Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, alias kembali memasuki zona kontraksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Program ini dipandang menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” ujarnya.

Selain HGBT dan perlindungan industri dalam negeri, Febri menjelaskan sejumlah upaya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Di samping itu, pihaknya juga mencermati laporan S&P Global yang menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Sebelumnya, laporan S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur Tanah Air.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan ini merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," kata Usamah dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut.

“Alhamdulillah mereka [Shopee, Lazada, TikTok Shop] ready, siap lahir batin,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Maman juga menegaskan potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman seperti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Lebaran, atau Tahun Baru. Dia menjelaskan insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) tidak mengalami perubahan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri.

Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga enam bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1–2 bulan mendatang setelah sistem bersama platform digital rampung disiapkan.

Percepatan implementasi tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor yang selama ini mendominasi perdagangan di platform digital.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permen UMKM 3/2026) mengatur bahwa insentif berupa pemotongan biaya layanan marketplace paling sedikit 50% mulai berlaku enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dia menjelaskan, percepatan implementasi dilakukan melalui integrasi sistem antara platform marketplace dengan aplikasi Sapa UMKM. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar proses pemberian insentif dapat berjalan otomatis dan tepat sasaran.

Maman mengatakan integrasi tersebut juga bertujuan memetakan klasifikasi pelaku usaha, sehingga dapat diketahui secara akurat apakah suatu usaha masuk kategori mikro atau kecil.

“Jadi sebetulnya tujuan kita untuk mendorong seller-seller yang di marketplace, dia on boarding ke Sapa UMKM, tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk mempersulit malah. Itu sebetulnya supaya lebih memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan berasal dari kesiapan marketplace, melainkan proses penyelarasan sistem dan kebijakan antarlembaga.

Dia menjelaskan setiap platform, mulai dari Shopee, Lazada, hingga TikTok Tokopedia, memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan proses integrasi dengan sistem Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh seller marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada harus dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah memberi tenggat antara 6 bulan hingga 18 bulan hingga seluruh dokumen rampung.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 10/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

Dalam beleid itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki paling sedikit Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum mengantongi legalitas usaha.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Seller yang telah lebih dulu berjualan diberi waktu 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan seller baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Untuk itu, Budi mengimbau pelaku usaha segera memiliki NIB. Dia menegaskan pengurusan NIB dilakukan secara gratis dan dapat diakses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas dan informasi usaha, lalu membuat akun untuk mengajukan NIB melalui laman OSS.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha tidak ragu mengurus NIB. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan masih ada anggapan bahwa memiliki NIB otomatis membuat pelaku usaha dikenai pajak, padahal hal tersebut tidak benar.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai NIB justru memberikan berbagai manfaat karena memperjelas status usaha sekaligus mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan layanan pemerintah. Di sisi lain, dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait penerapan kewajiban NIB bagi seller marketplace.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan platform marketplace pada prinsipnya siap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban NIB. Namun, dia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses transisi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Menurutnya, masa transisi selama 18 bulan bagi seller lama dan enam bulan bagi seller baru memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan penyesuaian, meski rincian implementasinya masih perlu dipahami dan dikomunikasikan lebih lanjut.

Budi juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap jumlah seller aktif di marketplace. Pasalnya, karakteristik pelaku usaha di platform digital sangat beragam, mulai dari usaha yang telah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai bisnis.

“Mengenai potensi berkurangnya jumlah seller aktif, saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya. Karakteristik pelaku usaha di marketplace sangat beragam, mulai dari usaha yang sudah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai usaha. Karena itu, faktor yang paling menentukan adalah bagaimana proses transisi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan dilakukan di lapangan,” kata Budi.

Dia menambahkan platform siap mendukung implementasi kebijakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Namun, kewajiban memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki NIB, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing seller.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan proses sosialisasi, pembinaan, hingga perizinan dapat diakses dengan mudah, terutama oleh UMKM. Di sisi lain, Budi menyampaikan fokus utama saat ini bukan sekadar kewajiban memiliki NIB, melainkan memastikan proses transisi berjalan lancar sehingga tujuan meningkatkan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk berkembang di ekonomi digital.

“Dengan sosialisasi yang baik, masa transisi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha, kami berharap tujuan peningkatan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di ekonomi digital,” tuturnya.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk mempermudah proses pengurusan NIB melalui sosialisasi, pendampingan, hingga pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil.

“Selama masa transisi, pemerintah harus mempermudah seller untuk mengurus NIB, misalnya dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB serta insentif berupa diskon kepada usaha mikro dan kecil untuk mengurus NIB. Jika hal tersebut dilakukan, kewajiban NIB akan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Kendati demikian, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap menyimpan risiko. Dia menilai sebagian UMKM berpotensi keluar dari platform e-commerce apabila menganggap beban yang ditanggung lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

“Tetap terdapat risiko dari implementasi kebijakan ini, yakni UMKM akan keluar dari platform ecommerce karena merasa beban yang ditanggung sudah lebih besar ketimbang keuntungan yang bisa didapat,” ucapnya.

Bisnis.com,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempercepat program sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses pasar nasional dan global.

Hingga akhir 2025, capaian sertifikasi halal di Jawa Barat bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Total sertifikat halal yang terbit mencapai 875.908 sertifikat dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 2.281.615 produk.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Widyaningsih, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekosistem halal di Jawa Barat.

"Target jumlah produk tersertifikasi halal Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 644.116 produk. Kita patut bersyukur dan mengapresiasi kerja keras bersama karena pencapaian kumulatif hingga tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat progresif," ujarnya dikutip Rabu (17/6/2026).

Dari total produk yang telah tersertifikasi halal, sebanyak 1.382.240 produk memperoleh sertifikasi melalui skema self-declare, sedangkan 899.375 produk lainnya melalui jalur reguler.

Meski capaian tersebut telah melampaui target, Widyaningsih menegaskan upaya percepatan sertifikasi halal harus terus dilakukan agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produknya."Meskipun pencapaian ini telah melampaui target, akselerasi tidak boleh berhenti," katanya.

Pada 2026, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar juga turut memperluas fasilitasi sertifikasi halal di berbagai sektor usaha. Diskuk Jabar menargetkan fasilitasi sertifikasi halal reguler bagi 100 UMKM sektor katering, rumah makan, dan kedai.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat menargetkan 500 UMKM sentra kuliner melalui skema self-declare. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar menyiapkan fasilitasi bagi 200 pelaku usaha, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar menyasar 300 pelaku usaha pariwisata serta 150 pelaku ekonomi kreatif.

Di sektor pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat memprioritaskan sertifikasi halal bagi dua rumah potong hewan (RPH).

Bisnis.com, GARUT — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat masih banyak unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengantongi sertifikat halal.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat daya saing produk lokal, terutama menghadapi ketatnya kompetisi industri pangan yang kini semakin sarat persyaratan keamanan dan mutu.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras mengatakan, perlunya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan bersih, sehat, dan berdaya saing.

Menurut Haikal, Garut merupakan salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam pengembangan produk halal. Namun, tingginya jumlah SPPG yang belum tersertifikasi menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dan terarah.

“Kami hadir untuk memberikan dorongan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, namun kita juga harus realistis kalau masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Ini harus segera dikejar karena halal bukan hanya soal label, tapi jaminan mutu, higienitas, dan kepercayaan konsumen,” kata Haikal dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Ia menuturkan, sertifikasi halal kini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di tengah maraknya produk asing yang masuk ke pasar Indonesia dengan label halal, Haikal menilai UMKM lokal harus berbenah agar tidak kalah bersaing.

“Banyak UMKM dari China, Korea, hingga Jepang sudah masuk dengan membawa label halal. Jika pelaku UMKM kita tidak segera menyesuaikan standar, masyarakat pasti lebih memilih produk yang sudah jelas kehalalannya, apalagi Garut dikenal sebagai Kota Santri,” ujar Haikal.

BPJPH juga menurunkan 100 penyelia halal untuk mendampingi percepatan sertifikasi. Langkah ini bagian dari amanat Presiden RI Prabowo Subianto mengenai tiga prasyarat utama produk konsumsi, higienis, bergizi bermutu, dan halal.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat penyesuaian regulasi serta memperkuat kolaborasi dengan BPJPH.

Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya standar konsumen global.

“Penelitian menunjukkan hampir 90% konsumen mempertimbangkan halal sebagai faktor utama dalam membeli produk. Ini peluang besar bagi pelaku usaha Garut, asalkan mereka terpenuhi persyaratannya. Jangan sampai kita kalah bersaing hanya karena belum bersertifikat,” ujar Syakur.

Ia menegaskan, banyaknya SPPG yang belum memiliki sertifikat halal harus menjadi fokus bersama. Pemerintah Kabupaten Garut akan mendorong setiap unit untuk segera memenuhi standar halal, khususnya pada aspek proses produksi, kebersihan fasilitas, dan penggunaan bahan baku.

“Kami ingin SPPG Garut semakin kuat. UMKM lokal sudah berkontribusi banyak, tinggal kita bantu agar proses sertifikasi mereka berjalan lancar dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah tidak selalu berdampak negatif.

Bagi sektor ekspor, pelemahan rupiah justru dapat meningkatkan keuntungan eksportir, terutama bagi industri yang menggunakan bahan baku domestik dan menjual produknya ke pasar internasional dalam denominasi dollar AS.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menjelaskan, keuntungan dari pelemahan rupiah terutama dirasakan oleh sektor ekspor yang mayoritas bahan bakunya berasal dari dalam negeri.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan Ilustrasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh kisaran Rp 17.600 per dollar AS. Jika rupiah terus melemah hingga Rp 20.000 per dollar AS, ekonom menilai tekanan terhadap ekonomi domestik bisa semakin berat.

Tauhid mengatakan, ketika bahan baku dibeli menggunakan rupiah sementara produk dijual menggunakan mata uang dollar AS, maka pelemahan rupiah dapat meningkatkan keuntungan pelaku usaha.

“Produk ekspor yang bahan bakunya mayoritas dari dalam negeri tentu akan mendapat keuntungan ketika rupiah melemah,” ujar Tauhid kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

“Karena biaya produksinya masih dalam rupiah, sementara penjualannya menggunakan harga internasional,” ujarnya.

Ia mencontohkan komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang sebagian besar rantai produksinya masih berbasis domestik.

Dalam situasi harga global yang tinggi dan rupiah melemah, eksportir berpotensi memperoleh tambahan margin keuntungan.

“Misalnya ekspor batu bara atau CPO. Sebagian besar biaya produksinya berasal dari dalam negeri. Ketika harga internasional naik dan rupiah melemah, mereka bisa mendapatkan gain yang cukup besar,” katanya.

Namun, Tauhid menegaskan kondisi berbeda terjadi pada industri ekspor yang masih bergantung pada bahan baku impor.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Menurut dia, keuntungan dari pelemahan rupiah menjadi terbatas karena kenaikan biaya impor ikut membebani ongkos produksi.

“Kalau industri ekspor yang bahan bakunya impor, maka selisih keuntungannya tidak terlalu besar. Karena bahan baku dibeli dalam dollar AS juga,” ucapnya.

Ia mencontohkan industri elektronik, mesin, serta produk berbasis logam yang masih banyak mengandalkan impor bahan baku seperti iron and steel.

“Produk elektronik atau mesin misalnya, sebagian besar komponennya masih impor. Jadi ketika rupiah melemah, biaya produksinya juga ikut naik,” lanjut Tauhid.

Selain meningkatkan margin bagi sektor tertentu, pelemahan rupiah juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dengan asumsi harga jual tetap kompetitif, eksportir Indonesia berpeluang meningkatkan volume pemesanan dari luar negeri.

“Ketika rupiah melemah dan eksportir tidak menaikkan harga jualnya, maka produk Indonesia bisa lebih kompetitif dibanding negara lain,” kata dia.

Tauhid mencontohkan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan daya saing sejumlah produk manufaktur Indonesia di pasar global, seperti elektronik, mesin, hingga alas kaki yang selama ini bersaing ketat dengan produk dari Vietnam dan negara lain.

Menurut dia, selama eksportir tidak menaikkan harga jual dan sebagian kontrak transaksi masih menggunakan rupiah, maka produk Indonesia akan relatif lebih kompetitif di pasar internasional.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong peningkatan volume pemesanan dari luar negeri karena harga produk Indonesia menjadi lebih menarik dibanding negara pesaing.

“Nah itu pasti akan memiliki daya saing. Sehingga bisa menambah volume pemesanan, karena kita tidak menaikkan harga,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai membuka peluang bagi industri petrokimia dan plastik nasional untuk meningkatkan ekspor di tengah nilai tukar yang lebih kompetitif.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai mengatakan depresiasi rupiah dapat menjadi momentum positif bagi eksportir produk jadi berbasis plastik dan petrokimia untuk memperluas pasar global.

“Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk Indonesia berpotensi lebih menarik di pasar global. Ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peluang ekspor tersebut muncul di tengah kondisi industri petrokimia dan plastik nasional yang masih relatif terjaga meski rupiah melemah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap industri saat ini masih dapat dikelola karena harga bijih plastik atau resin dalam dua pekan terakhir relatif stabil sehingga belum berdampak signifikan terhadap harga bahan baku plastik di pasar domestik.

“Dalam dua minggu terakhir, harga bijih plastik atau resin relatif stabil, sehingga tekanan akibat pelemahan kurs masih dapat dikelola,” katanya.

Selain itu, dari sisi pasokan, produksi resin dalam negeri juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri hilir nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku industri belum perlu meningkatkan impor bahan baku plastik.

Kendati demikian, Edi mengakui pelemahan rupiah tetap berdampak terhadap struktur biaya industri, terutama pada komponen yang masih terkait dolar AS seperti feedstock, bahan kimia penolong, suku cadang, dan logistik internasional. Untuk itu, pelaku usaha diminta tetap menjaga pengelolaan stok dan pembelian bahan baku secara prudent di tengah volatilitas nilai tukar.

Di sisi lain, Edi menilai momentum pelemahan rupiah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku, produk antara, dan barang pendukung dari dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tuturnya.

Ke depan, Edi menyebut bahwa Inaplas optimistis industri petrokimia dan plastik nasional masih mampu menjaga kinerja dan daya saing sepanjang stabilitas nilai tukar, pasokan bahan baku, energi, dan feedstock kompetitif tetap terjaga.

Selain itu, dukungan kebijakan industri dari pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan ekspansi sektor petrokimia dan plastik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai konsumen memiliki peran strategis dalam menekan laju impor melalui pilihan terhadap produk dalam negeri yang kompetitif.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan konsumen memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus menahan laju impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor,” kata Budi dalam peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Budi menilai konsumen menjadi salah satu faktor pengontrol daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang kritis dan memahami kualitas produk akan mendorong produsen menghasilkan barang dan jasa yang lebih kompetitif.

Selain itu, dia menambahkan peningkatan daya saing produk nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab produsen maupun pemerintah, melainkan juga dipengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk.

Lebih lanjut, Budi juga menyoroti tantangan perlindungan konsumen di era digital. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

“Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan konsumen tidak dapat berjalan efektif tanpa pemahaman yang sama antara konsumen dan produsen mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Dinamika geopolitik global yang kian memanas, menciptakan turbulensi luar biasa pada rantai pasok dunia. Namun, di balik ketidakpastian tersebut, Indonesia melihat celah strategis untuk memperkuat posisi ekspornya, terutama di pasar-pasar non-tradisional.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Tony Prianto, menegaskan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang sedang digenjot pemerintah dirancang untuk memberikan daya dorong bagi eksportir yang membidik negara-negara non-tradisional. Di tengah disrupsi yang dialami pemain besar seperti China akibat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), produk Indonesia justru memiliki kesempatan untuk mengisi kekosongan pasar.

Menurut Tony, PKE hadir sebagai solusi bagi hambatan struktural yang sering dihadapi pengusaha, seperti keterbatasan modal kerja atau ketiadaan rekam jejak (goodwill) yang cukup untuk mengakses perbankan komersial. Jika sekarang sudah terjadi perang, kemudian geopolitik juga genting, kata Tony, itu justru memberikan peluang bagi pengusaha. Pasar yang biasanya dikuasai China terdisrupsi, dan di sinilah PKE memberikan tambahan dukungan, baik dari sisi penjaminan maupun modal kerja.

"PKE sekarang sudah cukup mumpuni mendukung pengusaha baru maupun yang sudah ada. Harusnya gejolak ini bisa jadi sisi positif untuk meningkatkan jumlah ekspor,” ujar Tony Prianto saat berbicara dalam acara Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, di Gresik, Jawa TImur, Jumat (17/4/2026).

Hal senada juga disampaikan Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI, Sulaeman. Ia menjelaskan dalam situasi yang tidak menentu, pemilihan produk dan kejelasan transaksi (underlying) menjadi variabel kunci. LPEI memastikan setiap pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku (trade finance) hingga pascapenjualan (post-financing), memiliki dasar yang akuntabel guna menjaga kesehatan finansial perusahaan di tengah dampak sistemik geopolitik.

Sulaeman mengatakan LPEI melakukan stress testing terhadap seluruh portofolio untuk melihat siapa saja yang terdampak gangguan rantai pasok. Langkah ini diambil untuk memetakan dampak gangguan rantai pasok terhadap portofolio eksportir, khususnya mereka yang memiliki basis pembeli di wilayah konflik seperti Timur Tengah.

"Namun, kami sudah melakukan antisipasi. Sangat penting bagi kami untuk memastikan underlying dari produk perdagangan tersebut jelas, baik untuk bahan baku maupun penjualan. Meski ada dampak ke finansial masing-masing perusahaan, antisipasi ini menjaga agar portofolio tetap terkendali,” jelas Sulaeman.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengantisipasi dampak jangka panjang dinamika geopolitik global terhadap kinerja perdagangan, khususnya sektor ekspor daerah.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perdagangan serta daya saing produk ekspor Jawa Barat di tengah ketidakpastian global.

"Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus kami lakukan secara intensif agar kebijakan yang diambil dapat selaras serta mampu merespons dinamika perdagangan global," kata Nining di Bandung, Rabu (1/4/2026).

Selain memperkuat koordinasi antarpemerintah, Disperindag Jabar juga aktif menghimpun berbagai masukan dari pelaku usaha, khususnya eksportir yang terdampak langsung oleh perubahan kondisi pasar global.

Masukan tersebut, kata Nining, menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami juga terus menyerap aspirasi para eksportir di Jawa Barat agar kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional," katanya.

Di sisi lain, Disperindag Jabar juga mendorong strategi jangka panjang berupa diversifikasi pasar ekspor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyelenggaraan program Pitching Business secara daring yang dilaksanakan secara berkala dengan target negara tujuan yang berbeda-beda.

Program tersebut melibatkan Atase Perdagangan dan pimpinan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk mempertemukan pelaku usaha Jawa Barat dengan calon pembeli potensial di pasar nontradisional.

"Diversifikasi pasar ekspor menjadi salah satu strategi penting agar pelaku usaha tidak terlalu bergantung pada pasar tertentu," ujarnya.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional juga terus didorong guna memperluas akses pasar bagi komoditas ekspor daerah.

Disperindag Jabar juga memperkuat sistem informasi intelijen pasar untuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan regulasi perdagangan global kepada para pelaku usaha.

Saat ini, terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dapat memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (COO) bagi eksportir.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memanfaatkan skema preferensi tarif dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional sehingga produk ekspor Indonesia dapat memperoleh tarif yang lebih kompetitif di pasar tujuan.

Nining menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik global secara cermat guna memastikan daya saing komoditas ekspor Jawa Barat tetap terjaga.

"Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini agar daya saing komoditas daerah tetap kompetitif dan pelaku usaha dapat terus menjaga kinerja ekspor," katanya.

Dia berharap dinamika geopolitik global saat ini tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga target pertumbuhan ekonomi daerah tetap dapat tercapai sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan.