JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Korido berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Korido.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan distribusi logistik dan kepelabuhanan di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pengembangan jangka pendek Pelabuhan Korido.

Kegiatan itu melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pengembangan yang direncanakan meliputi studi dan analisis perpanjangan dermaga, area walkway, terminal penumpang, kantin, pagar, dan area komersial untuk tahun anggaran 2027.

Langkah tersebut ditandai dengan penelitian teknis dan peninjauan lapangan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri bersama tim teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Baperida di dermaga dan area komersial serta Kantor UPP Korido di Distrik Supiori Selatan, Supiori, Jumat (22/5/2026).

Penguatan jalur logistik di wilayah 3TP

Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri mengatakan, kerja sama tersebut menjadi momentum bersejarah karena merupakan kolaborasi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan DED pengembangan pelabuhan.

Menurut dia, pengembangan Pelabuhan Korido diharapkan dapat memperkuat jalur distribusi logistik dan pergerakan angkutan laut di Papua, khususnya di Supiori yang masuk wilayah 3TP.

"Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Korido di tanah ini, supaya terus berkembang dan menjadi pelabuhan yang maju, profesional dan membanggakan," ujar Fakhiri.

Ia menambahkan, pelabuhan yang produktif akan membangun konektivitas yang kuat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Fakhiri mengatakan, penguatan sektor kemaritiman menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Pelabuhan Korido dinilai strategis di kawasan Pasifik

Kepala KUPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid mengatakan, Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi bagi wilayah kepulauan di utara Papua.

Menurut Willem, tantangan geografis selama ini menjadi kendala dalam aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Karena itu, pengembangan Pelabuhan Korido melalui perpanjangan dermaga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operasional pelabuhan dalam melayani kapal berukuran besar.

Selain itu, pembangunan kantin, terminal penumpang, area walkway, dan area komersial disebut dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, baik sebagai penumpang maupun pelaku usaha lokal.

“Tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam aksesbilitas dan konektivitas, sehingga dengan pengembangan Pelabuhan Korido yaitu dengan adanya perpanjang dermaga dapat menambah kapasitas operasional pelabuhan dalam melayani kapal-kapal dengan berukuran besar dan pembangunan kantin, terminal penumpang serta area walkway dan area komersil dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai penumpang dan juga pelaku usaha masyarakat lokal,” kata Willem dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5/2026).

Ia juga mengatakan, sinergi dalam penyusunan dan finalisasi dokumen DED tersebut diharapkan dapat memperkuat persyaratan pengembangan pelabuhan pada masa mendatang.

Menurut Willem, kolaborasi tersebut menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Pemanfaatan teknologi untuk konektivitas pelabuhan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Matius Wally yang juga menjadi Ketua Tim Teknis Penyusunan DED mengatakan, kolaborasi itu merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergi layanan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

“Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," ujar Wally.

Ia menjelaskan, penguatan kedaulatan maritim melalui pengiriman komoditas unggulan daerah dari Pelabuhan Korido diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian.

Wally menambahkan, operasional pelabuhan, pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

Fokus pada keselamatan dan pengawasan pelayaran

Willem mengatakan, pihaknya berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dalam penyusunan DED dan pengembangan pelabuhan ke depan.

Menurut dia, KUPP Korido berkomitmen menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

“Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia,” tutur Willem.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memperkuat jalur logistik wilayah barat Indonesia melalui pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta–Malahayati guna meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"ASDP terus memperkuat peran sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau nasional," kata Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Aceh terkait pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta–Malahayati Aceh sebagai jalur strategis baru di wilayah barat Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir bersama Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano di Kantor Pusat ASDP, Jakarta, Sabtu (23/5).

Yossianis menegaskan, pengembangan lintasan Jakarta–Malahayati bukan sekadar membuka rute baru, melainkan bagian dari transformasi layanan ASDP dalam memperkuat ekosistem long distance ferry (LDF) yang lebih efisien, modern, dan terintegrasi.

“Lintasan ini diharapkan menjadi katalis penguatan distribusi logistik nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan perdagangan, pariwisata, dan ekonomi Aceh maupun kawasan barat Indonesia secara lebih luas,” ujar Yossianis.

Melalui kolaborasi strategis tersebut, ASDP dan Pemerintah Aceh akan mengembangkan layanan penyeberangan secara berkelanjutan, mulai dari pengoperasian dan pengelolaan armada kapal.

Selain itu penetapan tarif sesuai regulasi, pengembangan fasilitas pelabuhan pendukung, promosi pasar pengguna jasa, hingga peningkatan standar keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi penyeberangan.

Ia menuturkan pengembangan layanan long distance ferry juga sejalan dengan arah transformasi bisnis ASDP dalam menghadirkan sistem transportasi logistik yang lebih kompetitif.

Skema distribusi berbasis penyeberangan jarak jauh dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya distribusi, memangkas waktu tempuh logistik, serta mendorong efektivitas operasional secara keseluruhan.

Yossianis menambahkan, langkah tersebut merupakan kontribusi nyata ASDP dalam mendukung arahan Presiden RI untuk menurunkan biaya logistik nasional menjadi 8 persen melalui sistem distribusi yang semakin efisien dan berdaya saing.

Saat ini, ASDP terus menjaga konektivitas wilayah Aceh melalui tiga lintasan penyeberangan utama, yakni Ulee Lheue–Balohan, Ulee Lheue–Lamteung, dan Ulee Lheue–Serapung dengan layanan armada KMP Aceh Hebat 2, KMP BRR, dan KMP Papuyu.

Sepanjang Januari hingga April 2026, ASDP Cabang Banda Aceh tercatat melayani 128.034 penumpang dan 63.428 kendaraan melalui ketiga lintasan tersebut.

Dia menegaskan capaian itu menjadi bukti peran strategis transportasi penyeberangan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik di Aceh.

“Ke depan, ASDP berkomitmen terus memperkuat konektivitas nasional melalui layanan transportasi penyeberangan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Yossianis.

Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan kerja sama tersebut guna membuka akses transportasi laut yang terjangkau melalui layanan kapal ferry roro.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Aceh dan ASDP menjadi langkah penting untuk memastikan agenda pembangunan daerah berjalan selaras dengan penguatan konektivitas nasional.

"Kerja sama ini akan membuka berbagai peluang pengembangan baru yang dapat terus dievaluasi dan diperluas demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih komprehensif di masa mendatang," kata Nasir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wacana perlunya jalur khusus logistik di kawasan industri mengemuka dalam diskusi bertajuk “Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan hukum dan Kelancaran Logistik”. Direktur Sarana dan Keselamatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Yusuf Nugroho yang hadir sebagai salah satu narasumber menyambut baik adanya usulan tersebut.

“Setuju pak dengan masukannya soal perlunya memikirkan untuk membuat jalur khusus logistik. Nanti akan dikoordinir oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bagaimana hal itu itu bisa terwujud agar ekosistem logistik itu tetap menjadi satu kinerja yang handal untuk Indonesia,” ujarnya saat menjawab adanya masukan dari salah seorang peserta diskusi.

Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Atur Penerapan Zero ODOL



Seperti diketahui, jalur khusus logistik sangat penting untuk efisiensi ekonomi nasional karena mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik yang masih tinggi di Indonesia, mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memisahkan truk dari kendaraan pribadi. Ditambahkan meningkatkan keselamatan, menjaga infrastruktur jalan, dan memastikan kelancaran pasokan untuk mendukung produktivitas industri, serta menghindari kerugian akibat penundaan dan masalah ODOL (Over Dimension Over Loading) yang merugikan.

Karenanya, dia juga sepakat bahwa masalah Over Dimension dan Over Loading (ODOL) harus diselesaikan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh level Kementerian/Lembaga yang ada di pemerintahan. Karena, menurutnya, penyelesaian masalah ODOL ini tidak hanya berdampak pada satu sektor saja.

“Penyelesaian ODOL itu memang bukan hanya masalah jalan dan kendaraan saja seperti penanganan penyelenggaraan lalu lintas yang kita jalani baik itu dari sistem penyediaan infrastruktur, bagaimana memastikan kendaraan dengan keselamatan, kemudian dari aspek penegakan hukum, bahkan dari ekosistem transportasi jalan itu sendiri, tetapi di dalamnya ada badan usaha yang melakukan entitas bisnis transportasi,” katanya.

Tidak hanya itu, dia juga setuju bahwa penyelesaian masalah ODOL ini juga harus memperhatikan dampaknya terhadap para tenaga kerja seperti pengemudi truk, maupun sistem logistik yang juga harus diperhatikan.

“Dalam penyelesaian masalah ODOL ini, memang kita ingin agar masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, bahkan juga ada dari entitas pemilik barangnya, yang mana masyarakat pemilik barang itu juga memiliki awareness ataupun perhatian yang sama, pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

Dia menyampaikan, penyelesaian ODOL ini sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diterbitkan. Menurutnya, di sana sebenarnya sudah ada yang namanya bahwa kendaraan itu tidak boleh dimuati melebihi dari kapasitas kendaraannya sendiri untuk aspek keselamatan dan juga tidak boleh melebihi dari kemampuan jalan untuk aspek investasi infrastruktur pemerintah terhadap jalan umum.

“Jadi akan lebih baik lagi jika ada presentase terkait dengan infrastruktur jalan dari Kementrian PU bahwa terkait Undang-Undang Jalan, institusi pemerintah memiliki kewajiban investasi untuk menyediakan fasilitas umum berupa jalan umum untuk kegiatan masyarakat untuk bertransportasi di jalan,” ucapnya.

Bereskan Permasalahan Zero ODOL, Ini Kuncinya



Lanjutnya, tentunya ini menjadi salah satu konsen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kelas jalan untuk menjaga pertumbuhan industri, penyediaan lapangan kerja masyarakat dan pendapatan ekonomi pemerintah daerah.

“Tentu ini nanti akan dikomandoi oleh Kementrian Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang juga melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka penguatan-penguatan dari penanganan ODOL, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan kembali patuh terhadap pemenuhan persyaratan penyesuaian jalan dan juga untuk meningkatkan aspek keselamatan,” tukasnya.

Selain itu katanya, dalam penyelesaian ODOL ini juga perlu untuk bagaimana memitigasi agar inflasi itu bisa terkendali dengan baik.

“Ini juga PR dari seluruh Kementerian/Lembaga bahwa ODOL itu juga bukan hanya terhadap kendaraan dan jalannya saja tetapi juga terhadap aspek inflasi itu sendiri. Karena inflasi menjadi salah satu indikator terhadap keandalan dari sistem logistik nasional. Ini perlu menjadi penguatan dari seluruh Kementerian/Lembaga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ego sektoral dituding sebagai biang keladi tata niaga banjir impor dan menurunnya daya saing produk eskpor Indonesia. Pemerintah perlu satu suara, supaya 'penyakit klasik' ini tidak mengganggu target ekonomi pada masa depan.

Apalagi pemerintah secara spesifik telah sesumbar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% sampai dengan 8%.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, menyebutkan bahwa ada persoalan ketidaksinkronan data di antara kementerian teknis yang memicu masalah dalam proses tata niaga ekspor dan impor.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam mengungkapkan bahwa dari sisi logistik, hambatan seringkali bersumber dari kementerian atau lembaga (K/L) teknis di hulu.

Bob mengibaratkan alur logistik dan perizinan layaknya aliran sungai. Menurutnya, permasalahan seringkali muncul dari hulu (kementerian teknis pemberi izin), namun dampaknya menumpuk di hilir tempat Bea Cukai bertugas.

"Ibarat aliran sungai, biasanya di ujung itu yang banyak sampahnya. Nah, ujungnya itu Bea Cukai, sehingga muncul persepsi bahwa semua permasalahan ada di Bea Cukai. Padahal, banyak masalah itu ada di hulu, tetapi saringannya memang ada di hilir," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia mencontohkan fenomena klasik yang terjadi pada akhir tahun. Bob memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

Padahal, sambungnya, layanan Bea Cukai sudah beroperasi 7x24 jam. Akibatnya, barang menumpuk di pelabuhan dan memicu kenaikan waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.

Oleh karena itu, APJP mendorong implementasi penuh Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Bob mendorong, jika sebuah perusahaan sudah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau jalur prioritas yang dinilai low risk [beresiko rendah] oleh Bea Cukai maka seharusnya status tersebut berlaku di kementerian lain.

"Isu strategisnya adalah single risk management. Kalau di Customs sudah low risk, kenapa di kementerian atau lembaga lain masih dianggap high risk?" tegasnya.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini membandingkan kondisi ini dengan Thailand yang telah memiliki sekitar 400 perusahaan bersertifikasi AEO. Sementara itu, di Indonesia baru 202 perusahaan pada 2025.

Menurutnya, banyaknya perusahaan bersertifikasi AEO yang berkorelasi langsung dengan rendahnya dwelling time di Thailand. Alasannya, perusahaan bersertifikasi AEO berhak memperoleh fasilitas jalur prioritas sehingga minimnya pemeriksaan fisik berulang.

Data Tidak Sinkron

Sementara itu dari aspek tata niaga ekspor impor, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup menarik dalam kasus impor baja. Lembaga auditor negara itu menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor.

Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Masalah Perizinan Impor

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Single Risk Management

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan posisi dilematis yang dihadapi otoritas kepabeanan.

Secara international best practice, penjagaan perbatasan (border) dipegang oleh tiga fungsi utama atau CIQ: Customs (barang), Immigration (orang), dan Quarantine (karantina kesehatan/hayati).

Di Indonesia, sambungnya, hampir semua tugas penjagaan perbatasan utama itu dititipkan ke Customs alias Bea Cukai. Akibatnya, kompleksitas muncul karena banyaknya aturan titipan dari kementerian teknis ke Bea Cukai.

"Dulu ada sekitar 18 K/L yang menitipkan aturan teknisnya ke Bea Cukai. Sekarang mungkin 24 hingga 28 K/L. [Aturan] itu dititipkan supaya di pelabuhan itu tidak riuh rendah kayak pasar gitu kan. Bayangin [kalau] ada Bea Cukai, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan," kata Nirwala.

Oleh karena itu, Bea Cukai tengah mendorong pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM) guna mengurai benang kusut perizinan ekspor-impor yang kerap terhambat oleh ego sektoral antar-kementerian/lembaga (K/L).

Sistem ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi profil risiko pelaku usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin menegaskan bahwa kunci utama kelancaran arus barang adalah sinergi data risiko antar-instansi.

Menurutnya, saat ini masih terjadi ketimpangan pelayanan. Dia mencontohkan perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabenan (MITA) kerap kali tidak mendapatkan perlakuan serupa dari kementerian teknis lainnya.

Padahal, notabene perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA memiliki profil risiko rendah (low risk) berdasarkan standar World Customs Organization (WCO) maupun Bea Cukai.

"Percuma jika di Bea Cukai kami berikan pelayanan cepat, tetapi saat kapal sandar, perizinan [di kementerian teknis] agak panjang atau izin post-border tersendat. Itu semua kalau bisa jadi dari A sampai Z, ini nanti bisa disatukan [lewat ISRM]," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Meski urgensinya tinggi, Saifuddin mengakui realisasi ISRM menghadapi halangan terkait kewenangan. Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keterbatasan karena fungsinya sebatas mengoordinasikan tanpa memiliki kekuatan memaksa terhadap kementerian teknis.

Dia berkaca pada sejarah pembangunan Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, keduanya memakan waktu panjang untuk menyatukan visi antar-lembaga. "Kami sebenarnya pengen secepatnya ya [ISRM rampung], tapi tentu gak mudah," pungkas Saifuddin.

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk ( PTPP ) melaporkan progres konstruksi Proyek Pelabuhan Patimban Tahap I-2 Paket 6 di Subang mencapai 72,48%, dan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. Pelabuhan Patimban digadang menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia dengan kapasitas hingga 7,5 juta TEUs, sekaligus memperlancar arus ekspor-impor dan memperkuat daya saing industri manufaktur di Jawa Barat.

"Kami optimistis dapat menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban lebih cepat dengan hasil berkualitas tinggi dan penerapan HSE sesuai standar internasional. Keberhasilan ini berkat sinergi dan dedikasi seluruh tim di lapangan," ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resminya.

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam Paket 6 Pembangunan Pelabuhan Patimban meliputi pembangunan tanbahan dermaga kontainer dengan panjang 419 m, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektar, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman -14 meter.

Pelabuhan Patimban Belum Beroperasi Optimal, Anggota DPR: Perlu Dilakukan Audit

Pekerjaan paket 6 melengkapi pekerjaan pada phase sebelumnya yang telah terbangun dermaga kontainer sepanjang 421 meter, reklamasi terminal kontainer seluas 13 hektar dan pengerukan alur pelayaran hingga kedalaman -10 meter.

Diharapkan setelah pekerjaan paket 6 selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun adalah 840 meter, luas area container terminal mencapai keseluruhan 40 hektar dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai -14 meter.

Progres Pembangunan Pelabuhan Patimban Tembus 78,9%, Menhub Target Rampung Oktober 2025

Setelah pelaksanaan paket 6 rampung, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUS dan alur pelayaran dapat dilalui kapal-kapal petikemas raksasa dengan ukuran 61.000 DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEU's.

Sebagai informasi tambahan, pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan akan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Priok yakni sebesar 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027 mendatang.