REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenalkan skema pendanaan infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC) sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Skema tersebut diharapkan dapat memacu kemandirian daerah.

Plt Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan langkah tersebut diresmikan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, pemerintah daerah (Pemda) kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Dida dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Dida menyampaikan secara umum P3NK berjalan dalam satu siklus yang dimulai dari perencanaan, penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemda, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah (UPTD/BLUD), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dida melanjutkan sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah sehingga Pemda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Ia menekankan melalui sosialisasi skema LVC yang dilakukan diharapkan dapat mendorong kesiapan Pemda dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikannya secara nyata.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG — BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) menegaskan komitmennya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dalam forum arah masa depan pembangunan Jawa Barat yang diwadahi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 pertengahan April lalu, KDM memberi titah kepada semua unsur bahwa perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai BUMD Jawa Barat yang bergerak di sektor energi, MUJ memandang bahwa energi merupakan salah satu fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari industri, UMKM, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal.

Sisi lain, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, MUJ juga secara konsisten menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan dampak berkelanjutan, selaras dengan agenda pembangunan Jawa Barat, serta CSR berbasis lingkungan untuk melakukan restorasi ekosistem mangrove di Desa Mayangan, Subang, untuk menanggulangi abrasi dan erosi seperti penanaman ribuan pohon mangrove dan pembuatan Alat Pemecah Ombak (APO) guna menekan emisi karbon serta melindungi pesisir utara Jawa Barat.

Oleh karena itu, MUJ siap mengambil peran strategis dalam setiap pembangunan atau tanggung jawab sosial yang nyata untuk masyarakat Jawa Barat langsung.

Plt Direktur MUJ Ghema Akbar menyampaikan bahwa arah pembangunan Jawa Barat yang menekankan pada kemandirian daerah dan penguatan ekonomi lokal sangat sejalan dengan fokus bisnis perusahaan. Kini MUJ memang sedang memperkuat bisnis hilir migas dengan mendistribusikan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan komersial di Jawa Barat.

Fokus pada energi bersih ini bertujuan mendukung transisi energi, menyediakan bahan bakar lebih efisien, dan memiliki residu yang minim.

“MUJ siap all in mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Kami melihat energi, khususnya gas bumi, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah, termasuk mendukung pelaku industri kecil, menengah, hingga sektor produktif lainnya di Jawa Barat,” kata Ghema, Rabu (29/4/2026).

Dalam implementasinya, MUJ akan terus memperluas pemanfaatan energi gas, termasuk Compressed Natural Gas (CNG), sebagai alternatif energi yang lebih bersih dan efisien.

Langkah ini tidak hanya mendukung agenda transisi energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Dalam program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bahan bakar dan energi dalam proses produksi genteng tanah liat juga mencakup ke beberapa alternatif. Program ini nantinya akan menggunakan gas bumi sebagai alternatif untuk energi yang lebih bersih.

MUJ melihat saat ini produsen genteng masih banyak yang menggunakan bahan bakar secara konvensional seperti kayu bakar.

Sehingga menurut Ghema penggunaan energi yang lebih modern dan efisien bisa dilakukan untuk mendorong program pemerintah pusat tersebut. Pun demikian dengan Pemprov Jabar yang menjadi salah satu pelaksana program gentengisasi ingin memastikan ketersediaan produksi genteng.

Ghema menambahkan, MUJ juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas.

“Ke depan, MUJ tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan,” tambahnya.

MUJ saat ini tengah menjalankan transformasi perusahaan secara menyeluruh sebagai upaya memperkuat peran strategisnya di sektor energi. Transformasi ini mencakup penguatan tata kelola perusahaan, serta pengembangan portofolio energi yang lebih adaptif termasuk energi yang lebih bersih dan efisien.

Ghema berharap, dengan semangat transformasi yang diusung ini, MUJ bisa lebih berperan dalam menciptakan dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan Jawa Barat serta memperkuat peran Perseroan energi daerah di kancah nasional.

Sekadar diketahui, Musrenbang merupakan forum tahunan partisipatif yang mempertemukan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membahas serta menyepakati prioritas pembangunan mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Kesepakatan dituangkan dalam komitmen penandatanganan – salah satunya MUJ– yang dipimpin Gubernur Jabar.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan terkait dengan opsen pajak yang belakangan ini mencuat perlu dikaji ulang, tapi bukan untuk dibatalkan.

Sebagai informasi, kebijakan opsen pajak ini tertuang pada Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang belakangan ini ramai diperbincangkan bukan terkait dengan isu naik atau turunnya tarif pajak, melainkan perubahan struktural desentralisasi fiskal.

Apabila merujuk pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar 25% dari pajak terutang yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dalam penjelasan UU tersebut, opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP).

Sederhananya, ketika WP membayar PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten/kota bisa mendapatkan bagian melalui skema opsen. Sebab, kedua pajak tersebut adalah bagian dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh sebab itu, Rizal mengatakan bahwa skema opsen PKB dan BBNKB itu adalah upaya pemerintah pusat mengalihan sebagian taxing power ke kabupaten/kota dari provinsi agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat (TKD).

"Karena tarif PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, secara nominal beban wajib pajak relatif tidak berubah. Jadi kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai reposisi kewenangan penerimaan daerah daripada penambahan pajak baru," terangnya kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Rizal mengatakan bahwa persoalan utama terletak pada konsekuensi ekonomi daerah. Ketika kendaraan bermotor menjadi basis penerimaan langsung pemda, muncul potensi pergeseran insentif fiskal di mana daerah bisa terdorong memaksimalkan penerimaan dari sektor kendaraan melalui komponen biaya lain di luar tarif pokok.

Selain itu, daerah perkotaan dengan populasi kendaraan besar akan menikmati lonjakan PAD, sementara daerah rural tertinggal semakin terbatas ruang fiskalnya.

"Artinya, risiko yang muncul bukan pada beban pajak saat ini, melainkan pada distorsi kebijakan dan pelebaran ketimpangan fiskal antardaerah," terang ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Untuk itu, Rizal menilai perlunya pengkajian ulang atas kebijakan yang mulai berlaku Januari 2025 tersebut. Namun, dia menegaskan fokusnya adalah perbaikan desain kebijakan, bukan pembatalan.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan pembatasan pungutan tambahan agar tidak menjadi pajak terselubung, memperkuat mekanisme equalization transfer bagi daerah minim basis pajak, serta memastikan penggunaan penerimaan dikaitkan langsung dengan layanan publik terutama transportasi dan infrastruktur jalan.

"Tanpa pengaturan tersebut, opsen berpotensi hanya meningkatkan PAD jangka pendek tanpa memperbaiki kualitas pelayanan publik maupun akuntabilitas desentralisasi fiskal," pungkasnya.

Sikap Pemda

Menyusul sejumlah keluhan dari masyarakat terkait dengan kenaikan tagihan pajak terkait, pemerintah daerah (pemda) pun menyiapkan berbagai langkah kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, contohnya, memberikan fasilitas pengurangan atau diskon PKB. Hal itu tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.100.3.3.1/43/2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi menyebut relaksasi itu mencakup empat poin keringanan utama antara lain, pemberian potongan langsung sebesar 5% dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.

Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.

"Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini," ujar Masrofi melalui situs resmi Pemprov Jateng.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi baik PKB maupun BBNKB. "Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik," katanya beberapa waktu lalu," terang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM.

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60% diturunkan menjadi 30%. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100%, pada 2026 diturunkan menjadi 70%.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, dengan dukungan penerimaan pajak, Pemprov Jabar memiliki kemampuan fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor sepanjang tahun 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan penurunan tarif yang diumumkan oleh KDM didasarkan pada Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang relaksasi opsen dan Kepgub tentang pengenaan untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Di sisi lain, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara membantah bahwa penerapan opsen bagi pajak kendaraan bermotor menambah beban pungutan masyarakat. Para kepala daerah menolak adanya evaluasi.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menjelaskan implementasi opsen pajak justru menjadi urat nadi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten (Pemkab), terlebih di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akibat pembiayaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Lahat itu meluruskan miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan dunia usaha terkait opsen pajak. Menurutnya, pemberlakuan opsen sama sekali tidak mengubah atau menaikkan besaran iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

"Opsen itu artinya pajak yang tadinya diatur pembagiannya oleh provinsi, kini dibalik. Dulunya 34% ke kabupaten dan 66% ke provinsi [dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor]. Sekarang dengan peraturan terbaru, daerah kabupaten dapat 66% dan provinsi 34%. Tidak ada perubahan iuran pajaknya," jelas Bursah kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan vaksin dengue di Indonesia perlu diperkuat sebagai bagian utama pengendalian penyakit dengue yang penularannya masih tinggi.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, menyampaikan vaksin dengue sebenarnya sudah tersedia. Namun, vaksin tersebut belum masuk dalam program nasional.

“Vaksin itu sebenarnya sudah ada dan sudah mendapatkan izin edar,” ujar Murti.

Dia menjelaskan, pemanfaatannya masih membutuhkan dukungan dan inisiatif dari pemerintah daerah.

Menurut Murti, pemerintah pusat mendorong kemandirian daerah dalam mengintroduksi vaksin dengue. Langkah ini terutama ditujukan bagi daerah dengan beban kasus tinggi.

“Kami mendorong daerah yang kasusnya tinggi untuk memperkuat pencegahan, termasuk melalui vaksin, karena kami punya tiga pendekatan yaitu kontrol lingkungan, kontrol faktor dan kontrol humannya,” katanya.

Saat ini, program vaksin dengue masih bersifat percontohan. Program tersebut dijalankan di 11 daerah di Indonesia.

Cakupan vaksinasi dinilai belum menyentuh populasi secara luas. Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan pencapaiannya.

Murti menegaskan vaksin bukan satu-satunya solusi dalam pengendalian dengue. Upaya ini harus berjalan bersamaan dengan pengendalian lingkungan dan vektor nyamuk.

“Jangan hanya bicara vaksin atau nyamuknya saja, tetapi juga lingkungannya,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut positif janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada paruh kedua 2026.

Namun demikian, pemerintah provinsi (pemprov) menilai ada hal yang lebih struktural yang harusnya lebih diperhatikan pusat.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD 2026 sebagaimana telah diketuk palu di DPR pada September 2025 lalu yakni sekitar Rp699 triliun. Anggaran itu sudah lebih rendah 24% dari pagu TKD APBN 2025, yakni Rp919,9 triliun

Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud menilai bahwa keinginan Purbaya untuk mengajukan kenaikan TKD tahun depan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan syarat perbaikan tata kelola belanja pemda, adalah hal yang fair. Dia menilai itu bisa menjadi motivasi pemda untuk berbendah dan memperbaiki diri.

"Ini tantangan yang sangat menarik, karena kenaikan TKD nantinya adalah parsial. Artinya, untuk wilayah yang punya kriteria tersebut jangan sampai dipukul rata. Ada beberapa wilayah yang terlibat kinerja buruk atau korupsi, ya tidak semua wilayah tentunya bisa baik TKD-nya," terang Rudy kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Kendati demikian, Rudy menilai ada masalah lain di daerah yang harusnya turut dibantu oleh pemerintah pusat. Khususnya, soal pemungutan pajak atau setoran di beberapa kegiatan ekonomi daerah.

Politisi Partai Golkar itu mengakui ada beberapa pajak di daerah yang tidak bisa hanya dipungut oleh pemda, namun dibutuhkan bantuan pusat.

Selain itu, pemerintah pusat dinilai bisa membantu daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (PAD). Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan intervensi regulasi dari Jakarta.

"Perlu sekali regulasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD di daerah, banyak hal yang bisa digali potensinya biar jangan ketergantungan dengan dana transfer pusat," paparnya.

Rudy, yang menjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2025, mencontohkan daerahnya kaya akan sumber daya alam (SDA). Pemerintah pusat diminta menyiapkan regulasi yang bisa mendukung pemda memanfaatkan kekayaan daerah sehingga menciptakan kemandirian, bahkan mendukung daerah-daerah dengan potensi PAD yang minim.

"Beberapa penggunaan SDA diberikan kepada daerah, seperti alur sungai, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan itu diberikan [ke daerah], saya rasa tidak masalah. Dengan begitu, kami bisa subsidi [silang] daerah-daerah lain," papar pria yang sebelumnya menjabat anggota Komisi VII DPR itu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu senilai Rp699 triliun itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu kendati pemerintah pusat mengeklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bsa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran anda bisa berubah. Tanpa pernaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.