Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa warga asli Papua. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa telah ditemukan dugaan kekerasan oleh oknum militer yang terjadi di beberapa wilayah terutama di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Duga, Lanijaya, hingga Intanjaya.

"Ada juga peristiwa-peristiwa yang kami secara spesifik jelaskan, mulai dari penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi militer, sampai dengan penembakan anak kecil di sana," katanya.

Dia menyampaikan pengerahan pasukan militer di Papua dilakukan tanpa adanya keputusan politik oleh negara. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah melakukan komunikasi untuk menekan frekuensi kekerasan di Papua yang diduga dilakukan oleh prajurit militer.

Selain itu, dia juga mendesak penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang semakin ekspansif karena berlangsung tanpa adanya dialog dengan warga setempat.

"Karena proyek strategis nasional di Papua tidak dibentuk melalui proses pengambilan keputusan yang konsultatif yang melalui konsultasi yang bermakna dengan orang-orang di Papua," jelasnya.

Tak hanya dugaan pelanggaran HAM, berlangsungnya PSN merusak alam sekitar Papua yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Dia mengkhawatirkan kejadian seperti di Sumatra-Aceh terjadi di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Dia memahami bahwa isu kekerasan di Papua sampai hari ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh.

"Sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret," ucapnya.

Dia menceritakan saat Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi, katanya, kerap mengunjungi Papua, tapi belum ada hasil maksimal menyelesaikan isu-isu di daerah tersebut.

"Beliau adalah presiden satu-satunya di republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan? Pra dan pasca beliau datang ke Papua, ekskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty Internasional," terangnya.

Menurut anggota DPD, Filep Wamafma, kasus pelanggaran HAM tidak boleh terjadi di berbagai wilayah manapun. Dia menilai program pemerintah akan berjalan sia-sia jika diiringi dengan pelanggaran HAM.

Dia berjanji akan menuntaskan kekerasan di wilayah Papua dan berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

"DPD memastikan bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada," tandasnya.