Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi petani kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan akses pembiayaan, bantuan pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian guna meningkatkan produksi pangan nasional.

Dalam laporan saat panen raya jagung serentak kuartal II/2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, Listyo Sigit mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani binaan.

Menurut ia, fasilitas pembiayaan tersebut digunakan petani untuk mendukung kebutuhan produksi pertanian, mulai dari pembelian benih hingga pengolahan lahan.

"Yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, pembiayaan sewa traktor untuk penggemburan tanah, pengolahan lahan, pembayaran upah buruh, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya," kata Sigit dalam keterangannya diterima di Jakarta.

Kapolri berharap pemerintah memperkuat akses pembiayaan KUR bagi petani agar dapat memperluas lahan tanam dan meningkatkan kapasitas produksi secara berkelanjutan.

"Terkait hal itu, kami berharap Bapak Presiden berkenan untuk mendukung penguatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari sisi kemudahan maupun peningkatan jumlah kredit, yang kelak akan digunakan untuk membuka lahan baru, serta mendukung proses dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Menurut Sigit, penguatan pembiayaan pertanian akan berdampak pada peningkatan kemandirian usaha tani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan," kata Sigit.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melaporkan hingga kini terdapat 714 kelompok tani jagung binaan Polri yang tersebar di 42 kepolisian resor (polres) pada delapan kepolisian daerah (polda) yang telah memanfaatkan fasilitas KUR dengan total pinjaman mencapai Rp30,03 miliar.

Selain akses pembiayaan, Sigit menyampaikan aspirasi petani yang menginginkan tambahan bantuan sarana produksi pertanian untuk meningkatkan hasil panen.

"Di samping itu, para petani berharap kiranya dapat menerima bantuan yang lebih banyak lagi terkait dengan bibit, pupuk, dan alsintan, sehingga dapat mendukung peningkatan produksi," ujarnya.

Program penguatan pertanian tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah melalui peningkatan produksi jagung dan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

BENGKALIS - Anggota DPR Dapil Riau I Dewi Juliani menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kunjungan resesnya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan daerah, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur, ke tingkat pusat.

Dewi Juliani turut menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sela-sela kegiatan Dewi juga menengok langsung rumah-rumah warga.

“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, Rabu (29/4/2026).



Ia menegaskan bahwa program bantuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Dewi juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial (CSR) BUMN agar tepat sasaran. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi penerima bantuan di lapangan.

“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Dewi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis daerah yang akan dibawanya ke pusat, termasuk kondisi APBD Kabupaten Bengkalis serta infrastruktur transportasi dan lingkungan.

“Soal kapal roro dan abrasi, ini akan saya bawa ke pusat. Mohon doa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di daerah. “Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” terangnya.

Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi cukup besar dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut dalam bentuk program nyata. “Dari sekitar 45 ribu suara di daerah ini, kami melihat beliau tetap hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Septian juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia berharap aspirasi terkait APBD Bengkalis dapat disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan di DPR RI.

“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat,” ucapnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut berdampak hingga ke tingkat bawah pemerintahan. “Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” pungkasnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, hadir sejumlah camat lurah dan warga Bengkalis. Sebagai informasi, persoalan kapal roro dan abrasi menjadi perhatian di Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan armada dan layanan penyeberangan kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sementara abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir dan mengancam permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029 meminta masukan publik terhadap 108 peserta yang lulus tes penulisan makalah. Masukan publik bagian krusial dari tahapan asesmen.

“Kami sangat mengharapkan peran dan kontribusi masyarakat. Masukan, opini, maupun pendapat publik sangat penting untuk menelusuri rekam jejak para calon anggota,” kata Ketua Panitia Seleksi Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/2/2026).

Adapun, 108 nama peserta tersebut tertuang secara resmi dalam Pengumuman Ketua Pansel Nomor: 04/PANSEL.KPI/2026 tertanggal 18 Februari 2026.

Selain tes penulisan makalah, mereka juga telah merampungkan Tes Asesmen Psikologis yang digelar pada 9 hingga 12 Februari 2026 di Jakarta.

Penerimaan masukan rekam jejak ini berlangsung mulai 18 Februari hingga 25 Maret 2026.Masyarakat dapat mengirimkan masukan, opini, dan data terkait rekam jejak peserta melalui surat elektronik ke alamat email: [email protected].

Setiap masukan informasi dan/atau rekam jejak yang diterima Panitia Seleksi akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Keterlibatan aktif masyarakat bertujuan untuk memastikan anggota KPI terpilih memiliki integritas tinggi demi mewujudkan ekosistem penyiaran yang aman, tepercaya, dan berdaulat.

BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi dari Majelis Silaturahmi Syahriah Nurul Ikhsan. Audiensi ini terkait keberatan warga atas peredaran dan penjualan minuman keras ( miras /minol) di lingkungan RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Audiensi tersebut penolakan warga terhadap operasional sebuah resto yang diduga menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di kawasan permukiman warga yang berdekatan dengan pesantren dan pendidikan. ”Keberadaan penjualan miras di lingkungan Katulampa menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat,” kata Koordinator Majelis Syahriah Nurul Ikhsan, Firdaus dalam audiensi itu. 4 Warga Kota Bogor Tewas, Ketua DPRD Desak Satpol PP Berantas Miras Ilegal

Warga khawatir peredaran minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda, memicu kenakalan remaja hingga potensi tawuran . Firdaus menjelaskan, pada awal Desember 2025 warga dan tokoh agama sempat mendukung pembukaan resto karena dinilai sebagai usaha kuliner yang dapat menyerap tenaga kerja.

Namun, dukungan tersebut berubah menjadi penolakan setelah diketahui resto tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol. “Warga merasa tidak pernah diberi informasi bahwa resto tersebut akan menjual miras. Setelah diketahui, satu RW membuat membuat surat penolakan,” ujarnya.

Sikap warga dan tokoh agama secara tegas menolak segala bentuk usaha yang memperjualbelikan miras di lingkungan mereka. Meski demikian, warga menyatakan tetap mendukung kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan norma agama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS) menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai pendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan. “DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Komisi I mendukung aspirasi warga dan akan mengawal persoalan ini,” tegasnya.

STS juga menyoroti lemahnya ketegasan Pemkot Bogor dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol. Komisi I DPRD Kota Bogor berencana mengeluarkan surat rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti secara tegas. 440 Aksi Tawuran Terjadi di Jakarta Sepanjang Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya menjadikan norma agama sebagai pertimbangan utama dalam penegakan regulasi. Selain itu, Komisi I mengusulkan adanya pengaturan kawasan khusus peredaran miras dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BOGOR - DPRD Kota Bogor secara resmi menutup masa sidang kesatu tahun sidang 2025 pada rapat paripurna , Rabu (31/12/2025). Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, turut hadir Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Abidin, dan unsur Forkopimda.

Dalam menutup masa sidang, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Bogor. Zenal mengatakan, pada tahun sidang 2025, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 13 pembahasan raperda dan ditetapkan menjadi perda . Tutup Akhir Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Namun masih ada sisa tiga Raperda lagi yang belum selesai pembahasan, yakni Raperda tentang Pelindungan Guru, Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dan terakhir Raperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu. "Untuk Raperda tentang Jaringan Utilitas rencananya akan dicabut bersama dengan adanya perjanjian antara Pemkot Bogor dengan pihak telekomunikasi," katanya.

Kemudian, melalui fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan dengan Pemkot Bogor. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat tiga fokus utama pembahasan, yakni melaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025, pembahasan APBD 2026 dan hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2026.

"Kami turut memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan bisa dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Terakhir berdasarkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor melalui alat kelengkapan dewan (AKD) telah melakukan pengawasan terhadap kinerja dan fungsi OPD Pemerintah Kota Bogor. Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat.

”Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025 Masa Jabatan 2024-2029 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya," jelasnya.

Laporan Reses masa sidang ke satu tahun sidang 2025 disampaikan langsung Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. Dadang, menjelaskan dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 1.270 aspirasi melalui kegiatan reses yang dilakukan pada masa sidang ke satu tahun sidang 2025. Tok! RUU BPIP Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR

Dadang mengungkapkan kegiatan reses dilakukan anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Tujuannya menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya.

Dengan demikian tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” katanya.

BOGOR - Sejak pertengahan 2025, DPRD Kota Bogor telah menampung berbagai aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor. Untuk memastikan suara tersebut didengar pemerintah pusat, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meneruskan tuntutan masyarakat ke DPR.

Mereka diterima langsung anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar H Daniel Syafiuddin di gedung Nusantara I, Jakarta. Salah satu yang disampaikan ke DPR adalah aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Pakuan Bogor yang menuntut adanya perubahan KUHAP yang baru saja disahkan. Polemik Bandara IMIP Morowali, Waka Komisi V DPR Desak Audit Kepatuhan Bandara Khusus

"Jadi tugas kami adalah menyampaikan aspirasi masyarakat . Kami berterima kasih kepada Pak Daniel yang mau menampung suara masyarakat Kota Bogor," kata Rusli.

Di lokasi yang sama, Safrudin memastikan DPRD Kota Bogor akan terus berkomitmen untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat. Setiap suara dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bogor dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

"DPRD Kota Bogor berkomitmen bahwa setiap aspirasi tidak akan ada yang tercecer di jalan atau hanya disimpan di meja rapat. Kami akan menyuarakan tuntutan itu kepada pihak-pihak yang terkait. Kami sebagai wakil rakyat akan terus mendengarkan suara rakyat," ungkapnya.

Menanggapi aspirasi warga Kota Bogor, Daniel mengungkapkan Komisi V DPR akan menindaklanjuti dengan pertimbangan objektif. Ia juga menekankan Komisi V DPR akan mengawal aspirasi ini secara proporsional. Memastikan setiap kritik masyarakat mengenai isu partisipasi bermakna, potensi penyalahgunaan kewenangan, maupun pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dapat menjadi perhatian dalam proses pembenahan regulasi.

"Komisi V DPR menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa dan DPRD Kota Bogor. Kami tegaskan, setiap masukan dari publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan nasional," tuturnya.

RAJA AMPAT - Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM) menerima aspirasi dari Masyarakat Adat Suku Kawei, Raja Ampat. Aspirasi ini disampaikan saat dia melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kawei, Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat,Papua Barat Daya.

Masyarakat Adat Suku Kawei yang mendiami Pulau Kawei meminta Presiden Prabowo melalui Kementerian ESDM mengembalikan izin usaha pertambangan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) yang beberapa bulan ini dicabut pasca isu kerusakan lingkungan yang viral di medsos.

Desakan Masyarakat Adat Suku Kawei dituangkan dalam pernyataan sikap dan kemudian diserahkan kepada Senator PFM untuk diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.

"Kami Masyarakat Adat Suku Kawei sedih dan kecewa dengan dicabutnya IUP PT KSM hanya karena laporan yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghormati kami selaku masyarakat adat pemegang hak ulayat," kata Luther Ayello, perwakilan Masyarakat Adat Suku Kawei saat membacakan pernyataan sikap, Jumat (21/11/2025).

Disampaikan oleh Luther, sejauh ini perusahaan tambang tersebut telah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat adat. Antara lain, kompensasi bagi hasil dalam bentuk tunai yang disalurkan setiap bulan dan beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi kepada anak-anak Suku Kawei.

"Terpenting lagi, membuka akses lapangan kerja bagi Masyarakat Adat Suku Kawei dan warga sekitar," tegas dia.

Tidak hanya itu, perhatian kepada masyarakat juga dituangkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur di Kampung Selpele, mulai dari renovasi bangunan sekolah, Puskesmas Pembantu hingga tempat ibadah.

"Kami juga diberi bantuan pengobatan, persalinan dan duka cita. Kami dilatih untuk budidaya sayuran dan perikanan," paparnya.

Sementara itu Fandi Wakid selaku Spv Mineplan Engineer, Departemen Mine Operation PT KSM menjelaskan kehadiran mereka sejak tahun 2004 sudah mendapat persetujuan dari masyarakat adat. Pihaknya pun telah memiliki izin lengkap dari pemerintah daerah hingga pusat dan tentunya berkontribusi kepada negara melalui pajak.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa kami berusaha selalu menjaga lingkungan dengan baik," kata Fandi.

Setelah IUP-nya dicabut, pihaknya diperintahkan untuk melakukan reklamasi pada lokasi yang sudah diambil material nikelnya. Hal ini pun, menurut Fandi, sudah dilaksanakan dengan baik.

“Pemerintah perintahkan untuk reboisasi atau reklamasi. Ada kurang lebih 15 hektar dan sudah ada yang direboisasi kurang lebih 5 hektar sesuai perintah pemerintah pusat,” ujar Fandi.

Menanggapi aspirasi Masyarakat Adat Suku Kawei, Paul Finsen Mayor akan memperjuangkannya di tingkat pusat dengan berkoordinasi kepada Bupati, Gubernur, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan juga Presiden.

"Saya akan sampaikan aspirasi ini semata-mata demi kepentingan masyarakat. Dari kunjungan kerja kali ini, saya mendengar dan melihat langsung dari masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tambang ini memberikan penghidupan dan manfaatnya sangat dirasakan bagi mereka.

"Setelah ditutup operasionalnya, banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi dari para Mama-mama Papua juga semakin sepi. Sementara lapangan kerja di sini sangat sempit. Semoga fakta-fakta ini menjadi pertimbangan kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie meminta seluruh anggotanya bisa aktif menyerap aspirasi rakyat. Hal ini salah satu yang akan ditekankan saat rapat perdana Komite Percepatan Reformasi Polri pada Senin (10/11/2025) lusa.

Menurut Jimly, penyerapan aspirasi di tengah masyarakat ini sangat diperlukan untuk memenuhi data-data bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sendiri. Sehingga, komite ini tidak hanya sekadar membuat keputusan saja.

"Supaya tim ini jangan sekedar membuat keputusan tapi juga bagaimana mengelola aspirasi yang puncaknya kemarahannya tercermin bulan Agustus kemarin," kata Jimly ditemui di Masjid Asy-Syarif, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025).

Oleh karenanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar keputusannya berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diserap sebelumnya.

"Nah jadi, jangan hanya rumusan rumusan tekstual, ya bisa tulis sendiri tapi kan gabisa menyelesaikan masalah karena masalah kita ada di pikiran 280 juta rakyat yang kecewa pada institusi kepolisian kita. Kecewa kepada kinerja aparat dan lain sebagainya," ujarnya.

JAKARTA - Juara 1 Duta DPD RI 2025 Irhamni Malika melalui gagasannya bertajuk Aspiration Hub bertekad membangun ruang dialog antara generasi muda dengan para senator DPD RI di berbagai daerah. Dia menegaskan komitmennya untuk menjadikan anak muda sebagai mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi daerah.

“Program terdekat yang akan kami jalankan adalah menghidupkan Aspiration Hub, ruang dialog yang mempertemukan pemuda dan senator DPD untuk membahas isu-isu daerah,” ujar Irhamni kepada wartawan, Rabu (5/11/2025)

Dia sudah lebih dulu memulai gerakan serupa di Aceh bersama BP3MI melalui pelatihan public speaking yang disertai edukasi mengenai kelembagaan DPD. Ia juga menginisiasi kerja sama dengan Polda Aceh untuk menggelar kegiatan pembinaan kepemudaan dan literasi politik.

“Dalam kegiatan itu, kami tidak hanya berbicara soal pengembangan diri, tetapi juga menyelipkan pengetahuan berpolitik — khususnya tentang peran DPD dan bagaimana anak muda bisa mengambil bagian dalam menyuarakan aspirasi daerahnya,” tambahnya.

Selain itu, Irhamni juga berencana menggandeng berbagai media dan platform digital, termasuk podcast, sebagai sarana untuk mengedukasi publik tentang peran DPD RI. Menurutnya, pendekatan kreatif dan dekat dengan anak muda menjadi kunci agar DPD semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.

“Lewat ruang-ruang kreatif seperti podcast dan media sosial, kami ingin membuat DPD terasa lebih dekat dan relevan bagi generasi muda,” katanya.

Ia menilai, perkembangan DPD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan besar, salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan Duta DPD RI yang dinilai efektif meningkatkan kesadaran publik terhadap lembaga tersebut.

“Proses pemilihan ini sangat baik untuk membangun awareness di masyarakat. Saya yakin ke depan, Duta DPD akan menjadi salah satu ajang paling bergengsi di Indonesia,” tutur Irhamni optimistis.

Sebagai putri asal Aceh yang berhasil meraih juara nasional, Irhamni mengaku bangga bisa mewakili daerah paling ujung Indonesia. Ia menilai kemenangan ini membuktikan bahwa DPD RI adalah lembaga yang menghargai aspirasi seluruh daerah tanpa pandang asal.

“Dari Aceh, saya belajar bahwa semua daerah punya peluang yang sama. DPD benar-benar membuka ruang bagi seluruh suara rakyat daerah dan menjunjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Grand final Duta DPD digelar Senin (3/11/2025) di Balai Sudirman Jakarta Selatan, sebanyak 38 finalis terbaik dari seluruh daerah di Indonesia tampil pada malam itu.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, ajang pemilihan Duta DPD merupakan kelanjutan dari program DPD Awards yang sebelumnya menjaring para local hero dan local champion dari berbagai daerah di Tanah Air. Duta DPD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara DPD RI dan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Menurut Sultan, para Duta DPD nantinya akan dibekali pengetahuan tentang kelembagaan dan peran strategis DPD RI agar mereka dapat membantu memperluas pemahaman publik tentang fungsi dan tugas lembaga perwakilan daerah tersebut.

“Posisi kita sekarang berkomitmen untuk memastikan program-program Asta Cita Presiden Prabowo bisa lebih cepat berhasil. Karena itu, kegiatan dan opini DPD banyak dilakukan di daerah. Melalui para duta ini, DPD RI diharapkan makin dikenal dan makin dekat dengan masyarakat,” jelas Sultan.

JAKARTA - Program Pemilihan Duta DPD RI 2025 menjadi bagian dari komitmen DPD RI untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Program tersebut merupakan inisiatif strategis untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang mampu menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Melalui para duta ini, kami ingin menghadirkan wajah baru DPD yang lebih dekat dengan rakyat, terutama generasi muda. Mereka akan menjadi agen literasi konstitusi dan penyambung suara daerah dari lapisan paling bawah,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dia mengatakan, kehadiran Duta DPD RI merupakan langkah inovatif untuk memperluas jangkauan lembaga dalam menangkap aspirasi masyarakat secara langsung. Sultan menegaskan, generasi muda, khususnya generasi Z, kini menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa.

Mereka tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi. “DPD melihat potensi besar anak muda untuk berperan sebagai katalis perubahan. Karena itu, kita ingin menggerakkan mereka agar tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi nyata,” tuturnya.

Sultan melanjutkan, Program Duta DPD RI diharapkan dapat membantu kantor DPD RI di ibu kota provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan aspirasi masyarakat di daerah. Para duta akan berkolaborasi langsung dengan anggota DPD RI dan kepala kantor DPD di masing-masing provinsi untuk menyosialisasikan peran dan fungsi lembaga, sekaligus menampung aspirasi generasi muda di berbagai komunitas.

“Duta DPD akan berperan aktif di daerah, turun ke masyarakat, mengikuti forum-forum komunitas, hingga menjadi role model kepemimpinan muda. Mereka inilah yang akan membantu memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke Senayan,” imbuhnya.

Adapun pemilihan Duta DPD RI 2025 dibuka untuk warga negara Indonesia berusia 18 hingga 24 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/sederajat, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan komunikasi publik yang baik.

Peserta juga diwajibkan membuat video pendek berdurasi dua menit mengenai DPD RI dan ciri khas daerah masing-masing, yang diunggah ke akun Instagram mereka dengan menandai akun resmi DPD RI dan pimpinan lembaga.

Proses seleksi berlangsung mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pendaftaran dibuka 27–31 Agustus 2025, diikuti dengan seleksi administrasi dan wawancara di kantor DPD RI provinsi masing-masing pada awal September. Tiga pasang calon terbaik dari tiap provinsi akan diseleksi kembali secara daring, sebelum ditetapkan satu pasang finalis yang mewakili provinsinya ke tahap karantina nasional di Jakarta.

Para finalis akan mengikuti karantina dan grand final di Jakarta pada 1–3 November 2025, dengan berbagai sesi pembekalan seperti wawasan kebangsaan, kepemimpinan muda, public speaking, etika, serta table manner. Acara puncak digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, 3 November, dengan menghadirkan 38 pasang finalis dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dewan juri terdiri dari Pimpinan DPD RI, akademisi, publik figur, Kementerian Pariwisata, ahli psikologi, dan ahli bahasa. Pada malam grand final, akan dipilih Juara 1 hingga 3, serta kategori khusus seperti Duta Favorit, Duta Intelegensi, Duta Persahabatan, dan Busana Terbaik.

“Pemilihan Duta DPD RI bukan sekadar ajang seremonial, tetapi investasi jangka panjang dalam membangun generasi muda yang memahami konstitusi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka akan menjadi garda depan DPD RI dalam menjembatani aspirasi rakyat dari akar rumput hingga ke pusat kebijakan,” pungkasnya.

Berikut Daftar Finalis Duta DPD RI 2025:

1. Aceh

Muharram Anbiya

Irhamni Malika

2. Sumatera Utara

Muhammad Akmal Nasution

Feby Inge Dwiyanti

3. Sumatera Barat

Ahmad Zakri

Sutri Yani

4. Riau

Deri Wanhar Saputra

Friskhia Hani

5. Jambi

M. Dicky Prayama

Najwa Zafirah Dewi Riwanti

6. Sumatera Selatan

Muhammad Wahyu Hidayat

Abel Jennyska Laurencia

7. Bengkulu

Mohammed Virgil Afghani

Sopia Agnesta

8. Kepulauan Bangka Belitung

Faris Adil

Decia Rahmadini Prawira

9. Kepulauan Riau

Joan Young

Risma Dwi Salwa Lestari

10. Lampung

Wahyuda Pratama

Yolanda Sabrina Putri

11. Daerah Khusus Jakarta

Jagad Febrian Putra

Alya Mukhbita

12. Jawa Barat

Febby Cipta

Sifa Salma Sriyani

13. Jawa Tengah

Rangga Satria Putra Pratama

Della Rista Setiawan Putri

14. Daerah Istimewa Yogyakarta

Fajar Ilham Maulana

Fada Devinza Rigita Maharani

15. Jawa Timur

Ahmad Farezi

Nuroniyyah

16. Banten

Wendi Juwendi

Harum Fatimah

17. Bali

I Made Sila Arta Putra

Maria Febi Vivian Winanda Rambu

18. Nusa Tenggara Barat

Roni Hidayat

Ni Komang Ayu Wulan Sari

19. Nusa Tenggara Timur

Krisna Kennedy Morits Pascal Adu

Gresia Yuliana Umbu Pati

20. Kalimantan Barat

Seprianda Risky

Aura Nafiisah

21. Kalimantan Tengah

Hefi

Friska Friscilla

22. Kalimantan Selatan

Muhammad Abiyyu Hafizh

Danisya Nayla Azahra

23. Kalimantan Timur

Muhammad Fikri Assalam

Novalin Delvia Sari

24. Kalimantan Utara

Ahmad Awaludin

Dewi Dwi Zulastri

25. Sulawesi Selatan

Arsal Andika

Khaila Thahirah

26. Sulawesi Tengah

Moch. Arzan Anugrah

Jihan Al-Amri

27. Sulawesi Barat

Muh. Fadel Miftahuddin

Andi Nurya Az Zahra

28. Gorontalo

Muhammad Fauzan Tomu

Aura Felita

29. Sulawesi Utara

Marcello Sergio Lontokan

Flavia Meraviglia Agusta

30. Sulawesi Tenggara

Arwan Pelangi

Alma Fisabillah

31. Maluku

Harun Souwakil

Keisya Multi Pieritsz

32. Maluku Utara

Irfan Atha Rabal

Nursellah Hi Abdullah

33. Papua

Roni Towoly

Patrichia Angelica Bemey

34. Papua Barat

Nemesio Bizar Bubun Pegan

Nesty Stella Isir

35. Papua Tengah

Obaja Gobai

Sara Agapa

36. Papua Pegunungan

Luis Mandala Mabel

Savira Margaretha Kosay

37. Papua Barat Daya

Samuel Jouan Gelora Hutabarat

Melani Tebuot Bame

38. Papua Selatan

Petrus Leonardo Amotey

Wilhelmina Gereworot Kuruwop.

Tadi kami menyampaikan tiga hal penting kepada Bapak Wapres

Kabupaten Cirebon (ANTARA) - Sejumlah nelayan di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyampaikan tiga aspirasi langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang berkunjung ke wilayah itu pada Kamis sore.

“Tadi kami menyampaikan tiga hal penting kepada Bapak Wapres. Pertama soal pendangkalan Sungai Selo Pengantin, kedua tentang infrastruktur dan ketiga terkait jeratan utang yang dialami nelayan,” kata Abdul Halim, salah satu perwakilan nelayan di Cirebon, Kamis.

Ia mengatakan kunjungan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat pesisir, untuk langsung menyampaikan keluhan yang selama ini mereka alami di lapangan.

Halim menyebutkan pendangkalan Sungai Selo Pengantin terjadi cukup cepat, bahkan hanya dalam hitungan bulan, sehingga menyulitkan perahu keluar-masuk ke laut serta bisa berdampak pada menurunnya hasil tangkapan.

“Beberapa bulan saja sudah dangkal lagi. Kami minta dibuatkan 'breakwater' supaya lumpur tidak terus masuk ke sungai,” katanya.

Selain itu, para nelayan juga meminta pembangunan infrastruktur pendukung berupa betonisasi di sepanjang tepian sungai yang digunakan sebagai tempat sandar perahu.

Menurut dia, kondisi tepi sungai yang masih berupa tanah membuat perahu mudah tergelincir saat air pasang maupun surut.

“Kalau dibuat beton, perahu bisa lebih aman bersandar dan nelayan juga lebih mudah bongkar muat hasil lautnya,” tuturnya.

Ia mengatakan aspirasi lainnya menyangkut persoalan utang kepada bakul atau tengkulak di Desa Citemu. Banyak nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.

Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan regulasi pembiayaan melalui koperasi atau perbankan dengan pola cicilan yang menyesuaikan pendapatan nelayan, seperti sistem pembayaran petani yang dilakukan setelah panen.

“Kalau hasil tangkapan sedang minim, cicilan bisa ditunda. Nanti pas musim ikan melimpah baru dibayar,” tuturnya.

Halim menyebutkan dalam kunjungan tersebut Wapres Gibran turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Cirebon. Keduanya langsung diminta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Masyarakat Desa Citemu, kata dia, optimistis ketiga aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan agar kesejahteraan nelayan meningkat dan aktivitas melaut berjalan lebih lancar.

Sementara itu Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menilai kehadiran Wapres menjadi bukti perhatian pemerintah pusat, terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Dia mengemukakan kunjungan itu memberi semangat baru bagi para nelayan, yang selama ini menggantungkan hidup di laut.

“Kami berharap kehadiran Pak Wapres bisa mempercepat pembangunan di wilayah pesisir dan memperkuat ekonomi maritim masyarakat,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025