Arab Saudi. Pada awal 2026, Indonesia telah merealisasikan ekspor perdana beras sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi.

Di sektor pupuk, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia secara bertahap dengan potensi nilai mencapai Rp7 triliun.

Tahap awal ekspor telah dilakukan dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, dengan volume 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Pemerintah juga menyebut sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh telah menyatakan minat untuk membeli pupuk urea dari Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demonstrasi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa Indonesia ibarat sebuah tim sepak bola yang harus kompak dalam membangun timnya dan bersaing dengan tim atau negara lain. Terdapat posisi-posisi yang bisa diisi, termasuk sebagai suporter.

"Kalau kita dalam pertandingan, kita sebagai pendukung negara kita yang sedang bersaing dengan banyak negara. Kalau ada teman yang kurang, tim kita lagi main kurang bagus, tetap didukung," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa koreksi diperlukan agar tim bisa berkembang. Namun, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak mendukung.

"Nanti setelah selesai baru dikoreksi. Jangan saat masih bermain di lapangan malah disoraki," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyindir kelompok penolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menilai ada persoalan lain yang lebih mendesak dibanding pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Menurutnya, tidak ada kondisi yang lebih genting daripada perut lapar karena menyangkut kelangsungan hidup manusia.

"Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi ya dia mati," kata Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6).

Prabowo juga menyoroti masih adanya kritik terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan menjalankan program MBG.

Sang Kepala Negara menyinggung pendapat sejumlah kalangan yang pernah mempertanyakan urgensi melindungi petani Indonesia dengan alasan petani dari negara lain dinilai lebih efisien dan produktif.

Menurut dia, pandangan tersebut terbukti tidak tepat, terutama ketika dunia menghadapi situasi krisis, termasuk saat pandemi covid-19.

"Ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat," ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman selama pandemi covid-19 ketika sejumlah negara produsen pangan membatasi ekspor komoditas mereka demi memenuhi kebutuhan domestik.

Kondisi itu, kata Prabowo, menunjukkan pentingnya setiap negara menjaga kemampuan produksi pangan sendiri.

"Bayangkan dalam keadaan krisis waktu covid, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung kritik terhadap program MBG. Penilaian terhadap program tersebut sebaiknya melihat langsung kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran, mulai dari anak-anak hingga kelompok petani dan nelayan.

"Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak MBG perlu atau tidak?" ujarnya.

Prabowo kemudian mengaitkan isu tersebut dengan meningkatnya ancaman krisis pangan global. Ia mengutip peringatan sejumlah lembaga internasional mengenai potensi bertambahnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan.

Menurut dia, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memberikan peringatan mengenai meningkatnya jumlah masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan dalam beberapa tahun terakhir.

"PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta sampai 700 juta. FAO memberi warning," kata Prabowo.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ribuan petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional memberikan penghargaan tertinggi berupa Lencana Emas Adhi Bhakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo.

Momen tersebut terjadi dalam puncak Pekan Nasional (PENAS) KTNA XVII Tahun 2026 yang berlangsung meriah di GOR David-Tony, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Penyematan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, hingga pelaku usaha pertanian dari berbagai daerah.

Penghargaan itu disebut sebagai bentuk apresiasi tertinggi KTNA kepada Presiden Prabowo atas dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan nasional.

Sebelum penyematan, Yadi menyampaikan terima kasih atas berbagai program pemerintah yang dinilai berpihak kepada petani dan nelayan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam agenda nasional tersebut menjadi energi tambahan bagi para pelaku sektor pangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas.

“Atas nama seluruh peserta PENAS XVII, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Yadi dalam sambutan resminya.

Menurut KTNA, lencana emas tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk penghormatan tertinggi atas kontribusi pemerintah dalam memperkuat sektor pangan nasional.

Momen ini juga menjadi sorotan karena memperlihatkan dukungan langsung dari akar rumput, khususnya petani dan nelayan, terhadap kepemimpinan nasional di sektor ketahanan pangan.

PENAS KTNA XVII sendiri menjadi forum nasional yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi teknologi, pengalaman, serta memperkuat kolaborasi pembangunan pertanian.

Dengan penghargaan ini, hubungan antara pemerintah dan pelaku sektor pangan dinilai semakin erat di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo pada hari ini, Rabu (24/6/2026). Prabowo dijadwalkan untuk menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII.

Prabowo bersama rombongan terbatas telah lepas landas menuju Gorontalo menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB.

Dalam keberangkatannya ke Gorontalo, Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setibanya di Gorontalo, Prabowo dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang menjadi lokasi penyelenggaraan Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII.

Dalam gelaran tersebut, terdapat berbagai agenda strategis, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, dialog bersama pemangku kebijakan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional.

Sementara itu, pada Selasa (23/6/2026), Presiden telah menjalankan lawatan ke Provinsi Jawa Timur. Prabowo mulanya meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Setelahnya, Prabowo menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.