Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa warga asli Papua. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa telah ditemukan dugaan kekerasan oleh oknum militer yang terjadi di beberapa wilayah terutama di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Duga, Lanijaya, hingga Intanjaya.

"Ada juga peristiwa-peristiwa yang kami secara spesifik jelaskan, mulai dari penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi militer, sampai dengan penembakan anak kecil di sana," katanya.

Dia menyampaikan pengerahan pasukan militer di Papua dilakukan tanpa adanya keputusan politik oleh negara. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah melakukan komunikasi untuk menekan frekuensi kekerasan di Papua yang diduga dilakukan oleh prajurit militer.

Selain itu, dia juga mendesak penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang semakin ekspansif karena berlangsung tanpa adanya dialog dengan warga setempat.

"Karena proyek strategis nasional di Papua tidak dibentuk melalui proses pengambilan keputusan yang konsultatif yang melalui konsultasi yang bermakna dengan orang-orang di Papua," jelasnya.

Tak hanya dugaan pelanggaran HAM, berlangsungnya PSN merusak alam sekitar Papua yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Dia mengkhawatirkan kejadian seperti di Sumatra-Aceh terjadi di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Dia memahami bahwa isu kekerasan di Papua sampai hari ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh.

"Sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret," ucapnya.

Dia menceritakan saat Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi, katanya, kerap mengunjungi Papua, tapi belum ada hasil maksimal menyelesaikan isu-isu di daerah tersebut.

"Beliau adalah presiden satu-satunya di republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan? Pra dan pasca beliau datang ke Papua, ekskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty Internasional," terangnya.

Menurut anggota DPD, Filep Wamafma, kasus pelanggaran HAM tidak boleh terjadi di berbagai wilayah manapun. Dia menilai program pemerintah akan berjalan sia-sia jika diiringi dengan pelanggaran HAM.

Dia berjanji akan menuntaskan kekerasan di wilayah Papua dan berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

"DPD memastikan bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Demonstrasi pro-Palestina massal di Pakistan dilaporkan telah menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Hal ini disebabkan aksi kekerasan militer ketika para demonstran di dekat Lahore berupaya berbaris menuju ibu kota untuk memprotes peningkatan hubungan Pakistan dengan Israel.

Mengutip laporan Middle East Monitor, Jumat (17/10/2025), meskipun sumber resmi pemerintah Pakistan mengeklaim hanya lima korban jiwa-termasuk seorang petugas polisi-para saksi mata dan sumber-sumber lokal melaporkan bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya jauh lebih tinggi. Beredar video yang menunjukkan mayat tergeletak di jalan-jalan, diiringi suara tembakan dan kendaraan yang terbakar.

Beberapa penyintas bahkan mengeklaim pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan tanpa pandang bulu, dengan beberapa jenazah dimuat ke truk militer pada malam hari.

Aksi damai yang dimulai di Lahore itu bertujuan untuk mencapai Kedutaan Besar AS di Islamabad. Namun, para pengunjuk rasa dihadang oleh barikade polisi dan diserang dengan tembakan langsung ketika mereka mencoba memindahkan kontainer yang dipasang untuk menghalangi jalan.

Di antara mereka yang terluka dalam insiden itu adalah pemimpin partai Islamis Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), Saad Rizvi, yang ditembak saat mendesak pasukan keamanan untuk menghentikan tembakan. Keberadaan Rizvi saat ini tidak diketahui, dan polisi menyatakan pencarian sedang dilakukan untuk menangkap "buronan" yang bersembunyi di lingkungan terdekat.

Meskipun dokumentasi kekerasan negara tersebar luas, liputan media di dalam Pakistan tetap dibatasi dengan ketat. Saluran-saluran yang berpihak pada pemerintah menggemakan narasi resmi, menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai agresor bersenjata. Jurnalisme independen masih sangat disensor di bawah kekuasaan militer de facto Pakistan, yang terus menikmati dukungan kuat dari Washington.

Aksi penindasan ini terjadi bersamaan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang sedang berada di Kairo untuk menghadiri KTT gencatan senjata Gaza. Dalam pidatonya di sana, Sharif menuai kritik tajam setelah secara terbuka memuji Presiden AS Donald Trump sebagai "kandidat untuk Hadiah Nobel Perdamaian."

Manuver Sharif di luar negeri dan tindakan represif di dalam negeri dinilai oleh para kritikus sebagai upaya terhitung untuk mencari dukungan dari Washington sambil membungkam oposisi domestik terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

Di sisi lain, Menteri Talal Chaudhry menepis protes tersebut, menyarankan para pengunjuk rasa seharusnya "merayakan perdamaian di Gaza" alih-alih menentangnya. Namun di lapangan, bagi banyak warga Pakistan, apa yang disebut pemerintah sebagai perdamaian dipandang sebagai keterlibatan atau tindakan komplisit terhadap kekejaman.

Protes ini muncul setelah Israel melanggar gencatan senjata dan adanya pesimisme yang meningkat seputar fase kedua kesepakatan tersebut. Wartawan dan Penulis Ryan Grim menilai pembunuhan massal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Washington bahwa Islamabad mampu menegakkan kepatuhan di dalam negeri, seiring dengan upayanya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan kepentingan AS dan Israel.

"Ini sinyal bagi publik dan Washington sebagai pertunjukan kekuatan yang diperhitungkan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islamabad mampu menegakkan kepatuhan terhadap pergeseran kebijakan luar negerinya yang pro-Israel," tuturnya kepada Middle East Monitor.