JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus memantau dan berkoordinasi secara intensif dengan Korea Coast Guard (KCG) terkait insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan yang turut diawaki oleh 6 ABK WNI, di perairan Busan pada 25 Juni 2026. Dalam insiden ini dua ABK WNI masih belum dalam pencarian.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengungkapkan informasi dari KCG, insiden terjadi pada 25 Juni 2026 sekitar pukul 10.10 WS, ketika sebuah kapal penangkap ikan berbobot 79 ton bertabrakan dengan kapal pengangkut LPG berbobot 992 ton di perairan sekitar Gijang, Busan.

"Pada saat kejadian, terdapat 8 ABK di atas kapal penangkap ikan, terdiri dari 6 WNI dan 2 WN Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, 6 ABK (4 di antaranya WNI) berhasil diselamatkan, sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian," ungkap Heni, Kamis (25/6/2026).

Heni pun mengatakan otoritas Korea Selatan saat ini mengerahkan berbagai unsur pencarian dan penyelamatan, termasuk kapal patroli Penjaga Pantai, kapal Angkatan Laut, helikopter, kapal pemerintah lainnya, dan kapal milik nelayan di sekitar lokasi kejadian.

KBRI Seoul, kata Heni, terus berkoordinasi dengan KCG untuk memperoleh perkembangan terkini terkait operasi pencarian dan kondisi para awak kapal. KBRI juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga para awak kapal guna menyampaikan perkembangan informasi serta memberikan pendampingan yang diperlukan.

"Kemlu RI dan KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud," pungkasnya.

Lihat video: Mengapa Penanganan WNI di Luar Negeri Jadi Beban Besar Kementerian Luar Negeri?

Denpasar (ANTARA) -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan Bali menjadi provinsi kedua di tanah air setelah Sulawesi Utara yang memiliki rencana aksi sinergi lintas sektor dalam forum daerah yang melakukan pengawasan guna melindungi pekerja perikanan.

“Pengawasannya semua aspek dari hulu hingga hilir,” kata Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Moh Abdi Suhufan di sela rapat koordinasi perumusan dan rencana aksi Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Bali di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan ada 24 rencana aksi yang ditetapkan oleh forum daerah itu salah satunya sinergi pengawasan yang di antaranya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, KKP melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan dan unsur terkait lainnya.

Pengawasan bersama itu, kata dia, dilakukan terhadap pemilik kapal menyangkut kondisi kerja di atas kapal ikan, memastikan upah, kontrak kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.

Hasil dari inspeksi itu akan dikirimkan menjadi nota pemeriksaan kepada perusahaan pemilik kapal untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“Setelan itu dilakukan upaya pengawasan terhadap perbaikan tersebut,” ucapnya.

Dalam melakukan pengawasan itu, lanjut dia, Gubernur Bali membentuk tim yang bekerja sesuai panduan yang dibuat dalam forum daerah tersebut.

Sedangkan implementasi pelaksanaan inspeksi itu, lanjut dia, menyesuaikan dinamika lapangan yang ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan mendatang.

Rencana aksi forum daerah itu diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan yang selama ini dihadapi dan menjadi topik pembahasan dalam diskusi rapat koordinasi tersebut di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawasan dan mediator yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali hingga persoalan upah.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali Meirita dalam diskusi itu mengungkapkan saat ini pihaknya hanya memiliki 16 orang personel pengawas tenaga kerja.

Jumlah SDM itu tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di darat mencapai 157 ribu unit, belum termasuk tenaga kerja yang melaut dari perusahaan perikanan tangkap.

Di sisi lain, Ketua Forum Solidaritas Pekerja Perikanan Benoa Guntur Prabowo juga mengungkapkan upah masih menjadi salah satu persoalan karena masih ditemukan ketidaksesuaian besaran upah antara upah minimum provinsi (UMP), namun realisasinya hanya sebesar Rp35 ribu per hari.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

DI tengah ketegangan yang semakin meruncing di Selat Hormuz, publik kemaritiman di dalam negeri dikagetkan oleh fakta bahwa kru Motor Tanker Gamsunoro sebagian besar berkebangsaan asing, dalam hal ini India. Padahal, kapal ini dimiliki oleh Pertamina International Shipping (PIS).

Hanya saja berbendera Panama, salah satu negara bendera kemudahan atau flag of convenience. Sontak isu ini menjadi viral. Kok, bisa-bisanya kapal Indonesia diawaki oleh ABK asing, begitulah kira-kira pemikiran khalayak domestik.

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh kemaritiman angkat suara dan menyebut bahwa praktik tersebut bukanlah sebuah pelanggaran; ia sesuatu yang wajar atau normal dalam bisnis pelayaran. Mereka lantas menyebutkan beberapa skema pengoperasian sebuah kapal: bareboat charter dan time charter antara lain.

Yang pertama, bareboat charter. Dikutip dari Wikipedia, adalah perjanjian sewa kapal di mana pemilik menyerahkan kendali penuh atas kapal kepada penyewa (charterer) untuk jangka waktu tertentu. Penyewa bertanggung jawab penuh atas operasional, awak kapal, bahan bakar, asuransi, dan pemeliharaan.

Pemilik hanya menerima pembayaran sewa harian/bulanan. Sementara, time charter merupakan perjanjian sewa kapal untuk jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau setahun, di mana pemilik kapal menyediakan kapal lengkap dengan awaknya. Adapun charterer bertanggung jawab atas operasional, biaya bahan bakar, dan pelabuhan.

Merujuk ke berbagai pemberitaan seputar MT Gamsunoro, kapal ini dimanajemeni oleh Synergy Ship Managament, asal Singapura, yang berarti kapal ini dioperasikan dengan skema bareboat charter. Sehingga, penempatan kru berkebangsaan India, alih-alih ABK Indonesia, sepenuhnya menjadi hak prerogatif ship management bersangkutan.

Sekadar untuk diketahui, pelaut India memang menjadi pilihan bagi firma manajemen perkapalan. Mereka cakap berbahasa Inggris, bahasanya dunia kemaritiman global. Mereka juga tangguh – tidak gampang home sickness.

Saat ini India merupakan satu dari the big three negara penyumbang pelaut terbesar di dunia bersama Filipina dan China. Di samping itu, banyak eksekutif ship management besar seperti OSM Thome, Anglo-Eastern, Bernard Schulte Management, dll, berkebangsaan India yang memiliki kedekatan kultural dan religi dengan ABK India sehingga memudahkan perekrutan.

Keterlibatan ship management asing (baca: pihak ketiga) dalam pengoperasian sebuah kapal yang didaftarkan kebangsaannya ke bendera tertentu menyingkap fakta tentang adanya bendera kemudahan, flag of convenience alias FoC. Namun sesungguhnya sektor usaha ini bisa juga mengelola kapal-kapal yang bukan FoC. Mendaftarkan bendera kapal ke negara mana pun sepenuhnya pilihan pemiliknya.

Bendera kemudahan dapat disebut pula open registry yang dijalankan negara bendera atau flag state dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kapal dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya kepada warga negara bersangkutan, untuk memakai benderanya. Biasanya kebijakan ini diikuti dengan menyediakan berbagai perlakuan khusus atau kemudahan.

Kebalikan dari open registry adalah closed registry, sering juga diistilahkan national registry. Indonesia menganut prinsip yang terakhir. Artinya, bendera kapal hanya diberikan kepada warga negara sendiri yang berbisnis pelayaran. Biasanya negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.

Keringanan pajak ini acapkali diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar. Selebihnya tidak perlu. Aturan gaji ABK tidak kurang mudahnya, tidak ada kewajibannya minimum wages, terserah operator kapal. Entahlah.

Beberapa negara yang termasuk bendera kemudahan: Liberia, Panama, Kepulauan Marshall, Siprus, Malta, Palau, Vanuatu, dll. Rata-rata FoC merupakan negara-negara kecil dari sisi geografi tapi tidak dalam jumlah tonase. Ambil contoh Liberia, negeri ini merupakan registry terbesar saat ini berdasarkan data UNCTAD 2025 dengan jumlah tonase 424 juta deadweight ton (DWT).

Mengalahkan Panama yang membukukan tonase sekitar 371 juta DWT. Selama sekian lama Panama merupakan bendera kemudahan terbesar dunia. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kepulauan Marshall dengan tonase 305 juta DWT. FoC bukan hanya “mainannya” negara-negara kecil melainkan juga oleh negeri-negeri besar. Belanda dan Norwegia adalah dua negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Maksudnya, apakah kita perlu menerapkan juga kebijakan open registry agar bisnis kemaritiman nasional membaik? Sekadar catatan, saat ini pengapalan komoditas ekspor-impor Indonesia hampir 90 persen diangkut oleh kapal asing.

Di sisi lain, kembali berdasarkan data UNCTAD 2025, Indonesia berada diurutan ke-13 dengan jumlah kapal sebanyak 13.218 unit atau sekitar 11,7 persen dari total armada dunia. Dalam kategori tonase, armada nasional setara dengan 34.251 DWT, sekira 1,4 persen dari tonase yang ada. Yang menarik dari statistik terkait perkapalan Indonesia ini adalah kategori ukuran atau size-nya. Rata-rata ukuran armada nasional adalah 2,591.2 DWT. Terhitung cilik-cilik.

Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut. Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Dulu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya. Presiden sekarang pun memiliki semangat yang sama. Karenanya ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra. Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Jangan hanya berputar di level Kementerian Perhubungan semata nantinya.

Gagasan open registry perlu dikemukakan UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) yang berlaku ada memberikan celah masuk untuk itu. Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia.

Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”. Selanjutnya, "Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”. Open registry? Kenapa tidak.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di Perairan Hafun, Somalia , Rabu (22/4/2026). Selain 4 WNI, ada Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban lainnya.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini pada kapal tersebut diawaki 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” kata Heni.

JAKARTA - Orang tua Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon yang dituntut pidana hukuman mati meminta keadilan pada Komisi III DPR. Fandi dianggap tak bersalah dan terlibat dalam penyelundupan narkoba sabu seberat hampir 2 ton.

"Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak," ujar ibunda Fandi, Nirwana saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Nirwana memastikan, anaknya tidak tahu menahu bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika. Bahkan, kata dia, Fandi sempat ragu ketika diminta memasukan barang ke kapal.

“Sudah itu, paginya enggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas. Ditanyanya, 'capt, itu barang apa? Ayo kita periksa, mana tahu itu entah bom.' 'Nggak, Ndi.' Katanya itu uang sama emas," ujarnya.

"Jadi disambung anak saya lagi, 'Kalau itu uang sama emas, capt, kenapa dimasukkan di ruang palka?' Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. 'Kenapa dimasukkan di situ?' 'Nggak apa-apa, Ndi, biar aman,' katanya. Begitu anak saya bilang," sambungnya.

Selain itu, Fandi juga curiga ketika diminta untuk mencopot bendera kapal oleh kapten. Pernyataan Fandi tersebut pun sudah diutarakan dalam persidangan.

Sementara itu, ayah dari Fandi, Suleman juga meminta kepada DPR agar putranya mendapatkan keadilan.

"Saya selaku orang tua dari terdakwa Fandi Ramadhan. Saya bermohon kepada Pimpinan Komisi III DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana-nya saya memohon kepada siapa-siapa lagi saya memohon ini, Pak" ujarnya.

JAKARTA - Komisi III DPR menyoroti kasus anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati atas kasus dugaan penyelundupan sabu sebanyak 2 ton. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melihat bahwa tuntutan hukuman mati ini menyita perhatian pihaknya.

Pasalnya, Komisi III DPR mendengar bahwa Fandi bukanlah pelaku utama. "Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadhan bukanlah pelaku utama," kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat audiensi secara tertutup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Komisi III DPR, kata dia, juga mendengar jika Fandi tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana. Bahkan, sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana.

"Karena hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan rapat khusus untuk menyikapi masalah tuntutan hukuman mati tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD," ujarnya.

Adapun, poin-poin kesimpulan rapat Komisi III menyikapi tuntutan hukuman mati Fandi Ramadhan sebagai berikut;

1. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif, dan restoratif, yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat.

2. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif.

3. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa Pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana.

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti pertemuan Nirwana, ibunda dari Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) asal Medan yang diduga terlibat jaringan narkoba internasional dan dituntut hukuman mati, dengan Hotman Paris Hutapea . Sambil menangis, ibunda Fandi meminta Presiden Prabowo Subianto membantu anaknya agar tidak dihukum mati.

Tangis Nirwana pecah saat memohon kepada semua pihak, khususnya Presiden Prabowo Subianto , untuk membantu anaknya agar terbebas dari vonis hukuman mati. Apalagi, menurutnya Fandi tidak terlibat dan tidak tahu bahwa barang yang terdapat di dalam 67 kardus yang dimuat di kapal adalah narkoba berjenis sabu sekitar 2 ton.

"Harapan saya, anak saya mohon dibebaskan, kepada Ibu ketua hakim, kepada Bapak jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya tidak tahu barang itu apa isinya, kalau dia tau mana mungkin dia mau ikut," ungkap Nirwana di Sayap Suci Kopi Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026).

Nirwana mengaku tidak ikhlas anaknya dituntut hukuman mati karena dia yakin anaknya tidak terlibat sama sekali dengan jaringan tersebut. Apalagi, posisi anaknya baru saja berlayar selama tiga hari. Sehingga, ia mempertanyakan di mana letak salah anaknya.

"Saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Jadi di mana salahnya? Makanya, saya nggak terima anak saya, dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami," jelasnya.

Bahkan, jika anaknya memang tetap dihukum mati, ia rela untuk menggantikan posisi anaknya. Sebab, anaknya memang tidak terlibat. Dia membesarkan anaknya bukan dari hasil uang narkoba seperti yang saat ini dituduhkan kepada Fandi.

"Saya nggak mau anak saya dihukum mati. Biarlah saya yang jadi gantinya, saya rela, saya ikhlas demi anak saya. Makanya saya bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo, tolonglah bantu saya, saya orang yang tak punya, orang susah, ke mana lagi saya minta tolong kecuali sama beliau, karena dialah harapan saya satu-satunya," pungkasnya.

Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, ABK asal Medan, dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Kejagung menyebut bahwa besaran tuntutan yang diajukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses peradilan, kata dia, juga sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan," kata Anang kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Anang mengungkapkan, salah satu pertimbangan jaksa agar diberikan hukuman maksimal sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Jumlah barang bukti dalam peredaran sabu tersebut mencapai 2 ton dan merupakan sindikat narkoba jaringan internasional.

"Karena yang penting bagi kita, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton, enggak main-main dan itu melibatkan lintas negara, ini kan kejahatan internasional sindikatnya," ujarnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) asal Medan, dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Kejagung menyebut bahwa besaran tuntutan yang diajukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna , penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses peradilan, kata dia, juga sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan," kata Anang kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Anang mengungkapkan, salah satu pertimbangan jaksa agar diberikan hukuman maksimal sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Jumlah barang bukti dalam peredaran sabu tersebut mencapai 2 ton dan merupakan sindikat narkoba jaringan internasional.

"Karena yang penting bagi kita, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton, enggak main-main dan itu melibatkan lintas negara, ini kan kejahatan internasional sindikatnya," ujarnya.

Anang menyatakan, seluruh terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa barang yang diangkut ke kapal mereka bukanlah minyak, melainkan barang haram narkotika jenis sabu. Terdakwa Fandi juga mengetahui dan telah menerima bayaran sebesar Rp8,2 juta melalui transfer rekening pada 14 Mei, atas upahnya selaku ABK di atas kapal yang membawa 2 ton sabu itu.

"Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu (Fandi), mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan. Sebagian ada di haluan kapal, sebagian disembunyikan di bagian dekat mesin. Jadi menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan," jelasnya.

Dakwaan JPU

Melansir SIPP PN Batam, Fandi didakwa bersama Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Teerapong Lekpradub Weerapat Phongwan alias Mr. Pong, hingga Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Ze.

"Bahwa pada bulan April 2025, saksi Hasiholan Samosir menelepon terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 0821656319** ke nomor 0821712110** milik terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa bergabung di kapal tanker sebagai ABK lalu terdakwa menyetujui ajakan saksi Hasiholan Samosir dan mengirim beberapa dokumen pelayaran kepada saksi Hasiholan Samosir," demikian dakwaan tersebut, dikutip Jumat (20/2/2026).

Jaksa menyebut, Fandi bersama Hasiholan, Leo dan Richard berangkat dari Medan menuju Thailand menggunakan pesawat tujuan Medan-Bangkok pada 1 Mei 2025. Sesampai di Bangkok, Fandi Cs bertemu dengan Teerapong dan Mr Pong.

Jaksa menyebutkan, para terdakwa menginap di hotel selama 10 hari sembari menunggu perintah dari Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen. Lantas, Fandi Cs menggunakan speed boat dari Sungai Surakhon menuju kapal sea dragon yang berada kurang lebih 3 mil dari muara Sungai Surakhon.

Tugas dari para terdakwa yakni, Hasiholan sebagai nakhoda kapal dan bertanggung jawab atas isi dari kapal tersebut, Leo juru kemudi, Fandi bertanggung jawab atas mesin kapal, Richard bertanggung jawab atas muatan yang berada di atas kapal.

Kemudian Teerapong sebagai juru kemudi dan orang kepercayaan pemilik kapal dan Mr. Pong juga sebagai juru mesin dan orang kepercayaan pemilik kapal yang saat akan berangkat kapal tersebut belum bermuatan minyak.

"Bahwa saksi Hasiholan Samosir menerima titik koordinat 07-15N/097-00 E untuk mengambil muatan di Phuket Thailand dari Mr.Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zenmelalui pesan WhatsApp dan berangkat menuju Phuket dan diberitahu oleh Mr. Tan alias Jacky Tan bahwa muatan yang diangkut bukan minyak," tulis dakwaan itu.

Selanjutnya, kapal dimuat oleh 67 kardus berisi narkoba yang dibungkus plastik putih sesaat telah melintas Phuket pada 18 Mei 2025. Barang haram itu dimuat oleh 4 orang dari kapal ikan berbendera Thailand. Kemudian, barang itu diterima tanpa dicek lebih dulu.

"Saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong untuk menerimanya sebagaimana pesan dari Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen tanpa memeriksa isi dari kardus tersebut dan terdakwa sebagai ABK Kapal tidak menolak menerima kardus tersebut di tengah laut, bukan di dermaga sebagaimana mestinya," tulis dakwaan Jaksa.

Setelah menerima 67 kardus tersebut, 4 orang yang menggunakan kapal ikan berbendera Thailand pergi meninggalkan kapal Sea Dragon, kemudian saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong terhadap 67 kardus tersebut secara estafet disimpan oleh mereka. 31 kardus warna berbungkus plastik bening disimpan atau diletakkan pada tempat penyimpanan barang di bagian haluan kapal, sedangkan 36 kardus disimpan pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal.

Setelah menerima kardus, Hasiholan menyuruh ABK untuk melepas bendera Thailand dan membuangnya ke laut. Sesampainya di perairan Karimun anak Provinsi Kepulauan Riau, tim BNN bersama Bea Cukai menghentikan kapal Sea Dragon untuk memeriksa kelengkapan administrasi. Namun, para awak kapal tak menggubris keberadaan tim BNN.

"Sehingga tim BNN RI dan Bea Cukai merasa curiga dan menyuruh saksi Hasiholan Samosir, saksi Leo Chandra Samosir, saksi Richard Halomoan Tambunan, terdakwa Fandi Ramadhan bin Sulaiman, saksi Teerapong Lekpradub dan saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong untuk pindah ke kapal patrol Bea Cukai dan membawa kapal Sea Dragon tersebut dan sekitar pukul 05.35 WIB sampai di dermaga sandar Bea dan Cukai Tanjung Uncang, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau," tulis dakwaan tersebut.

Setelahnya, tim BNN melakukan penggeledahan kapal Sea Dragon dan menemukan 31 kardus di ruang penyimpanan barang yang berlokasi di dinding haluan kapal. Kemudian, ditemukan bungkus teh china warna hijau dalam kardus tersebut.

"Lalu dibuka berisi serbuk kristal, kemudian dengan menggunakan alat tes narkotika memeriksa serbuk kristal tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya saksi Weerapat Phongwan alias Mr. Pong kembali menunjukkan di mana menyimpan sisa kardus dan mengarahkan ke bagian mesin tepatnya di dalam tangki bahan bakar," tulis dakwaan itu.

Kemudian, saksi membuka baut pengunci bahan bakar dan setelah terbuka tim BNN RI dan Bea Cukai kembali menemukan 36 kardus yang masing-masing berisi plastik kemasan teh china warna hijau, lalu dibuka berisi serbuk kristal. Dari 35 kardus berisi 30 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal, sedangkan 1 kardus berisi 20 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal.

Tim BNN menaksir total narkotika jenis sabu yang dibawa kapal Sea Dragon mencapai 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat netto 1.995.130 gram.

Proses persidangan telah masuk ke tahap penuntutan. Fandi diyakini jaksa menyelundupkan narkoba dan dituntut hukuman mati pada 5 Februari 2026. "Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana mati, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," tulis tuntutan dalam SIPP Batam.

Fandi diyakini jaksa melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Puteranegara, Achmad Al Fiqri)

Pekerja migran Indonesia atau PMI harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang akan bekerja di usaha perikanan luar negeri melalui program pembekalan khusus.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah penempatan nonprosedural, mengurangi kerentanan eksploitasi, serta meningkatkan pemahaman ABK terhadap kontrak kerja.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong ABK tetap produktif setelah kembali ke tanah air dengan mengembangkan usaha perikanan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Program pembekalan turut didukung perbankan, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta organisasi masyarakat sipil.

Nyoman menegaskan pembekalan dirancang dalam tiga pilar utama, yakni penguatan migrasi aman dan pelindungan PMI, literasi keuangan dan akses pembiayaan, serta reintegrasi profesi melalui kewirausahaan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

“Pekerja migran Indonesia atau PMI harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan,” ujarnya.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP, Lilly Aprilya Pregiwati menambahkan pelatihan ini menjadi jembatan antara pengalaman kerja internasional dan peluang usaha di dalam negeri.

Menurut dia, PMI sektor kelautan dan perikanan memiliki keterampilan global yang sangat berharga.

“Kami ingin memastikan mereka kembali dengan rencana usaha yang matang, jejaring yang kuat, serta akses pembiayaan yang jelas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI Rinardi menekankan sektor kelautan dan perikanan masih rentan terhadap praktik penempatan ilegal dan perdagangan orang.

“Jika proses sudah melibatkan perekrutan, penampungan, pengiriman hingga pengendalian pekerja di luar prosedur resmi, itu dapat masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, migrasi harus legal, terdata, dan terlindungi,” ucapnya.

Edi Puji Setio, purna PMI yang pernah bekerja sebagai deckhand di Malta, Mediterania, mengaku mendapatkan perspektif baru tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

“Selama ini kami fokus bekerja di luar negeri. Di sini kami diajari bagaimana merencanakan usaha perikanan dan mengakses pembiayaan. Rasanya lebih siap untuk membangun usaha sendiri di kampung,” ungkapnya.

Selain memberikan pembekalan, KKP dan KP2MI juga meluncurkan layanan Migrant Point Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai pusat informasi dan pendampingan terpadu bagi calon dan purna PMI, serta memberikan mentoring usaha langsung oleh pelaku usaha perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Perlindungan terhadap pekerja migran awak kapal perikanan (AKP) Indonesia dianggap masih sangat rapuh. Direktur Stella Maris Batam Asensius Guntur menegaskan pentingnya pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 (C188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Dia mengungkapkan bahwa setiap tahun lembaganya menerima banyak pengaduan dari AKP yang mengalami pelanggaran hak, mulai dari proses perekrutan hingga pemulangan. “Setiap tahun kami menerima pengaduan dari awak kapal perikanan yang hak-haknya diabaikan. Ini menjadi alarm bahwa perlindungan hukum bagi mereka masih sangat lemah,” ujarnya dalam Seminar Hari Migran Internasional 2025 di Harmoni One Convention Hotel, Batam Centre, Sabtu (20/12/2025).

Asensius—yang akrab disapa Romo Yance—menilai ratifikasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan standar perlindungan yang jelas bagi AKP Indonesia, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia maupun asing. “Indonesia sampai hari ini belum punya standar perlindungan khusus untuk awak kapal perikanan. Ketika terjadi masalah, kita tidak punya acuan yang kuat untuk menyelesaikannya,” tuturnya.

Romo Yance memaparkan realitas pahit yang dialami banyak AKP Indonesia. Berdasarkan pendampingan langsung di lapangan, ia menemukan praktik eksploitasi sistematis, termasuk kondisi kerja yang tidak manusiawi di laut lepas.

“Saya pernah dikirimi video dari Tongshan, China. Awak kapal perikanan Indonesia di sana bilang, ‘Pater, kami hampir mati kelaparan. Kami minum air hujan. Tolong bantu kami’,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, banyak AKP terisolasi di laut selama enam bulan hingga lebih dari satu tahun tanpa komunikasi dengan keluarga. Masalah kontrak kerja juga menjadi persoalan berulang.

“Mereka tanda tangan kontrak dua tahun, tapi setelah enam bulan kerja di kapal ikan Taiwan, langsung dipulangkan. Ini sangat merugikan ABK, karena untuk berangkat saja mereka harus meminjam uang puluhan juta rupiah,” jelas Romo Yance.

Menurut catatan Stella Maris Batam, biaya perekrutan AKP bisa mencapai lebih dari Rp20 juta. Bahkan, ada AKP yang tidak menerima gaji hingga 14 bulan.

“Saya pernah menangani kasus ABK yang tidak digaji selama 14 bulan. Akibatnya, dia diceraikan istrinya karena tidak pernah mengirim uang. Ini bukan cerita, ini kejadian nyata,” imbuhnya.

Dukungan terhadap ratifikasi ILO C188 juga disampaikan oleh perwakilan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Albert Bonasahat. Ia menilai ratifikasi tersebut sebagai tonggak penting untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi awak kapal perikanan Indonesia yang jumlahnya sangat besar di sektor perikanan global.

“Ratifikasi ILO C188 adalah batu penjuru untuk menunjukkan komitmen nyata negara dalam memperbaiki tata kelola perlindungan awak kapal perikanan,” ujarnya.

Albert juga menyoroti masih kuatnya mitos bahwa ratifikasi konvensi tersebut akan menghambat operasional kapal Indonesia. “Ketakutan bahwa ratifikasi akan melumpuhkan industri perikanan tidak berdasar dan perlu diluruskan,” tambahnya.

Melalui berbagai temuan dan kesaksian ini, para pembicara menegaskan bahwa negara harus hadir lebih aktif dan sistematis dalam melindungi awak kapal perikanan, tidak hanya bertindak setelah kasus mencuat ke publik, tetapi mencegah eksploitasi sejak awal melalui regulasi yang kuat dan berpihak pada pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 kapal ikan di Kampung Nelayan Merah Putih berkapasitas 30 gross ton sebagai bagian dari strategi penguatan sektor perikanan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengatakan 1.000 kapal ini membutuhkan sekitar 10.900 tenaga kerja.

Perinciannya, mulai dari nahkoda, perwira, hingga anak buah kapal (ABK) yang direkrut dari lokasi-lokasi spesifik program digulirkan, bukan dari luar daerah.

“Kami juga sedang menyiapkan dalam rangka untuk mengisi tenaga kerja kapal ikan, di mana KKP akan membangun sekitar 1.000 kapal ikan dengan kapasitas 30 gross ton,” kata Nyoman dalam konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun, rencana aksi pemenuhan kebutuhan awak kapal melaluijob fair, seleksi/asessment, pembinaan kompetensi (pelatihan dan magang), dan penempatan. Rencananya, program ini akan dilaksanakan pada 2026 mendatang.

Menurut Nyoman, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh, mulai dari membimbing masyarakat, memantau pelaksanaan, hingga memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Selain pembangunan kapal, BPPSDM KP juga mengembangkan pelatihan budidaya tematik sistem bioflok. Pada awal Desember, terdapat 300 peserta yang terdiri dari pengurus koperasi dan penyuluh mengikuti pelatihan yang mencakup instalasi hingga pemasaran produk budidaya.

Program ini direncanakan berkembang menjadi 400 titik pada tahun depan. “Jadi kami melakukan pelatihan kepada 2 pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai lokasi di-installment budidaya bioflok tersebut, ditambah 1 orang penyuluh,” imbuhnya.

Dia menambahkan, KKP juga menyiapkan tenaga kerja untuk operasional 2.000 hektare Tambak Waingapu di Sumba Timur dengan membidik 5.680 orang lokal, terutama lulusan SMA, yang akan mengikuti pendidikan khusus dengan durasi bervariasi. Langkah ini dilakukan agar mereka siap menjadi tenaga kerja on-farm di tambak udang.

Nyoman menilai pendidikan khusus ini penting untuk memastikan SDM lokal mampu mengelola tambak secara profesional dan mendukung produktivitas yang optimal.

Dengan strategi ini, sambung dia, KKP tidak hanya membangun infrastruktur perikanan, melainkan juga memastikan kesiapan sumber daya manusia lokal untuk mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Iman Sukri mendesak Komnas HAM dan Polri segera mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) perikanan sebagaimana dilaporkan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Kasus ini diduga melibatkan dua kapal perikanan yakni KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Run Zeng 03.

“Kasus ini sangat memprihatinkan karena terdapat indikasi kuat terjadinya perbudakan modern di laut yang menimpa pekerja Indonesia di sektor perikanan. Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya dieksploitasi di wilayah kerja yang mestinya dilindungi hukum nasional,” ujar Iman Sukri di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menduga persoalan ini muncul karena proses rekrutmen ABK yang tidak transparan, sehingga para pekerja tidak mengetahui kondisi kerja, hak, maupun kewajibannya secara jelas sebelum berangkat.

Selain itu, kontrak kerja yang tidak adil membuat pekerja terikat pada situasi kerja yang tidak manusiawi dan sulit keluar dari pekerjaan. “Belum lagi adanya pemotongan gaji secara sepihak, sehingga para ABK tidak menerima upah layak dan akhirnya terjebak dalam siklus utang. Jadi menurut saya ini sudah mengarah pada praktik perdagangan orang, karena pekerja diperlakukan tidak manusiawi dan kehilangan kebebasannya,” ungkapnya.

Iman menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Dia meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan independen untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM.

Dia juga mendesak Polri dan Kejaksaan agar menuntaskan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk perusahaan perekrut, pemilik kapal, dan operator perikanan yang diduga terlibat dalam rantai eksploitasi.

Menurut dia, perlunya pembenahan sistemik. Karena itu, dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap mekanisme penempatan awak kapal perikanan (AKP) dan memastikan kontrak kerja berjalan adil serta transparan.

Iman mengajak media, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum untuk terus mengawal perkembangan kasus ini agar keadilan bagi korban dapat terwujud. "Perlindungan terhadap pekerja perikanan bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga soal kemanusiaan dan kedaulatan hukum bangsa," katanya.

Sebelumnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendatangi Kantor Komnas HAM di Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengadukan kasus TPPO yang melibatkan dua kapal perikanan yakni KM Mitra Usaha Semesta (MUS) dan Run Zheng 03.

Siti Wahyatun, Legal Officer DFW Indonesia mengatakan, langkah ke Komnas HAM ditempuh lantaran proses penyidikan oleh kepolisian tanpa progres berarti. Padahal, penyidikan atas kasus dugaan TPPO dengan korban depan awak kapal perikanan (AKP) itu berlangsung sejak setahun lalu. Bahkan, setelah Mabes Polri melimpahkan kasus ke Polda Maluku, tidak ada perkembangan berarti.

“Kami menilai bahwa tidak ada keseriusan negara dalam memberantas TPPO, khususnya dalam sektor perikanan termasuk melindungi pekerjanya dari eksploitasi,” ujarnya.