REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenalkan skema pendanaan infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC) sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Skema tersebut diharapkan dapat memacu kemandirian daerah.

Plt Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan langkah tersebut diresmikan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, pemerintah daerah (Pemda) kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Dida dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Dida menyampaikan secara umum P3NK berjalan dalam satu siklus yang dimulai dari perencanaan, penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemda, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah (UPTD/BLUD), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dida melanjutkan sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah sehingga Pemda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Ia menekankan melalui sosialisasi skema LVC yang dilakukan diharapkan dapat mendorong kesiapan Pemda dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikannya secara nyata.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat aturan yang memperketat batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Adapun aturan tersebut termuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2025 yang menggantikan PMK 83 Tahun 2023.

PMK 101 Tahun 2025 diteken oleh Menkeu Purbaya pada 24 Desember 2025 dan diundangkan serta berlaku pada 31 Desember 2025.

Di mana perbedaannya terletak pada besaran batas maksimal defisit yang relatif lebih kecil dan diseragamkan.

"Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 0,11 persen (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2026," tulis PMK tersebut dikutip pada Rabu (8/1/2026).

Adapun angka tersebut lebih kecil dari yang ditetapkan pada PMK 83 Tahun 2023 sebesar 0,24 persen dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024.

Lebih lanjut pada Pasal 3, Purbaya juga mengatur batas maksimal defisit APBD 2026 ditetapkan seragam sebesar 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026.

Pada PMK pendahulunya yaitu PMK 83 Tahun 2023, batasnya ditetapkan sebesar 4,56 persen untuk kategori sangat tinggi, 4,55 persen kategori tinggi, 4,45 persen kategori sedang, 4,35 persen kategori rendah, dan 4,25 persen kategori sangat rendah.

Sehingga jika mengikuti aturan yang baru, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 juga ditetapkan sebesar 0,11 persen dari proyeksi PDB pada APBN 2026, lebih rendah dari aturan sebelumnya sebesar 0,24 persen dari proyeksi PDB pada APBN 2024.

Nantinya batas maksimal defisit APBD serta batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah menjadi dasar pengendalian atas defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD oleh menteri dalam negeri atau gubernur.

Pelampauan batas maksimal defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan.

Namun kepala daerah perlu menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada menteri keuangan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh mendagri atau gubernur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menambah dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp7,66 triliun untuk 2025.

Dana itu akan digunakan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang diteken Purbaya pada 22 Desember 2025.

"Menetapkan perubahan rincian alokasi dana alokasi umum berupa rincian alokasi tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2025 kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru aparatur sipil negara daerah yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp7.666.857.066.000," bunyi diktum kesatu beleid itu.

Lebih lanjut beleid itu mengatur pemda wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah kepada masing-masing guru pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika pemda tak bisa menganggarkan dan merealisasikannya pada tahun ini, maka wajib dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pemda juga wajib melaporkan realisasi pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat pada 30 Juni 2026.