Bisnis.com, JAKARTA — Dunia sedang bergerak dalam tegangan yang keras, cepat, dan sulit ditebak. Perang di Timur Tengah, ancaman pada jalur energi, dan tekanan pada rantai pasok global menunjukkan bahwa konflik hari ini tidak lagi berhenti di medan perang.

Ia segera menjalar menjadi persoalan harga energi, biaya logistik, inflasi, dan ketidakpastian investasi. IMF bahkan memperingatkan perang di kawasan itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

Gangguan di Selat Hormuz pun kembali mengingatkan betapa rapuhnya ekonomi dunia, karena jalur itu selama ini dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Indonesia tentu tidak berada di luar pusaran itu. Benar, ekonomi nasional pada 2025 masih tumbuh 5,11%. Namun angka itu tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa kita aman dari tekanan global. Bank Indonesia pada Maret 2026 mempertahankan BI-Rate di 4,75% sambil menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah di tengah memburuknya kondisi global.

Pada saat yang sama, tantangan domestik kita tetap nyata: produktivitas yang harus ditingkatkan, pekerjaan bermutu yang harus diciptakan, dan struktur ekonomi yang harus diperkuat agar tidak mudah goyah oleh gejolak dari luar.

World Bank menegaskan bahwa Indonesia perlu berlari lebih cepat dalam transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Dalam konteks seperti inilah pembicaraan tentang pemimpin menjadi sangat penting.

Pada masa yang tenang, kelemahan pemimpin kadang masih tertutupi oleh sistem dan pertumbuhan. Namun pada masa penuh tekanan, kualitas kepemimpinan segera terlihat. Bangsa, perusahaan, dan institusi tidak cukup dipimpin oleh orang yang pandai berbicara.

Mereka membutuhkan orang yang mampu menimbang, menjaga arah, dan bertindak jernih saat keadaan mendorong banyak orang larut dalam kepanikan.

Keberanian yang Tidak Gaduh

Masalahnya, zaman ini bukan hanya zaman ketegangan, tetapi juga zaman kebisingan. Kita hidup di tengah banjir opini, reaksi cepat, pencitraan, dan kemarahan yang mudah dipertontonkan. Semua orang dapat terdengar seperti pemimpin.

Semua orang tampak memiliki jawaban. Tetapi tidak semua yang lantang itu jernih, dan tidak semua yang cepat bereaksi itu baik dan tepat. Justru dalam suasana seperti ini, kita perlu kembali bertanya: seperti apa pemimpin yang sungguh dibutuhkan zaman ini?

Bill Hybels dalam Courageous Leadership menyebut keberanian sebagai salah satu inti terdalam kepemimpinan. Namun keberanian yang dimaksud bukan gaya keras, bukan kemarahan yang dibungkus ketegasan, dan bukan keberanian yang haus tepuk tangan.

Keberanian sejati adalah kesanggupan mengambil sikap benar ketika sikap itu mahal, membuat keputusan ketika menunda terasa lebih aman, dan memikul konsekuensi ketika orang lain memilih bersembunyi. Pemimpin yang berani bukan yang gemar membesarkan suasana, melainkan yang mampu berdiri tenang di tengah tekanan.

Pada titik ini, gagasan Robert K. Greenleaf tentang servant leadership juga penting. Greenleaf mengingatkan bahwa pemimpin yang sehat bukanlah orang yang menjadikan kuasa sebagai pusat dirinya, melainkan orang yang lebih dahulu memahami makna melayani.

Ukuran pemimpin bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi apakah orang-orang yang dipimpinnya bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan lebih berdaya. Dalam dunia yang makin mudah terjebak pada citra, dominasi, dan personal branding, pelajaran ini terasa semakin relevan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak figur yang hanya tampak kuat. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang sungguh memperkuat orang lain.

Dalam dunia usaha, keberanian dan pelayanan bertemu ketika seorang pemimpin berani mengoreksi strategi yang salah, menahan ekspansi semu, memperbaiki budaya kerja, dan tetap memikirkan manusia di balik angka.

Dalam pemerintahan, keduanya bertemu ketika pemimpin menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengejar tepuk tangan jangka pendek. Pada akhirnya, kepemimpinan tidak boleh berhenti pada citra. Ia harus menjadi tanggung jawab moral.

Budaya, Teladan, dan Masa Depan

Edgar H. Schein menekankan bahwa budaya organisasi dibentuk terutama oleh apa yang diperhatikan, dihargai, diukur, dibiarkan, dan dikoreksi oleh pemimpin. Itu sebabnya budaya tidak lahir dari slogan. Budaya lahir dari keputusan yang berulang. Dari kompromi kecil yang terus dibiarkan. Dari kejujuran yang dihargai atau justru dihukum.

Dengan kata lain, budaya sebuah institusi pada akhirnya adalah jejak moral para pemimpinnya. Jika sebuah lembaga menjadi defensif, oportunistis, dan kehilangan nurani, masalahnya sering kali bukan pertama-tama pada sistem, melainkan pada kepemimpinan yang membentuk atmosfer moralnya dari hari ke hari.

Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang memahami hal ini. Banyak persoalan kita bukan hanya teknis, melainkan juga kultural: budaya sungkan yang berlebihan, toleransi terhadap mediokritas, kecenderungan menutup masalah, dan lemahnya meritokrasi.

Pada masa normal, kelemahan seperti ini mungkin belum terasa fatal. Namun pada masa penuh tekanan, semuanya menjadi biaya mahal. Organisasi yang lambat belajar akan tertinggal. Institusi yang takut kepada kebenaran akan rapuh. Bangsa yang pemimpinnya lebih sibuk mengelola persepsi daripada memperbaiki fondasi akan kehilangan momentum.

Jim Collins melalui konsep Level 5 Leadership memberi penguatan penting: pemimpin besar justru sering memadukan kerendahan hati pribadi dengan kemauan profesional yang kuat. Mereka tidak sibuk membesarkan ego, tetapi membesarkan institusi.

Pelajaran ini makin penting ketika dunia kerja juga sedang diguncang percepatan kecerdasan artifisial (AI). Harvard Business Publishing menekankan bahwa kepemimpinan era AI menuntut kemampuan membayangkan ulang kolaborasi manusia dan mesin. Itu berarti pemimpin masa depan tidak cukup hanya paham teknologi. Ia harus matang secara moral, tajam secara strategis, dan rendah hati secara intelektual.

Pada akhirnya, krisis zaman ini bukan hanya krisis geopolitik, ekonomi, atau teknologi. Ini juga krisis teladan dalam kepemimpinan. Kita tidak kekurangan orang yang ingin memimpin.

Kita justru kekurangan figur pemimpin yang cukup tenang untuk berpikir jernih, cukup berani untuk mengambil sikap benar, cukup rendah hati untuk mendengar, dan cukup bersih untuk tidak menjadikan kepemimpinan sebagai panggung diri.

Karena itu, kebutuhan terbesar kita hari ini barangkali bukan pemimpin yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tertib nuraninya; bukan yang paling cepat bereaksi, melainkan yang paling jernih menimbang; bukan yang sekadar memenangi hari ini, melainkan yang sanggup menjaga masa depan. Di tengah ketegangan dan kebisingan zaman, itulah pemimpin yang patut dicari, dibentuk, dan diteladani.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menyerang Iran, yang memicu gejolak di pasar keuangan global.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mencermati serius perkembangan di kawasan Timur Tengah, karena berpotensi memengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik.

OJK pun meminta seluruh lembaga jasa keuangan meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan langkah antisipatif guna memitigasi dampak lanjutan dari dinamika global tersebut.

"Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kita cermati bersama, lembaga jasa keuangan kami minta terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan pasar keuangan itu sendiri," ujar Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Selasa (3/3).

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyebut tekanan di pasar saham domestik sempat mereda pada Februari 2026, meski volatilitas kembali meningkat memasuki awal Maret seiring eskalasi konflik.

Ia menuturkan, per Jumat (27/2) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 8.235,49 atau terkoreksi 1,13 persen secara bulanan (month to date). Secara tahunan berjalan (year to date), IHSG melemah 4,76 persen.

Hasan menegaskan OJK terus memantau pergerakan pasar dan memperkuat koordinasi dengan Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta pelaku industri pasar modal.

"OJK tentu terus memantau pergerakan pasar serta terus melakukan koordinasi dengan SRO, BEI, KSEI, dan KPEI. Termasuk juga para pelaku di industri pasar modal dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan," ujar Hasan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Ketegangan global menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu kekhawatiran pecahnya Perang Dunia Ketiga, tetapi sejumlah negara dinilai relatif aman jika konflik berskala global benar-benar terjadi.

Laporan The Sun dan Metro UK menyebutkan masih terdapat beberapa tempat perlindungan aman. Terutama negara-negara netral secara politik, wilayah terpencil, hingga negara dengan ketahanan pangan dan sumber daya mandiri. Penilaian tersebut juga mengacu pada peringkat Global Peace Index (GPI) yang menempatkan sejumlah negara sebagai yang paling damai di dunia.

Dilansir dari Metro UK, Senin (2/3/2026) melaporkan, “Saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran, Teheran memerintahkan serangan balasan terhadap negara-negara tetangganya, kekhawatiran semakin meningkat bahwa Perang Dunia Ketiga akan meletus,” menyoroti eskalasi terbaru di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran konflik global.

Simak daftar negara atau wilayah yang disebut relatif aman jika Perang Dunia III terjadi:

1. Antartika

Terletak di titik paling selatan bumi, Antartika disebut sebagai lokasi paling aman secara geografis karena jaraknya sangat jauh dari negara-negara pemilik senjata nuklir. Wilayah seluas lebih dari 14 juta kilometer persegi ini memiliki ruang luas untuk berlindung, meski kondisi iklim ekstrem menjadi tantangan utama.

2. Islandia

Islandia secara konsisten menempati posisi teratas dalam Global Peace Index sebagai negara paling damai di dunia. Negara ini tidak pernah terlibat dalam perang skala penuh dan memiliki sumber daya air tawar, energi terbarukan, serta sumber daya laut yang membuatnya relatif mandiri.

3. Selandia Baru

Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam Global Peace Index dan dikenal memiliki kebijakan anti-nuklir serta jarang terlibat konflik bersenjata. Topografi pegunungan dan kemampuan memproduksi pangan sendiri memperkuat posisinya sebagai negara yang relatif aman.

4. Swis

Swiss dikenal dengan sikap netral selama hampir dua abad. Negara ini terlindungi oleh bentang alam pegunungan, posisi terkurung daratan, serta memiliki sejumlah bunker nuklir sebagai perlindungan tambahan.

5. Tuvalu

Negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik ini hanya dihuni sekitar 11.000 penduduk. Infrastruktur yang terbatas serta minimnya sumber daya alam justru membuatnya dianggap bukan target strategis dalam konflik global.

6. Argentina

Argentina dinilai memiliki peluang bertahan dari krisis pangan akibat perang nuklir karena memproduksi gandum dalam jumlah besar. Studi yang dikutip menyebutkan bahwa asap nuklir dapat menghalangi sinar matahari dan merusak panen global, namun Argentina telah memiliki ketahanan produksi pangan.

7. Bhutan

Bhutan menyatakan netral setelah bergabung dengan PBB pada 1971. Negara ini terkurung daratan dan dikelilingi wilayah pegunungan yang menambah lapisan perlindungan alami.

8. Chili

Dengan garis pantai sepanjang 4.000 mil serta infrastruktur modern, Chili memiliki sumber daya pertanian dan teknologi yang cukup untuk menopang kebutuhan domestik jika terjadi perang global.

9. Fiji

Fiji berjarak sekitar 2.700 mil dari Australia dan memiliki angkatan bersenjata kecil sekitar 6.000 personel. Lokasi terpencil, hutan lebat, serta sumber daya mineral dan perikanan membuatnya relatif aman.

10. Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki lahan subur, sumber air tawar melimpah, serta infrastruktur modern di kota-kota besar seperti Cape Town. Ketersediaan pangan dinilai menjadi faktor penting dalam bertahan dari konflik global.

11. Indonesia

Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang relatif aman karena menganut politik luar negeri “bebas dan aktif”. Presiden pertama RI, Sukarno, mendefinisikan kebijakan tersebut sebagai bertindak independen dalam urusan internasional dan mengedepankan perdamaian dunia.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan sektor pertanian selama bertahun-tahun, sehingga dinilai mampu bertahan jika perdagangan global terganggu akibat perang.

Kondisi Geopolitik Sekarang

Al Jazeera melaporkan ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang juga dibalas langsung oleh Teheran. Di saat bersamaan, konflik Rusia-Ukraina, Afganistan-Pakistan, serta meningkatnya tensi geopolitik di Asia dan Timur Tengah memperkuat kekhawatiran perang global berskala luas.

Kondisi tersebut membuat negara-negara yang netral secara politik, terpencil secara geografis, dan mandiri dalam pangan maupun energi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menghindari dampak langsung Perang Dunia Ketiga.

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang disebut relatif aman karena dinilai posisi diplomatiknya yang bebas dan aktif serta ketahanan sektor pertanian domestik.

Meskipun saat ini posisi Indonesia sebagai negara non-blok (bebas aktif) perlu dipertanyakan, mengingat Indonesia yang resmi masuk sebagai anggota Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Trump. Hal ini tentu disesalkan akan membuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang diinginkan Sukarno tidak terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada pelucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan," kata Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).

Dia mengatakan situasi global saat ini lebih berbahaya, tidak pasti, dan terpolarisasi dibandingkan dengan tahun lalu karena banyak negara beralih ke pendekatan defensif.

Menurut Sugiono, hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang semakin besar. Dia menyebut lanskap pelucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran.

"Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan," katanya.

Sugiono menambahkan berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) — perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia, dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia — menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka," katanya.

Di juga menyoroti perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan ruang angkasa yang dinilai menambah risiko eskalasi tanpa pengaman yang jelas.

"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," kata Sugiono.

Sidang ke-61 Dewan HAM PBB merupakan sidang pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari- 31 Maret.

Selama kepemimpinan RI, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewanti-wanti potensi terjadinya Perang Dunia 3 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Ia menilai rivalitas kekuatan besar dan perlombaan persenjataan kini mengancam stabilitas dunia.

Hal ini ia sampaikan dalam orasi ilmiah pada puncak Dies Natalis ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), di Graha ITS pada Selasa (11/11/2025).

"Dengan nasionalisme yang ekstrem dan tindakan sepihak, terutama dari negara-negara besar yang punya veto power, terjadi kemunduran kerja sama global, baik multilateral maupun regional," ujar SBY, seperti dikutip detikcom.

SBY menegaskan, situasi tersebut harus segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi konflik berskala besar.

"This one has to stop. Kalau tidak dihentikan, sangat mungkin terjadi peperangan yang lebih besar. World War 3 sangat mungkin terjadi," tegasnya.

Sebagai mantan jenderal dan pemimpin negara, SBY mengaku memahami dinamika geopolitik dan keamanan internasional. "Saya jenderal, saya ngerti geopolitik, saya ngerti hubungan internasional, saya mengerti peace and security," ucapnya.

Meski memperingatkan potensi perang besar, SBY tetap optimistis bahwa Perang Dunia 3 masih bisa dicegah.

"Saya termasuk barisan yang percaya perang dunia ketiga bisa dihindari.Can be prevented,can be avoided. If there is a will, there is a way. Tergantung para pemimpin dunia sekarang ini," tutupnya.

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras tentang bahaya ekonomi yang berlandaskan keserakahan, atau yang disebut sebagai “Serakahnomics” dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

Di hadapan para pemimpin dan kepala pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga moral dan sosial.

Menurutnya, keserakahan telah mewujud dalam berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang merusak fondasi pertumbuhan global.

“Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies atau ekonomi keserakahan [serakahnomics], yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya antarnegara, yang dinilainya membahayakan stabilitas ekonomi dunia.

“Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa sejak awal berdirinya, APEC dibangun atas keyakinan bersama terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas batas yang adil. Prinsip dasar itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian.

“APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerja sama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” ujarnya.

Dalam konteks itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utamanya.

“Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai pusatnya, agar semua pihak dapat bersaing di atas gelanggang yang setara,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

“Pertumbuhan yang menyingkirkan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menciptakan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran,” ujarnya

Prabowo menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam arah pembangunan ekonomi global.

“Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas bagi masa depan dunia yang aman,” katanya.

Kepala negara menambahkan, manfaat perdagangan dan investasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” ucapnya.

Dalam konteks ekonomi rakyat, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama yang berpusat pada manusia (people-centered economy) melalui pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

“Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan finansial sangat penting untuk membantu mereka terintegrasi dalam rantai nilai global,” lanjutnya.

“Kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi,” jelasnya.

Selain persoalan ekonomi, Prabowo menyoroti ancaman lintas batas seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang disebutnya sebagai bahaya serius bagi stabilitas global.

“Kita menghadapi tantangan besar: korupsi, penyelundupan, penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antarnegara tidak akan menguntungkan ekonomi kita,” katanya.

“Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat transnasional. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian,” tegas Prabowo.

Dia menutup pidatonya dengan menyerukan solidaritas global dan kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

“Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak bisa mengatasi bahaya ini sendirian,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kembali memanas akhir pekan lalu diperkirakan memicu volatilitas jangka pendek bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 0,37% atau 30,65 poin menuju 8.227,20 pada Senin (13/10/2025). Sepanjang hari perdagangan, indeks bergerak pada level terendahnya 8.133,62 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 8.288,27.

Tercatat, sebanyak 240 saham meningkat, 438 saham turun, dan 126 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp15.535 triliun.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan perang dagang yang kembali memanas antara AS dan China akan memberikan pengaruh pada kenaikan volatilitas secara jangka pendek pada IHSG.

“Hal ini hanya memberikan pengaruh kenaikan volatilitas secara jangka pendek terhadap IHSG. Namun secara jangka menengah dan panjang pasar akan kembali pulih,” ujar Nico, Senin (13/10/2025).

Nico melanjutkan prospek penguatan IHSG ke depan dapat diperkuat oleh momentum window dressing di akhir tahun. Meski demikian, Nico menuturkan sentimen positif tersebut dapat tertahan apabila kesepakatan antara AS dan China tidak menemukan titik temu.

Nico menjelaskan ketegangan dagang yang kembali meningkat lebih merefleksikan ketidakpastian global. Namun, Nico menilai China sebagai pihak yang lebih siap dan tenang dalam menanggapinya.

“Justru yang lebih tenang dan siap untuk menanggapinya adalah China, yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia. China menunjukkan keyakinan bahwa negara itu akan baik-baik saja tanpa Amerika,” ucap Nico.

Nico juga menyoroti posisi strategis China dalam rantai pasok global, terutama karena China memproduksi hampir 70% rare earth dunia pada 2024.

Dengan kondisi tersebut, Nico memperkirakan tekanan terhadap perekonomian China dan Indonesia hanya bersifat jangka pendek.

“Sebagai mitra dagang China, tekanan mungkin akan terjadi secara jangka pendek. Namun secara jangka menengah hingga panjang, kami yakin China akan baik adanya,” tuturnya.

Secara sektoral, Nico menilai dampak dari kembali memanasnya perang dagang ini akan terasa di seluruh sektor. Namun, eksposur terhadap masing-masing sektor akan berbeda.

“Semua sektor rasanya akan terkena dampaknya, tetapi perhatikan eksposur terhadap sektor tertentu. Apabila suatu saham memiliki aksi korporasi, seperti contoh CUAN hari ini, pergerakannya bisa tidak terbendung dan terus naik,” kata dia.

Secara umum, Nico merekomendasikan sektor teknologi, basic materials, industrial, energy, property, consumer non-cyclical, dan finansial sebagai pilihan di tengah ketegangan perang dagang AS-China.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.