JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) periode berikutnya.

Sinyal penambahan dana segar untuk daerah tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa , di tengah pelaksanaan rapat kerja bersama jajaran anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta. "Tahun depan TKD kira-kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun, tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," ungkap Purbaya, Senin (22/6/2026).

Meskipun menyodorkan kelonggaran pagu anggaran bagi daerah, Purbaya memberikan catatan tebal bahwa keputusan final kenaikan tersebut sepenuhnya bertumpu pada hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2027 bersama pihak legislatif (DPR RI).

Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa Banyak Belanja Daerah Diselewengkan



Purbaya turut menegaskan, komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3%. Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.

Realisasi tersebut setara dengan 44,2% dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun. Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN tahun 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun. Menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.

Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menyodorkan solusi berupa pemanfaatan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Lembaga keuangan di bawah Kemenkeu ini siap menyalurkan pembiayaan dengan tarif bunga yang sangat kompetitif dan bersahabat bagi kas daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

Langkah ini diamini oleh Menkeu Purbaya sebagai jalan keluar yang aman bagi Pemda untuk mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas publik tanpa harus tersandera oleh keterbatasan kapasitas fiskal internal.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” pungkas Purbaya.

JAKARTA - Badan Anggaran atau Banggar DPR resmi memberikan lampu hijau dengan menyepakati usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Menariknya dalam keputusan tersebut, banggar justru menetapkan target volume produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2027 pada level yang lebih tinggi daripada draf awal yang diajukan oleh pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah mencapai mufakat terkait revisi naik asumsi dasar ekonomi makro, khususnya pada sektor produksi migas nasional.

Berdasarkan data Banggar, target untuk lifting minyak bumi yang awalnya disodorkan pemerintah pada rentang 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph), kini didongkrak naik menjadi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu bph. Langkah serupa juga menyasar target lifting gas bumi yang terkoreksi naik dari rentang awal sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari, menjadi menyentuh level 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme parlemen bahwa pemerintah bersama segenap pelaku industri hulu migas masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik pada tahun depan. Oleh sebab itu, Said Abdullah menekankan, pentingnya langkah proaktif dari kementerian terkait untuk menarik lebih banyak modal masuk di sektor ini demi memperlancar target produksi.

“Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur sumur migas baru,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Di luar urusan komoditas energi, Panja KEM-PPKF 2027 juga mengesahkan sejumlah indikator makroekonomi utama lainnya, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka pertumbuhan tersebut sengaja didesain dengan visi yang kuat guna menyelaraskan dengan target-target besar pembangunan di bawah pemerintahan baru.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Said.

Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat



Sebagai pilar penopang untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut, Banggar bersama jajaran menteri sektor ekonomi menyepakati rentetan jangkar asumsi makro 2027 lainnya.

Paket kebijakan fiskal tersebut meliputi tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang dipatok pada angka 6,5% hingga 7,3%.

Terakhir, untuk patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kedua belah pihak sepakat menetapkannya pada kisaran 70 dolar AS hingga USD95 per barel.

JAKARTA - Beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi mengalami pembengkakan, seiring masih tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri. Hal tersebut tercermin dalam paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027.

Pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel, sementara kurs rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS. Kombinasi kedua faktor tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi, terutama subsidi listrik yang diproyeksikan mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada 2027.

DME Pengganti Elpiji, Jalan Keluar Impor Energi atau Beban Baru APBN?



Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi subsidi listrik pada 2025 yang sebesar Rp87,46 triliun dan alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp100,83 triliun. Selain subsidi listrik, pemerintah juga tetap mempertahankan berbagai skema subsidi energi lainnya.

Volume BBM bersubsidi pada 2027 diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL), meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang sebesar 18,92 juta KL, maupun target di 2026 sebesar 19,17 juta KL.

Dari jumlah tersebut, konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan mendominasi dengan volume mencapai 18,80 juta hingga 19 juta KL, sedangkan minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL. Menakar Risiko Besar Menahan Harga BBM Terlalu Lama: Beban Fiskal Makin Berat

Sementara itu volume LPG tabung 3 kilogram dipertahankan sebesar 8 juta metrik ton, sama dengan target APBN 2026. Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.

"Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG itu USD80-87 triliun per tahun, sekarang akan naik lagi (subsidinya), karena harga ICP naik," kata Bahlil dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas dalam RAPBN 2027, lifting migas ditargetkan berada pada kisaran 1,536 juta hingga 1,592 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), lebih tinggi dibandingkan realisasi hingga Mei 2026 yang mencapai 1,473 juta BOEPD.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan cost recovery migas pada 2027 mencapai USD10,1 miliar hingga USD11,5 miliar, naik dibandingkan realisasi 2025 sebesar USD8,46 miliar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan arsitektur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan postur fiskal yang dirancang lebih sehat dan disiplin. Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kepala Negara mendesain kebijakan fiskal dengan memangkas target angka defisit anggaran ke kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dari sisi pembiayaan defisit kita di tahun 2027 defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).

Presiden menegaskan bahwa perbaikan tata kelola serta penyehatan struktur anggaran ini merupakan instrumen krusial demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional secara jangka panjang. Bagi Kepala Negara, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud nyata dari alat perjuangan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Rancangan defisit dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 ini terhitung sangat konservatif sekaligus progresif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka target tersebut jauh lebih rendah daripada target defisit yang tertuang dalam UU APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB.

Kebijakan pengetatan ini sekaligus menjadi langkah evaluasi pemerintah atas realisasi defisit APBN pada tahun anggaran 2025 yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92% PDB. Realisasi pada tahun pertama jalannya pemerintahan tersebut diketahui melampaui plafon target awal yang telah ditetapkan sebesar 2,78% PDB atau senilai Rp662 triliun.

Guna mewujudkan postur anggaran yang kokoh, pemerintah mengombinasikan efisiensi belanja dengan optimalisasi pendapatan. Sektor belanja negara dirancang tetap produktif pada kisaran 13,62% sampai 14,80% PDB, sementara target penerimaan atau pendapatan negara dipatok pada level 11,82% hingga 12,40% PDB.

Selain postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 tersebut juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis di level 5,8% hingga 6,5%, dengan laju inflasi yang dijaga ketat pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 ini meliputi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun di level 6,5% sampai 7,3%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 70 hingga 95 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 602 ribu–615 ribu barel per hari serta lifting gas 934 ribu–977 ribu barel setara minyak per hari.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat ini, Prabowo telah tiba di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pantauan di lokasi, tampak Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna hitam tiba pada pukul 09.30 WIB. Tampak ia disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setibanya di Gedung Kura-kura.

Kemudian, Prabowo dan Puan berjalan ke pintu masuk dan disambut oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, mereka berfoto bersama.

Dalam Rapat Paripurna kali ini, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?

JAKARTA - Agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI besok dipastikan akan mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto .

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah ini murni diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara.

"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Ini Arah Ekonomi Prabowo Tahun Depan



Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran mendadak ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar khasnya. Purbaya mengaku justru merasa terbantu karena beban berpidato di hadapan sidang paripurna parlemen diambil alih oleh Presiden.

"Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya. Suka-suka, kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong hihihihi," kelakar Purbaya sambil tertawa.

Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Presiden sangat krusial agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa ada bias sektoral.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF dimana ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tegas Purbaya.

Langkah Presiden Prabowo ini mendobrak tradisi penganggaran yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun di Indonesia. Sepanjang sejarah pasca-reformasi, dokumen KEM-PPKF, yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN, selalu dipidatokan dan diserahkan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal.

Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo), Sri Mulyani selalu menjadi aktor tunggal yang berdiri di podium DPR setiap bulan Mei untuk memaparkan asumsi makro ekonomi.

Menteri Keuangan era terdahulu memegang peran penuh, mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga mendengarkan dan menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik.

Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo besok, pemerintah tampaknya ingin memberikan sinyal politik-ekonomi yang kuat kepada pasar dan parlemen bahwa program-program strategis. Termasuk kelanjutan eskalasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), dikendalikan dan dijamin langsung di bawah komando sang kepala negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga merupakan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan alasan pemerintah memangkas secara nilai anggaran transfer ke daerah (TKD).

Ia bilang, salah satunya supaya mencegah penyelewengan terhadap dana pemerintah pusat yang dikirim ke daerah untuk melakukan pembangunan.

Karena itu, ketimbang lebih dulu ditransfer ke pemda, TKD pada 2026 ia sebut menjadi langsung dinikmati masyarakat karena dana dialihkan untuk proyek-proyek khusus dari pemerintah pusat.

"Idenya adalah mentransfer dana langsung ke masyarakat, alih-alih ke pemerintah daerah. Jika dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah, dana tersebut dikhawatirkan akan dikorupsi," kata Chatib di Harvard Center for International Development, dikutip Senin (3/10/2025).

Menurut Chatib, sebelum anggaran TKD dipangkas secara besar-besaran untuk 2026, DEN telah melakukan berbagai uji coba supaya dana dari pemerintah dinikmati oleh masyarakat.

Akhirnya, berangkat dari berbagai uji coba itu, pemerintah pun setuju untuk berani mengambil langkah besar memangkas TKD, supaya tidak perlu ditransfer melalui pemda.

"Jika dana tersebut ditransfer langsung ke masyarakat, berdasarkan pengalaman kami, biayanya mungkin hanya sekitar 25%-30%. Jadi, proyek ini berhasil karena dimulai dengan uji coba. Kami mengevaluasi, mengadaptasi, dan akhirnya diadopsi oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah buka suara ihwal alasan pemerintah pusat belum berani menaikkan anggaran TKD, seusai dipangkas untuk tahun anggaran 2026 dan menghasilkan protes dari berbagai kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya berani menaikkan sedikit anggaran TKD 2026 Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.

"Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua harusnya enggak ada masalah kita naikkan," tegasnya.

"Jadi untuk membantu bapak ibu di daerah tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu, dua triwulan saya kira sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan," ungkap Purbaya.

Purbaya mengatakan, setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]