JAKARTA, KOMPAS.com - Demam Berdarah Dengue (DBD), demam tifoid, dan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia.

Tingginya kasus yang kerap disebut penyakit tropis tersebut juga terlihat dalam data klaim kesehatan Allianz Indonesia.

Head of Health Analytics Allianz Life Indonesia Tubagus Argie F. S. Sunartadirdja menjabarkan, hingga pertengahan Juni 2026, Allianz Indonesia mencatat sebanyak 1.686 klaim terkait DBD dengan nilai klaim lebih dari Rp 21,5 miliar.

Selain itu, terdapat 1.534 klaim demam tifoid dengan nilai klaim mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar, serta 815 klaim TBC dengan nilai klaim mencapai lebih dari Rp 5,4 miliar.

"Data ini menunjukkan penyakit-penyakit tersebut masih menjadi salah satu penyebab masyarakat membutuhkan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/6/2026).

Selain jumlah kasus, Allianz Indonesia juga melihat tren peningkatan biaya perawatan untuk sejumlah penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai contoh, berdasarkan data Allianz Indonesia selama periode 2020-2025, rata-rata biaya rawat inap demam tifoid per kasus meningkat hingga 66 persen, sementara rata-rata biaya perawatan DBD per kasus meningkat hingga 88 persen.

“Data klaim yang kami miliki menunjukkan penyakit tropis masih menjadi salah satu alasan perawatan medis yang cukup tinggi. Di saat yang sama, kami juga melihat adanya peningkatan biaya perawatan untuk beberapa penyakit tropis dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini, tidak hanya untuk menjaga kesehatan tetapi juga untuk membantu mengurangi risiko beban finansial,” imbuh dia.

Tubagus bilang, masyarakat harus memeriksakan diri ketika terjadi gejala awal dan jangan menunggu hingga menjadi berat.

Perlu disadari, penyakit tropis memiliki peluang pemulihan yang lebih baik apabila ditangani sejak dini.

Penyakit tropis mungkin terdengar akrab bagi masyarakat Indonesia, tetapi bukan berarti bisa dianggap sepele.

Mengenali gejala sejak dini dan melakukan pencegahan sederhana dapat membantu melindungi diri sendiri maupun orang-orang terdekat.

"Dengan biaya perawatan beberapa penyakit tropis yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, perlindungan kesehatan yang memadai menjadi semakin penting untuk membantu menghadapi risiko finansial yang dapat timbul akibat kebutuhan perawatan medis,” ucap Tubagus.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa penyakit tropis masih menjadi isu kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data tersebut, pada 2024, Indonesia menempati posisi kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia dengan jumlah kasus mencapai 1,06 juta kasus per tahun.

Indonesia juga mencatat 210.644 kasus DBD dengan 1.239 kematian, sementara demam tifoid masih menyebabkan puluhan ribu kasus setiap tahunnya.

Mengindari penyakit tropis

Dokter dan edukator kesehatan Dion Haryadi mengatakan, sejumlah penyakit tropis yang telah dikenal lama masyarakat justru masih menjadi penyumbang kasus yang tinggi di Indonesia hingga saat ini.

“Meski telah lama dikenal masyarakat Indonesia, penyakit DBD, demam tifoid, dan TBC masih menjadi penyakit yang menghantui setiap tahunnya. Padahal, sebagian besar penyakit tropis sebenarnya dapat dicegah,” ujar Dion.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian penyakit tropis adalah anggapan penyakit-penyakit tersebut sudah umum terjadi sehingga sering kali dianggap tidak terlalu berisiko.

"Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menunda pemeriksaan atau baru mencari pertolongan medis ketika gejalanya sudah semakin berat," ucap dia.

Pada kasus DBD, misalnya, masih banyak masyarakat yang menganggap pasien sudah membaik ketika demam mulai turun.

Padahal, fase tersebut justru menjadi periode yang paling kritis.

Sementara pada demam tifoid, gejala seperti demam, lemas, atau gangguan pencernaan kerap dianggap akibat kelelahan atau gangguan kesehatan ringan.

Sedangkan untuk TBC, Dion bilang, batuk yang berlangsung lama sering kali tidak segera diperiksakan karena dianggap sebagai batuk biasa yang dapat sembuh sendiri.

Selain itu, kondisi iklim tropis, kepadatan penduduk, sanitasi, serta keberadaan vektor penyakit seperti nyamuk juga membuat berbagai penyakit tropis masih terus ditemukan di Indonesia.

Kombinasi faktor lingkungan dan keterlambatan penanganan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa DBD, demam tifoid, dan TBC masih banyak ditemukan hingga saat ini, sebagaimana juga tecermin dalam tingginya jumlah klaim yang tercatat oleh Allianz Indonesia.

Penyakit tropis dianggap remeh

Di sisi lain, Dion bilang, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap remeh penyakit tropis.

Sebagai contoh, banyak yang baru menyadari bahwa biaya rawat inap pasien DBD di rumah sakit dapat mencapai sekitar Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, tergantung tingkat keparahan, lama perawatan, kebutuhan pemeriksaan dan pengobatan, hingga penanganan medis tambahan jika terdapat komplikasi.

Biaya tersebut juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring kenaikan biaya layanan kesehatan.

Kondisi ini tentu saja bisa sangat memberatkan bagi masyarakat jika tidak dibantu dengan BPJS ataupun asuransi kesehatan swasta individu yang dimiliki.

Masyarakat perlu memastikan untuk memiliki BPJS aktif dan asuransi kesehatan swasta individu yang akan membantu memberikan tambahan jaminan perlindungan kesehatan diluar yang ditanggung oleh BPJS.

Mengingat biaya yang diperlukan untuk penanganan penyakit tropis ini ternyata cukup tinggi, maka melakukan pencegahan sudah pasti akan jauh lebih murah.

Untuk membantu mengurangi risiko terkena penyakit tropis, Dion memaparkan beberapa langkah pencegahan sederhana yang sering kali luput dari perhatian.

Pertama, hindari menumpuk atau menggantung pakaian yang sudah digunakan terlalu lama di dalam kamar karena dapat menjadi tempat istirahat nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD.

Masyarakat juga perlu memastikan ventilasi rumah mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, karena ruangan yang lembap dan minim sirkulasi udara dapat meningkatkan risiko penyebaran TBC.

Selain itu, masyarakat diharapkan menghindari konsumsi es batu atau makanan yang kebersihannya tidak dapat dipastikan, terutama saat bepergian atau berada di lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik.

"Periksa dan bersihkan area rumah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, termasuk talang air, dispenser, vas bunga, dan wadah penampungan air yang sering terlewat," tutup dia.

Klaim asuransi kesehatan tumbuh

Sepanjang tahun 2025, Allianz Life dan Allianz Syariah telah membayarkan total klaim dan manfaat sebesar Rp 6,3 triliun, dengan Rp 3,7 triliun di antaranya merupakan klaim kesehatan.

Sebagai gambaran, klaim kesehatan di Allianz Indonesia pada 2023 berada di kisaran Rp 2,9 triliun.

Dari sisi industri, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan, rata-rata klaim kesehatan per orang dalam tiga tahun terakhir mengalam peningkatan.

Pada 2023, rata-rata klaim kesehatan per orang berada di kisaran Rp 27 juta.

Angka itu meningkat menjadi Rp 48,4 juta pada 2025.

Secara umum, AAJI mencatat klaim asuransi kesehatan meningkat sekitar 9,1 persen dengan total nilai Rp 26,74 triliun sepanjang 2025.

Secara total, industri asuransi jiwa membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp 146,73 triliun sepanjang 2025.

Nilai tersebut diberikan kepada sekitar 9,59 juta penerima manfaat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kesehatan diwajibkan memiliki Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB). Kendati begitu, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Dia menyebut, tantangan utamanya tidak lepas dari ketersediaan sumber daya dokter yang kompeten, integrasi data dan sistem informasi kesehatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan rumah sakit dan provider kesehatan.

“Selain itu, perusahaan perlu memastikan penerapan DPM tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026) malam.

Walau demikian, Wahyudin tetap melihat DPM berpotensi menjadi salah satu solusi yang efektif karena dapat membantu memastikan layanan medis yang diberikan sesuai kebutuhan klinis pasien.

Menurutnya, melalui pemantauan utilisasi layanan kesehatan dan pengendalian tindakan yang berlebihan, pertumbuhan biaya klaim dapat lebih terkendali.

“Namun, DPM bukan satu-satunya solusi karena inflasi medis juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan tarif rumah sakit, obat-obatan, dan teknologi kesehatan,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya menekankan bahwa perubahan yang paling signifikan dengan adanya DPM adalah meningkatnya pengawasan medis dalam proses pengelolaan klaim dan layanan kesehatan.

“Dengan adanya DPM, keputusan terkait kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus menjadi lebih terukur sehingga tata kelola klaim dapat berjalan lebih efektif dan transparan,” katanya.

Sebagai informasi, kewajiban DPM tercantum dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang sudah diundangkan pada 22 Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki DPM.

“Saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki fungsi MAB, baik dibentuk secara sendiri maupun melalui skema gabungan. MAB juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK Desember 2025, pada Jumat (9/1/2026).

Ogi melanjutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan asuransi diberikan waktu masa transisi selama satu tahun dalam menerapkan DPM dan pemenuhan persyaratan, sejak POJK 36/2025 diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dinilai masih perlu menghadapi sejumlah tantangan dalam mendongkrak pertumbuhan premi pada awal tahun ini atau pada 2026.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menyebut tantangan itu meliputi daya beli masyarakat yang masih terbatas, tingginya nilai klaim terutama asuransi kesehatan.

“Persaingan harga, penyesuaian regulasi, perang yang tidak kunjung berhenti walaupun dampaknya tidak secara langsung ,serta rendahnya literasi asuransi,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Sebab demikian, dia menyarankan industri asuransi untuk dapat melakukan inovasi produk, menguatkan distribusi, baik melalui agen, bank, dan digital. Kemudian, segmentasi pasar dan meningkatkan layanan serta literasi nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan premi industri asuransi berada pada kisaran 3%—6% (year on year/YoY) pada 2026. Menurut Dedi, proyeksi tersebut tergolong moderat dan realistis.

“Target tersebut masuk akal, tetapi sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan beradaptasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai motor pertumbuhan premi asuransi jiwa tahun ini akan berasal dari asuransi kesehatan, produk proteksi (term life), unit link yang lebih transparan, serta kanal bancassurance dan digital.

“Intinya, pertumbuhan akan didorong oleh kombinasi produk proteksi, kanal distribusi kuat, dan digitalisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menyampaikan klaim asuransi kesehatan masih mencatat pertumbuhan. Namun, dengan laju yang lebih terkendali.

Marketing Director Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata menuturkan pertumbuhan klaim pada 2025 tercatat sebesar 9,1% (year on year/YoY), melambat dibandingkan 2024 yang sempat tumbuh 18% YoY.

“Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan layanan kesehatan tetap tinggi, pengelolaan klaim kesehatan mulai terkendali melalui berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pelaku industri dan regulator,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, hal itu juga tercermin dalam fokus transformasi industri asuransi jiwa, termasuk implementasi POJK 36/2025 yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan.

Lebih lanjut, Great Eastern Life Indonesia melihat kebutuhan terhadap asuransi kesehatan saat ini berasal dari segmen individu ataupun segmen kumpulan/corporate. Namun, permintaan tetap dominan dari segmen kumpulan atau corporate.

“Hal ini menunjukkan bahwa asuransi kesehatan semakin dipandang sebagai bagian penting dari employeebenefit atau benefit karyawan sekaligus instrumen untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja,” tutur Roy.

Roy menekankan bahwa produk asuransi kesehatan merupakan bagian penting dari portofolio perlindungan perusahaan. Sebab itu, perusahaan tidak sekadar melihat produk sebagai kontribusi laba saja, tetapi juga dari perannya untuk menghadirkan solusi perlindungan yang revelan bagi nasabah.

“Selain memberikan perlindungan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, produk ini juga mendukung penguatan engagement dengan nasabah serta melengkapi portofolio solusi keuangan yang ditawarkan Great Eastern Life Indonesia,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Roy, asuransi kesehatan tetap memiliki nilai strategis dalam mendukung pertumbuhan portofolio yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Konsultan Asuransi Kesehatan Indonesia (PERDOKJASI) mengatakan terdapat 13 penyedia jasa asuransi yang menjalin kolaborasi dengan Dewan Penasihat Medis (DPM) PERDOKJASI untuk berkonsultasi terkait sengketa klaim medis.

Direktur Eksekutif DPM PERDOKJASI Dian Budiani menuturkan, dewan medis tersebut efektif berbadan hukum sejak 1 Maret 2026.

“Nah, sejak itu baru bisa berprogres dengan menandatangani (nota) kerja sama dengan 13 perusahaan asuransi tersebut,” kata Dian Budiani saat ditemui usai Konferensi Pers dan Diskusi Media bertajuk “Biaya Melonjak, Klaim Ditolak: Keputusan Medis Harus Tegak” di Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Kamis (16/4).

Ia menyebutkan, sejumlah penyedia jasa asuransi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihaknya antara lain Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life), Manulife Indonesia, Allianz Life Indonesia, Allianz Syariah, hingga Sun Life Indonesia.

Ia mengatakan masing-masing perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait sengketa klaim setiap bulannya.

Meskipun DPM dapat memberikan opini maupun feedback bagi setiap sengketa klaim yang dikonsultasikan, namun keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut tetap berada di tangan masing-masing penyedia jasa asuransi.

Dian menuturkan, dewan penasihat medis hanya berkewajiban untuk memfasilitasi konsultasi antara dokter spesialis maupun pakar medis lainnya dengan penyedia jasa asuransi yang mengajukan permohonan konsultasi.

Ia mengatakan, para ahli medis tersebut nantinya harus memberikan opini atas sengketa klaim yang dikonsultasikan dalam 5 hari.

“Tapi, untuk keputusan (opini DPM) itu kemudian dipakai oleh perusahaan asuransi atau tidak atau mau nanya (ahli medis) yang lain lagi itu sepenuhnya tergantung perusahaan asuransi. Jadi, standardnya (waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sengketa klaim) yang nentuin perusahaan asuransinya,” kata Dian Budiani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI Wawan Mulyawan menyampaikan bahwa tidak semua sengketa klaim asuransi akan dikonsultasikan kepada DPM PERDOKJASI.

Ia mengatakan setiap perusahaan asuransi akan memilah kasus apa yang sekiranya dapat mereka selesaikan secara internal dan hanya mengonsultasikan sengketa yang kompleks dan menuntut perhatian segera (urgent).

“DPM PERDOKJASI sebagai jembatan dengan profesi yang ada, nanti kami akan lihat ini kira-kira perhimpunan mana atau spesialis mana yang diperlukan untuk memberikan nasihat medis ke mereka (penyedia jasa asuransi tersebut),” kata Wawan Mulyawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan resmi memasuki masa implementasi. Aturan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif setelah tiga bulan yakni pada 22 Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono berharap POJK ini dapat menguatkan tata kelola dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sehubungan dengan kewajiban tiga kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Tiga kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas medis, kapabilitas digital dan dewan penasihat medis (DPM). Kewajiban ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem kesehatan dalam mengendalikan biaya medis dan meningkatkan pelindungan konsumen asuransi kesehatan.

“Harapan selanjutnya adalah ada perbaikan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan dengan implementasi kebijakanrisk sharingpada penyelenggaraan asuransi kesehatan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Harapan selanjutnya adalah terciptanya kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Terutama dengan terselenggaranya koordinasi antar penyelenggara jaminan (KAPJ) antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan Asuransi.

Ogi melanjutkan, saat ini tren klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa dan umum masih meningkat, tetapi secara rasio masih dalam batas yang terjaga.

“Untuk menjaga kualitas kinerja, perusahaan perlu memperkuatunderwriting, pengelolaan klaim, serta pengendalian biaya layanan kesehatan,” ucapnya.

Di lain sisi, dia memastikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk asuransi kesehatan, baik secaraoffsitemaupunonsite. Hal ini pun termasuk melalui pengawasan tematik guna memastikan praktik pemasaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi kesehatan,” sebutnya.

Dia menambahkan, melalui POJK 36/2025 yang memuat kewajiban perusahaan asuransi memiliki DPM diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atas layanan medis yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, efisiensi biaya, serta perlindungan bagi pemegang polis,” tegas Ogi.

Selain mengenai DPM, Ogi juga menuturkan POJK untuk asuransi kesehatan itu mewajibkan perusahaan asuransi menyediakan produk dengan dan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

“Pengaturan ini bertujuan untuk mengurangi moral hazard serta mencegah penggunaan layanan kesehatan secara berlebihan [overutilization], sehingga pemanfaatan layanan tetap sesuai kebutuhan medis,” ujarnya.

Klaim Meningkat, tapi Bisnis Asuransi Kesehatan Berpeluang Tumbuh

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa perkembangan nilai klaim asuransi kesehatan masih menjadi perhatiannya. Di tengah penerapan POJK 36/2025, AAJI mencatat adanya kenaikan pada total pembayaran klaim kesehatan ini.

Ketua Bidang Pengembangan & Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G Kusuma mengungkapkan sepanjang 2025 industri asuransi jiwa membayarkan total klaim Rp26,74 triliun, tumbuh 9,1% (year on year/YoY) dari Rp24,52 triliun.

Bila dirincikan berdasarkan segmennya, klaim asuransi kesehatan perorangan naik sebesar 6,7% (YoY) dengan total nilai sebesar Rp16,59 triliun. Sementara itu, untuk segmen kumpulan tercatat sebesar Rp10,16 triliun, naik 13,2% (YoY).

“Di sepanjang tahun 2025, rata-rata penerima manfaat asuransi kesehatan perorangan nilai klaimnya adalah sebesar Rp54,61 juta meningkat 51,9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp35,95 juta per orang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

AAJI, kata Handojo, akan terus memantau perkembangan ini secara berkala dan terus menjalin kolaborasi dengan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan para penyedia jasa layanan untuk mengoptimalkan penerapan POJK 36/2025, guna menciptakan industri asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

PT Prudential Life Assurance melihat masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan peluang tersebut didapatkan dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Di Prudential Life, katanya, produk asuransi kesehatan PRUWell Medical dan PRUWell Health menjadi salah satu produk yang diminati oleh para pemegang polis.

Lebih jauh, Yosie membeberkan peningkatan biaya kesehatan saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor.Pertama, faktor gaya hidup, yang mana masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup kurang sehat.Kedua, adanya overutilisasi atau perawatan berlebihan.

“Ketiga, teknologi yang digunakan untuk perawatan yang terus berkembang yang akhirnya mendorong peningkatan biaya perawatan. Tiga faktor tersebut di atas yang menyebabkan inflasi medis yang terus meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut dari sisi biaya perawatan, di Indonesia saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional. Sebab itu, kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prudential Life mengoptimalkan AI untuk menganalisa tren dan pola klaim lebih detail, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi dari berbagai dimensi. Pasalnya, dengan data yang lengkap, mendalam, dan akurat, risiko penggunaan berlebih (overutilization) dapat dicegah.

Di sisi lain, Yosie berujar Prudential Indonesia sangat mengapresiasi keputusan OJK yang menerbitkan POJK asuransi kesehatan. Peraturan ini dinilai akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Prudential Indonesia terus melakukan koordinasi eksternal dengan berbagai pemangku kebijakan, asosiasi, dan pihak swasta lainnya, serta diskusi internal untuk menyusun langkah-langkah sosialisasi secara bertahap agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik,” tegas Yosie.

Sementara itu, pengamat asuransi sekaligus dosen asuransi syariah UIN Banten Wahju Rohmanti menilai POJK 36/2025 seharusnya memberikan dampak positif bagi industri asuransi, karena bisa menambah volume bisnis dan pangsa pasar.

“Asuransi kesehatan di asuransi itu umumnya masih beruparider, masih sedikit yang jualan asuransi kesehatan murni perorangan, sehingga sebagairiderasuransi kesehatan itu menjadienhancerproduk asuransi dasarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa tantangan dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah faktor teknis danfraudyang dalam pengajuan klaim, apalagi asuransi kesehatan segmen kumpulan.

“Jadi tantangannya dobel, dari teknis dan dari nasabah itu sendiri,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri asuransi dan penjaminan menghadapi tekanan dari meningkatnya klaim, volatilitas pasar keuangan, serta penguatan regulasi. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri memperkuat strategi bisnis dan transformasi untuk menjaga daya saing.

Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) Denny S. Adji mengatakan, tekanan nilai tukar dan perlambatan daya beli turut memengaruhi dinamika sektor keuangan, termasuk industri asuransi dan penjaminan.

“Tekanan nilai tukar yang meningkatkan volatilitas pasar keuangan serta perlambatan daya beli dan aktivitas UMKM menjadi faktor yang perlu diantisipasi pelaku industri keuangan, termasuk sektor asuransi dan penjaminan,” kata Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Denny menjelaskan, industri juga menghadapi penguatan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong struktur industri lebih sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain terkait pemisahan unit usaha syariah, penguatan permodalan perusahaan asuransi, serta pengaturan asuransi kredit.

Selain itu, industri menghadapi tekanan dari meningkatnya rasio klaim, terutama pada lini asuransi kesehatan.

“Berdasarkan data industri, pertumbuhan klaim asuransi kesehatan tercatat mencapai sekitar 22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi yang hanya sekitar tiga persen, sehingga memberikan tekanan terhadap profitabilitas industri,” kata Denny.

Di tengah dinamika tersebut, IFG mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Secara konsolidasi, pendapatan IFG mencapai sekitar Rp11,47 triliun dari target Rp11,21 triliun atau sekitar 102 persen dari target RKAP 2025.

“Angka tersebut masih bersifat unaudited seiring proses finalisasi laporan keuangan konsolidasi,” kata Denny.

Memasuki 2026, IFG menyiapkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing bisnis. Langkah tersebut mencakup penguatan organisasi melalui transformasi sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang berorientasi pada pelanggan.

“IFG juga akan terus mengoptimalkan kinerja program penugasan pemerintah serta memperkuat sinergi bisnis di dalam grup melalui pengembangan berbagai kanal distribusi, baik direct channel, korporasi, agen, maupun digital,” kata Denny.

IFG juga mendorong kolaborasi lintas entitas di ekosistem BUMN untuk membuka peluang model bisnis baru melalui pendekatan ecosystem play serta penguatan program cross selling antar entitas. Perseroan juga melanjutkan agenda penataan bisnis asuransi dan penjaminan di ekosistem Danantara Indonesia.

“Melalui langkah-langkah tersebut, IFG berharap dapat terus memperkuat peran industri asuransi dan penjaminan sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi serta pertumbuhan sektor riil di Indonesia,” kata Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia mencatat melalui membayar 273.000 klaim dengan nilai di atas Rp1,3 triliun sepanjang 2025. Nilai total klaim ini mencakup asuransi manfaat meninggal dunia, asuransi kesehatan dan klaim manfaat penyakit kritis.

Perusahaan mencatat jumlah klaim yang dibayarkan ini mengalami kenaikan 4,3% (yoy). Lonjakan klaim ini terutama didorong oleh klaim kesehatan yang naik 8,7% (yoy) dan mendominasi 83% dari total pembayaran. Di saat yang sama, klaim meninggal dunia dan klaim penyakit kritis mencatat penurunan masing-masing –11,1% (yoy) dan –51,7% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Manajemen menyebut tren tersebut mencerminkan stabilitas layanan dan fokus pada kebutuhan pemegang polis di tengah fluktuasi klaim industri. Pertumbuhan klaim kesehatan selaras dengan kenaikan biaya medis yang terjadi secara luas. Di sisi lain, penurunan klaim meninggal dunia dan penyakit kritis dinilai mencerminkan kualitas portofolio serta disiplin underwriting dan manajemen risiko perseroan.

Mengacu pada riset terbaru Indonesia Health Benefits Study (IHBS) yang dilakukan Mercer Marsh Benefits (MMB) Indonesia, tren medis di Indonesia telah melampaui inflasi umum maupun rata-rata Asia. Inflasi global tercatat 11,1 persen, tren medis rata-rata Asia 12,5 persen, sedangkan tren medis di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8 persen pada 2026.

Di tengah tren biaya medis yang meningkat, Generali Indonesia juga menyerahkan klaim kepada salah satu nasabah, Bintoro, yang menjalani perawatan penyakit hati kronis sejak 2019 hingga transplantasi hati pada 2025. Total manfaat asuransi yang diterima nasabah tersebut tercatat lebih dari Rp5,8 miliar.

Seremoni penyerahan klaim dilakukan di Kantor Pusat Generali Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2), oleh Director and Chief Agency Officer Generali Indonesia Jutany Japit yang didampingi Operations Group Head Suzwamela Zawawi.

“Kami bangga menjadi bagian dari proses pemulihan nasabah. Setiap klaim bukan sekadar angka, melainkan kehidupan yang kembali sehat dan keluarga yang kembali terlindungi,” ujar Jutany Japit, Director & Chief Agency Officer Generali Indonesia.

Memasuki 2026, perseroan menyatakan akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya proteksi asuransi seiring kenaikan biaya medis. Generali Indonesia menghadirkan layanan digital mulai dari pengajuan hingga penerbitan polis melalui aplikasi iPropose, serta layanan pascapembelian melalui Gen iClick, termasuk pengajuan klaim daring, akses telemedicine, dan tebus obat secara online.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengimbau beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi jiwa dalam menjaga keseimbangan rasio klaim.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan caranya adalah melalui penguatan manajemen risiko, penyesuaian desain produk, serta peningkatan kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Upaya tersebut mencakup pengelolaan jaringan fasilitas kesehatan, penerapan pendekatan managed care, serta pengawasan utilisasi layanan agar sesuai dengan indikasi medis,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Selain hal tersebut, dia menekankan bahwa pengelolaan klaim seharusnya berbasis clinical pathway dan evidence-based medicine, sehingga tindakan medis yang dibayarkan benar-benar sesuai kebutuhan klinis dan tidak menimbulkan pemborosan.

Oleh karena itu, Emira menilai pemanfaatan telaah utilisasi, dukungan Dewan Penasihat Medis, serta sistem data digital dapat membantu perusahaan melakukan penilaian klaim asuransi kesehatan secara lebih objektif dan terukur.

“Secara prinsip, rasio klaim dapat dikatakan wajar apabila masih dapat dikelola secara berkelanjutan, seimbang dengan pendapatan premi, serta memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis sekaligus menjaga kesehatan keuangan jangka panjang,” jelasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan dalam hal ini, inflasi medis tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rasio klaim.

Meski begitu, AAJI optimistis produk asuransi kesehatan masih memiliki ruang pertumbuhan yang positif pada 2026. Hal ini tercermin dari jumlah tertanggung asuransi kesehatan, khususnya segmen asuransi kesehatan perorangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, optimistis itu juga didasarkan dengan terbitnya POJK No. 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan industri.

Emira berharap regulasi tersebut dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih prudent, pengendalian biaya layanan kesehatan (cost containment), serta peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen.

“Dengan ekosistem yang lebih sehat dan terintegrasi, asuransi kesehatan diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi nasabah, sekaligus menjaga stabilitas industri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kesehatan pada November 2025 sebesar 71,66%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan ini dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko.

“Kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat klaim asuransi kesehatan meningkat pada 2025, saat wabah superflu merebak.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan lonjakan klaim tersebut tidak ekstrem, tetapi perlu dikelola secara hati-hati oleh industri asuransi.

"OJK mencermati perkembangan klaim asuransi kesehatan seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap wabah superflu," kata Ogi dalam konferensi pers virtual RDKB Desember 2025, Jumat lalu (9/1).

Per November 2025, OJK mencatat klaim asuransi kesehatan pada asuransi jiwa meningkat 11,20 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp22,10 triliun.

Sementara itu, klaim asuransi kesehatan pada asuransi umum meningkat 24,78 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp7,83 triliun.

"Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66 persen pada asuransi jiwa, dan 86,52 persen pada asuransi umum," imbuh Ogi.

OJK terus memantau perkembangan ini dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengatur penurunan batas nilai pembagian risiko atau co-payment yang akan ditanggung nasabah asuransi kesehatan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025.

Sebelumnya, dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025, porsi co-payment ditetapkan sebesar 10 persen dari total klaim asuransi kesehatan.

Namun, ketentuan tersebut diperbarui melalui POJK Nomor 36 Tahun 2025, di mana nasabah hanya akan menanggung 5 persen dari total klaim asuransi kesehatan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, POJK anyar itu mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko.

Namun, perusahaan dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko baik dalam bentuk co-payment dan atau deductible sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan.

"Ketentuan resharing dalam bentuk co-payment yang ditanggung pemegang polis sebesar 5 persen dengan batas maksimum sebesar Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap," ujar Ogi dalam konferensi pers RDKB OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Selain co-payment, POJK tersebut juga mengatur skema deductible tahunan yang dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu sepanjang disepakati antara perusahaan asuransi dan pemegang polis serta dicantumkan secara jelas dalam polis asuransi.

Ogi menegaskan, melalui POJK Nomor 36 Tahun 2025 tersebut, OJK memperkuat peran dan tanggung jawab seluruh pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan.

Aturan itu juga untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai dalam penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan.

"Melalui POJK tersebut, OJK menekankan penguatan perlindungan terhadap pemegang polis termasuk melalui kejelasan manfaat struktur produk dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga," tambahnya.

Adapun POJK Nomor 36 Tahun 2025 diundangkan pada 22 Desember 2025 dan akan mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal pengundangannya atau sekitar 22 Maret 2026.

Sebagai informasi, mengutip Kompas.id, sebelum menerbitkan POJK ini OJK telah menerbitkan aturan mengenai co-payment asuransi kesehatan alias pembagian risiko kesehatan dalam bentuk SEOJK Nomor 7 Tahun 2025.

Namun, Komisi XI DPR RI meminta OJK untuk menunda pemberlakuan regulasi tersebut lantaran aturan dibuat tanpa konsultasi.

Kemudian Komisi XI DPR RI dan OJK sepakat membuat regulasi baru mengenai skema pembagian risiko asuransi kesehatan dalam bentuk POJK.

Selanjutnya, mereka bertemu kembali dalam Raker Komisi XI dengan Ketua DK OJK dan Kepala Eksekutif PPDP OJK pada 18 September 2025. Kali ini, Komisi XI menyetujui rancangan POJK tersebut.

Salah satu perbedaan yang paling mencolok dari dua regulasi tersebut adalah mengenai persentase dari pembagian risiko yang akan ditanggung nasabah asuransi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“Mandiri Inhealth”) mencatat telah membayarkan klaim dan manfaat dengan total nilai mencapai Rp3,9 triliun hingga November 2025.

Pembayaran klaim merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan peserta mendapatkan manfaat asuransi sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam polis.

Pembayaran klaim mencakup layanan asuransi kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, tindakan medis lanjutan, serta berbagai manfaat asuransi kesehatan lainnya. Pembayaran klaim ini merupakan cerminan Mandiri Inhealth sebagai mitra perlindungan kesehatan yang hadir dan dapat diandalkan oleh peserta dalam mengelola risiko kesehatan.

“Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam industri asuransi. Pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp3,9 triliun hingga menjelang akhir tahun 2025 merupakan wujud tanggungjawab kami kepada peserta sehingga seluruh peserta dapat merasakan ragam manfaat dan kenyamanan yang kami hadirkan dalam layanan asuransi kesehatan dan jiwa, secara kumpulan maupun individu,” ujar Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

Di tengah tantangan inflasi medis, Mandiri Inhealth juga terus memperkuat kualitas layanan dan pengelolaan risiko agar perlindungan yang diberikan tetap optimal dan sesuai kebutuhan peserta.

“Kami terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan standar layanan agar mampu menjawab kebutuhan layanan perlindungan kesehatan yang semakin berkembang, di saat kondisi inflasi medis juga cukup tinggi,” tambah Marihot.

Mandiri Inhealth terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan jaringan provider dan pemanfaatan teknologi digital. Pada tahun 2025 Mandiri Inhealth memperkuat akses layanannya melalui One by IFG, platform keuangan digital.

One by IFG merupakan aplikasi terintegrasi, menggabungkan ragam produk dan layanan dari ekosistem Indonesia Financial Group (IFG) holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi.

Sebagai perusahaan Asuransi Kesehatan pilihan utama dan tepercaya di Indonesia, Mandiri Inhealth senantiasa berkomitmen menghadirkan layanan unggul bagi lebih dari 1.6 Juta peserta. Didukung oleh lebih dari 8.000 mitra provider di seluruh Indonesia, meliputi rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek.

(ANN)