Melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan.

Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

"Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso.

APHI, katanya lagi, saat ini tengah melakukan "roadshow" ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional, salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Ia menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

Soewarso mengatakan saat pertemuan jajaran APHI dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (24/6) lalu, pihaknya mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui Multiusaha Kehutanan (MUK).

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK).

Pemerintah Provinsi Papua, katanya lagi, terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah setempat saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif yang dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua, agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat.

APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pengelolaan limbah, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp9,9 miliar untuk tahun buku 2025.

Direktur Utama MHKI Alwi mengatakan pembagian dividen mencerminkan komitmen perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham, seiring upaya memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"Pembagian dividen ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Di saat sama, kami tetap berfokus pada penguatan kapasitas bisnis dan pengembangan usaha untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Alwi sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jadwal dividen yang ditetapkan perseroan, diantaranya cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi pada 30 Juni 2026, sedangkan eks dividen di pasar reguler dan negosiasi berlangsung pada 1 Juli 2026.

Kemudian, cum dividen di pasar tunai dijadwalkan pada 2 Juli 2026 dan eks dividen pasar tunai pada 3 Juli 2026. Selanjutnya, pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dilakukan pada 24 Juli 2026.

Alwi mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja perseroan pada 2025 ditopang oleh tingginya kebutuhan industri terhadap layanan pengelolaan limbah yang memenuhi standar lingkungan, serta regulasi yang semakin berkembang.

"Perseroan terus memperkuat kapabilitasnya untuk memberikan layanan yang terintegrasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai sektor industri," ujar Alwi.

Untuk tahun 2026, pihaknya optimistis prospek industri pengelolaan limbah sangat menjanjikan seiring meningkatnya aktivitas industri nasional, berkembangnya kesadaran terhadap praktik keberlanjutan, serta semakin kuatnya implementasi regulasi lingkungan.

"Kami melihat peluang pertumbuhan yang masih sangat besar ke depan. Dengan fundamental yang kuat, kapasitas yang terus berkembang, serta komitmen terhadap keberlanjutan, perseroan optimistis dapat menciptakan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Alwi.

Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp212 miliar, atau tumbuh 24 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan itu mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga momentum bisnis sekaligus memperkuat posisi di industri pengelolaan limbah yang terus berkembang di Indonesia," ujar Alwi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof. Dodik Ridho Nurochmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai ekonomi riil hutan yang masih sangat rendah.

“Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun atau sepuluh kali lipatnya,” kata Dodik dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Senin.

“Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dodik menilai pentingnya perubahan pola pikir (mindset) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan (paket pemanfaatan hutan).

Hal ini, lanjut dia, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyoroti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

Ia menilai, roh dari P.8 adalah multiusaha kehutanan (MUK) sebagai perubahan paling signifikan dari peraturan sebelumnya yang berbasis kayu. Semangat MUK ia sebut sejalan dengan dinamika tuntutan konsumen dunia yang mengarah pada produk-produk regeneratif.

MUK pun harus mencakup kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang diletakkan pada pertimbangan skala ekonomi, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Namun, implementasi MUK regeneratif di tingkat tapak masih dilakukan secara parsial dan terfragmentasi. Pemanfaatan (hasil hutan bukan kayu) oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable,” kata Purwadi.

“Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk terfragmentasi pada sebaran ruang yang luas sehingga biaya ekonomi tinggi dan produk tidak dapat kompetitif di pasar,” imbuhnya.

Purwadi mengusulkan pendekatan lanskap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan.

“Pendekatan lanskap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan,” katanya.

Luas kawasan hutan produksi di Indonesia saat ini mencapai 72 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total luas kawasan hutan nasional. Sebagian besar hutan produksi alam (hutan rimba) terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, sedangkan hutan produksi tanaman (seperti hutan tanaman industri) banyak terdapat di Pulau Sumatra dan Jawa.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertajam konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) melalui penyempurnaan/revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

“Revisi ini juga melakukan fine-tuning untuk mempertajam konsep MUK agar tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

“Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya. Ukurannya adalah penurunan kerusakan, kenaikan pendapatan dari hutan, dan penurunan kemiskinan di sekitar hutan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, P.8 hadir sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijabarkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat menciptakan perekonomian yang menyerap lapangan kerja sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Setelah diimplementasikan selama lima tahun, ia menilai sudah saatnya ditinjau kembali apakah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan, perbaikan atas regulasi ini dinilai mendesak agar menjawab tantangan masa depan kehutanan Indonesia di tengah kancah dinamika tinggi saat ini.

“Revisi P.8 akan menguji berbagai isu lintas, antara lain: batas kawasan, tumpang tindih, distribusi manfaat ke masyarakat, operasional kegiatan usaha, kemudahan investasi, perizinan, dan pasar,” kata Laksmi.

Selain itu, Laksmi mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan geopolitik yang masif sehingga harus mengedepankan comparative advantage sumber daya alamnya.

Hutan, lanjutnya, adalah representasi sumber daya alam yang luas ruangnya sangat signifikan, sehingga revisi P.8 menjadi sangat penting untuk merespons dinamika tersebut.

Ia juga menegaskan pemanfaatan hutan harus harmonis dan suportif terhadap upaya perbaikan habitat, sehingga ketentuan pelaksanaannya harus memecah kebuntuan dan menurunkan risiko.

“Revisi P.8 tidak hanya merevisi sebuah peraturan, tetapi mengubah paradigma tata kelola kehutanan dari pengendalian aktivitas melalui prosedur dan birokrasi menjadi tata kelola berbasis kepercayaan, penyederhanaan proses, digitalisasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin,” ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengumumkan acuan kurs dolar AS untuk dividen tunai final tahun buku 2025.

Dimana perseroan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 9 Juni 2026 di level Rp18.171 per USD.

Dengan demikian, dividen BSSR sebesar USD70 juta yang akan dibagikan menjadi setara Rp1,27 triliun. Dividen per sahamnya sebesar USD0,026753 akan menjadi Rp486,13 per saham.

Besaran dividen tersebut sekitar 83,4 persen dari laba bersih yang mencapai USD83,95 juta sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 15 Juni 2026.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai USD196 juta dengan total ekuitas USD273 juta.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 26 Juni 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai BSSR:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 24 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 25 Juni 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 26 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 29 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 26 Juni 2026
• Pembayaran Dividen: 8 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong implementasi multi usaha kehutanan (MUK) sebagai upaya pengembangan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, layak investasi, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menhut dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan MUK diarahkan sebagai model nyata pengelolaan hutan yang mempertemukan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, dan pasar.

“Melalui percepatan implementasi MUK, Kementerian Kehutanan berharap dapat menghadirkan model pengelolaan hutan yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan ekonomi hijau, konservasi biodiversitas, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Kemenhut melalui Tim Kerja Percepatan Implementasi MUK berfungsi sebagai pendukung data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis dapat segera dikomunikasikan agar pelaksanaan MUK berjalan lebih efektif.

“Taskforce ini dibentuk untuk membantu Kementerian Kehutanan, terutama dalam mengakselerasi pelaksanaan multi usaha kehutanan. Apabila terdapat kebutuhan dukungan data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis lainnya, agar segera dikomunikasikan sehingga dapat kita dorong bersama,” ujar Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Silverius Oscar Unggul menambahkan bahwa Tim Kerja MUK saat ini mengembangkan dua pendekatan utama, yakni MUK berbasis agroforestri dan restorasi ekosistem, dengan fokus komoditas kopi dan kakao yang dinilai memiliki prospek pasar global kuat serta lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Menurut proyeksi hingga 2045, MUK berbasis agroforestri kopi dan kakao berpotensi meningkatkan nilai ekspor hingga sekitar Rp418 triliun, mendukung mata pencaharian sekitar 3,8 juta orang, mengelola berkelanjutan sekitar 2,5 juta hektare lahan, serta berkontribusi pada penyerapan sekitar 25 juta ton CO2e.

“Pilot ini harus menunjukkan bahwa PBPH, Perhutanan Sosial, masyarakat, pembeli, lembaga pendanaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bisa bergerak dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan,” ujar Silverius.

Tim Kerja MUK juga telah mengidentifikasi sejumlah lanskap prioritas untuk pengembangan pilot, di antaranya Bukit Tiga Puluh (Jambi), Pesawaran dan Lampung Selatan (Lampung), Wehea Kelay/Bentala (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), serta Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh untuk restorasi ekosistem dan konservasi gajah.

Keberhasilan implementasi MUK akan ditentukan oleh kolaborasi multipihak, mulai dari PBPH dan Perhutanan Sosial sebagai basis produksi, pembeli atau off-taker sebagai penjamin pasar, lembaga pendanaan, hingga pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan, koordinasi, serta penyelesaian hambatan di lapangan.

Untuk memperkuat komitmen pasar, Tim Kerja MUK juga menyiapkan agenda MUK Buyer Roundtable sebagai forum strategis membangun kemitraan pada lanskap pilot.

“Kita ingin Multi Usaha Kehutanan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi contoh nyata di lapangan,” kata Silverius.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Emiten perdagangan besar telekomunikasi dan konsultasi manajemen, PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) membidik pertumbuhan pendapatan hingga 10 persen sepanjang 2026 dengan laba bersih Rp40 miliar.

Direktur Utama PMUI, Agus Susanto mengaku optimistis dengan target tersebut meski perseroan dalam proses pelepasan kepemilikan saham di anak perusahaan, PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM).

"Kita harapkan penjualan itu kurang lebih tumbuh 10 persen kemudian laba mungkin kita harapkan bisa kembali ke 40 miliar setelah konsolidasi," katanya dalam Public Expose yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2026).

Hingga kuartal I-2026, PMUI membukukan pendapatan sebesar Rp1,18 triliun, naik 23,11 persen dari Rp963 miliar pada periode yang sama tahun 2025.

Sementara itu, laba bersih tercatat sebesar Rp9,55 miliar, atau meningkat dari Rp5,28 miliar pada kuartal I-2025.

"Saat ini laporannya saya rasa cukup bagus. Kemarin kita sudah submit pertumbuhannya cukup baik," kata Agus.

Untuk mencapai target 2026, perseroan berencana melakukan diversifikasi usaha dengan masuk ke sektor perhotelan dan restoran.

Perseroan mendirikan anak perusahaan, PT Griya Prima Indonesia (GPI) pada 10 Februari 2026 dengan setoran modal Rp250 juta.

Menurut Agus, perseroan masih melakukan kajian dan menyusun strategi agar bisnis baru tersebut dapat memberikan hasil optimal dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

"Saat ini masih dalam kajian dan lagi penyelesaian strategi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari anak perusahaan. Kalau begitu kita akan memasuki dunia diversifikasi bisnis yang lain yang dapat meningkatkan kinerja dari perseroan," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh 0,61 persen year on year (yoy) menjadi Rp514,09 triliun periode Maret 2026, ditopang oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang meningkat 6,15 persen (yoy).

Adapun, profil risiko multifinance terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,83 persen dan NPF net sebesar 0,8 persen periode Maret 2026).

"Gearing Ratio multifinance tercatat sebesar 2,17 kali dan berada di bawah batas maksimum 10 kali," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa.

Dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring, Agusman menjelaskan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh multifinance tumbuh 55,85 persen (yoy) menjadi Rp12,81 triliun periode Maret 2026, dengan NPF gross sebesar 2,51 persen.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura terkontraksi 0,95 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,57 triliun periode Maret 2026.

Pada industri pinjaman daring (pindar), total outstanding pembiayaan tumbuh 26,25 persen (yoy) mencapai Rp101,03 triliun periode Maret 2026, dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 4,52 persen.

Kemudian, industri pegadaian, penyaluran pembiayaan tumbuh 60,27 persen (yoy) menjadi Rp153,49 triliun periode Maret 2026, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33 persen dari total pembiayaan yang disalurkan industri pegadaian.

Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar hingga saat ini, serta sebelas dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau merger,” ujarnya.

Selama April 2026, Ia mengungkapkan OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 66 perusahaan pembiayaan, sebelas perusahaan modal ventura, 15 penyelenggara pindar, 10 perusahaan pegadaian, dua lembaga keuangan mikro.

Selain itu, juga kepada satu lembaga keuangan khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Adapun, pengenaan sanksi administratif terdiri dari 56 sanksi denda dan 190 sanksi peringatan tertulis.

“OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” ujar Agusman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan menggabungkan kekuatan finansial, pengetahuan, dan kemitraan kami, kami membantu negara-negara mengatasi tekanan saat ini sekaligus membangun ketahanan untuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) memperkuat kerja sama untuk membantu negara-negara yang terancam mengalami krisis akibat tekanan global, termasuk konflik Timur Tengah.

Pimpinan MDB tersebut mencakup African Development Bank Group, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank Group, Islamic Development Bank, New Development Bank, dan Grup Bank Dunia.

“Dengan menggabungkan kekuatan finansial, pengetahuan, dan kemitraan kami, kami membantu negara-negara mengatasi tekanan saat ini sekaligus membangun ketahanan untuk masa depan,” kata Presiden Asian Development Bank (ADB) dan Ketua Kelompok Kepala MDB Masato Kanda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

MDB mencatat bahwa dampak dari perkembangan global saat ini sudah mulai dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasokan, dan kondisi keuangan yang makin ketat.

MDB pun berupaya membantu negara-negara dan klien mengelola risiko, menjaga stabilitas makroekonomi, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Upaya itu utamanya berfokus pada pengembangan sektor swasta, penciptaan lapangan kerja, infrastruktur, serta pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang, sesuai dengan mandat, strategi dan fokus operasional masing-masing.

Para pimpinan MDB menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan upaya bersama di bidang-bidang prioritas lainnya, termasuk akal imitasi (AI).

Para pimpinan MDBs menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja secara lebih efektif sebagai sebuah sistem, termasuk dengan lebih memfokuskan pada kualitas dan nilai.

Mereka menyepakati kerangka kerja bersama mengenai Nilai untuk Uang (Value for Money) dalam pengadaan guna memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek-proyek yang didanai MDB, yang akan disesuaikan oleh masing-masing bank dengan konteks operasionalnya sendiri.

Mereka juga menyoroti kemajuan dalam penerapan kerangka kerja saling ketergantungan untuk memastikan pembiayaan bersama yang lancar bagi proyek-proyek MDB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026