IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode berikutnya.

Sinyal penambahan dana segar untuk daerah tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di tengah pelaksanaan rapat kerja bersama jajaran anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Tahun depan TKD kira kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya, Senin (22/6/2026).

Meskipun menyodorkan kelonggaran pagu anggaran bagi daerah, Purbaya memberikan catatan bahwa keputusan final kenaikan tersebut sepenuhnya bertumpu pada hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN 2027 bersama pihak legislatif (DPR RI).

Purbaya turut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3 persen.

Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.

Realisasi tersebut setara dengan 44,2 persen dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun.

Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1 persen dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun.

Untuk menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menyodorkan solusi berupa pemanfaatan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Lembaga keuangan di bawah Kemenkeu ini siap menyalurkan pembiayaan dengan tarif bunga yang sangat kompetitif dan bersahabat bagi kas daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

Langkah ini didukung Purbaya sebagai jalan keluar yang aman bagi Pemda untuk mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas publik tanpa harus tersandera oleh keterbatasan kapasitas fiskal internal.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan alasan pemerintah memangkas secara nilai anggaran transfer ke daerah (TKD).

Ia bilang, salah satunya supaya mencegah penyelewengan terhadap dana pemerintah pusat yang dikirim ke daerah untuk melakukan pembangunan.

Karena itu, ketimbang lebih dulu ditransfer ke pemda, TKD pada 2026 ia sebut menjadi langsung dinikmati masyarakat karena dana dialihkan untuk proyek-proyek khusus dari pemerintah pusat.

"Idenya adalah mentransfer dana langsung ke masyarakat, alih-alih ke pemerintah daerah. Jika dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah, dana tersebut dikhawatirkan akan dikorupsi," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Menurut Chatib, sebelum anggaran TKD dipangkas secara besar-besaran untuk 2026, DEN telah melakukan berbagai uji coba supaya dana dari pemerintah dinikmati oleh masyarakat.

Akhirnya, berangkat dari berbagai uji coba itu, pemerintah pun setuju untuk berani mengambil langkah besar memangkas TKD, supaya tidak perlu ditransfer melalui pemda.

"Jika dana tersebut ditransfer langsung ke masyarakat, berdasarkan pengalaman kami, biayanya mungkin hanya sekitar 25%-30%. Jadi, proyek ini berhasil karena dimulai dengan uji coba. Kami mengevaluasi, mengadaptasi, dan akhirnya diadopsi oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah buka suara ihwal alasan pemerintah pusat belum berani menaikkan anggaran TKD, seusai dipangkas untuk tahun anggaran 2026 dan menghasilkan protes dari berbagai kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya berani menaikkan sedikit anggaran TKD 2026 Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua harusnya enggak ada masalah kita naikkan," tegasnya.

"Jadi untuk membantu bapak ibu di daerah tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu, dua triwulan saya kira sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ungkap Purbaya.

Purbaya mengatakan, setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuan dirinya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Jumat (17/10/2025).

Purbaya menceritakan, dalam pertemuan itu, Gibran banyak bersuara soal keresahannya terkait pemotongan anggaran pemerintah daerah.

"Dia menyuarakan keresahan pemda yang anggarannya dipotong," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Sebagaimana diketahui, anggaran transfer ke daerah (TKD) yang ditetapkan dalam APBN 2026 memang jauh lebih rendah dari 2025.

Sebelum Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan, anggaran TKD disiapkan sebesar Rp 650 triliun, jauh lebih rendah dari 2025 yang senilai Rp 919,9 triliun.

Setelah Purbaya menduduki kursi menteri keuangan, anggaran TKD ia tambah senilai Rp 43 triliun dan sudah disepakati bersama DPR.

Meski begitu Gibran masih menyuarakan permintaan tambahan anggaran transfer ke para pemda itu, Purbaya mengaku saat ini belum bisa berbuat banyak karena anggaran telah ditetapkan.

"Untuk memitigasi itu saya pikir dalam jangka pendek saya enggak bisa apa-apa. Saya paling minta mereka, pemda, merapikan kinerja dulu," kata Purbaya.

Tapi, Purbaya mengingatkan, ruang penambahan TKD ke depannya terbuka lebar. Bila kinerja perekonomian nasional membaik, dan merata di daerah, ia memastikan bisa saja anggaran TKD kembali ditingkatkan.

"Triwulan ketiga nanti kita itung ulang. Kalau ekonomi bagus kita akan meningkat juga berapa yang bisa kita bagi ke daerah," paparnya.