JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara(BKN) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya para korban dalam insiden tabrakan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.

Salah satu korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Nurlaela yang menjabat sebagai Guru Ahli Pertama dan bertugas di SDN Pulo Gebang 11, Jakarta Timur.

BKN bersama PT Taspen langsung melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh hak kepegawaian ASN yang menjadi korban dapat dipenuhi sesuai ketentuan manajemen ASN.

“Sebagai Kepala BKN, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya ASN dalam insiden ini. Negara akan memastikan korban mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasi dan pengabdiannya,” demikian pernyataan yang dikutip dari laman resmi BKN, Kamis (30/4/2026).

Selain menerbitkan pertimbangan teknis terkait pemberian pensiun janda atau duda bagi ASN yang meninggal dunia dalam tugas, BKN juga menetapkan bahwa pegawai ASN yang menjadi korban insiden tersebut memenuhi kriteria untuk memperoleh kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Pemberian pangkat anumerta itu menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian para ASN yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

BKN juga memastikan keluarga korban memperoleh berbagai hak kepegawaian, di antaranya pensiun janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, uang duka, biaya pemakaman, hingga bantuan beasiswa bagi ahli waris.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK harus dibuka. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh eks pegawai KPK yang 'disingkirkan' usai dianggap tidak lolos TWK.

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Di mana dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon yaitu BKN, posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Sebagai pihak terkait jelas Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh majelis untuk kemudian memutus sengketa tersebut. "Kita sama-sama ikuti perkembangan pasca putusan sengketa di KIP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil TWK eks pegawai KPK. Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," tandas KPI.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon," ujar KIP.

JAKARTA - Informasi pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) 2026 tengah beredar di masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh pun memberikan klarifikasi atas isu ini.

Unggahan seleksi CPNS Kemenkes tersebut mencantumkan klaim pembukaan seleksi Kemenkes 2026 untuk formasi tenaga kesehatan yang dilengkapi besaran penghasilan, hingga tautan pendaftaran yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.

Unggahan tersebut juga menyebutkan seleksi CPNS Kemenkes 2026 terbuka untuk lulusan SMA dan SMK serta lulusan D3 dan S1 dengan masa pendaftaran 12 Januari hingga 28 Februari 2026.

Menanggapi hal ini, Kepala BKN Prof Zudan menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pembukaan seleksi CPNS Kemenkes 2026 adalah tidak benar.

"Informasi pembukaan seleksi Kemenkes Tahun 2026 beserta daftar formasi dan besaran gaji adalah tidak benar alias hoaks, dan bukan bagian dari proses rekrutmen ASN," dikutip dari Instagram BKN @bkngoidofficial, Kamis (22/1/2026).

Masyarakat diingatkan agar selalu waspada terhadap modus penipuan berkedok seleksi ASN yang kerap mencantumkan iming-iming gaji besar dan tautan pendaftaran tidak resmi.

“Cara termudah untuk mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak, yakni dengan selalu melakukan verifikasi lewat portal resmi BKN, SSCASN, dan website/media sosial resmi instansi pemerintah. Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah tersebut, informasi yang beredar patut diwaspadai,” pesan Kepala BKN .

JAKARTA - Salah satu langkah strategis yang kini wajib diperhatikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Update Data Mandiri melalui MyASN BKN . Berikut ini langkah-langkahnya.

Melalui layanan digital ini, ASN dapat memastikan seluruh data kepegawaian selalu akurat, mutakhir, dan aman. Proses pembaruan data dilakukan secara mandiri, cepat, dan terintegrasi dalam sistem ASN Digital BKN.

Update Data Mandiri menjadi bagian penting dalam penguatan sistem kepegawaian nasional, mulai dari administrasi jabatan, keluarga, hingga riwayat profesi.

Apa Itu Update Data Mandiri MyASN BKN?

Update Data Mandiri MyASN adalah layanan digital dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan ASN memperbarui data pribadi dan riwayat kepegawaian tertentu secara mandiri melalui portal resmi ASN Digital.

Setiap pembaruan data tetap melalui proses validasi oleh pengelola kepegawaian instansi, sehingga keamanan dan keabsahan data tetap terjaga.

Cara Update Data Mandiri di MyASN BKN

Dikutip dari Instagram Kanreg IV BKN Makassar, berikut langkah-langkah cepat, mudah, dan aman untuk melakukan update data ASN di MyASN BKN:

1. Login ke akun ASN Digital

Akses melalui https://asndigital.bkn.go.id

2. Pada menu utama

Pilih Layanan Individu ASN, lalu klik MyASN

3. Pada halaman MyASN

Pilih menu Layanan ASN

4. Pada menu Layanan ASN

Klik Update Data

Pilih riwayat yang ingin diperbarui atau ditambahkan

Data yang Bisa Diupdate Mandiri oleh ASN

Berikut daftar riwayat data yang dapat diperbarui atau ditambahkan secara mandiri melalui MyASN BKN:

- Riwayat ubah profil

- Riwayat jabatan

- Riwayat keluarga

- Riwayat organisasi

- Riwayat diklat struktural

- Riwayat profesi

- Riwayat sertifikasi

- Riwayat penghargaan

Catatan: Setiap aksi update data mandiri akan divalidasi oleh pengelola kepegawaian sebelum disetujui.

Data yang Hanya Bisa Diupdate Melalui Instansi

Selain update mandiri, terdapat sejumlah data kepegawaian yang hanya dapat diperbarui melalui instansi masing-masing, antara lain:

- Riwayat pangkat/golongan

- Riwayat pendidikan

- Riwayat kinerja

- Riwayat SKP

- Riwayat peninjauan masa kerja

- Riwayat angka kredit

- Riwayat CLTN

- Riwayat hukum disiplin

- Riwayat pindah instansi

- Riwayat CPNS/PNS.

Update data di ASN Digital diketahui penting bagi para ASN karena untuk akurasi data kepegawaian nasional, kelancaran layanan berbasis digital, penilaian kinerja dan pengembangan karier, serta integrasi data antarinstansi pemerintah. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui platform eKinerja BKN. Aplikasi ini menjadi sistem terintegrasi untuk pemantauan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja pegawai secara nasional.

Melalui eKinerja BKN, ASN dapat menyusun dan mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara digital sesuai ketentuan terbaru. Agar tidak keliru, berikut panduan lengkap cara mengakses eKinerja BKN dan membuat SKP.

Cara Akses eKinerja BKN

Sebelum menggunakan eKinerja, ASN wajib memastikan akun sudah aktif di sistem ASN Digital. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pastikan akun ASN sudah diaktifkan melalui laman resmi asndigital.bkn.go.id

2. Setelah akun aktif, kunjungi laman eKinerja BKN di kinerja.bkn.go.id

3. Masukkan username dan password yang sama dengan aplikasi MyASN

4. Masukkan kode 6 digit Google Authenticator

5. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard utama eKinerja BKN

Cara Membuat SKP di eKinerja BKN

Setelah berhasil login, ASN dapat langsung menyusun SKP sesuai periode kerja. Berikut tahapannya:

1. Akses eKinerja BKN melalui asndigital.bkn.go.id, lalu login menggunakan akun terdaftar

2. Setelah masuk, sistem akan menampilkan halaman Daftar SKP berisi SKP sebelumnya

3. Klik tombol “Tambah SKP”

4. Pilih periode awal, periode akhir, dan pendekatan, lalu klik “OK”

5. SKP yang baru dibuat akan muncul di halaman Daftar SKP, klik “Detail SKP” pada periode tersebut

6. Pilih Klasifikasi Rencana Hasil Kerja (RHK) dan Jenis Rencana Hasil Kerja

7. Isi kolom Rencana Hasil Kerja dan Penugasan, kemudian klik “OK”

8. Selanjutnya klik tombol Tambah Indikator untuk menambah indikator, target dan perspektif pada rencana hasil kerja

9. Isikan Indikator, Target yang harus dicapai dan pilih Perspektif. Kemudian klik OK .

10. Anda dapat mengubah maupun menghapus indikator yang telah anda buat dengan klik Edit dan Hapus pada kolom indikator

11. Selanjutnya ulangi langkah Tambah Rencana Hasil Kerja beserta tambah Indikatornya sesuai dengan kebutuhan

12. Jika ingin membuat SKP dengan Pendekatan Kualitatif maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol Tambah SKP pada halaman Daftar SKP kemudian pilih tanggal Periode Awal,tanggal Periode Akhir dan pilih Pendekatan Kualitatif.

Sebagai informasi, eKinerja BKN dirancang untuk memastikan penilaian kinerja ASN berjalan objektif, transparan, dan terukur. Oleh karena itu, ASN diimbau untuk rutin memperbarui data dan memastikan SKP disusun sesuai tugas serta tanggung jawab jabatan.

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyangkal tudingan jual beli jabatan dan skandal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Chaidir menjadi sasaran hoaks di media sosial (medsos).

“Bohong itu semua, hoaks," tegas Chaidir menanggapi dua video yang tersebar di sejumlah platform sehingga memicu keresahan publik, Rabu (26/11/2025).

Chaidir pun menempuh jalur hukum dalam merespons hoaks yang menyasar dirinya tersebut. Dia mengaku telah melaporkannya kepada kepolisian.

"Unggahan sudah diproses ke ranah hukum tuturnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto (SGY) menganalisis video yang disebut hoaks oleh Chaidir. Sugiyanto berpendapat, target hoaks itu diduga kuat hanya untuk merusak citra Chaidir jika melihat pola penyampaiannya.

Dia mengatakan, pihak-pihak penyebar informasi kerap menggunakan istilah dugaan untuk menghindari risiko pencemaran nama baik. “Memang ada dua opsi, melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atau membiarkannya hingga isu tersebut hilang dengan sendirinya," tuturnya

Dirinya juga mengingatkan agar publik lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi yang belum terverifikasi di medsos.

JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan, kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 12 kali dalam setahun. Jumlah kenaikan pa gkat ini bertambah dari 6 kali dalam setahun.

"Pertama periode kenaikan pangkat. Yang tadinya 6 kali setahun jadi 12 kali setahun," ujar Zudan saat rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Adapun kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, BKN juga membentuk kebijakan baru lainnya seperti implementasi pembangunan manajemen talenta, kemudian mendorong penerapan SLA maksimal 5 hari kerja, kemudahan pencantuman gelar, hingga uji kompetensi jabatan fungsional pegawai yang semula empat kali setahun menjadi 12 kali setahun

"Ketujuh terdapat pencantuman gelar profesi, kedelapan pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan lebih rendah dari pangkat staff," kata Zudan.

Zudan menyampaikan, ada penambahan 1,4 juta ASN baru hingga saat ini. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN sekitar 4,2 juta dan saat ini berjumlah 5,58 juta. Zudan berkata, pada 1 Desember akan bertambah lagi karena adanya penetapan SK untuk pegawai P3K penuh waktu dan paruh waktu.

Dari jumlah itu, sebanyak 76% ASN ada di daerah atau setara 4,2 juta. Sementara itu, ada 24% atau 1,3 juta ASN yang ada di pusat..

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sejumlah alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Melansir laman resminya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025, BKN mengembangkan sejumlah alat ukur baru.

Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.

Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.

Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.

Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).

Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.

Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melakukan reformasi birokrasi guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan efektif. Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang secara sengaja tidak masuk kerja akan dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan BKN Menyapa ASN yang digelar secara daring, dikutip Rabu (12/11/2025).

Zudan menjelaskan, pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang bertugas mengawasi kepatuhan dan disiplin ASN setiap bulan.

Jika ditemukan pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekertaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum, serta Ketua Kopri akan segera menggelar sidang untuk menentukan tindak lanjut dan keputusan terhadap ASN yang bersangkutan.

"Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN," ucap Zudan.

Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

"Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja," ucap Zudan.

"Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian," ucap Zudan.

Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

"Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, BKN mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memiliki alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Melansir laman resminya, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025 mengembangkan sejumlah alat ukur baru. Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.

Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.

Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.

Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).

Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.

Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berupaya menggenjot transformasi digital di bidang layanan kepegawaian nasional. Tercatat, saat ini sebanyak 3,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif mengakses aplikasi ASN Digital setiap harinya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan saat ini BKN telah memiliki satu sistem layanan nasional yang bisa dimanfaatkan bersama oleh seluruh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut dia, dengan adanya aplikasi ASN Digital, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten dan kota tidak perlu lagi membuat sistem baru untuk pengelolaan kepegawaian.

"Seluruh ASN, seluruh Kementerian Lembaga, dan Kabupaten Kota tidak perlu membuat sistem yang baru, gunakan saja sistemnya BKN, platformnya BKN di ASN digital. Jadi dalam pelayanan kepegawaian rekan-rekan semuanya seluruh Kementerian Lembaga dan Kabupaten Kota tidak perlu datang ke BKN," kata Zudan dikutip dari akun Instagram @bkngoidofficial, Sabtu (8/11/2025).

Zudan menjelaskan, seluruh layanan kepegawaian sebanyak 47 jenis layanan saat ini dapat diunggah dan diakses secara online. Adapun, apabila terdapat kendala, para ASN dapat menghubungi petugas di BKN melalui berbagai layanan komunikasi.

"Jadi kalau rekan rekan ada kesulitan hubungi PIC nya, hubungi rekan rekan di BKN boleh lewat telepon boleh lewat Zoom boleh dengan cara apapun," katanya.

Zudan menambahkan berdasarkan data yang dimiliki BKN, rata-rata kunjungan harian ke sistem BKN mencapai sekitar 3,1 juta kali per hari. Karena itu, ia pun mendorong agar para ASN dapat segera melengkapi sendiri data pribadi mereka termasuk profil, riwayat pendidikan hingga kinerja harian.

"Silahkan data dirinya dilengkapi dan mengisi sendiri secara online termasuk kinerja harian. Jadi BKN terus bergerak digital menyiapkan platform untuk rekan rekan para ASN Indonesia. Yang belum download aplikasi ASN Digital segera mendownload," ujarnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]