Bisnis.com, DEPOK - Diagnosis penyakit pelemakan hati (fatty liver) sering kali memicu kecemasan ganda bagi penderitanya. Selain proses pemulihan yang memakan waktu, bayang-bayang biaya pengobatan tinggi juga menjadi beban pikiran. Tantangan kesehatan yang berat ini dirasakan langsung oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Angga Saputra (30). Warga Kampung Polri Ragunan, Pasar Minggu ini bahkan harus menjalani masa pemulihan intensif selama dua bulan.

Saat ditemui pada Selasa (26/05), Angga membagikan cerita mengenai awal mula penanganan medis yang dijalaninya. Penyakitnya ternyata harus dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Langkah rujukan ini diambil demi mendapatkan perawatan medis yang jauh lebih spesifik.

“Awalnya saya datang berobat ke Puskesmas Cilandak terlebih dahulu. Namun kondisi saya ternyata membutuhkan penanganan medis yang jauh lebih spesifik. Akhirnya saya langsung dirujuk ke RSUD Pasar Minggu dengan alur yang sangat rapi. Petugas di sana juga memandu seluruh proses rujukan saya dengan sangat baik,” ujar Angga.

Selama masa perawatan, Angga rutin menjalani kontrol berkala di rumah sakit pihak tim medis kemudian mengarahkannya untuk melakukan puasa secara teratur. Ia juga dituntut disiplin dalam menjaga pola makan sehari-hari. Langkah ketat ini wajib dilakukan demi mengembalikan fungsi hatinya secara normal.

“Saya merasa sangat tenang selama menjalani proses penyembuhan ini. Seluruh biaya pengobatan saya ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Ditambah lagi, sikap para tenaga medis di rumah sakit sangat ramah kepada pasien. Pelayanan yang baik ini benar-benar membuat beban saya berkurang,” ungkap Angga penuh rasa lega.

Kewajiban menjalani kontrol rutin selama dua bulan tentu menguras energi Angga. Untungnya, masalah efisiensi waktu ini dapat teratasi dengan sangat baik. Ia memanfaatkan fitur Antrean Online melalui Aplikasi Mobile JKN untuk berobat. Fitur canggih ini sangat membantu memangkas waktu tunggu yang lama di fasilitas kesehatan (faskes).

“Fitur Antrean Online itu betul-betul mengubah cara kita saat berobat. Proses pelayanannya sangat memudahkan para peserta di faskes. Sistem digital ini juga sangat menghemat waktu kerja saya sebagai PNS. Saya tidak perlu lagi membuang waktu untuk mengantri lama,” puji Angga.

Angga telah membuktikan sendiri bagaimana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini menyelamatkan hidupnya. Pengalaman berharga tersebut meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Ia pun tidak ragu untuk membagikan pandangan positifnya kepada sesama. Menurut Angga, keberadaan BPJS Kesehatan sudah menjadi kebutuhan yang sangat krusial bagi seluruh masyarakat.

“Bagi saya, satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan BPJS Kesehatan adalah bermanfaat. Program ini hadir sebagai bantalan perlindungan yang sangat nyata bagi masyarakat. Keberadaannya memastikan warga menengah ke bawah tidak perlu cemas memikirkan biaya saat jatuh sakit. Semua orang kini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesembuhan,” tegas Angga.

Di akhir perbincangan, Angga menitipkan pesan yang cukup mendalam. Ia berharap sistem pelayanan kesehatan berbasis digital ini dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Pengembangan sistem secara berkala tentu sangat penting bagi kenyamanan para peserta. Langkah maju tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar di masa depan.

“Semoga ke depan sistem pelayanan kesehatan ini bisa jauh lebih baik lagi. Saya juga berharap para pemangku kebijakan dapat meninjau kembali nominal iuran berkala. Jika memungkinkan, tarifnya bisa disesuaikan agar menjadi lebih murah bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini tentu akan sangat membantu meringankan beban finansial masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan mengingatkan calon jemaah haji untuk memastikan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kondisi aktif sebelum keberangkatan. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 31 Tahun 2025 yang mendorong jemaah, termasuk jemaah haji khusus, untuk memiliki jaminan kesehatan aktif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengungkapkan calon jemaah haji memiliki risiko kesehatan, baik menjelang keberangkatan maupun setelah kembali ke Tanah Air. Dengan terdaftar dalam Program JKN dan berstatus aktif, penting untuk memastikan adanya jaminan pembiayaan layanan kesehatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Tak lupa ia juga mengimbau kepada calon jemaah haji tidak menunda pendaftaran maupun pengecekan status kepesertaan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui layanan PANDAWA di WhatsApp 0811-8-165-165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Bagi peserta yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan, status dapat diaktifkan kembali dengan melunasi iuran atau mengikuti Program REHAB (cicilan iuran). BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat berpotensi menghambat proses administrasi keberangkatan. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi hal penting yang sebaiknya dilakukan sejak jauh hari.

Beberapa kasus terdapat jemaah yang mengalami sakit saat kembali dari Tanah Suci dan terpaksa membayar biaya rumah sakit dengan uang sendiri karena tidak menjadi peserta JKN atau status kepesertaan JKN tidak aktif. Tentu diharapkan, dengan syarat aktifnya kepesertaan JKN, kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu, dengan prinsip portabilitas JKN, jemaah haji dapat mengakses layanan kesehatan saat berada di asrama embarkasi di seluruh Indonesia di mana ia ditempatkan,” kata Rizzky.

Rizzky mengungkapkan bahwa layanan Program JKN ini berlaku di seluruh Indonesia, baik di fasilitas kesehatan milik swasta maupun pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas/klinik pratama/dokter praktik mandiri) maupun di rumah sakit. Dalam Program JKN, calon jemaah haji yang sudah menjadi peserta juga dapat melakukan skrining riwayat kesehatan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN.

Rizzky menyampaikan bahwa perlindungan kesehatan ini tidak hanya untuk jemaah, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Selain melindungi jemaah, Program JKN juga memberikan rasa tenang karena keluarga di rumah tetap memiliki akses layanan kesehatan. Jadi jemaah bisa fokus beribadah,” ujarnya.

Lebih dari itu, Program JKN juga mengusung semangat gotong royong. Iuran yang dibayarkan peserta turut membantu peserta lain yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

Salah satu syarat haji adalah istitha’ah, mampu. Maknanya, jemaah haji wajib memiliki kemampuan fisik maupun finansial untuk menunaikan ibadah haji. Mengingat ibadah haji bukanlah ibadah yang ringan, baik secara fisik maupun finansial, syarat Istitha’ah menjadi masuk akal.

“Bagi yang sudah dimampukan untuk berangkat haji, InshaAllah juga dimampukan untuk menjaga kepesertaan JKN tetap aktif. Ini bagian dari ikhtiar dan kepedulian kita bersama,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,1 triliun untuk kasus penyakit Tuberkulosis (TBC) sepanjang 2025.

Berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, sampai saat ini kasus TBC memang menjadi perhatian serius, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.

“Nilai pembiayaan sebesar itu menunjukkan bahwa penanganan TBC memerlukan dukungan pendanaan yang tidak kecil. Oleh karena itu, penguatan sustainabilitas JKN menjadi penting agar akses layanan tetap terjaga bagi seluruh peserta,” tertulis dalam unggahan tersebut.

Selain itu, BPJS Kesehatan tercatat telah menangani sebanyak 2.566.085 kasus tuberkulosis (TBC) sepanjang 2025. Tingginya jumlah kasus tersebut mendorong BPJS Kesehatan untuk terus berkomitmen menjaga kesinambungan layanan bagi para penyintas TBC.

Kesehatan menyatakan bahwa pasien TBC tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan, karena seluruh biaya perawatan dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selama mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai dengan indikasi medis.

Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan kesehatan dan tidak menghentikan pengobatan di tengah jalan. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif agar dapat digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan.

Untuk mengecek apakah status kepesertaan aktif atau tidak, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store
• Buka aplikasi, lalu pilih menu
• Daftar Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir
• Lakukan verifikasi data dan buat akun
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165
• Pilih menu Informasi
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka)
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165 untuk operator seluler dan 021-165 untuk telepon rumah
• Pilih layanan cek status kepesertaan
• Masukkan NIK atau Noka
• Masukkan tanggal lahir
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, PURWAKARTA - Sebagai wujud dukungan terhadap kenyamanan peserta JKN maupun masyarakat luas yang menjalani perjalanan mudik Lebaran tahun 2026, BPJS Kesehatan menghadirkan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sejumlah titik padat pemudik. Melalui posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan maupun layanan informasi terkait Program JKN selama perjalanan mudik.

"Para pemudik dapat mengakses layanan tersebut di Posko Mudik BPJS Kesehatan dari tanggal 13 hingga 18 Maret 2026 yang berlokasi di Pelabuhan Merak Banten, Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka, Rest Area Tol Ungaran Km 429 Semarang, Rest Area Tol Masaran Km 519A Sragen, Terminal Purabaya Sidoarjo, serta Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar," terang Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, saat meresmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area Cipularang 88A, Jumat (13/3).

Setiaji mengatakan bahwa BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN yang melakukan perjalanan mudik. Ia menjelaskan kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan bertujuan agar para pemudik tetap dapat memperoleh layanan kesehatan maupun informasi terkait Program JKN selama perjalanan.

"BPJS Kesehatan juga tetap menyediakan layanan administrasi kepesertaan secara tatap muka di kantor cabang. Layanan di kantor cabang buka pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh layanan administrasi secara langsung baik sebelum ataupun setelah periode libur Lebaran," tambah Setiaji.

Selain dapat memanfaatkan layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, para pemudik juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan lainnya di Posko Mudik BPJS Kesehatan, seperti fasilitas relaksasi, penyediaan obat-obatan dasar, pemberian tindakan medis sederhana yang bersifat emergency, hingga pemberian rujukan apabila diperlukan.

“Para pemudik yang singgah di Posko Mudik BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan berbagai layanan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Untuk itu kami mengimbau kepada para pemudik agar tidak ragu untuk singgah dan memanfaatkan layanan yang telah kami sediakan,” jelas Setiaji.

Setiaji menambahkan, selama periode mudik Lebaran, dipastikan bahwa peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar daerah domisili. Dengan prinsip portabilitas Program JKN, peserta tetap dapat memperoleh layanan rawat jalan di Puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri yang lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar daerah.

Namun bila dalam kondisi gawat darurat peserta dapat langsung mengunjungi rumah sakit terdekat tanpa memerlukan rujukan terlebih dahulu. Setiaji mengatakan, informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN.

“Kami juga terus memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri serta di rumah sakit, agar tetap memberikan pelayanan optimal selama periode mudik Lebaran. Apabila peserta JKN mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan pengaduan seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, maupun BPJS Kesehatan Care Center 165,” ujar Setiaji.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal menyampaikan bahwa melalui Posko Mudik BPJS Kesehatan ini, pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sehat.

"Mudah-mudahan posko ini sekaligus memberikan rasa tenang bahwa layanan kesehatan selalu tersedia di sepanjang perjalanan mereka sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta dalam suasana Idul Fitri yang penuh kebahagiaan," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta R. Iwan Soeroso Soediro mengapresiasi kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan dan berharap posko ini dapat memberikan berbagai layanan.

"Mudah-mudahan bisa mengakomodir kebutuhan informasi, bantuan kesehatan, serta dukungan kepada para pemudik agar perjalanan mereka tetap aman dan lancar,” katanya.

Bisnis.com, MALANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses secara optimal selama periode libur Lebaran 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa berbagai kemudahan layanan telah disiapkan agar peserta tetap memperoleh pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan, termasuk bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Kemudahan layanan JKN, dia memastikan, harus tetap dirasakan oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun, termasuk saat momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia.

“Untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi secara tatap muka, BPJS Kesehatan membuka layanan di kantor cabang pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat,” katanya saat memberikan keterangan pers secara hybrid Senin (10/3/2026).

Selain itu, kata dia, peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan digital untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan secara mandiri. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat melakukan berbagai layanan seperti perubahan data peserta, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga mengecek status kepesertaan.

Layanan juga dapat diakses melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 serta Care Center 165.

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Berobat saat Mudik

Menurutnya, peserta JKN juga tetap dapat memperoleh layanan kesehatan meskipun berada di luar daerah domisili. Apabila fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, maka peserta tetap dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan lainnya yang sedang beroperasi.

Informasi fasilitas kesehatan terdekat dapat diakses melalui aplikasi pencarian fasilitas kesehatan Aplicares.

Sementara itu di wilayah Malang Raya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin yang akrab disapa Ina, menyampaikan selama periode libur Lebaran peserta JKN tetap dapat mengakses layanan administrasi kepesertaan dengan mudah.

Namun demikian, dia menyarankan, agar masyarakat memanfaatkan kanal layanan nontatap muka yang telah disediakan.

Menurutnya, penggunaan layanan digital menjadi pilihan yang lebih praktis bagi peserta selama masa libur Lebaran. Peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA maupun Care Center 165 untuk memperoleh berbagai informasi maupun layanan administrasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

“Selama periode libur Lebaran, kami mengimbau peserta JKN di wilayah Malang Raya untuk memanfaatkan kanal layanan non tatap muka yang tersedia. Melalui layanan tersebut, berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan tetap dapat diakses dengan mudah, cepat, dan praktis hanya dari rumah,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum melakukan perjalanan mudik, sehingga apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, peserta dapat langsung mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Agar momen libur Lebaran bersama keluarga tetap nyaman dan tenang, kami mengimbau masyarakat memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. Melalui berbagai kanal layanan yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat menjalani perjalanan dengan aman dan nyaman. Mudik Tenang, Lebaran Nyaman, Ada BPJS Kesehatan,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian jadwal layanan selama Ramadan 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan jam operasional pelayanan tatap muka di kantor cabang selama bulan suci, tanpa mengurangi akses layanan bagi peserta.

Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri, jam operasional layanan tatap muka di kantor cabang BPJS Kesehatan berubah menjadi lebih singkat dibanding hari biasa.

“Selama bulan suci Ramadan, jam layanan di kantor cabang BPJS Kesehatan [tatap muka] mengalami penyesuaian sebagai berikut: Senin–Jumat pukul 08.00–13.30 waktu setempat,” demikian yang tertulis dalam unggahan tersebut.

Dengan penyesuaian tersebut, pelayanan tatap muka di kantor cabang hanya dibuka dari pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat, setiap Senin sampai Jumat. Peserta diimbau untuk memperhatikan perubahan jam operasional ini agar dapat merencanakan kunjungan dengan lebih baik selama Ramadan.

Meski demikian, BPJS Kesehatan memastikan peserta tetap dapat mengakses berbagai layanan di luar hari dan jam operasional tatap muka melalui kanal non-tatap muka atau layanan digital. Peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk berbagai kebutuhan administrasi, menghubungi Care Center 165, atau mengakses layanan melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.

Dengan adanya berbagai kanal layanan tersebut, BPJS Kesehatan berharap peserta tetap dapat memperoleh pelayanan secara optimal selama Ramadan, baik melalui kunjungan langsung maupun secara daring.

Jam Layanan BPJS Kesehatan saat Ramadan 2026

Jam layanan di kantor cabang BPJS Kesehatan adalah: Senin–Jumat pukul 08.00–13.30.

Terdapat alternatif layanan BPJS Kesehatan secara daring atau online, yakni melalui:

Aplikasi Mobile JKN

• Jika belum memiliki aplikasinya, unduh terlebih dahulu Aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Setelah aplikasi terpasang, buka aplikasi tersebut lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, serta tanggal lahir sesuai dengan data yang terdaftar.
• Lakukan proses verifikasi data dan ikuti langkah-langkah untuk membuat akun hingga pendaftaran berhasil.
• Setelah berhasil login, peserta dapat mengakses berbagai layanan BPJS Kesehatan yang tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
  

WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Setelah itu, peserta akan menerima balasan otomatis dari sistem.
• Pilih menu layanan yang tersedia sesuai kebutuhan, seperti informasi kepesertaan, perubahan data, hingga pengecekan status.
• Jika ingin mengecek status kepesertaan, pilih menu Informasi, lalu klik opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu BPJS (Noka), kemudian input tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal (YYYY-MM-DD).
• Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan data peserta, termasuk nama, jenis kepesertaan, serta status aktif atau nonaktif.

Melalui layanan PANDAWA ini, peserta tetap dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi BPJS Kesehatan secara praktis dan cepat selama Ramadan, tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Care Center 165

Peserta cukup menghubungi nomor 165, kemudian mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh sistem. Melalui layanan ini, peserta dapat memperoleh berbagai informasi dan bantuan administrasi, mulai dari pengecekan status kepesertaan, perubahan data, hingga konsultasi terkait layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk proses tertentu, peserta akan diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu BPJS (Noka), serta tanggal lahir sebagai bagian dari verifikasi data. Setelah itu, sistem akan menyampaikan informasi atau mengarahkan peserta pada layanan yang dibutuhkan.
(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak bisa dilakukan secara mudah.

Anda bahkan tidak perlu datang ke kantor BPJS atau ke kelurahan untuk bisa cek apakah BPJS Kesehatan Anda masih aktif atau tidak.

Manfaat BPJS Kesehatan yang Aktif

• Akses layanan kesehatan berjenjang (FKTP hingga rumah sakit rujukan)
• Pemeriksaan dan konsultasi dokter
• Rawat jalan dan rawat inap
• Obat-obatan sesuai ketentuan BPJS
• Tindakan medis dan operasi tertentu
• Persalinan (sesuai indikasi medis)
• Layanan gawat darurat tanpa rujukan
• Pengobatan penyakit kronis (diabetes, jantung, hipertensi, dll.)
• Cuci darah (hemodialisis)
• Kemoterapi dan radioterapi
• Perlindungan biaya kesehatan dengan iuran terjangkau
• Berlaku di fasilitas kesehatan BPJS di seluruh Indonesia

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Itulah cara mengecek BPJS Kesehatan aktif atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapati status kepesertaan mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, ratusan penerima PBI ditolak untuk menerima layanan cuci darah oleh rumah sakit.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Sosial, secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Alasan BPJS PBI Dinonaktifkan

Penonaktifan kepesertaan PBI umumnya terjadi akibat penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026, pembaruan serta verifikasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, serta penggantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

Peserta PBI yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memenuhi kriteria tertentu.

Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang tercatat sebagai penerima PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Ratusan Penerima PBI Tak Bisa Cuci Darah

Ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena mereka tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan bahwa pada Selasa (3/2/2026) pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI. Jumlahnya kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga hari ini, Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Salah satu pasien cuci darah itu adalah Ajat (37), pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.

"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS [Kesehatan] tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos [Dinas Sosial], tetapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," keluh Ajat.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kemustahilan.

"Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapati status kepesertaan mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, ratusan penerima PBI ditolak untuk menerima layanan cuci darah oleh rumah sakit.

Kondisi ini umumnya terjadi akibat pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Sosial, secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Alasan BPJS PBI Dinonaktifkan

Penonaktifan kepesertaan PBI umumnya terjadi akibat penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026, pembaruan serta verifikasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, serta penggantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional.

Peserta PBI yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memenuhi kriteria tertentu.

Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang tercatat sebagai penerima PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

Ratusan Penerima PBI Tak Bisa Cuci Darah

Ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena mereka tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan bahwa pada Selasa (3/2/2026) pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI. Jumlahnya kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga hari ini, Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Salah satu pasien cuci darah itu adalah Ajat (37), pedagang es keliling asal Lebak, Banten, yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Ajat terpaksa harus berurusan dengan birokrasi saat dirinya sedang dalam kondisi lemas pasca-tindakan medis.

"Saya sedang cuci darah, jarum sudah ditusuk, tiba-tiba dipanggil karena BPJS [Kesehatan] tidak aktif. Istri saya harus menempuh perjalanan satu jam ke kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos [Dinas Sosial], tetapi ditolak dan disuruh pindah ke jalur mandiri," keluh Ajat.

Bagi Ajat dan banyak pasien kurang mampu lainnya, berpindah menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan adalah kemustahilan.

"Untuk ongkos ke rumah sakit saja sudah susah, apalagi harus bayar iuran setiap bulan. Saya jualan es, sekarang malah sedang tidak dagang karena musim hujan. Kami hanya ingin sehat, jangan disusahkan seperti ini," ungkapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Informasi mengenai penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi sorotan usai banyaknya laporan warga yang ditolak untuk mendapat layanan cuci darah dari rumah sakit.

Munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait status kepesertaan dan ketersediaan layanan kesehatan bagi peserta yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah.

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan tanggapan dalam unggahan video di media sosial Instagram BPJS Kesehatan. Dalam video tersebut, Ali menuturkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam mengaktifkan atau menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran.

“Tahukah anda? beberapa orang yang biasa PBI, tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI,” tutur Ali, dikutip Jumat (06/2/2026).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa PBI ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terutama dalam Surat Keputusan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2026.

“PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI,” jelasnya.

Diketahui bahwa sejak 1 Februari 2026, Kemensos resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang mengatur penyesuaian data peserta PBI dalam Program JKN. Dalam SK tersebut, penyesuaian sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, akan digantikan dengan peserta baru.

Pembaruan data PBI JK disebut dilakukan secara berkala oleh Kemensos agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima.

Mengenai penonaktifan PBI JK, Ali mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan berkala terkait kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN. Ali juga menambahkan para peserta yang telah dinonaktifkan, dapat melakukan pengaktifan kembali dengan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan.

“Jika Anda merasa berhak, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda termasuk ke golongan keluarga miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Dan yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergency pelayanan kesehatan,” katanya

Bagi peserta yang terkena dampak penonaktifan BPJS PBI JK, Ali berharap agar para peserta bisa langsung melaporkan permasalahan ini ke Dinas Sosial. “Nah untuk itu, segera melaporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Tolong cek kepesertaan Anda,” tutup Ali

Bisnis.com, SEMARANG — Informasi mengenai penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi sorotan usai banyaknya laporan warga yang ditolak untuk mendapat layanan cuci darah dari rumah sakit.

Munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait status kepesertaan dan ketersediaan layanan kesehatan bagi peserta yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah.

Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan tanggapan dalam unggahan video di media sosial Instagram BPJS Kesehatan. Dalam video tersebut, Ali menuturkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam mengaktifkan atau menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran.

“Tahukah anda? beberapa orang yang biasa PBI, tiba-tiba dinonaktifkan. Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI,” tutur Ali, dikutip Jumat (06/2/2026).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa PBI ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terutama dalam Surat Keputusan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2026.

“PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI,” jelasnya.

Diketahui bahwa sejak 1 Februari 2026, Kemensos resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Mensos No.3/HUK/2026 yang mengatur penyesuaian data peserta PBI dalam Program JKN. Dalam SK tersebut, penyesuaian sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, akan digantikan dengan peserta baru.

Pembaruan data PBI JK disebut dilakukan secara berkala oleh Kemensos agar bantuan iuran benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima.

Mengenai penonaktifan PBI JK, Ali mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan berkala terkait kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN. Ali juga menambahkan para peserta yang telah dinonaktifkan, dapat melakukan pengaktifan kembali dengan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan.

“Jika Anda merasa berhak, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan tiga syarat. Syarat pertama, Anda memang masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Yang kedua, tentu Anda termasuk ke golongan keluarga miskin atau rentan miskin atau rentan yang lain. Dan yang ketiga, Anda memang membutuhkan emergency pelayanan kesehatan,” katanya

Bagi peserta yang terkena dampak penonaktifan BPJS PBI JK, Ali berharap agar para peserta bisa langsung melaporkan permasalahan ini ke Dinas Sosial. “Nah untuk itu, segera melaporlah ke Dinas Sosial dan tentu koordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan. Tolong cek kepesertaan Anda,” tutup Ali

BPJS Kesehatan menegaskan penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini tengah dilakukan proses validasi data peserta PBI.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyampaikan masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat mengurus administrasi melalui Dinas Sosial setempat sebagai perpanjangan tangan Kemensos di daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," ujarnya.

Keluhan mengenai status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif sebelumnya ramai disampaikan warganet di media sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian data peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK), di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga total peserta PBI JK tetap.

Rizzky menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, BPJS Kesehatan belum merinci jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga memastikan penonaktifan status kepesertaan tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.