Bisnis.com, BANDA ACEH — Ketegangan global menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran pecahnya Perang Dunia Ketiga, tetapi sejumlah negara dinilai relatif aman jika konflik berskala global benar-benar terjadi.

Laporan The Sun dan Metro UK menyebutkan masih terdapat beberapa tempat perlindungan aman. Terutama negara-negara netral secara politik, wilayah terpencil, hingga negara dengan ketahanan pangan dan sumber daya mandiri. Penilaian tersebut juga mengacu pada peringkat Global Peace Index (GPI) yang menempatkan sejumlah negara sebagai yang paling damai di dunia.

Dilansir dari Metro UK, Senin (2/3/2026) melaporkan, “Saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, Teheran memerintahkan serangan balasan terhadap negara-negara tetangganya, kekhawatiran semakin meningkat bahwa Perang Dunia Ketiga akan meletus,” menyoroti eskalasi terbaru di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran konflik global.

Simak daftar negara atau wilayah yang disebut relatif aman jika Perang Dunia III terjadi:

1. Antartika

Terletak di titik paling selatan bumi, Antartika disebut sebagai lokasi paling aman secara geografis karena jaraknya sangat jauh dari negara-negara pemilik senjata nuklir. Wilayah seluas lebih dari 14 juta kilometer persegi ini memiliki ruang luas untuk berlindung, meski kondisi iklim ekstrem menjadi tantangan utama.

2. Islandia

Islandia secara konsisten menempati posisi teratas dalam Global Peace Index sebagai negara paling damai di dunia. Negara ini tidak pernah terlibat dalam perang skala penuh dan memiliki sumber daya air tawar, energi terbarukan, serta sumber daya laut yang membuatnya relatif mandiri.

3. Selandia Baru

Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam Global Peace Index dan dikenal memiliki kebijakan anti-nuklir serta jarang terlibat konflik bersenjata. Topografi pegunungan dan kemampuan memproduksi pangan sendiri memperkuat posisinya sebagai negara yang relatif aman.

4. Swis

Swiss dikenal dengan sikap netral selama hampir dua abad. Negara ini terlindungi oleh bentang alam pegunungan, posisi terkurung daratan, serta memiliki sejumlah bunker nuklir sebagai perlindungan tambahan.

5. Tuvalu

Negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik ini hanya dihuni sekitar 11.000 penduduk. Infrastruktur yang terbatas serta minimnya sumber daya alam justru membuatnya dianggap bukan target strategis dalam konflik global.

6. Argentina

Argentina dinilai memiliki peluang bertahan dari krisis pangan akibat perang nuklir karena memproduksi gandum dalam jumlah besar. Studi yang dikutip menyebutkan bahwa asap nuklir dapat menghalangi sinar matahari dan merusak panen global, namun Argentina telah memiliki ketahanan produksi pangan.

7. Bhutan

Bhutan menyatakan netral setelah bergabung dengan PBB pada 1971. Negara ini terkurung daratan dan dikelilingi wilayah pegunungan yang menambah lapisan perlindungan alami.

8. Chili

Dengan garis pantai sepanjang 4.000 mil serta infrastruktur modern, Chili memiliki sumber daya pertanian dan teknologi yang cukup untuk menopang kebutuhan domestik jika terjadi perang global.

9. Fiji

Fiji berjarak sekitar 2.700 mil dari Australia dan memiliki angkatan bersenjata kecil sekitar 6.000 personel. Lokasi terpencil, hutan lebat, serta sumber daya mineral dan perikanan membuatnya relatif aman.

10. Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki lahan subur, sumber air tawar melimpah, serta infrastruktur modern di kota-kota besar seperti Cape Town. Ketersediaan pangan dinilai menjadi faktor penting dalam bertahan dari konflik global.

11. Indonesia

Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang relatif aman karena menganut politik luar negeri “bebas dan aktif”. Presiden pertama RI, Sukarno, mendefinisikan kebijakan tersebut sebagai bertindak independen dalam urusan internasional dan mengedepankan perdamaian dunia.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan sektor pertanian selama bertahun-tahun, sehingga dinilai mampu bertahan jika perdagangan global terganggu akibat perang.

Kondisi Geopolitik Sekarang

Al Jazeera melaporkan ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang juga dibalas langsung oleh Teheran. Di saat bersamaan, konflik Rusia-Ukraina, Afganistan-Pakistan, serta meningkatnya tensi geopolitik di Asia dan Timur Tengah memperkuat kekhawatiran perang global berskala luas.

Kondisi tersebut membuat negara-negara yang netral secara politik, terpencil secara geografis, dan mandiri dalam pangan maupun energi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menghindari dampak langsung Perang Dunia Ketiga.

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang disebut relatif aman karena dinilai posisi diplomatiknya yang bebas dan aktif serta ketahanan sektor pertanian domestik.

Meskipun saat ini posisi Indonesia sebagai negara non-blok (bebas aktif) perlu dipertanyakan, mengingat Indonesia yang resmi masuk sebagai anggota Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Trump. Hal ini tentu disesalkan akan membuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang diinginkan Sukarno tidak terwujud.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menyatakan siap merespons permintaan militer mendesak dari Venezuela di tengah meningkatnya ancaman terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Hal ini kian meningkatkan kekhawatiran eskalasi perang yang lebih besar di kawasan tersebut.

Moskow mengonfirmasi pada Jumat (7/11/2025) bahwa mereka akan mempertimbangkan bantuan penting, termasuk perbaikan jet tempur buatan Rusia, peningkatan sistem radar, serta pengiriman unit rudal yang diminta Caracas.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam konferensi pers di Moskow. Ia menegaskan bahwa negaranya akan "merespons secara tepat" terhadap permintaan Venezuela, sambil menyerukan semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk ketegangan.

"Rusia siap merespons dengan tepat permintaan dari Venezuela," ujar Zakharova, dilansir Newsweek. "Namun kami juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi."

Permintaan bantuan militer itu, menurut laporanThe Washington Post, mencakup perbaikan pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 milik Angkatan Udara Venezuela, peningkatan sistem radar, perbaikan mesin, serta pengiriman sekitar 14 unit rudal baru.

Maduro menilai pesawat tempur buatan Rusia tersebut sebagai "alat penangkal paling penting" yang dimiliki pemerintah Venezuela untuk menghadapi ancaman perang.

Sebelumnya, Rusia menyatakan kemungkinan akan mengirim rudal hipersonik tercanggihnya ke Venezuela, sebagai bentuk dukungan terhadap sekutu lamanya di Amerika Latin tersebut.

Alexei Zhuravlyov, Wakil Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, mengatakan kepada Gazeta.Ru bahwa tidak ada hambatan bagi Moskow untuk menyediakan sistem senjata canggih seperti rudal Oreshnik atau Kalibr kepada Venezuela, yang ia sebut sebagai "negara sahabat".

"Rusia sebenarnya adalah salah satu mitra utama Venezuela dalam bidang kerja sama militer-teknis. Kami memasok hampir seluruh jenis senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat tempur," katanya.

Menurutnya, rincian dan volume pengiriman diklasifikasikan, jadi Amerika mungkin akan mendapat kejutan. Selain itu, tidak ada komitmen internasional yang membatasi Rusia dalam hal ini.

Rudal Oreshnik, menurut pernyataan resmi Rusia, merupakan rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai kecepatan hingga Mach 10 atau sepuluh kali kecepatan suara dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menggambarkan Oreshnik sebagai sistem senjata strategis yang dirancang untuk menempuh jarak jauh dengan kemampuan manuver tinggi.

Rusia dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah menandatangani sejumlah perjanjian strategis, termasuk kerja sama militer dan ekonomi, sebagai bagian dari upaya kedua negara menandingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Namun, kemungkinan penempatan rudal berkekuatan nuklir di belahan bumi barat menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya ketegangan serupa Krisis Rudal Kuba pada 1962.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan geopolitik global memanas setelah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan serangkaian ancaman dan tindakan agresif, yang menargetkan tiga negara berdaulat di dua benua berbeda. Dua produsen minyak utama di Amerika Latin, Venezuela dan Kolombia, serta negara Afrika, Nigeria, secara simultan menjadi sasaran "gertakan perang", operasi militer rahasia, pemutusan bantuan total, hingga serangan diplomatik yang keras.

Eskalasi ini mencerminkan lonjakan risiko konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan kaya sumber daya, terutama minyak, dan memicu ketidakpastian global yang lebih besar. Bagaimana itu terjadi?

Berikut rangkuman CNBC Indonesia, Selasa (4/11/2025):

1. Venezuela: Operasi Rahasia CIA dan Ancaman Serangan Darat

Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela anjlok ke titik terendah setelah Presiden Donald Trump melancarkan agresi militer yang difokuskan di perairan Karibia Selatan. Eskalasi ini ditandai dengan pengerahan kekuatan tempur signifikan oleh AS.

Setidaknya delapan kapal perang dan satu kapal selam dikerahkan, bersama dengan pesawat tempur F-35, untuk menyerang kapal-kapal yang dicurigai terkait dengan perdagangan narkotika. Sejak September 2025, operasi ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 32 orang hingga pertengahan Oktober.

Agresi tersebut diklaim Washington menargetkan kapal-kapal yang dioperasikan oleh kartel narkoba, termasuk geng teroris Tren de Aragua dan National Liberation Army. Kelompok-kelompok ini dituduh berada di bawah kendali Presiden Nicolás Maduro. Dalam upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim di Caracas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan pengerahan operasi rahasia yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Pusat (CIA).

"Saya telah mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Serangan darat mungkin akan menyusul," kata Trump.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro membalas tindakan tersebut dengan kemarahan, menuding Washington menggunakan kekuatan militer secara tidak sah di luar perairannya dan bertujuan melengserkan rezimnya.

"Amerika Serikat adalah pembunuh yang berkeliaran di Karibia," tegas Maduro.

2. Kolombia: Dicap 'Gembong Narkoba' dan Pemutusan Bantuan

Di tengah meningkatnya ketegangan di Amerika Latin, Kolombia, yang secara tradisional adalah sekutu AS dan merupakan produsen minyak non-OPEC, tiba-tiba menjadi sasaran serangan diplomatik yang tajam dari Donald Trump.

Beberapa hari lalu, Trump secara terbuka melabeli Presiden Kolombia, Gustavo Petro, sebagai seorang gembong narkoba ilegal. Tuduhan tersebut muncul karena Trump menuding Petro membiarkan budidaya narkotika dalam skala besar di negaranya.

Tuduhan keras dari Trump ini segera diikuti dengan ancaman konsekuensi ekonomi yang serius. Mantan Presiden AS tersebut mengancam akan memotong total seluruh bantuan AS kepada Kolombia.

"Mulai hari ini, pembayaran ini, atau bentuk pembayaran lain apa pun, atau subsidi, tidak akan lagi diberikan kepada Kolombia," ujar Trump. Ia beralasan produksi narkoba Kolombia memicu kematian, kehancuran, dan kekacauan di AS.

Keputusan drastis Trump muncul setelah Presiden Petro menuntut jawaban dari AS atas insiden serangan di Karibia. Petro menuduh Washington bertanggung jawab atas kematian seorang nelayan Kolombia dalam operasi militer di perairan tersebut.

Petro kemudian membalas tuduhan Trump dengan menyebutnya "kasar" dan secara langsung melabeli orang nomor satu AS itu sebagai sosok yang "bodoh tentang Kolombia".

3. Nigeria: Ancaman "Aksi Militer Cepat" Atas Isu Genosida

Di benua Afrika, ketegangan hubungan antara AS dan Nigeria melonjak setelah Donald Trump mengancam akan memerintahkan "aksi militer cepat" terhadap negara tersebut. Ancaman ini dilontarkan Trump jika Nigeria gagal menindak apa yang ia sebut sebagai "pembunuhan terhadap umat Kristen."

Selain ancaman militer, Trump juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

Ancaman Trump didasarkan pada narasi adanya genosida terhadap umat Kristen di Nigeria, sebuah klaim yang segera dibantah keras oleh Pemerintah Nigeria. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

"Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria," katanya.

Ebienfa menjelaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu. Pemerintah Nigeria menunjuk kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan.

"Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu," tambahnya.