regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan regulasi mengenai penggunaan Aspal Buton (Asbuton) telah rampung dan segera disosialisasikan.

"Harusnya sudah rampung itu," ujar Dody di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa regulasi mengenai penggunaan Asbuton tersebut disosialisasikan. "Tinggal kita sosialisasikan," katanya.

Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan.

Berdasarkan Permen tersebut, regulasi ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan penggunaan Asbuton Olahan sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan dan tepat guna, meningkatkan kemampuan Asbuton Olahan sebagai bahan tambah dan/atau bahan pengganti aspal minyak.

Kemudian mendorong penggunaan dan hilirisasi aspal nasional berbasis Asbuton Olahan secara meluas dalam pembangunan dan preservasi Jalan untuk berbagai status Jalan melalui pembinaan teknis serta pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan.

Adapun pertimbangannya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor bahan aspal serta meminimalkan dampak fiskal dari fluktuasi harga pasar global bahan bakar minyak, diperlukan ketersediaan bahan aspal yang berasal dari sumber daya alam nasional.

Pertimbangan lainnya bahwa untuk mendorong kemandirian dan mendukung hilirisasi aspal nasional berbasis aspal Buton, diperlukan dukungan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan produk aspal Buton olahan secara berkelanjutan.

Selain itu untuk mendorong penggunaan aspal Buton olahan harus didukung dengan sistem rantai pasok material, peralatan konstruksi, tata cara pengadaan yang efektif, serta pembinaan teknis dan pemantauan secara berkesinambungan dengan pemangku kepentingan.

Permen Nomor 10 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Ia menjelaskan penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

Dody menambahkan penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Hakaaston (HKA), anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), mempercepat pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai bagian dari penguatan ketahanan infrastruktur nasional.

Plt. Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi menegaskan bahwa penguatan asbuton membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan asbuton tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem, regulator, industri, dan praktisi untuk memastikan material ini dapat dimanfaatkan secara luas dan terukur dalam pembangunan infrastruktur nasional,” ujar M. Rozi Rinjayadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pelaku industri aspal dalam negeri, dengan fokus pada pemanfaatan full extracted natural asphalt yang mampu memenuhi kebutuhan perkerasan jalan dengan standar tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kualitas material, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya dalam negeri secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari ekosistem perusahaan yang mengelola infrastruktur secara end-to-end dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan, perusahaan mengambil peran dalam memastikan bahwa setiap inisiatif material terintegrasi dengan kebutuhan pengelolaan aset jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan transformasi menuju Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM), di mana fokus tidak hanya pada menjaga kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan nilai dan keandalan aset secara menyeluruh.

Dalam hal ini, HK Group siap memperkuat peran tersebut, baik melalui integrasi dalam pengelolaan jalan tol maupun dukungan terhadap pengembangan standar dan implementasi di lapangan.

Pendekatan ini dijalankan dengan prinsip kerja yang disiplin, berorientasi pada layanan pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

Selain memperkuat ketahanan infrastruktur, pemanfaatan material dalam negeri ini juga diharapkan memberikan efisiensi biaya jangka panjang serta meningkatkan nilai aset infrastruktur secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, HKA bersama HK Group terus mendorong pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pasar global menuju pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih terkelola. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan Inovasi untuk Solusi bagi pengelolaan infrastruktur Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) mengungkap kualitas Aspal Buton (Asbuton) digadang-gadang menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Ketua Umum Aspabi, Dwi Putranto menjelaskan bahwa kandungan kimia spesifik pada Asbuton membuat material ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama dan tidak mudah mengalami kerusakan struktur.

“Secara mutu, Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia, oleh pemakai di China,” ujarnya kepada BIsnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Dwi menjelaskan, material aspal asli Indonesia tersebut dinilai lebih tangguh dalam menghadapi fenomena jalan bergelombang (rutting) serta keretakan permukaan (cracking) yang sering menjadi masalah utama.

Dia juga menyebut ketahanan Asbuton telah teruji pada cuaca ekstrem, mulai dari suhu tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia hingga suhu beku seperti yang ditemukan di Harbin, China.

Dari sisi implementasi, Dwi menyebut tata cara aplikasi Asbuton pada dasarnya identik dengan penggunaan aspal minyak konvensional sehingga tidak memerlukan perubahan alat berat yang signifikan.

“Pada umumnya sama dengan penggunaan aspal minyak impor. Tidak terlalu banyak perubahan, tetapi tetap butuh sosialisasi dan pemahaman,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga baru saja melakukan groundbreaking pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada Rabu (29/4/2026).

Adapun, groundbreaking ekosistem produksi Asbuton tersebut merupakan satu dari 13 proyek hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai total mencapai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Aspal Buton atau Asbuton kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah memperluas penggunaan material dalam negeri untuk proyek jalan nasional dan daerah.

Material aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, itu dinilai strategis untuk menekan ketergantungan impor aspal minyak sekaligus mendorong hilirisasi sumber daya domestik.

Secara historis, cadangan aspal alam di Buton telah dikenal sejak era kolonial. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mencatat pengelolaan komersial Asbuton dimulai pada 1925 oleh perusahaan Belanda, Buton Asphalt.

Setelah kemerdekaan, pengelolaan berlanjut melalui badan usaha negara, dan pemanfaatannya mulai digunakan untuk proyek jalan nasional sejak dekade 1970-an.

Pemerintah menilai Asbuton memiliki nilai strategis karena termasuk sumber daya langka di dunia. Selain Indonesia, endapan aspal alam hanya ditemukan di sedikit negara lain. Karena itu, Asbuton kerap disebut sebagai keunggulan komparatif Indonesia yang dapat menopang kebutuhan infrastruktur jalan dalam jangka panjang.

Dari sisi cadangan, data Kementerian PUPR menunjukkan deposit Asbuton diperkirakan mencapai sekitar 663 juta ton yang tersebar di enam blok utama, yakni Rongi, Kabungka, Lawele, Epe, Rota, dan Mandullah.

Dengan kadar bitumen rata-rata sekitar 20%, jumlah tersebut setara lebih dari 130 juta ton aspal murni. Sementara itu, potensi produksi bisa mencapai sekitar 694 juta ton, meski masih memerlukan validasi lanjutan.

Meski memiliki cadangan besar, pemanfaatan Asbuton selama bertahun-tahun dinilai belum optimal. Kementerian PUPR mencatat kebutuhan aspal nasional mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun, sedangkan porsi besar masih dipenuhi impor aspal minyak. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong substitusi bertahap melalui pemakaian Asbuton olahan.

Sebagai dasar hukum, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Menteri PU Nomor 35 Tahun 2006 hingga Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Aturan tersebut memberi pedoman kepada kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar penggunaan Asbuton dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Alasan utama pemerintah mewajibkan atau memprioritaskan penggunaan Asbuton adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menjaga ketahanan pasokan material konstruksi, serta mengurangi tekanan impor. Selain itu, pengembangan industri Asbuton diharapkan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi wilayah penghasil, terutama Pulau Buton dan sekitarnya.

Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan aturan lanjutan yang menargetkan pemanfaatan Asbuton minimal 30% dari kebutuhan nasional. Jika terealisasi, kebijakan ini diperkirakan membuka pasar baru bagi industri pengolahan Asbuton sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

IDXChannel—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang penggunaan aspal buton (Asbuton) olahan dapat rampung dalam dua pekan.

Regulasi ini nantinya akan mengatur penggunaan aspal buton minimal 30 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Menteri Dody, secara teknis penggunaan Asbuton tidak menjadi kendala signifikan, tetapi tetap membutuhkan payung hukum agar implementasinya dapat berjalan optimal dan masif di lapangan.

“Secara teknis bukan sesuatu yang besar, tetapi kita tetap perlu payung hukum. Karena itu, penyusunan peraturan ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Dody mengatakan percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Pemerintah menargetkan penurunan impor aspal minimal 30 persen melalui peningkatan pemanfaatan asbuton.

“Kita mulai dari A30 karena saya yakin ini bisa langsung dikerjakan. Kontraktor tidak akan kesulitan karena penyesuaiannya tidak besar. Yang penting sekarang adalah memastikan ada regulasi yang mengatur,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Saat ini, penggunaan Asbuton masih relatif rendah, yakni sekitar 4 persen dari total konsumsi aspal nasional.

Dengan kebijakan ini, komposisi penggunaan aspal nasional ditargetkan meningkat secara signifikan menjadi sekitar 30 persen, sementara porsi penggunaan aspal minyak impor menurun dari sebelumnya sebesar 78 persen menjadi sekitar 52 persen.

Sementara itu, penggunaan aspal minyak lokal tetap berada di kisaran 18 persen.

Dari sisi ekonomi, optimalisasi penggunaan Asbuton diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta meningkatkan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun per tahun.

Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan memberikan efek ganda terhadap perekonomian hingga Rp22,67 triliun serta membuka peluang lapangan kerja baru melalui pengembangan industri pengolahan asbuton di dalam negeri.

Rancangan Permen ini akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek implementasi penggunaan Asbuton.

Mulai dari penetapan target penggunaan pada ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan termasuk melalui E-Katalog untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemberian insentif bagi pihak yang menggunakan Asbuton Olahan, hingga penguatan rantai pasok dan pembinaan teknis bagi pelaku jasa konstruksi.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen guna memperkuat industri pengolahan asbuton domestik.

(Nadya Kurnia)

Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian harmonisasi regulasi aspal Buton (Asbuton) dalam satu hingga dua pekan untuk mendukung pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

Dody mengatakan, regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Sedang proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam seminggu hingga dua minggu ke depan selesai,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

“Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,” ujarnya.

Dody menambahkan, penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Ia mengatakan, pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pemerintah dalam penerapan kebijakan campuran bahan bakar seperti B10, B20, dan B30.

Menurut dia, secara teknis penggunaan Asbuton tidak memerlukan perubahan besar pada fasilitas produksi, termasuk pada aspal mixing plant.

“Memang aspal mixing plant-nya itu agak sedikit ada tambahan khusus, tapi tidak terlalu besar modifikasinya,” ungkap dia.

Dody menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat sebelum implementasi penggunaan Asbuton dilakukan secara luas.

Ia mengatakan hal tersebut penting untuk memastikan penggunaan dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kementerian PU mendorong percepatan pemanfaatan Asbuton untuk mendukung swasembada aspal nasional di tengah tingginya ketergantungan impor material tersebut.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton, sementara sekitar 80 persen masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi yang diimpor.

Dody menyebut peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun serta meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun.

Selain itu, pengembangan industri Asbuton juga diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun sekaligus memperkuat rantai pasok domestik.

“Yang penting kita punya payung hukum dulu supaya bisa segera dijalankan,” kata Dody.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel turut berdampak pada sektor infrastruktur RI. Pasalnya, konflik tersebut beresiko mengerek harga aspal.

Dody menerangkan perang mendorong harga minyak mentah dunia menjadi berfluktuasi tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur dalam negeri.

Lonjakan harga minyak dunia turut memengaruhi biaya material, terutama aspal yang digunakan dalam pembangunan jalan.

Sementara, berdasarkan data Kementerian PU, penggunaan aspal di Indonesia masih didominasi impor.

Aspal minyak impor mencapai 78 persen, sementara aspal minyak lokal hanya 18 persen dan aspal buton (asbuton) baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Di sisi lain, kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton di masa mendatang.

Melihat kondisi tersebut, Dody menegaskan pemerintah akan mendorong kemandirian material konstruksi, salah satunya melalui optimalisasi aspal buton.

"Saya ingin menegaskan komitmen kami semua Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong swasembada aspal nasional melalui pemanfaatan aspal buton atau yang kita kenal sebagai asbuton," ujar Dody dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Dody menargetkan penggunaan asbuton dalam konstruksi jalan nasional bisa meningkat hingga minimal 30 persen. Dengan begini, penggunaan aspal minyak impor bisa tertekan hingga 52 persen.

Menurut dia, peningkatan pemanfaatan asbuton akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.Peningkatan aspal buton memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro.

Dari sisi makro, potensi penyelamatan cadangan devisa negara diperkirakan mencapai Rp4,08 triliun, serta tambahan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.Dody menambahkan, pengembangan asbuton juga berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi senilai Rp22,67 triliun serta membuka ribuan lapangan kerja baru.

"Kebijakan ini bukan hanya tentang mengganti material, tapi tentang kemampuan kita untuk semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri dan arah pembangunan kita ke depan," ujar Dody.

Ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk ke depan bisa makin berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) untuk mendukung swasembada aspal nasional.

Ia mengatakan kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun-tahun mendatang.

“Namun demikian, hampir 80 persen masih bergantung pada aspal yang berbasis pada minyak bumi yang kita impor,” kata Dody dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan dinamika geopolitik global, termasuk di kawasan Timur Tengah, telah memicu fluktuasi harga energi dan berdampak pada sektor infrastruktur.

“Situasi ini mendorong harga minyak menjadi berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur kita, khususnya pada material strategis seperti aspal,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor material menjadi risiko dalam pembangunan nasional.

Ia menuturkan Indonesia memiliki cadangan Asbuton yang besar di Pulau Buton, namun pemanfaatannya masih terbatas.

Saat ini, penggunaan Asbuton baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Untuk itu, Kementerian PU menargetkan peningkatan pemanfaatan Asbuton dalam konstruksi jalan nasional hingga minimal 30 persen.

“Ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk ke depan bisa makin berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri,” tuturnya.

Selain memperkuat kemandirian, Dody menilai kebijakan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi.

Ia menyebutkan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun serta meningkatkan penerimaan pajak sekitar Rp2 triliun.

“Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar Rp4 triliun, dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir Rp2 triliun,” ungkap dia.

Ia menambahkan pengembangan industri Asbuton juga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus menjaga ketahanan pasokan material konstruksi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026