Jangan sampai nanti ada kecurigaan kenapa gubernur menurunkan HPM, maka itu kita harus ada kajian yang betul-betul matang,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul adanya permintaan sejumlah perusahaan pertambangan akibat anjloknya harga ekspor komoditas mineral bukan logam jenis tertentu tersebut.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, evaluasi HPM pasir kuarsa itu tidak dapat dilakukan secara cepat, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan daerah serta kepatuhan terhadap regulasi.

"Kita sedang kaji dulu, karena menurunkan harga patokan itu harus penuh dengan kehati-hatian," kata Ansar di sela kunjungan kerjanya di Natuna, Sabtu.

Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, kebijakan terkait HPM harus melalui kajian komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pengawas guna mencegah potensi persoalan di kemudian hari.

"Jangan sampai nanti ada kecurigaan kenapa gubernur menurunkan HPM, maka itu kita harus ada kajian yang betul-betul matang," ujarnya.

HPM merupakan acuan harga dalam penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menjadi dasar penghitungan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Saat ini, disparitas antara HPM MBLB, khususnya komoditas pasir kuarsa di Kepri dengan daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya di Kabupaten Natuna adalah Rp250.000 per ton dan Kabupaten Lingga sebesar Rp210.000 per ton.

Sementara, rata-rata HPM pasir kuarsa di Kalimantan Barat, yaitu Rp66.038 per ton untuk Kabupaten Sambas, Rp26.415 per ton untuk Kabupaten Ketapang, dan Rp69.434 per ton untuk Kabupaten Mempawah.

HPM pasir kuarsa di Kepri juga jauh lebih tinggi dari Bangka Belitung, yaitu Rp50.000 per ton dan di Kalimantan Tengah sebesar Rp300,000 per kubik atau setara dengan Rp113.208 per ton.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perusahaan pasir kuarsa di Kepri, khususnya di Natuna dan Lingga yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi mencapai angka seratusan perusahaan.

Namun, hingga akhir tahun 2025 baru tiga perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor pasir kuarsa ke China. Ketiga perusahaan tersebut, adalah PT. Indonusa Karisma Jaya dan PT. Multi Mineral Indonesia, masing-masing di Natuna, serta PT. Tri Tunas Unggul di Lingga.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyambut 220 wisatawan mancanegara (Wisman) perdana tahun 2026 dengan budaya khas Melayu di Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BTT) Lagoi, Kabupaten Bintan.

Ratusan wisman itu tiba menggunakan Kapal Ferry Wan Seri Beni dari Singapura, Kamis (1/1), yang disambut secara seremonial dengan pemakaian Tanjak (topi khas Melayu) dan persembahan Tari Kreasi Melayu.

"Hal ini menjadi tanda penghormatan dengan nuansa budaya Melayu untuk memberi pengalaman berkesan bagi wisman saat pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Segantang Lada," kata Gubernur Ansar usai menyambut kedatangan wisman perdana di Bintan, Kamis.

Wisman yang mendapatkan penyambutan simbolis, di antaranya pasangan Mr. Kimura Noriaki dan Mrs. Kimura Tsukihashi Tomoko (asal Jepang), lalu Mr. Kannenberg Danniel-Leander dan Mrs. Bierschenk Laura (asal Jerman), dan pasangan Mr. Karthikvenkatnarayan Kaundinya dan Mrs. Margrette Karthik Kaundinya (asal India).

Gubernur Ansar berharap kedatangan wisman perdana ini jadi momentum peningkatan kunjungan wisman tahun 2026, khususnya di Bintan, dan Kepri pada umumnya.

Ia menyebut tahun 2025, jumlah kunjungan wisman Kepri tembus di angka 1,6 juta orang selama periode Januari-Oktober 2025, dan ditargetkan mencapai 1,7 juta wisman sampai Desember 2025.

"Kunjungan wisatawan ke Bintan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya di kawasan Lagoi, tapi di beberapa destinasi wisata lain juga terus kita dorong untuk menjadi magnet wisata lokal maupun internasional," ungkap Ansar.

Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan menyampaikan pihaknya sangat fokus terkait peningkatan pariwisata sebagai sektor utama penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Bintan.

Pemkab Bintan terus memperbanyak agenda wisata untuk menggaet wisatawan dalam dan luar negeri. Beberapa objek wisata favorit wisatawan di Bintan, di antaranya kawasan wisata Lagoi, Pantai Trikora hingga Gurun Pasir Telaga Biru.

"70 persen PAD Bintan ditopang sektor pariwisata," ujar Robi.

Robi menambahkan sepanjang 2025 jumlah kunjungan wisman ke Bintan tercatat sebanyak 201.312 orang, atau meningkat dibandingkan 2024 yang sebanyak 200 ribu orang.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penetapan upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman yang harus kita letakkan dalam bingkai keadilan

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 untuk tujuh kabupaten/kota di wilayah itu.

"Penetapan upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman yang harus kita letakkan dalam bingkai keadilan, bukan sebagai ajang persaingan antara yang memberi kerja dan yang menerima kerja," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar mengatakan surat keputusan (SK) mengenai upah minimum tahun 2026 tidak lahir dari ruang hampa, melainkan didasari atas dua pilar, pertama pilar kepastian hukum yang sesuai mandat konstitusi dan regulasi ketenagakerjaan terkini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Ia memastikan di Kepri, hukum adalah panglima yang menjamin hak-hak pekerja sekaligus melindungi keberlangsungan usaha.

Kedua, yakni pilar realitas ekonomi yang berdasarkan data BPS, angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Selain itu, kata Ansar, pihaknya juga mempertimbangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bagi sektor-sektor unggulan seperti industri migas, galangan kapal dan kimia sebagai bentuk pengakuan atas keahlian khusus yang dimiliki tenaga kerja di Kepri.

"Pemerintah Provinsi Kepri mengambil sebuah keputusan penting yang menyentuh hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Ansar pun memaklumi tantangan ekonomi global yang dihadapi pengusaha dan investor di Kepri tidak ringan, namun, menurutnya, upah yang berkeadilan adalah investasi pada produktivitas.

Ia menyebut tenaga kerja yang sejahtera adalah tenaga kerja yang loyal dan berdedikasi. Dengan penetapan upah yang terukur ini, pemerintah menjamin stabilitas industrial di Kepri.

"Kami ingin tumbuh rasa aman dan nyaman berinvestasi di Kepri, karena stabilitas adalah kunci pertumbuhan bisnis," ungkapnya.

Selanjutnya, Ansar turut menyampaikan Pemprov Kepri mendengar aspirasi para buruh dan pekerja dalam penetapan upah minimum tersebut.

Kenaikan upah minimum 2026 adalah bentuk apresiasi atas keringat dan kontribusi pekerja dalam membangun ekonomi Kepri.

Ia berharap peningkatan upah ini untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga dan mengasah kompetensi diri.

"Pada era kompetisi global ini, mari kita buktikan pekerja Kepri adalah tenaga kerja yang unggul, disiplin, dan memiliki daya saing tinggi," ucap Ansar.

Gubernur Ansar mengajak seluruh pihak menerima penetapan upah minimum Kepri 2026 sekaligus saling berkolaborasi mendorong agar ekonomi terus tumbuh.

Jika ekonomi tumbuh, perusahaan maju maka pekerja harus sejahtera. Begitu pula sebaliknya, kesejahteraan pekerja akan mendorong kemajuan perusahaan.

"Mari kita kawal bersama implementasi
keputusan ini dengan penuh tanggung jawab demi masa depan Kepri Maju, Makmur dan Merata," demikian Ansar.

Berikut daftar UMP dan UMK se-Kepri per 1 Januari 2026:

UMP Kepri : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMSP Kepri : Rp3.902.006 (naik 6,62 persen)

UMK Kota Batam : Rp5.357.982 (naik 7,38 persen)

UMK Kota Tanjungpinang : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMK Kabupaten Bintan : Rp4.583.221 (naik 8,92 persen)

UMK Kabupaten Karimun 2026: Rp4.241.935 (naik 7,22 persen

UMK Kabupaten Lingga : Rp3.879.520 (naik 7,06 persen)

UMK Kabupaten Natuna : Rp3.879.520 (naik 6,93 persen)

UMK Kabupaten Anambas 2026: Rp4.279.851 (naik 4,77 persen).

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BATAM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan 4.000 ton beras premium dari Sulawesi ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai langkah antisipasi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ancaman gangguan distribusi akibat cuaca buruk.

Alokasi tambahan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rapat koordinasi virtual bersama Bapanas, Bulog, dan Kapolda Kepri pada 25 November 2025.

Ansar menyambut baik keputusan tersebut dan menegaskan pentingnya percepatan distribusi ke seluruh wilayah Kepri.

"Upaya Bapanas ini sangat kami apresiasi. Beras ini diharapkan segera dikirim dan didistribusikan ke seluruh daerah di Kepri untuk menjaga ketersediaan menjelang Nataru," kata Ansar, Minggu (30/11/2025).

Langkah stabilisasi pasokan ini selaras dengan arahan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ansar sebelumnya telah memperingatkan risiko tekanan harga akibat meningkatnya permintaan akhir tahun dan cuaca ekstrem yang dapat menghambat mobilitas pangan.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, cabai merah, ikan selar, minyak goreng, telur, dan ayam ras.

Berdasarkan data BPS Kepri, inflasi Oktober 2025 tercatat 0,36 % (mtm) dan 3,01% (yoy), masih dalam koridor sasaran nasional.

Ansar optimistis inflasi jelang Nataru dapat dijaga di bawah 3,5% karena berbagai program stabilisasi harga dinilai berjalan efektif.

"Tambahan 4.000 ton beras premium ini diharapkan mampu memperkuat cadangan pangan Kepri, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama periode libur akhir tahun," pungkasnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut ruang lingkup perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) perlu diperluas, sehingga berdampak lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

"Kami berharap Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan BPS RI untuk memperluas area perhitungan kontribusi pariwisata, karena sektor ini sebenarnya punya efek ganda paling besar bagi perekonomian," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ansar menyebut saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDRB baru dihitung dari sektor perhotelan serta restoran, makan dan minum.

Padahal, menurut dia, kontribusi pariwisata juga dapat dihitung dari berbagai kegiatan wisatawan lainnya, mulai saat kedatangan hingga pulang ke daerah atau negara asal.

"Misalnya, perjalanan menggunakan taksi, makan dan minum di kedai atau warung kecil, termasuk aktivitas SPA, seharusnya juga dihitung sebagai kontribusi sektor wisata," ungkap Ansar.

Gubernur menyampaikan Pemprov Kepri bersama semua stakeholder akan terus mendorong bagaimana pariwisata berkontribusi besar dalam mendukung PDRB.

Sejauh ini, kata dia, persentase PDRB dari sektor pariwisata Kepri baru mencapai empat persen.

"Tahun ini, target PDRB sektor pariwisata di Kepri sekitar Rp17 triliun," ungkapnya.

Lanjut Ansar menambahkan Kepri termasuk tiga besar tertinggi untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman di Indonesia, setelah Bali dan Jakarta. Pariwisata dikembangkan di setiap daerah itu sesuai potensinya masing-masing.

Pada tahun 2019, kunjungan wisman Kepri tembus 2,8 juta orang, namun turun drastis menjadi 400 ribu orang pada saat wabah COVID-19.

Setelah COVID-19 mereda, tingkat kunjungan wisman ke Kepri mulai bangkit. Selama periode Januari sampai Agustus 2025 sudah ada 1,8 juta wisman berkunjung ke Bumi Melayu tersebut. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara atau wisnus mencapai 2,2 juta orang.

"Kami optimistis sampai akhir tahun ini, kunjungan wisman Kepri tembus 2 juta orang, dan wisnus 3,5 juta orang. Biasanya tingkat kunjungan wisman meningkat di akhir tahun," demikian Ansar.

Pewarta: Ogen
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan sertifikat lahan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

Lahan yang diserahkan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan menjadi lokasi pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata oleh Kemenpar.

"Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai penyerahan sertifikat lahan secara simbolis kepada Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kamis.

Ansar menyebut pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri, salah satunya dengan menciptakan ikon baru dan mendukung keberadaan objek wisata yang sudah ada.

Pembangunan tersebut berjalan selaras dengan program Kemenpar lainnya yang sedang dilaksanakan di Kepri, yaitu Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, yang bertujuan untuk penguatan pariwisata berkelanjutan

"Semoga pembangunan pusat kreasi itu bisa segera terwujud guna mendorong pengembangan pariwisata Kepri," ucap Ansar.

Gubernur Ansar mengapresiasi kunjungan Menpar Widiyanti bersama Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Pulau Penyengat. Hal ini menandakan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri.

Ia memaparkan di depan Menpar dan Kepala BPJPH bahwa Kepri merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia atau peringkat tiga tertinggi setelah Bali dan Jakarta.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kepri mencatat 2,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara, namun sempat turun drastis saat pandemi COVID-19.

"Setelah pandemi mulai pulih lagi. Sampai Agustus 2025 sudah ada 1,2 juta wisatawan mancanegara ke Kepri, dan kita optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta kunjungan,” ujar Ansar.

Pewarta: Ogen
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025