Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) melaporkan insiden tenggelamnya kapal kontainer Golden Star 1 yang dioperasikan oleh anak usahanya, Samudera Shipping Line Ltd., pada rute Singapura–Pasir Gudang, Malaysia.

Perseroan memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak berdampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin (8/6/2026), insiden tersebut terjadi pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Singapura. Kapal Golden Star 1 merupakan kapal carter yang dioperasikan oleh Samudera Shipping Line Ltd., entitas anak perseroan yang berbasis di Singapura.

Manajemen menjelaskan kapal tersebut dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian carter dengan Samudera Shipping Line Ltd.

Perseroan saat ini berkoordinasi dengan pemilik kapal, otoritas maritim, perusahaan asuransi, serta pihak terkait lainnya untuk menangani insiden dan proses pemulihan muatan.

SMDR juga menyatakan seluruh awak kapal telah berhasil dievakuasi dengan selamat sehingga tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Perseroan menegaskan insiden tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Adapun, untuk menjaga kesinambungan layanan pelayaran pada rute Singapura–Pasir Gudang, Samudera Shipping Line Ltd. tengah menyiapkan kapal pengganti.

Sebelumnya, SMDR perseroan membuka rute baru melalui pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, menuju Singapura dan Penang, Malaysia guna memperkuat jaringan logistik dan pelayaran internasional di tengah prospek perdagangan global yang mulai membaik.

Manajemen SMDR menyampaikan bahwa pembukaan jalur baru tersebut merupakan langkah strategis perseroan untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat akses perdagangan internasional.

Rute dengan jadwal pelayaran mingguan itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor melalui akses langsung dari Kuala Tanjung menuju pusat perdagangan regional di Singapura dan Penang.

"Dengan jadwal mingguan, rute ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor dengan akses langsung melalui Kuala Tanjung," ujar Manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Batam (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepulauan Riau, menyelamatkan sembilan awak kapal MV Golden Star 1 yang tenggelam di wilayah Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka-Selat Singapura pada Jumat (5/6) malam.

Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku mengatakan pihaknya menerima informasi kondisi darurat yang dialami kapal tersebut sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung mengerahkan unsur patroli laut untuk melakukan operasi penyelamatan.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, unsur patroli laut KSOP Khusus Batam dengan Kapal Negara KN P-376 segera bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan operasi penyelamatan terhadap awak kapal," kata Takwim dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

Berdasarkan laporan awal, MV Golden Star 1 tenggelam di wilayah TSS Selat Malaka dan Selat Singapura bersama muatan sebanyak 107 kontainer.

Dalam operasi tersebut, seluruh awak kapal yang berjumlah sembilan orang berhasil dievakuasi oleh KN P-376 dalam kondisi selamat.

Setelah proses penyelamatan selesai, para awak kapal dibawa ke Dermaga Bintang 99, Batu Ampar, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Batam.

“Setelah itu, para korban diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polresta Barelang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau,” kata Takwim.

Selain melakukan evakuasi, KSOP Batam bersama instansi terkait juga melakukan sejumlah langkah penanganan.

“Kami melakukan pemantauan kondisi perairan di sekitar lokasi kejadian, mengumpulkan data awal untuk keperluan investigasi, serta koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat tenggelamnya kapal beserta muatannya,” kata dia.

Sementara itu, Vessel Traffic Service (VTS) Batam turut menyiarkan peringatan navigasi secara berkala melalui kanal komunikasi maritim VHF Channel 16 guna menjaga keselamatan pelayaran di sekitar lokasi kejadian.

Takwim menegaskan keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.

Hingga kini, lanjutnya, penyebab tenggelamnya kapal maupun dampak lebih lanjut terhadap pelayaran dan lingkungan maritim masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait.

"KSOP Khusus Batam terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Batam dan sekitarnya," ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut sekitar 20.094 awak kapal perikanan (AKP) untuk terlibat dalam program Modernisasi Kapal Perikanan. Para AKP akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan dalam program tersebut.

Pendaftaran rekrutmen rencananya dilakukan pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi Perwira dan Anak Buah Kapal (ABK). Adapun ukuran kapalnya sebesar 30 GT, 200 GT, dan 500 GT, dengan alat tangkap yang bervariasi.

“Kami di BPPSDM KP mencoba memformulasikan bagaimana sih sebenarnya model awak kapal yang akan mengisi masing-masing gross tonase tersebut," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Nyoman, calon SDM potensial bagi rekrutmen AKP ini antara lain terdiri dari taruna/alumni satuan pendidikan KKP, siswa/alumni satuan pendidikan non KKP, AKP profesional bersertifikat, AKP profesional belum bersertifikat, dan masyarakat lokal KNMP.

“Tentunya awak kapal perikanan tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik itu levelnya nakhoda, fishing master, mualim, KKM, masinis, sampai kepada ABK. Bagaimana negara hadir, KKP berkolaborasi dengan seluruh program yang ada, yang sudah diluncurkan oleh KKP. ABK akan berkolaborasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun KKP. ABK itu kami harapkan dapat diambil dari tenaga-tenaga lokal. Yang lainnya yang perwira akan kita buka secara nasional,” ucap Nyoman.

Bagi SDM yang telah lolos seleksi hingga ke tahap akhir, akan dibekali pengembangan kompetensi berupa pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan bela negara atau Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan terdiri dari Ahli Nautika dan Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, II, III; Pelatihan Familiarisasi Kapal Modern; Refrigerasi Penyimpanan Ikan; Perawatan Mesin Kapal Perikanan; Ketrampilan Penanganan Ikan; Operasi Penangkapan Ikan; serta Basic Safety Training Fisheries Tingkat I dan II.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Lotharia Latif mengatakan, Program Modernisasi Kapal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan tujuan untuk melakukan transformasi kapal-kapal konvensional menjadi kapal-kapal modern yang mempunyai daya saing dan profesionalisme dalam pengawakannya.

“Kita mau tidak mau akan bergeser pada situasi seperti itu, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik regional maupun laut lepas, tentunya kita juga berkompetisi di dalam perdagangan dunia,” ujar Latif.

“Sehingga 1.582 unit kapal yang akan dikerjakan tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik untuk kehidupan nelayan itu sendiri, kemudian bagaimana usaha strategis pembangunan kapal-kapal Indonesia tentunya akan menyerap lapangan kerja, dan menumbuhkan galangan-galangan kapal. Pembangunan 1.582 kapal ini akan membawa angin segar terjadinya penumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang luar biasa,” tambahnya.

Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 memberikan keadilan bagi tenaga kerja sektor perikanan.

“Saya apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto meratifikasi ILO 188 yang memastikan tenaga kerja sektor perikanan mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara dengan sektor formal lainnya,” kata Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan ILO 188 memberikan kepastian bagi pekerja perikanan lantaran mengatur jam kerja, istirahat minimum, pengaduan, bahkan kontrak kerja antara awak kapal dan pemilik kapal.

Pasalnya, selama ini, terjadi ketimpangan yang nyata antara awak kapal dengan pemilik kapal, eksploitasi pekerja sangat terasa di sektor perikanan.

“Dengan adanya kejelasan status kontrak di awak kapal, saya berharap ada kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan. Kenaikan pendapatan ini tentu bisa menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan/pesisir,” ujar Huda.

Namun, dia menyoroti, pengawasan terhadap perlindungan awak kapal perikanan masih perlu diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktiknya, koordinasi pengawasan kerap menghadapi kendala, antara lain perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, keterbatasan kapasitas daerah, serta belum meratanya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini berpotensi membuat awak kapal menjadi pihak yang paling terdampak.

Selain aspek pengawasan, skema bagi hasil yang lebih adil juga dinilai perlu menjadi perhatian. Jika mekanisme pembagian hasil dapat diawasi secara lebih transparan dan adil, pendapatan awak kapal berpotensi meningkat secara signifikan.

Ratifikasi ini juga diharapkan tidak hanya dikaitkan dengan program kampung nelayan. Huda menuturkan kepastian aturan dan perlindungan kerja diperlukan oleh seluruh awak kapal perikanan, tidak terbatas pada awak kapal yang berada di kawasan atau program tertentu.

Sebagai catatan, Prabowo dalam pidatonya pada Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi ILO 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Perpres tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan awak kapal perikanan (ABK), sekaligus memastikan kondisi kerja yang layak sesuai standar internasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasionalkan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya,” kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern.

Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan mencapai 20.094 personel untuk mengoperasikan 1.582 kapal yang akan dibangun pemerintah hingga 2028.

Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 gross ton (GT), 9.469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Latif mengatakan seluruh kebutuhan tenaga kerja itu diharapkan dapat dipenuhi oleh lulusan sekolah pelayaran dan politeknik perikanan di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi,” katanya.

KKP telah menetapkan tahapan rekrutmen awak kapal perikanan modern dimulai dengan pendaftaran pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juli 2026.

Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebelum ditempatkan pada 1 November sampai 23 Desember 2026.

Program modernisasi kapal perikanan sendiri mencakup pembangunan 1.582 unit kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Sebanyak 1.000 kapal 30 GT nantinya diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih dan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sementara kapal berukuran besar akan mendukung operasi penangkapan ikan di laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.

Sebelumnya, program modernisasi kapal perikanan Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Inggris.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Inggris mendukung pembangunan kapal penangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui program itu, Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri. Program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja dalam ekosistem industri perikanan nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina International Shipping (PIS) menyampaikan tengah melakukan pemantauan secara intensif terkait dua kapal milik perseroan di kawasan Timur Tengah usai Pemerintah Iran membuka akses perairan Selat Hormuz.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

“Strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontijensi,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, PIS secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri yang dinilai sangat membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

Selain itu, perseroan juga disebutnya berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, manajemen kapal, pemilik kargo, serta otoritas setempat secara bersamaan.

Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dapat terpenuhi dengan baik.

“Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” pungkas Vega.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan bahwa jalur pelayaran Selat Hormuz akan sepenuhnya dibuka seiring tercapainya gencatan senjata di Lebanon.

Melalui akun sosial media X miliknya, Arghchi mengatakan, jalur vital perdagangan minyak dunia itu akan dibuka selama masa gencatan senjata berlangsung.

"Seiring dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya dibuka untuk sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Araghchi pada Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, BATAM - KSOP Khusus Batam memastikan mayoritas kapal penumpang yang beroperasi di perairan Batam telah memenuhi standar keselamatan jelang arus mudik Lebaran 2026.

Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku mengatakan dari total 82 kapal penumpang yang terdata, sebanyak 79 kapal telah menjalani pemeriksaan kelaiklautan (ramp check). Seluruh kapal yang diperiksa dinyatakan laik laut dan siap beroperasi.

“Ramp check ini untuk memastikan kapal benar-benar memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Hasil pemeriksaan, 79 kapal dinyatakan layak,” ujar Takwim, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen, kondisi fisik kapal, permesinan, alat navigasi, hingga perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan alat pemadam kebakaran.

Menurut dia, terdapat sejumlah temuan minor saat pemeriksaan, seperti jaket pelampung yang perlu diganti atau tali perlengkapan yang harus diperbarui. Namun, seluruhnya telah direkomendasikan untuk segera diperbaiki sebelum kapal kembali beroperasi penuh.

“Temuannya kecil-kecil saja, misalnya life jacket yang sudah robek harus diganti. Itu langsung kami minta untuk dilengkapi,” katanya.

Tiga kapal lainnya belum menjalani ramp check karena dua unit masih dalam proses docking, sementara satu kapal tengah dalam masa charter dan belum dapat dilakukan pemeriksaan. KSOP memastikan pemeriksaan akan dilakukan setelah kapal siap.

Takwim menilai jumlah armada yang telah diperiksa cukup untuk melayani kebutuhan angkutan Lebaran, mengingat pemeriksaan serupa juga dilakukan di pelabuhan lain seperti Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.

Selain aspek kapal, KSOP juga memastikan kesiapan awak kapal, termasuk nahkoda. Pemeriksaan tes narkoba telah dilakukan terhadap awak kapal di Pelabuhan Telaga Punggur bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Keselamatan bukan hanya kapalnya, tetapi juga awaknya. Nahkoda dan kru harus memenuhi kompetensi dan bebas dari narkoba. Mereka bekerja atas persetujuan syahbandar dan sesuai dengan sertifikat keahlian masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin operasi kepada kapal yang belum memenuhi standar kelaiklautan.

“Prinsipnya keselamatan adalah prioritas utama. Kapal yang belum laik laut tidak akan kami izinkan beroperasi,” tegas Takwim.

Dengan ramp check yang hampir rampung, KSOP Batam optimistis angkutan laut pada periode mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan lancar.

tidak terdapat catatan medis yang menunjukkan awak pesawat tidak laik secara kesehatan pada saat bertugas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan berdasarkan data Medical Examination (MEDEX) seluruh awak pesawat ATR 42-500 yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak, lalu ditemukan di Puncak Bukit Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, memenuhi standar kesehatan penerbangan.

"Berdasarkan data Medical Examination (MEDEX) terakhir, seluruh awak pesawat yang bertugas dinyatakan fit dan telah memenuhi standar kesehatan penerbangan sesuai dengan ketentuan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 67," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan seluruh sertifikat kesehatan awak pesawat tersebut masih berlaku pada saat kejadian, dengan rincian Capt. Andy Dahananto (Pilot in Command) memiliki sertifikat kesehatan Kelas 1, dengan hasil pemeriksaan medis terakhir pada tanggal 28 Juli 2025.

"Pilot dinyatakan fit dan berlaku hingga 31 Januari 2026," ujar Lukman.

Lalu, FO Yudha Mahardika (First Officer) memiliki sertifikat kesehatan Kelas 1, dengan hasil pemeriksaan medis terakhir pada tanggal 15 Agustus 2025, dinyatakan fit dan berlaku hingga 15 Februari 2026.

Kemudian Hariadi (Flight Operations Officer/FOO) memiliki sertifikat kesehatan Kelas 3, dengan hasil pemeriksaan medis terakhir pada tanggal 12 Juli 2024, dinyatakan fit dan berlaku hingga 12 Juli 2026.

Florencia Lolita (Flight Attendant) memiliki sertifikat kesehatan Kelas 2, dengan hasil pemeriksaan medis terakhir pada tanggal 31 Januari 2025, dinyatakan fit dan berlaku hingga 31 Januari 2026.

Esther Aprilita Pinarsinta Sianipar (Flight Attendant) memiliki sertifikat kesehatan Kelas 2, dengan hasil pemeriksaan medis terakhir pada tanggal 24 September 2024, dinyatakan fit dan berlaku hingga 24 September 2026.

"Dengan demikian, tidak terdapat catatan medis yang menunjukkan awak pesawat tidak laik secara kesehatan pada saat bertugas," beber Lukman.

Selain kelaikan terbang para awak, Kementerian Perhubungan juga menyatakan bahwa berdasarkan data pengawasan dan hasil inspeksi kelaikudaraan, pesawat ATR 42-500 tersebut dalam kondisi laik terbang.

"Berdasarkan data pengawasan dan hasil inspeksi kelaikudaraan, pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikudaraan," kata Lukman.

Sebelumnya, pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dinyatakan hilang kontak di wilayah pegunungan Bulusaraung daerah perbatasan Kabupaten Maros-Pangkep, Sulsel saat hendak mendarat di Bandara Hasanuddin pada Sabtu (17/1) siang.

Pesawat ini ditumpangi 10 orang, tujuh orang kru pesawat dan tiga orang penumpang. Ketiga penumpang diketahui pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Masing-masing Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda Tingkat I dan jabatan Analis Kapal Pengawas.

Selanjutnya, Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda Tingkat I dengan jabatan Pengelola Barang Milik Negara dan Yoga Naufal dengan jabatannya operator foto udara.

Sedangkan kru pesawat ada tujuh orang persons on board (POB) dengan pilot Captain Andi Dahananto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Perlindungan terhadap pekerja migran awak kapal perikanan (AKP) Indonesia dianggap masih sangat rapuh. Direktur Stella Maris Batam Asensius Guntur menegaskan pentingnya pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 (C188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Dia mengungkapkan bahwa setiap tahun lembaganya menerima banyak pengaduan dari AKP yang mengalami pelanggaran hak, mulai dari proses perekrutan hingga pemulangan. “Setiap tahun kami menerima pengaduan dari awak kapal perikanan yang hak-haknya diabaikan. Ini menjadi alarm bahwa perlindungan hukum bagi mereka masih sangat lemah,” ujarnya dalam Seminar Hari Migran Internasional 2025 di Harmoni One Convention Hotel, Batam Centre, Sabtu (20/12/2025).

Asensius—yang akrab disapa Romo Yance—menilai ratifikasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan standar perlindungan yang jelas bagi AKP Indonesia, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia maupun asing. “Indonesia sampai hari ini belum punya standar perlindungan khusus untuk awak kapal perikanan. Ketika terjadi masalah, kita tidak punya acuan yang kuat untuk menyelesaikannya,” tuturnya.

Romo Yance memaparkan realitas pahit yang dialami banyak AKP Indonesia. Berdasarkan pendampingan langsung di lapangan, ia menemukan praktik eksploitasi sistematis, termasuk kondisi kerja yang tidak manusiawi di laut lepas.

“Saya pernah dikirimi video dari Tongshan, China. Awak kapal perikanan Indonesia di sana bilang, ‘Pater, kami hampir mati kelaparan. Kami minum air hujan. Tolong bantu kami’,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, banyak AKP terisolasi di laut selama enam bulan hingga lebih dari satu tahun tanpa komunikasi dengan keluarga. Masalah kontrak kerja juga menjadi persoalan berulang.

“Mereka tanda tangan kontrak dua tahun, tapi setelah enam bulan kerja di kapal ikan Taiwan, langsung dipulangkan. Ini sangat merugikan ABK, karena untuk berangkat saja mereka harus meminjam uang puluhan juta rupiah,” jelas Romo Yance.

Menurut catatan Stella Maris Batam, biaya perekrutan AKP bisa mencapai lebih dari Rp20 juta. Bahkan, ada AKP yang tidak menerima gaji hingga 14 bulan.

“Saya pernah menangani kasus ABK yang tidak digaji selama 14 bulan. Akibatnya, dia diceraikan istrinya karena tidak pernah mengirim uang. Ini bukan cerita, ini kejadian nyata,” imbuhnya.

Dukungan terhadap ratifikasi ILO C188 juga disampaikan oleh perwakilan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Albert Bonasahat. Ia menilai ratifikasi tersebut sebagai tonggak penting untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi awak kapal perikanan Indonesia yang jumlahnya sangat besar di sektor perikanan global.

“Ratifikasi ILO C188 adalah batu penjuru untuk menunjukkan komitmen nyata negara dalam memperbaiki tata kelola perlindungan awak kapal perikanan,” ujarnya.

Albert juga menyoroti masih kuatnya mitos bahwa ratifikasi konvensi tersebut akan menghambat operasional kapal Indonesia. “Ketakutan bahwa ratifikasi akan melumpuhkan industri perikanan tidak berdasar dan perlu diluruskan,” tambahnya.

Melalui berbagai temuan dan kesaksian ini, para pembicara menegaskan bahwa negara harus hadir lebih aktif dan sistematis dalam melindungi awak kapal perikanan, tidak hanya bertindak setelah kasus mencuat ke publik, tetapi mencegah eksploitasi sejak awal melalui regulasi yang kuat dan berpihak pada pekerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar nelayan kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (06/11/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut nelayan perikanan skala kecil kini bisa mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) yang diluncurkan KKP hari ini.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Mahrus, menjelaskan kriteria nelayan yang berhak menerima program tersebut.

Awak Kapal Wajib Terdaftar Sebelum Melaut

Mahrus mengatakan nelayan atau awak kapal perikanan harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum kapal berangkat melaut. Program ini menjadi langkah awal kerja sama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan RAN PPSK.

“Sebelum berangkat melaut mereka ada persyaratan khusus, kapal itu keluar, para awak kapal perikanan yang sudah menjadi bagian dari perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mahrus di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Kapal Maksimal 5 Gross Ton

Menurut Mahrus, program ini akan diselaraskan dengan program asuransi nelayan yang sudah dijalankan KKP. Prioritas diberikan kepada nelayan dengan kapal berkapasitas maksimal 5 gross ton (GT).

“Diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 gross ton, artinya di bawah 5 gross ton,” katanya.

Wajib Punya Kartu Kusuka

Selain itu, nelayan penerima Jamsostek juga harus memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Kartu ini digunakan KKP untuk mendata nelayan secara faktual agar bantuan tepat sasaran.

Mahrus menegaskan, banyak masyarakat mencantumkan profesi nelayan di kartu tanda penduduk, tetapi tidak benar-benar berprofesi sebagai penangkap ikan. Karena itu, KKP menggunakan data Kusuka untuk memastikan penerima Jamsostek berasal dari nelayan skala kecil yang aktif melaut.

“Tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi, dibuktikan dengan kita melakukan pendataan Kusuka nelayan,” ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang