REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri asuransi dan penjaminan menghadapi tekanan dari meningkatnya klaim, volatilitas pasar keuangan, serta penguatan regulasi. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri memperkuat strategi bisnis dan transformasi untuk menjaga daya saing.

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) Denny S. Adji mengatakan, tekanan nilai tukar dan perlambatan daya beli turut memengaruhi dinamika sektor keuangan, termasuk industri asuransi dan penjaminan.

“Tekanan nilai tukar yang meningkatkan volatilitas pasar keuangan serta perlambatan daya beli dan aktivitas UMKM menjadi faktor yang perlu diantisipasi pelaku industri keuangan, termasuk sektor asuransi dan penjaminan,” kata Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Denny menjelaskan, industri juga menghadapi penguatan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong struktur industri lebih sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain terkait pemisahan unit usaha syariah, penguatan permodalan perusahaan asuransi, serta pengaturan asuransi kredit.

Selain itu, industri menghadapi tekanan dari meningkatnya rasio klaim, terutama pada lini asuransi kesehatan.

“Berdasarkan data industri, pertumbuhan klaim asuransi kesehatan tercatat mencapai sekitar 22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi yang hanya sekitar tiga persen, sehingga memberikan tekanan terhadap profitabilitas industri,” kata Denny.

Di tengah dinamika tersebut, IFG mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Secara konsolidasi, pendapatan IFG mencapai sekitar Rp11,47 triliun dari target Rp11,21 triliun atau sekitar 102 persen dari target RKAP 2025.

“Angka tersebut masih bersifat unaudited seiring proses finalisasi laporan keuangan konsolidasi,” kata Denny.

Memasuki 2026, IFG menyiapkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing bisnis. Langkah tersebut mencakup penguatan organisasi melalui transformasi sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang berorientasi pada pelanggan.

“IFG juga akan terus mengoptimalkan kinerja program penugasan pemerintah serta memperkuat sinergi bisnis di dalam grup melalui pengembangan berbagai kanal distribusi, baik direct channel, korporasi, agen, maupun digital,” kata Denny.

IFG juga mendorong kolaborasi lintas entitas di ekosistem BUMN untuk membuka peluang model bisnis baru melalui pendekatan ecosystem play serta penguatan program cross selling antar entitas. Perseroan juga melanjutkan agenda penataan bisnis asuransi dan penjaminan di ekosistem Danantara Indonesia.

“Melalui langkah-langkah tersebut, IFG berharap dapat terus memperkuat peran industri asuransi dan penjaminan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta pertumbuhan sektor riil di Indonesia,” kata Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada 114 dari 143 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peningkatan ekuitas tahap pertama di tahun 2026 merupakan mandat dari POJK Nomor 23/2023.

“Berdasarkan laporan bulanan per Januari 2026 terdapat 114 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 143 perusahaan atau sebesar 79,72% telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Dengan demikian, hingga kini masih ada 29 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum tersebut.

Menilik kinerjanya, secara keseluruhan total aset program perasuransian pada Januari 2026 tercatat senilai Rp1.214,82 triliun, tumbuh sebesar 5,96% (year on year/YoY).

Aset tersebut terbagi sebesar Rp995,19 triliun untuk asuransi komersial, sedangkan untuk asuransi non komersial asetnya mencapai Rp219,63 triliun.

Sementara itu, nilai premi asuransi komersial per Januari 2026 sebesar Rp36,38 triliun atau tumbuh 4,67% (YoY). Sementara itu, premi asuransi non komersial sebesar Rp15,22 triliun atau tumbuh 6,46% (YoY).

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa ada 6 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 7 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar pengawasan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada lembaga jasa keuangan di bidang PPDP.

“Sampai dengan 29 Oktober 2025 dilakukan terhadap enam perusahaan asuransi dan reasuransi dan tujuh dana pensiun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Menilik data hingga 29 September 2025 kemarin, jumlah perusahaan yang diawasi OJK tidak mengalami perubahan. Saat itu, 6 perusahaan asuransi dan reasuransi ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Sebagai informasi, pada kuartal III/2025 OJK mencatat total aset program perasuransian, yang termasuk asuransi komersial dan asuransi non komersial mencapai Rp1.181,21 triliun, tumbuh 3,39 secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Terperinci, asuransi komersial memiliki aset sebesar Rp958,54 triliun. Kemudian, nilai premi yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp246,34 triliun, tumbuh 0,38% YoY. Sementara itu, klaim asuransi komersial turun 4,93% YoY menjadi Rp159,82 triliun.

Adapun, untuk asuransi non-komersial seperti Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan nilai asetnya sebesar Rp222,67 triliun. Kemudian, nilai preminya Rp143,67 triliun, tumbuh 6,09% YoY. Selanjutnya, nilai klaim mencapai Rp147,64 triliun, tumbuh 6,0% YoY.

Sementara itu, pada September 2025 ini industri dana pensiun mencatatkan total aset, yang termasuk program pensiun sukarela dan wajib senilai Rp1.622,78 triliun atau tumbuh 8,18% YoY. Adapun, total peserta mencapai 29,64 juta orang.

Terperinci, untuk program pensiun sukarela nilai asetnya mencapai Rp397,83 triliun. Kemudian, nilai iurannya Rp28,40 triliun, tumbuh 8,56% YoY. Adapun, nilai manfaatnya mencapai Rp31,54 triliun, tumbuh 7,08%. Sementara itu, jumlah pesertanya ada 5,36 juta orang.

Untuk program pensiun wajib nilai asetnya menyentuh Rp1.224,95 triliun atau tumbuh 9,44%. Nilai iurannya Rp85,20 triliun, sementara itu nilai manfaatnya Rp54,68 triliun. Adapun, jumlah pesertanya ada 24,28 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kini ada enam perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan penyebab utama keenam perusahaan itu masuk dalam pengawasan khusus.

“Penyebab utamanya adalah belum terpenuhinya rasio kesehatan keuangan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK,” ujar Ogi dalam jawaban RDK September 2025, Kamis (30/10/2025).

Untuk diketahui, perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Aturan itu tertuang dalam POJK Nomor 5 Tahun 2023.

OJK, kata Ogi, terus melakukan pengawasan intensif dan memastikan perusahaan memiliki rencana perbaikan permodalan yang disetujui RUPS serta dijalankan sesuai jadwal.

“Pengawasan dilakukan secara terukur dan proaktif, termasuk meminta komitmen pemegang saham untuk menambah modal dan menjaga kepentingan pemegang polis,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada September 2025, Ogi sempat menyebut ada tujuh perusahaan yang berpotensi mengalami penurunan nilai manfaat karena masuk dalam penetapan status intensif dan khusus.

Deputi Komisioner Bidang Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila membenarkan ada tujuh perusahaan yang kala itu masuk pengawasan khusus. Namun, dia tak merincikan apakah ada yang BUMN atau tidak.

“Jadi memang sekarang ini seperti yang dilaporkan bulanan kan ada tuh sama Pak Ogi [Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono] ya, perusahaan-perusahaan dalam pengawasan khusus. Ya, memang kita sedang coba, kelola dengan baik gitu ya,” katanya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).