JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan delapan duta besar (dubes) negara sahabat. Delapan dubes yang bertemu Prabowo itu dari negara Sri Lanka, Republik Filipina, Republik Korea, Republik Ceko, Palestina, Republik Yunani, Republik Lebanon, dan Saint Lucia.

"Bapak Presiden juga sekali lagi menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan semenjak oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan kita non-aligned," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan ini, para duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Kemudian, Presiden Prabowo melakukan pertemuan ramah tamah dengan para dubes negara sahabat.

Menurut Prasetyo, para dubes negara sahabat itu juga menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara masing-masing kepada Prabowo. "Sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia," lanjutnya.

Di momen ini, para duta besar tersebut juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang. Dari keterangan Sekretariat Presiden, Duta Besar LBBP Sri Lanka untuk Indonesia Sumadhurika Sashikala Premawardhane menyoroti kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan.

Dia berharap ke depannya kedua negara dapat semakin mempererat hubungan. "Kami memiliki sejarah panjang hubungan bilateral dan sejarah panjang persahabatan, dan saya berharap untuk memperkuat hubungan tersebut di sini, di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Duta Besar LBBP Filipina Christopher Baltazar Montero menegaskan harapannya agar hubungan Indonesia dan Filipina dapat terus ditingkatkan. Apalagi kedua negara merupakan kepulauan besar sehingga diharap dalam penugasannya ini dapat memperkuat kerja sama maritim.

"Saya berharap bahwa kita akan dapat mengejar kerja sama maritim yang lebih dalam, terutama karena ini juga merupakan salah satu prioritas kepemimpinan Filipina di ASEAN tahun ini," tuturnya.

Begitu juga dengan Duta Besar LBBP Saint Lucia Menissa Rambally yang menilai Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi negaranya. Menurutnya, pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi inspirasi bagi Saint Lucia dalam memperkuat hubungan dengan komunitas di kawasan Karibia.

"Kami berharap tidak hanya untuk bekerja dengan anda secara bilateral, tetapi untuk bekerja dengan anda di komunitas internasional untuk dunia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih damai, untuk kemanusiaan yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar LBBP Lebanon Salam Al Achkar menyoroti kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon dalam menjaga harmoni, keberagaman, dan toleransi.

Dubes Lebanon untuk RI itu pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat jembatan persahabatan antara Indonesia dan Lebanon. "Izinkan saya mulai hari ini untuk menjadi jembatan persahabatan antara kedua negara kita," tuturnya.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Associate Professor of International Relations, President University

PERANG antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia. Namun dampaknya terasa sangat dekat—bahkan terlalu dekat untuk diabaikan.

Ketika Selat Hormuz terganggu, harga energi melonjak. Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, harga pangan ikut terdorong. Dan pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya negara, tetapi masyarakat sehari-hari.

Inilah realitas geopolitik hari ini: konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dapat dengan cepat mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Indonesia tidak berada di medan perang, tetapi tetap merasakan tekanan yang nyata. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: mengapa negara sebesar Indonesia masih begitu rentan terhadap krisis eksternal? Jawabannya terletak pada satu kata: ketergantungan.

Indonesia memang kaya sumber daya. Negara ini memiliki cadangan energi, mineral strategis, dan posisi geografis yang sangat penting dalam jalur perdagangan global. Namun kekayaan itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kemandirian. Indonesia masih bergantung pada impor energi, masih rentan terhadap gangguan rantai pasok global, dan masih belum memiliki sistem ekonomi yang cukup tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks ini, konflik di Timur Tengah bukan sekadar krisis regional. Ia adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan struktural Indonesia. Negara yang tidak mandiri dalam energi akan selalu menjadi korban volatilitas global. Negara yang tidak memiliki kapasitas industri yang kuat akan selalu terjebak dalam posisi reaktif. Dan negara yang tidak mampu mengelola sumber dayanya secara efektif akan terus kehilangan peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.

Dari perspektif geopolitik, posisi Indonesia sebenarnya unik. Negara ini berada di persimpangan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta dekat dengan Selat Malaka—jalur perdagangan yang dilalui sebagian besar arus energi dunia. Posisi ini memberi Indonesia potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam arsitektur global.

Namun pada saat yang sama, posisi ini juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Dengan kata lain, posisi strategis tanpa kapasitas nasional yang kuat justru berubah menjadi sumber kerentanan.

Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Prinsip bebas aktif selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Namun dalam praktiknya, bebas aktif tidak boleh hanya berarti menjaga jarak dari konflik atau menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Bebas aktif harus berkembang menjadi strategi otonomi yang nyata.

Indonesia tidak bisa terlalu condong ke Amerika Serikat, karena itu berisiko mempersempit ruang gerak terhadap China dan mitra lainnya. Namun Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya menjauh dari Amerika, mengingat pentingnya kerja sama pertahanan dan stabilitas kawasan.

Di sisi lain, hubungan dengan China juga tidak bisa dilepaskan begitu saja karena keterkaitan ekonomi yang semakin dalam. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi memilih, tetapi dalam posisi mengelola ketergantungan. Tantangannya bukan lagi siapa yang harus didukung, tetapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang menjadi sumber ketergantungan tunggal.

Namun tantangan terbesar Indonesia justru datang dari dalam negeri. Ketika tekanan eksternal meningkat, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum terselesaikan: lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas kepemimpinan daerah yang tidak merata, serta kualitas tata kelola yang masih jauh dari ideal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang di pusat tidak berjalan efektif di daerah. Sebaliknya, daerah seringkali merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pusat.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan saling menyalahkan antara elite pemerintahan. Menteri menyalahkan kepala daerah. Kepala daerah menyalahkan pusat. Dan publik hanya menyaksikan tanpa melihat solusi yang konkret.

Dalam situasi krisis, pola seperti ini bukan hanya tidak produktif—tetapi berbahaya. Negara yang kuat bukan hanya ditentukan oleh sumber daya atau posisi geografisnya, tetapi oleh kemampuannya untuk bertindak secara terkoordinasi.

Tanpa koordinasi yang solid, bahkan kebijakan terbaik sekalipun akan gagal dalam implementasi. Indonesia hari ini tampaknya masih berjuang untuk mencapai tingkat koordinasi tersebut.

Masalah ini diperparah oleh persoalan korupsi yang belum terselesaikan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kapasitas institusi. Ia menghambat pembangunan infrastruktur, mengganggu distribusi subsidi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks geopolitik, korupsi adalah ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Negara yang korup akan selalu lebih rentan terhadap tekanan eksternal, karena setiap kebijakan strategis berpotensi bocor di tingkat implementasi. Karena itu, krisis global saat ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Indonesia. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana merespons dampak jangka pendek dari konflik Timur Tengah, tetapi bagaimana membangun fondasi jangka panjang yang lebih kuat.

Indonesia harus mulai memandang ketahanan energi sebagai bagian dari keamanan nasional, bukan sekadar isu ekonomi. Diversifikasi sumber energi, percepatan hilirisasi, dan penguatan industri domestik harus menjadi prioritas strategis. Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus ketergantungan yang sama.

Selain itu, politik luar negeri harus diarahkan untuk memperluas ruang manuver, bukan sekadar menjaga keseimbangan. Indonesia perlu membangun jaringan kerja sama yang lebih luas dan lebih beragam, sehingga tidak terjebak dalam satu poros kekuatan global.

Yang tidak kalah penting adalah reformasi domestik. Tanpa perbaikan tata kelola, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan pemberantasan korupsi, semua strategi besar hanya akan berhenti di atas kertas.

Pada akhirnya, krisis ini membawa satu pesan yang sangat jelas: Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan stabilitas global sebagai penopang utama ekonominya. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu semakin tidak dapat diprediksi.

Jika Indonesia tidak segera memperkuat dirinya dari dalam, maka setiap krisis global akan terus menjadi ancaman yang berulang. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang mandiri: sumber daya, posisi strategis, dan potensi ekonomi. Namun tanpa kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan tata kelola yang bersih, semua itu hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.

Krisis ini bukan hanya ujian bagi ekonomi Indonesia. Ia adalah ujian bagi keseriusan Indonesia untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jawabannya tidak bisa lagi ditunda.

Agus Widjajanto

Pemerhati Sosial, Budaya, dan Politik

POLITIK dua kaki pernah dilakukan oleh presiden pertama kita sekaligus Proklamator, Soekarno, dalam menghadapi situasi Perang Dingin saat itu. Salah satu manuver paling khas Soekarno adalah Politik Bebas-Aktif ala “Mendayung di antara dua karang”.

Pendekatan ini mencerminkan strategi yang sangat selaras dengan ajaran Sun Tzu: “Menang tanpa bertempur”, yakni melalui diplomasi cerdas dan adu strategi yang presisi, bukan konfrontasi terbuka.

Beberapa langkah jenius Soekarno di era 1950–1965:

1. Manfaatkan Rivalitas Perang Dingin

Soekarno memahami bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berebut pengaruh global. Ia tidak sekadar menjadi objek tarik-menarik, melainkan memainkan keduanya secara aktif dan terukur. Prinsip Sun Tzu: “Biarkan musuh saling melemahkan, kau ambil untungnya.”

Dari Soviet: Alutsista berat dengan harga murah dan skema kredit lunak. Indonesia memperoleh kapal selam Whiskey-class, cruiser Irian, MiG-17/19/21, bomber Tu-16, dan tank. TNI-AL dan AU menjelma menjadi kekuatan dominan di belahan bumi selatan saat itu, sebuah lompatan strategis yang signifikan.

Dari AS: Bantuan ekonomi melalui Ford Foundation, program pendidikan, serta pelatihan militer. Termasuk juga proyek strategis seperti Jatiluhur, yang memperkuat fondasi pembangunan nasional.

2. Hindari Ketergantungan Total

Sun Tzu mengingatkan: “Jangan gantungkan nasib pada satu sekutu.” Soekarno menolak menjadi satelit Moskow ataupun Washington. Ia menggagas poros Non-Blok melalui KTT Asia-Afrika 1955 di Bandung. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjaga kemandirian, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di panggung internasional.

3. Kekuatan Militer untuk Diplomasi

Pembangunan militer tidak semata untuk perang terbuka, melainkan sebagai instrumen deterrence dan tekanan politik. Kasus Trikora 1961–1962 menjadi contoh konkret: dengan dukungan armada Soviet di belakang, Belanda akhirnya bersedia berunding soal Irian Barat tanpa eskalasi perang skala penuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan militer dapat berfungsi sebagai alat diplomasi yang efektif.

4. Bangun Citra Pemimpin Dunia Ketiga

Soekarno memanfaatkan isu anti-kolonialisme untuk menyatukan kekuatan Asia-Afrika. Ini adalah bentuk “serangan psikologis” terhadap lawan—menyerang hati dan pikiran—sejalan dengan ajaran Sun Tzu: “Puncak keahlian perang adalah menundukkan musuh tanpa bertempur.” Dengan demikian, legitimasi moral Indonesia meningkat di mata dunia berkembang.

Risikonya memang besar. Setelah 1965, strategi ini runtuh akibat rapuhnya ekonomi domestik dan ketergantungan terhadap alutsista Soviet yang menjadi masalah ketika hubungan memburuk.

Namun, secara taktik jangka pendek, Soekarno berhasil menjadikan Indonesia disegani dan mampu merebut Irian Barat tanpa perang besar melawan Belanda—sebuah capaian strategis yang tidak sederhana.

Dalam konteks kekinian—di tengah memanasnya eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel—serta dinamika geopolitik dan strategi global yang semakin kompleks, politik dua kaki kembali menemukan relevansinya.

Dalam praktiknya, pendekatan ini tampak dimainkan oleh Prabowo, namun dengan konfigurasi papan catur global yang jauh berbeda dibanding era Soekarno. Presiden berkunjung ke Rusia dan dilanjutkan ke Prancis, sementara Menteri Pertahanan menjalin komunikasi intens dengan Amerika Serikat.

Persamaannya dengan era Soekarno:

1. Tidak Mau Jadi Satelit Blok Mana pun

Prabowo aktif menjalin hubungan dengan Washington, Beijing, hingga Moskow. Prinsip bebas-aktif tetap menjadi fondasi, menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar.

2. Modernisasi Militer via Multi-sumber

Pembelian Rafale dari Prancis dan F-15EX dari AS, sembari tetap menjaga hubungan dengan China dan Rusia, mencerminkan diversifikasi sumber kekuatan. Ini mengingatkan pada langkah Soekarno yang memadukan bantuan Soviet dan AS.

3. Pakai Militer sebagai Daya Tawar Diplomasi

Penguatan TNI melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield dengan AS dan “Peace Komodo” dengan China menunjukkan strategi Sun Tzu: “Tunjukkan kekuatan agar tidak perlu digunakan.”

Bedanya, konteks geostrategis 2024–2026 sudah berubah.

Era Soekarno: Dunia bipolar yang tegas—AS vs Soviet—sehingga ruang manuver relatif jelas.

Era Prabowo: Dunia multipolar yang cair, dengan aktor seperti China, India, Uni Eropa, hingga kekuatan menengah seperti Turki dan Arab Saudi.

Ancaman non-militer dominan: Perang siber, perang dagang, disinformasi, hingga proxy NGO menjadi instrumen utama.

Ketergantungan ekonomi lebih dalam: China sebagai mitra dagang utama dan AS sebagai sumber teknologi membuat ruang manuver semakin sempit.

Publik lebih melek informasi: Propaganda kini langsung masuk ke perangkat pribadi, menjadikan ruang digital sebagai medan tempur utama.

Jika Soekarno menggunakan dua kaki untuk merebut Irian Barat, maka Prabowo menggunakannya untuk menjaga kedaulatan ekonomi, pembangunan IKN, hilirisasi, serta menghindari keterlibatan dalam konflik besar AS–China.

Tantangannya jauh lebih kompleks. Margin kesalahan semakin kecil: satu langkah keliru dapat berujung pada sanksi atau kehilangan investasi strategis. Namun, jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi swing state yang diperebutkan, bukan sekadar medan tempur.

Banyak yang berpendapat bahwa kedekatan berlebihan dengan AS dalam konteks saat ini justru berisiko. Beberapa alasannya:

1. Pola Intervensi Politik

Sejarah menunjukkan keterlibatan AS dalam perubahan rezim di berbagai kawasan. Sun Tzu: “Kenali pola musuh.” Pola ini terbaca dalam praktik geopolitik modern.

2. Syarat Ideologis yang Mengikat

Kerja sama sering disertai agenda nilai tertentu yang berpotensi menekan kebijakan domestik.

3. Ketergantungan Dolar dan Sistem Keuangan

Dominasi SWIFT, IMF, dan World Bank menjadi instrumen non-militer yang sangat efektif.

4. Basis Militer dan Konflik Proksi

Kedekatan berlebih berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan.

5. Operasi Intelijen dan Soft Power

Pembentukan opini publik melalui media, NGO, dan lembaga riset menjadi strategi halus namun berdampak panjang.

Namun, China pun memiliki risiko tersendiri: jebakan utang, dominasi produk, serta isu kedaulatan di Natuna Utara. Perbedaannya, risiko China lebih bersifat ekonomi, sementara risiko AS cenderung menyentuh ranah politik dan kedaulatan.

Di sinilah strategi “dua kaki” menjadi rasional: mengambil manfaat tanpa menyerahkan kendali.

Pengaruh negara adidaya yang dibungkus dengan isu Hak Asasi Manusia merupakan bentuk kolonialisasi modern yang paling halus: perang pikiran terhadap generasi muda. Sun Tzu menegaskan: “Puncak keahlian adalah menundukkan niat musuh.” Kini, medan tempurnya berada di genggaman—di layar ponsel.

Kenapa AS Unggul dalam Perang Pikiran:

1. Dominasi Platform Digital

Platform global menentukan arus informasi dan persepsi publik.

2. Soft Power Budaya

Industri hiburan membentuk standar global tentang gaya hidup dan nilai.

3. Beasiswa dan Pertukaran Pelajar

Membentuk elite intelektual dengan perspektif tertentu.

4. NGO dan Isu Global

Framing isu memengaruhi cara pandang generasi muda.

5. Framing Sejarah dan Konflik

Narasi global seringkali lebih dahulu membentuk opini sebelum fakta diverifikasi.

Bahaya jika kalah, sebagian besar populasi menjadi pasif, sementara kelompok terdidik justru terseret kepentingan eksternal. Ini adalah bentuk penjajahan baru—tanpa invasi militer.

Pertahanan ala Sun Tzu:

1. “Kenali medan” — Perkuat literasi digital.

2. “Serang strategi musuh” — Bangun narasi tandingan.

3. “Perkuat benteng” — Teguhkan identitas budaya.

Perang ini tidak dimenangkan dengan tank atau jet tempur, melainkan dengan narasi, konten, dan pendidikan kritis. Untuk itu, negara beserta perangkatnya harus menjadi benteng pertahanan dengan bekerja sama erat dengan masyarakat: TNI, Polri, BIN, BAIS, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Karena ini adalah perang pikiran, negara tidak bisa abai.

Sun Tzu berkata: “Yang tidak bisa dipertahankan harus diserang; yang tidak bisa diserang harus dipertahankan.” Pikiran generasi muda adalah benteng terakhir kedaulatan. Jika runtuh di sana, maka runtuhlah segalanya.

Jika negara ingin melindungi, maka pendekatannya harus berlapis:

1. Lapis Intelijen: Petakan Serangan

Identifikasi aktor, sumber dana, dan pola narasi menjadi kunci respons strategis.

2. Lapis Regulasi: Atur Ruang Tempur

Regulasi harus memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa membungkam kebebasan.

3. Lapis Serangan Balik: Produksi Narasi

Negara harus hadir dalam produksi konten yang kuat dan relevan.

4. Lapis Benteng: Didik Rakyat

Pendidikan kritis menjadi fondasi utama pertahanan jangka panjang.

Risiko jika negara diam, mayoritas menjadi penonton, sementara minoritas terdidik justru diarahkan oleh kepentingan asing. Kebijakan publik pun berpotensi menyimpang dari kepentingan nasional.

Namun, pendekatan tidak boleh otoriter. Represi justru akan memperkuat narasi negatif dan menjadi bahan propaganda. Maka, strategi terbaik tetap: “Menang tanpa bertempur, namun musuh merasa kalah secara terhormat.”

Pertanyaannya, apakah elite kita memiliki visi dan keberanian untuk menghadapi perang model baru ini? Ataukah masih terjebak dalam kepentingan jangka pendek?

Ini adalah tanggung jawab kolektif—agamawan, budayawan, akademisi, guru, orang tua, dan seluruh elemen bangsa—untuk menjaga jati diri dan ketahanan nasional.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang makin kompleks. Dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan.

“Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, nonblok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan. Kita menghormati semua negara. Itulah Indonesia,” ucap Presiden Prabowo, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, eskalasi ketegangan di kawasan menjadi contoh nyata bahwa situasi global saat ini berada dalam kondisi yang penuh tantangan.

“Di mana-mana meletus perang, hampir di semua kawasan di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Beberapa saat yang lalu kita menyadari ada perang yang besar di Eropa, di Ukraina. Sekarang hampir seluruh Timur Tengah terkena. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil,” katanya.

Sikap Indonesia yang tidak memihak blok manapun, menurut Presiden merupakan cerminan dari nilai kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi kehidupan nasional juga tercermin dalam cara Indonesia membangun hubungan dengan negara-negara lain di dunia.

“Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Inilah yang membuat Indonesia sekarang menikmati kondisi yang damai. Kita bisa hidup berdampingan ratusan kelompok etnis, tapi kita bisa rukun,” ujarn Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai kebijakan strategis serta perkembangan geopolitik terkini dalam pertemuan makan malam bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Menurut Surya Paloh, Presiden menyampaikan pembaruan situasi global, terutama terkait perang terhadap Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

“Berbagai kebijakan yang telah dijalankan beliau sebagai kepala negara, dan meng-update perkembangan terakhir dari berbagai situasi yang kita pahami bersama. Terutama masalah yang paling mutakhir ini adalah perang terhadap Iran yang dilakukan Amerika bersama dengan Israel,” ujar Surya Paloh usai pertemuan.

Menjawab pertanyaan apakah sikap Indonesia terhadap konflik tersebut sudah tepat, Surya Paloh menegaskan bahwa Presiden kembali menekankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

“Ya jelaslah. Beliau [Prabowo] menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali,” katanya.

Ia menilai penegasan itu menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjaga posisi diplomasi yang independen sekaligus berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai posisi Indonesia dalam BOP. Surya Paloh menyebut Presiden menjelaskan latar belakang strategis keputusan tersebut.

“Memang dijelaskan tadi, dan ada melatarbelakangi berbagai pemikiran yang cukup strategis kenapa dan bagaimana sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BOP,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan perubahan sikap setelah eskalasi di Timur Tengah, ia menyebut posisi Indonesia hingga saat ini masih tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

“Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BOP bersama beberapa negara lainnya,” jelasnya.

Diskusi Silaturahmi, Belum Detail Soal Mediasi

Surya Paloh menambahkan bahwa Presiden memimpin langsung jalannya pembicaraan, meski sejumlah tokoh turut memberikan pandangan, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tadi Presiden yang mengantarkan pembicaraan, walaupun ada beberapa sambutan, saran, pikiran baik itu dari Presiden Jokowi, Presiden SBY, beberapa teman-teman lain,” katanya.

Dia menegaskan diskusi tersebut masih dalam tahap silaturahmi dan belum membahas secara mendetail arah kebijakan luar negeri, termasuk kemungkinan Indonesia menjadi mediator konflik.

“Belum sampai ke sana tadi,” ujarnya saat ditanya soal rencana mediasi.

Kendati demikian, Surya Paloh menilai pemikiran Presiden tetap berada dalam koridor konstruktif.

“Pemikiran-pemikiran Presiden sejujurnya masih dalam koridor yang cukup konstruktif untuk membangun kesadaran kita bersama bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa ini membutuhkan langkah-langkah kebijaksanaan, bukan cara berpikir yang linear semata-mata, tapi juga manuver taktis dan strategis,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik dengan semua pihak di tengah dinamika global yang memanas.

“Artinya, bagaimana penegasan hubungan diplomasi itu harus tetap terjaga dengan para pihak,” pungkas Surya Paloh.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Ketegangan global menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran pecahnya Perang Dunia Ketiga, tetapi sejumlah negara dinilai relatif aman jika konflik berskala global benar-benar terjadi.

Laporan The Sun dan Metro UK menyebutkan masih terdapat beberapa tempat perlindungan aman. Terutama negara-negara netral secara politik, wilayah terpencil, hingga negara dengan ketahanan pangan dan sumber daya mandiri. Penilaian tersebut juga mengacu pada peringkat Global Peace Index (GPI) yang menempatkan sejumlah negara sebagai yang paling damai di dunia.

Dilansir dari Metro UK, Senin (2/3/2026) melaporkan, “Saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, Teheran memerintahkan serangan balasan terhadap negara-negara tetangganya, kekhawatiran semakin meningkat bahwa Perang Dunia Ketiga akan meletus,” menyoroti eskalasi terbaru di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran konflik global.

Simak daftar negara atau wilayah yang disebut relatif aman jika Perang Dunia III terjadi:

1. Antartika

Terletak di titik paling selatan bumi, Antartika disebut sebagai lokasi paling aman secara geografis karena jaraknya sangat jauh dari negara-negara pemilik senjata nuklir. Wilayah seluas lebih dari 14 juta kilometer persegi ini memiliki ruang luas untuk berlindung, meski kondisi iklim ekstrem menjadi tantangan utama.

2. Islandia

Islandia secara konsisten menempati posisi teratas dalam Global Peace Index sebagai negara paling damai di dunia. Negara ini tidak pernah terlibat dalam perang skala penuh dan memiliki sumber daya air tawar, energi terbarukan, serta sumber daya laut yang membuatnya relatif mandiri.

3. Selandia Baru

Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam Global Peace Index dan dikenal memiliki kebijakan anti-nuklir serta jarang terlibat konflik bersenjata. Topografi pegunungan dan kemampuan memproduksi pangan sendiri memperkuat posisinya sebagai negara yang relatif aman.

4. Swis

Swiss dikenal dengan sikap netral selama hampir dua abad. Negara ini terlindungi oleh bentang alam pegunungan, posisi terkurung daratan, serta memiliki sejumlah bunker nuklir sebagai perlindungan tambahan.

5. Tuvalu

Negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik ini hanya dihuni sekitar 11.000 penduduk. Infrastruktur yang terbatas serta minimnya sumber daya alam justru membuatnya dianggap bukan target strategis dalam konflik global.

6. Argentina

Argentina dinilai memiliki peluang bertahan dari krisis pangan akibat perang nuklir karena memproduksi gandum dalam jumlah besar. Studi yang dikutip menyebutkan bahwa asap nuklir dapat menghalangi sinar matahari dan merusak panen global, namun Argentina telah memiliki ketahanan produksi pangan.

7. Bhutan

Bhutan menyatakan netral setelah bergabung dengan PBB pada 1971. Negara ini terkurung daratan dan dikelilingi wilayah pegunungan yang menambah lapisan perlindungan alami.

8. Chili

Dengan garis pantai sepanjang 4.000 mil serta infrastruktur modern, Chili memiliki sumber daya pertanian dan teknologi yang cukup untuk menopang kebutuhan domestik jika terjadi perang global.

9. Fiji

Fiji berjarak sekitar 2.700 mil dari Australia dan memiliki angkatan bersenjata kecil sekitar 6.000 personel. Lokasi terpencil, hutan lebat, serta sumber daya mineral dan perikanan membuatnya relatif aman.

10. Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki lahan subur, sumber air tawar melimpah, serta infrastruktur modern di kota-kota besar seperti Cape Town. Ketersediaan pangan dinilai menjadi faktor penting dalam bertahan dari konflik global.

11. Indonesia

Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang relatif aman karena menganut politik luar negeri “bebas dan aktif”. Presiden pertama RI, Sukarno, mendefinisikan kebijakan tersebut sebagai bertindak independen dalam urusan internasional dan mengedepankan perdamaian dunia.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan sektor pertanian selama bertahun-tahun, sehingga dinilai mampu bertahan jika perdagangan global terganggu akibat perang.

Kondisi Geopolitik Sekarang

Al Jazeera melaporkan ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang juga dibalas langsung oleh Teheran. Di saat bersamaan, konflik Rusia-Ukraina, Afganistan-Pakistan, serta meningkatnya tensi geopolitik di Asia dan Timur Tengah memperkuat kekhawatiran perang global berskala luas.

Kondisi tersebut membuat negara-negara yang netral secara politik, terpencil secara geografis, dan mandiri dalam pangan maupun energi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menghindari dampak langsung Perang Dunia Ketiga.

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang disebut relatif aman karena dinilai posisi diplomatiknya yang bebas dan aktif serta ketahanan sektor pertanian domestik.

Meskipun saat ini posisi Indonesia sebagai negara non-blok (bebas aktif) perlu dipertanyakan, mengingat Indonesia yang resmi masuk sebagai anggota Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Trump. Hal ini tentu disesalkan akan membuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang diinginkan Sukarno tidak terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. Perkumpulan negara yang juga terdapat Israel di dalamnya.

Perlu diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP, demikian juga utusan Israel.

Puan mengatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan posisi strategis sebagai anggota BoP guna memperjuangkan kemerdekaan Gaza, Palestina.

"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," katanya saat Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

Puan menyampaikan bahwa Indonesia harus berada di jalur politik bebas aktif dengan mendorong kemerdekaan Palestina. Hal ini tidak lepas dari dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan isi Piagam PBB.

"Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," jelasnya.

Puan menyampaikan diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, tetapi harus menjunjung tinggi kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Terlebih, katanya, DPR juga telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.

Langkah ini sebagai upaya DPR berperan mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. "DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan digelar pada hari ini, Kamis (19/2/2026) di AS. Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir dalam KTT BoP dan menekankan upaya perdamaian di Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington D.C., AS, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Prabowo menjelaskan bahwa dirinya datang ke AS menyambut undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan BoP.

"Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina," kata Prabowo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu dan secara aktif berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia.

"Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya menyatakan tekad untuk menjalankan kebijakan 'Good Neighbor Policy'," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menggelar pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour di AS.

Sugiono mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.

“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP di Washington DC pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam D-8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Istana Merdeka menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut.

“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Dave menekankan partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Lihat video: Teken Piagam Board of Peace, Presiden Prabowo: Peluang Nyata Perdamaian Gaza



Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan terdapat biaya sebesar USD1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza, namun sifatnya tidak wajib. Negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.

“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini.

Presiden Prabowo juga menegaskan keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama.

“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia" ucapnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika dan ketegangan global yang makin kompleks. Presiden mengingatkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dunia telah berada dalam pusaran konflik ideologis dan geopolitik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

“Dari mulai Presiden pertama, kita, Indonesia, tapi seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok. Ada blok komunis dan blok antikomunis, bisa dikatakan blok demokrasi, blok kapitalis,” ujar Prabowo dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Konflik global seperti perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza memberikan dampak luas, termasuk terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketahanan nasional Indonesia. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diminta memahami secara utuh tantangan global yang dihadapi saat ini.

Prabowo juga menyampaikan hasil pengamatannya dari berbagai pertemuan internasional yang baru saja dihadiri di Eropa, termasuk forum ekonomi dunia atau World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, terjadi peningkatan kekhawatiran terhadap potensi pecahnya Perang Dunia III dari para pemimpin dunia.

Presiden mengingatkan konflik berskala global, khususnya yang melibatkan senjata nuklir akan berdampak luas bahkan bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung. Dampak tersebut dapat berupa kontaminasi lingkungan, gangguan pangan dan perikanan, hingga perubahan iklim ekstrem akibat fenomena nuclear winter yang berpotensi berlangsung puluhan tahun.

Dalam konteks tersebut, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif serta prinsip nonblok. Indonesia tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan akan terus mengedepankan persahabatan dengan seluruh bangsa. “Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ucapnya.

Menurut dia, sikap nonblok dan persahabatan global juga menuntut kemandirian nasional yang kuat. Jika Indonesia memilih tidak bergantung pada aliansi militer, maka bangsa ini harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri sebagaimana ditekankan oleh Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Dunia internasional saat ini tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip ideal melainkan realitas kekuatan. “Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita,” katanya.

Karena itu, Prabowo menegaskan kewajibannya untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia dengan kebijakan rasional, tenang, dan tidak emosional. “Kita tidak bisa emosional, kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang,” ujarnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer mana pun. Prabowo menekankan komitmennya untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membahas prediksi terjadinya Perang Dunia III serta potensi dampaknya terhadap Indonesia, meskipun negara ini tidak terlibat langsung dalam konflik. Menurutnya, prinsip nonblok merupakan warisan para pendiri bangsa yang terus ia jalankan hingga kini.

"Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun," kata Prabowo saat menyampaikan Taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo juga menyampaikan filosofi kebijakan luar negeri yang ia pegang, yakni memiliki seribu kawan masih terlalu sedikit, sementara satu lawan sudah terlalu banyak. Ia menyadari sepenuhnya konsekuensi dari sikap nonblok yang dipilih Indonesia.

"Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua, ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, Saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri. Ia mengingatkan pesan para pendiri bangsa agar Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

"Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman, mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung kondisi dunia dan dinamika geopolitik global saat ini. Ia menilai realitas internasional menunjukkan bahwa negara kuat cenderung bertindak sesuai kehendaknya, sementara negara lemah harus menanggung dampaknya.

"Saudara-saudara, dengan segala hormat kepada para pakar yang pandai dan pintar, yang punya banyak gelar saya hormati mereka, tapi dunia ini adalah keadaan nyata, bukan keadaan ideal. Saya selalu mengingatkan mengajarkan yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini, kita lihat di mana-mana."

Sebagai presiden, Prabowo menegaskan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Ia mengatakan Indonesia akan bersikap baik kepada semua pihak demi melindungi kepentingan nasional, meskipun hal itu tidak selalu mudah dijalankan.

"Kadang-kadang gampang untuk kita bilang, gampang kita ngomong, tapi kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak, tapi kita harus senyum karena kita sudah memilih akan baik sama semua, untuk melindungi rakyat kita," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, kita tidak bisa emosional, kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. "Karena kita tidak mau perang. Kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa."

Bisnis.com, JAKARTA — Menguatnya arah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang semakin transaksional dan koersif menempatkan Indonesia pada posisi strategis, namun sekaligus rentan.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan di tengah eskalasi konflik global, tekanan tarif, serta meningkatnya praktik intervensi, Indonesia dinilai perlu mempertegas prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan satu kunci utama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada negara besar mana pun.

Dino menegaskan bahwa Indonesia harus selalu siap menjaga dan membela kepentingannya di panggung global, termasuk saat menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

“Dalam sejarah diplomasi kita, kemampuan untuk mengatakan tidak dan melakukan push back itu sangat penting. Jangan pernah sungkan atau takut mengatakan tidak kepada siapa pun,” kata Dino dalam agenda 'Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy 2026', Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, sikap tersebut bukan hal baru bagi Indonesia. Ia mencontohkan keberanian Indonesia menolak mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak, serta konsistensi Indonesia dalam melanjutkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) meski berada di bawah tekanan kuat dari Washington.

“Amerika akhirnya bisa menerima posisi kita. Itu menunjukkan bahwa 'saying no' adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Meskipun demikian, Mantan Wakil Luar Negeri RI tersebut mengingatkan bahwa tantangan global saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Politik luar negeri Amerika Serikat dinilai semakin mengabaikan prinsip kesetaraan dan cenderung mengedepankan pemaksaan kehendak dalam relasi yang tidak seimbang.

“Kesetaraan adalah elemen paling penting dalam setiap perjanjian diplomatik kita. Negara sekecil apa pun kita anggap setara, negara sebesar apa pun juga sama,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Dino menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dinegosiasikan benar-benar adil dan tidak menempatkan Indonesia pada posisi subordinat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Co-Founder FPCI Prof. Dewi Fortuna Anwar menilai respons Indonesia tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola risiko secara menyeluruh terhadap semua kekuatan besar.

“Indonesia harus mengurangi risiko terhadap semua negara besar. Jangan mengurangi ketergantungan pada Amerika, tapi justru menjadi semakin tergantung pada China,” kata Dewi.

Dewi menekankan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu negara, khususnya di sektor pertahanan, terbukti melemahkan kapasitas nasional.

Kondisi tersebut pernah dirasakan Indonesia ketika terjadi tsunami Aceh, saat keterbatasan pesawat angkut dan helikopter menghambat respons darurat akibat minimnya alternatif sumber alutsista.

Karena itu, diversifikasi menjadi keharusan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam perdagangan dan rantai pasok. Dewi mencatat, Indonesia kini mulai membagi risiko dengan menjalin kerja sama pengadaan alutsista dari berbagai negara, seperti Prancis, Turki, Rusia, India, hingga Pakistan.

“Resilience itu bukan hanya soal mengurangi dampak risiko, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali setelah risiko itu terjadi,” tutupnya. (Angela Keraf)