Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga akhir November 2025 sudah ada 115 perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi ekuitas minimum tahap satu pada 2026.

Dengan jumlah tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar sudah hampir 80% perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Ogi menegaskan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Per akhir November 2025 terdapat 115 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau sebanyak 79,86% hampir 80% telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 29 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

“Diharapkan pada akhir 2026 sudah semakin besar perusahaan asuransi yang memenuhi minimum ekuitas,” tegas Ogi.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Sebagai informasi, pada November 2025 nilai aset asuransi komersial per November 2025 totalnya mencapai Rp971,22 triliun atau tumbuh 7,49% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai premi asuransi komersial menyentuh Rp297,88 triliun, tumbuh tipis 0,41% (YoY).

Asuransi komersial ini terdiri dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Untuk asuransi jiwa, premi tercatat Rp163,88 triliun, turun 0,75% (YoY). Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp134,00 triliun, tumbuh 1,88% (YoY).

Adapun, klaim asuransi komersial per November 2025 menyentuh Rp197,33 triliun. Angka tersebut terkontraksi 4,64% (YoY) dari Rp206,92 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga September 2025 ini sudah ada 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tersebut.

Dia menyebut ketentuan pemenuhan ekuitas tahap pertama untuk 2026 itu sesuai dengan amanat yang ada dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 23 Tahun 2023.

“Per September 2025 terdapat 112 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Ogi meneruskan jumlah perusahaan itu setara dengan sebesar 77,78% dari total perusahaan asuransi dan reasuransi yang ada. Artinya, kini masih ada 32 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum tersebut.

Sebagai informasi, pada kuartal III/2025 OJK mencatat total aset program perasuransian, yang termasuk asuransi komersial dan asuransi non komersial mencapai Rp1.181,21 triliun, tumbuh 3,39 secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Terperinci, asuransi komersial memiliki aset sebesar Rp958,54 triliun. Kemudian, nilai premi yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp246,34 triliun, tumbuh 0,38% YoY. Sementara itu, klaim asuransi komersial turun 4,93% YoY menjadi Rp159,82 triliun.

Adapun, untuk asuransi non-komersial seperti Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan nilai asetnya sebesar Rp222,67 triliun. Kemudian, nilai preminya Rp143,67 triliun, tumbuh 6,09% YoY. Selanjutnya, nilai klaim mencapai Rp147,64 triliun, tumbuh 6,0% YoY.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa ada 6 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 7 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar pengawasan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada lembaga jasa keuangan di bidang PPDP.

“Sampai dengan 29 Oktober 2025 dilakukan terhadap enam perusahaan asuransi dan reasuransi dan tujuh dana pensiun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Menilik data hingga 29 September 2025 kemarin, jumlah perusahaan yang diawasi OJK tidak mengalami perubahan. Saat itu, 6 perusahaan asuransi dan reasuransi ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Sebagai informasi, pada kuartal III/2025 OJK mencatat total aset program perasuransian, yang termasuk asuransi komersial dan asuransi non komersial mencapai Rp1.181,21 triliun, tumbuh 3,39 secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Terperinci, asuransi komersial memiliki aset sebesar Rp958,54 triliun. Kemudian, nilai premi yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp246,34 triliun, tumbuh 0,38% YoY. Sementara itu, klaim asuransi komersial turun 4,93% YoY menjadi Rp159,82 triliun.

Adapun, untuk asuransi non-komersial seperti Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan nilai asetnya sebesar Rp222,67 triliun. Kemudian, nilai preminya Rp143,67 triliun, tumbuh 6,09% YoY. Selanjutnya, nilai klaim mencapai Rp147,64 triliun, tumbuh 6,0% YoY.

Sementara itu, pada September 2025 ini industri dana pensiun mencatatkan total aset, yang termasuk program pensiun sukarela dan wajib senilai Rp1.622,78 triliun atau tumbuh 8,18% YoY. Adapun, total peserta mencapai 29,64 juta orang.

Terperinci, untuk program pensiun sukarela nilai asetnya mencapai Rp397,83 triliun. Kemudian, nilai iurannya Rp28,40 triliun, tumbuh 8,56% YoY. Adapun, nilai manfaatnya mencapai Rp31,54 triliun, tumbuh 7,08%. Sementara itu, jumlah pesertanya ada 5,36 juta orang.

Untuk program pensiun wajib nilai asetnya menyentuh Rp1.224,95 triliun atau tumbuh 9,44%. Nilai iurannya Rp85,20 triliun, sementara itu nilai manfaatnya Rp54,68 triliun. Adapun, jumlah pesertanya ada 24,28 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kini ada enam perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan penyebab utama keenam perusahaan itu masuk dalam pengawasan khusus.

“Penyebab utamanya adalah belum terpenuhinya rasio kesehatan keuangan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK,” ujar Ogi dalam jawaban RDK September 2025, Kamis (30/10/2025).

Untuk diketahui, perusahaan wajib memenuhi tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Aturan itu tertuang dalam POJK Nomor 5 Tahun 2023.

OJK, kata Ogi, terus melakukan pengawasan intensif dan memastikan perusahaan memiliki rencana perbaikan permodalan yang disetujui RUPS serta dijalankan sesuai jadwal.

“Pengawasan dilakukan secara terukur dan proaktif, termasuk meminta komitmen pemegang saham untuk menambah modal dan menjaga kepentingan pemegang polis,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada September 2025, Ogi sempat menyebut ada tujuh perusahaan yang berpotensi mengalami penurunan nilai manfaat karena masuk dalam penetapan status intensif dan khusus.

Deputi Komisioner Bidang Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila membenarkan ada tujuh perusahaan yang kala itu masuk pengawasan khusus. Namun, dia tak merincikan apakah ada yang BUMN atau tidak.

“Jadi memang sekarang ini seperti yang dilaporkan bulanan kan ada tuh sama Pak Ogi [Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono] ya, perusahaan-perusahaan dalam pengawasan khusus. Ya, memang kita sedang coba, kelola dengan baik gitu ya,” katanya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan pesat pasar obligasi bencana (catastrophe bonds/cat bonds) kini mulai menggerus pangsa pasar perusahaan reasuransi global. Setelah bertahun-tahun menaikkan tarif premi, perusahaan reasuransi kini menghadapi kenyataan bahwa perusahaan asuransi utama (primary insurers) makin mengandalkan pasar obligasi bencana yang awalnya dirancang hanya untuk menanggung risiko bencana paling ekstrem.

Menurut estimasi Barclays Research, sekitar 58% obligasi bencana saat ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi utama, naik signifikan dari 48% dua tahun lalu. Analis asuransi Eropa Barclays, Ivan Bokhmat, menyebut perubahan ini menandai munculnya dinamika baru dalam industri asuransi, di mana obligasi bencana kini memainkan peran yang makin penting.

Meski reasuransi masih menjadi penyedia utama perlindungan bagi perusahaan asuransi, porsi bisnis yang beralih ke pasar modal terus meningkat. Hal ini seiring dengan banyaknya manajer investasi alternatif yang mengejar imbal hasil dua digit di pasar sekunder.

Ketergantungan industri asuransi pada pasar modal terjadi bersamaan dengan lonjakan biaya akibat meningkatnya frekuensi bencana alam. Menurut perusahaan pemodelan risiko Verisk, kerugian industri akibat cuaca ekstrem tahun ini diperkirakan melampaui US$150 miliar, jauh di atas rata-rata historis. Sejalan dengan itu, nilai pasar obligasi bencana melonjak lebih dari 50% sejak 2023 menjadi sekitar US$55 miliar, menurut data Aon Plc.

Investor obligasi bencana dapat menanggung kerugian besar apabila bencana besar yang telah ditentukan sebelumnya terjadi, tetapi akan memperoleh imbal hasil tinggi jika tidak ada bencana. Tahun lalu, pasar obligasi bencana melalui musim badai tanpa pembayaran signifikan, sebagian karena manajer dana kini menggunakan model yang makin canggih untuk menilai risiko.

Sebagai perbandingan, saat Badai Ian menghantam pantai timur AS pada 2022, indeks Swiss Re Global Cat Bond Performance hanya turun sekitar 2%. Tahun ini, indeks tersebut naik sekitar 10% setelah mencatatkan rekor keuntungan sejak 2023. Namun, Barclays memperingatkan bahwa kinerja positif ini sebagian besar “terbantu oleh faktor keberuntungan”, dan minat investor bisa cepat surut jika pasar cat bond mulai merugi.

Untuk saat ini, minat investor terus meningkat, dan penerbit obligasi bencana memanfaatkan momentum tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, volume penerbitan cat bond mencapai rekor tertinggi, dan diproyeksikan akan mencetak rekor baru lagi pada 2025. Maggie O’Neal, Kepala Riset Investasi Berkelanjutan di Barclays, mencatat bahwa laju pertumbuhan penerbitan sejak 2023 setara dengan pencapaian lima tahun sebelumnya.

“Perluasan pasar yang begitu cepat telah menekan tarif reasuransi global, menunjukkan tanda-tanda koreksi harga yang jelas,” menurut laporan Barclays.

Bank tersebut menyebut fenomena ini sebagai “disintermediasi pasar transfer risiko”, di mana modal beralih dari reasuransi tradisional menuju pasar modal. Akibatnya, tingkat keuntungan reasuransi pada berbagai lini bisnis mulai tergerus karena perusahaan terpaksa menurunkan harga untuk tetap kompetitif.

Sebagai respons, beberapa perusahaan reasuransi kini aktif masuk ke pasar obligasi bencana tidak hanya sebagai penerbit, tetapi juga sebagai manajer investasi. Salah satunya, Swiss Re, yang tahun ini mengambil alih portofolio obligasi bencana milik GAM Holding AG dari Fermat Capital Management. Mereka menyebut instrumen pasar modal sebagai bagian penting dan saling melengkapi dalam strategi bisnisnya.

“Sebagai salah satu penerbit utama obligasi bencana, fokus kami adalah memberikan solusi transfer risiko yang paling efektif dan efisien bagi klien. Pasar modal dan reasuransi tradisional dapat bekerja bersama untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana alam,” ujar juru bicara Swiss Re melalui surat elektronik.