Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mayoritas emiten sudah dapat memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free floatsebesar 15% pada tahun pertama pemberlakuan aturan baru.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan saat ini persentase emiten yang memenuhi ambang batas baru berada di kisaran 60%. Melalui revisi Peraturan I-A, otoritas membidik peningkatan jumlah emiten yang patuh secara signifikan.

“Dari total existing emiten saat ini, di akhir tahun pertama kami harapkan 70%—75% sudah mencapai minimum 15%. Peningkatan ini akan dilakukan secara bertahap sampai tahun ketiga,” ujar Hasan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hasan merinci, dari sekitar 960 emiten yang tercatat, proses penyesuaian porsi saham publik akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya serap pasar.

OJK, lanjutnya, juga akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di sisi suplai serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur kapasitas industri dalam menyerap peningkatan jumlah saham beredar tersebut.

Dalam aturan yang sedang difinalisasi ini, emiten diberikan waktu maksimal tiga tahun untuk mencapai target 15%. Namun, Hasan menyatakan OJK akan tetap melakukan evaluasi untuk melihat hambatan di tiap perusahaan terbuka.

“Nanti akan ada milestone pencapaian di tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan ketiga. Setelah itu ada exit policy yang nanti kami lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar,” pungkas Hasan.

Peningkatan free float dinilai penting untuk meningkatkan profil investabilitas pasar modal Indonesia di mata penyedia indeks global. Pasalnya, transparansi kepemilikan dan ketersediaan saham di pasar reguler menjadi parameter utama bagi investor institusi internasional untuk masuk ke bursa domestik.

Saat ini, aturan teknis mengenai mekanisme peningkatan free float dan strategi pentahapan tersebut sedang dalam tahap finalisasi internal di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum diajukan kembali ke OJK untuk diterbitkan.

“Kami akan segera menyegerakan finalisasinya dan kemudian mendorong penerbitan segera dari peraturan I-A di BEI. Prinsipnya tentu secara umum kami bersepakat akan terus meningkatkan besaran free float,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan aturan batas minimal porsi saham publik yang diperdagangkan (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen diberlakukan bertahap hingga tiga tahun atau 2029.

Saat ini, wasit industri jasa keuangan itu tengah menyusun rancangan peraturan kenaikan batas free float yang ditargetkan terbit pada Maret 2026 mendatang.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam draf aturan free float yang baru, target pemenuhan free float oleh emiten-emiten akan dilakukan bertahap setiap tahunnya sampai mencapai angka 15 persen pada tahun ketiga.

"Secara umum target antara pertama kita akan dorong untuk dilakukan di satu tahun pertama. Kemudian akan ada milestone berikutnya di tahun kedua dan terakhir di tahun ketiga menuju ke keseluruhan pemenuhan angka free float di minimum 15 persen," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Hasan menjelaskan pada tahun pertama akan dikelompokkan emiten-emiten yang harus meningkatkan free float sampai 10 persen dan kemudian akan berjenjang seterusnya hingga mencapai angka 15 persen.

"Tahun pertama akan ada pengelompokan kelompok emiten. Misalnya ada kelompok yang ditargetkan di tahun pertama meningkat menjadi 10 persen dari kondisi sekarang. Kemudian berjenjang seterusnya sampai dengan angka 15 persen," jelasnya.

Ia menerangkan peningkatan free float berhubungan dengan hak para pemegang saham sehingga akan diawali dengan penetapan keputusan aksi korporasi lebih dahulu.

Meski aturan free float baru akan mulai diimplementasikan sejak peraturan diterbitkan, Hasan menjelaskan hal tersebut akan tetap berproses dengan ketentuan perundangan dan akan memberikan waktu bagi emiten untuk bisa meningkatkan angka free float-nya.

"Itulah kenapa kita perlu memberi ruang waktu yang cukup agar semua proses ini selain meningkatkan kedalaman pasar melalui peningkatan free float tapi tetap dijaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," terang Hasan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono mengungkapkan penerapan peningkatan porsi free float secara bertahap sesuai masukan dari mereka.

"Sebaiknya dilakukan step by step. Itu lebih umum lah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini, nanti lihat laku atau enggak. Kalau ternyata ada strategi khusus itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar," ujar Armand.

Armand pun mengatakan dalam memenuhi aturan free float baru, pada awalnya emiten-emiten di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya hingga menembus kelas dunia.

"Karena untuk jangka panjang, sebuah pasar modal Indonesia kalau mau menjadi kelas dunia, emitennya juga harus menjadi kelas dunia. Tentu harus cukup banyak investornya yang lebih banyak lah dari Indonesia maupun di global itu yang utama," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sekaligus Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Armand Wahyudi Hartono menyampaikan responnya terkait dengan rencana peningkatan batas free float (jumlah saham yang dilepas ke publik)yang tengah diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO).

“Secara kesiapan, biasanya kalau ketika meningkatkan free float ini, masukan kami sebaiknya dilakukan step by step (setahap demi setahap),” ujar Armand diwawancarai cegat di Gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Armand menilai bahwa pendekatan secara bertahap akan lebih masuk akal, supaya perusahaan tercatat (emiten) dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar yang akan berubah nantinya.

“Jadi, itu lebih umumlah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini. Nanti lihat, laku atau enggak. Oh, ternyata ada strategi khusus, itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar,” ujar Armand.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan tercatat dan OJK dan SRO, dalam proses penyesuaian batas freefloatsaham yang akan ditetapkan.

“Ya, kalau kami sih, saya rasa ya kalau bersama ini harus bekerja sama tentu dengan Bursa gitu. Kalau misalnya naik dulu, sedikit-sedikit sih enggak apa-apa. Nanti kita menunggu peraturan saja,” ujar Armand.

Pada saat ditanya terkait potensi penyesuaian tersebut dapat terserap oleh seluruh perusahaan tercatat, Ia menilai proses tersebut membutuhkan waktu, apalagi, memasuki tahun 2026, yang mana jumlah perusahaan tercatat mencapai 956 perusahaan.

“Menurut saya itu butuh waktu saja. Butuh waktu dan melihat kondisi pasar,” ujar Armand.

Pada Rabu (4/2) hari ini, OJK dan SRO telah menyelenggarakan pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) yang berlangsung di Main Hall BEI, Jakarta, dalam rangka sosialisasi penyesuaian batas free float saham di pasar modal Indonesia.

Sebagaimana diketahui, OJK dan SRO tengah menggodok penyesuaian aturan batas free float saham dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026.

Adapun, perusahaan tercatat yang tidak dapat memenuhi ketentuan aturan free float yang ditetapkan, akan dikenakan exit policy (kebijakan keluar). Penyesuaian batas free float saham berlaku untuk seluruh emiten di pasar modal Indonesia, baik yang existing ataupun yang baru akan melangsungkan Intitial Public Offering (IPO).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah besar pemerintah dalam mereformasi struktur pasar modal nasional. AEI memandang komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan transparansi sebagai sinyal positif untuk memulihkan kepercayaan investor domestik maupun global.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono, menegaskan kesiapan asosiasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal transisi ini agar sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

“AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, kami memandang reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Armand dalam keterangan resmi, Minggu (1/2/2026).

“AEI siap menjadi mitra strategis dan siap mendukung pemerintah dan regulator dalam memastikan kebijakan berjalan efektif serta sejalan dengan kondisi riil emiten,” tambahnya.

Namun, sebagai representasi dari perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, AEI menekankan bahwa penerapan kebijakan baru, seperti penguatan free float dan transparansi kepemilikan, harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur agar tidak memberatkan dunia usaha.

AEI menggarisbawahi bahwa kesiapan setiap perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan aturan baru sangat beragam. Oleh karena itu, AEI mengharapkan adanya fleksibilitas serta masa transisi yang cukup agar stabilitas pasar tetap terjaga selama proses perbaikan berlangsung.

Selain itu, AEI berharap reformasi ini tidak hanya sekadar menambah beban kepatuhan (compliance) bagi emiten, tetapi juga dibarengi dengan pemberian insentif yang menarik.

Langkah ini dinilai krusial agar perusahaan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola (GCG) dan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, AEI mengingatkan bahwa tujuan akhir dari reformasi ini seharusnya adalah membangun pasar modal yang sehat secara fundamental dan adil bagi seluruh pelaku usaha nasional. AEI menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani dialog antara emiten dengan regulator.

Dukungan AEI ini menjadi angin segar bagi pemerintah pasca-pengunduran diri sejumlah petinggi otoritas keuangan, sekaligus memperkuat fondasi rencana demutualisasi bursa, dan penguatan peran investor institusi yang tengah digodok oleh kementerian terkait.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengusulkan agar reformasi pasar modal perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang bertahap disertai masa transisi yang memadai dan fleksibilitas kebijakan, menjadi penting agar proses penyesuaian dapat berjalan sehat tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono mengatakan reformasi pasar modal perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan perusahaan yang beragam. Reformasi ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat struktur pasar, meningkatkan kredibilitas, serta mendorong pendalaman pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.

"Reformasi ini diharapkan tidak hanya menambah kewajiban kepatuhan, tetapi juga menghadirkan insentif yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan," kata Armand dalam keterangan resmi, Minggu (1/2/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, reformasi dapat membangun pasar modal yang likuid, adil, dan berkelanjutan, berbasis fundamental perusahaan, serta tidak semata berorientasi pada pemenuhan indikator global.

AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Armand, AEI siap menjadi mitra strategis dan siap mendukung pemerintah dan regulator dalam memastikan kebijakan berjalan efektif serta sejalan dengan kondisi riil emiten.

AEI menilai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas pasar modal merupakan sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun global. Dari perspektif emiten, reformasi pasar modal perlu dijalankan dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.

Sebagai representasi emiten, lanjutnya, AEI pada prinsipnya mendukung arah reformasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pasar. Menurut AEI, penguatan free float, transparansi kepemilikan, serta pendalaman likuiditas merupakan prasyarat agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan kompetitif di kancah global.

AEI juga menegaskan misi dan komitmennya untuk menjadi mitra yang terus menjembatani dialog antara pemerintah, regulator, emiten, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa reformasi pasar modal tidak hanya meningkatkan persepsi global, tetapi juga memperkuat fondasi dunia usaha nasional.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat poin penting instruksi Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi situasi bursa dan pasar modal Indonesia yang bergejolak akibat dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal RI, berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan BEI.

“Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Hal ini, kata Airlangga, membuat semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas.

Selanjutnya, peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Airlangga menambahkan evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar BEI dengan bursa modern internasional.

Ketiga, Airlangga mengatakan terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keempat, terkait stabilitas dan keberlanjutan, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi.

Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu, imbuhnya, akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menekankan peningkatan kualitas emiten dan penguatan tata kelola menjadi prioritas utama. Hal ini merupakan komitmen untuk terus meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia.

Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono mengatakan, program AEI akan terus berfokus pada tiga pilar utama, yakni tata kelola, transparansi perusahaan, dan keberlanjutan yang tercakup dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dia menegaskan, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi untuk membawa pasar modal Indonesia menuju kelas dunia.

“Program AEI akan terus melanjutkan sebagai sama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG," ujarnya dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 AEI di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

"Itu akan terus yang kita topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia, melewati segala tantangan, segala situasi yang terus berubah," kata dia.

Lebih lanjut, Armand juga menegaskan, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, baik dunia usaha maupun pasar modal harus adaptif dan terus bertransformasi agar dapat bertahan dan berkembang.

"Semua yang terjadi di alam semesta ini proses. Semuanya selalu berubah tidak ada yang statis, seluruh sel di tubuh kita, semuanya sedang berganti, sedang suksesi. Semua orang di setiap perusahaan sedang proses suksesi. Semuanya berubah. Jadi kita harus transform, Indonesia harus transform, pasal modal transform," kata dia.

Selain itu, Armand menyoroti pentingnya keterhubungan dalam ekosistem pasar modal. Ia menyebut bahwa seluruh elemen, baik individu, perusahaan, hingga pasar modal di tingkat global, saling terkoneksi dan saling memengaruhi.

"Setiap sel tubuh kita semuanya terkoneksi. Setiap individu di ruangan ini dan setiap perusahaan dan pasar modal semuanya terkoneksi. Pasar modal Indonesia terkoneksi dengan pasar modal dunia. Semuanya serba terkoneksi. Dengan paham kita semuanya berubah dan bersama-sama kita ciptakan masa depan bersama yang lebih baik," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kesepakatan dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia tidak batal.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (12/12) kemarin.

"Kita sepakat untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati oleh Leaders Declaration pada tanggal 22 Juli," kata Airlangga dalam acara HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12).

Karena itu, Airlangga akan mengirim kembali tim Indonesia ke Washington untuk melanjutkan negosiasi. Kesepakatan dagang diharapkan bisa selesai akhir tahun ini, seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia adalah negara ketiga yang make a deal dengan US, dan kita menyelesaikan apa yang sudah kita capai tanggal 22 Juli. Dan harapannya di tahun 2025 ini, tadi Bapak Presiden minta supaya kita selesaikan. Dan ini tentu mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat," kata Airlangga.

Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dikabarkan terancam batal. Penyebabnya AS menilai Indonesia menarik diri dari sejumlah komitmen yang telah disepakati Juli lalu.

Namun, pejabat AS yang membocorkan hal tersebut tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat AS itu kepada Reuters, Selasa (9/12).

Ia mengatakan pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

Juli lalu, Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang impor asal AS, juga menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika.

Di sisi lain, AS bersedia menurunkan tarif impor terhadap produk-produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.