JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memastikan belum ada rekrutmen pegawai bea cukai dalam waktu dekat meskipun bea cukai kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budi Utama mengaku masih menunggu proses rekrutmen secara nasional atau rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Ya kita sama-sama ini (menunggu), sama-sama rekrut yang lain gitu, jadi tidak secara terpisah (bea cukaiaja), tetapi kita akan bersama dengan sistem nasional," kata Djaka ditemui kompleks Parlemen DPR RI pada Senin (15/6/2026).

Meskipun awalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan membuka 300 lowongan kerja bagi lulusan SMA pada bulan April 2026 untuk Pegawai Bea Cukai.

Namun Djaka menampik, dan mengatakan bahwa tengah mengoordinasikan hal tersebut dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Mungkin kita masih koordinasi ya dengan BKN, karena kita tidak bisa tidak lepas dari sistem nasional yang sudah berlaku," tambahnya.

Ia menyebut pihaknya tidak dapat terlepas dari sistem nasional yang sudah berjalan.

Karena itu, meskipun ada kebutuhan SDM yang mendesak di Bea Cukai, pihaknya akan tetap mengikuti arahan yang ada.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan membuka 300 lowongan kerja bagi lulusan SMA untuk memperkuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis di lapangan yang dinilai semakin mendesak.

Menurut dia, pekerjaan di Bea dan Cukai tidak hanya membutuhkan tenaga administratif, tetapi juga sumber daya manusia yang siap terjun langsung dalam pengawasan dan pelayanan di lapangan.

Kebutuhan tersebut mencakup aktivitas pengawasan barang masuk dan keluar, termasuk di pelabuhan dan bandara, yang membutuhkan respons cepat dan kehadiran petugas secara langsung.

“Kalau di Keuangan sendiri kita tidak lama seperti saya bilang dulu kan buka di Bea Cukai 300 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang level pekerjanya betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” ujar Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan pada Selasa (7/4/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat terus mencari informasi mengenai kapan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 dibuka oleh pemerintah.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kapan CPNS 2026 akan dibuka secara resmi oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah masih menyusun perhitungan kebutuhan rekrutmen, termasuk mengajukan anggaran seleksi kepada Kementerian Keuangan.

Ia juga menegaskan bahwa rekrutmen CPNS 2026 akan memberikan perhatian khusus kepada lulusan baru.

“Tentu kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujar Rini di Jakarta, Selasa (24/2/2026) dikutip dari Antaranews.

Prediksi Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS 2026

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Namun, proses perencanaan yang sedang berjalan menjadi indikasi bahwa tahapan rekrutmen masih dalam tahap awal, termasuk finalisasi kebutuhan formasi dan alokasi anggaran.

Penetapan formasi dan kesiapan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan kapan seleksi CPNS dapat dimulai.

Jika mengacu pada pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, jadwal pendaftaran CPNS 2026 diperkirakan akan dibuka pada kuartal ketiga, yakni sekitar Agustus hingga September 2026.

Sebagai perbandingan, berikut pola pembukaan seleksi CPNS pada tahun-tahun sebelumnya:

• CPNS 2024: 20 Agustus – 10 September
• CPNS 2023: 20 September – awal Oktober

Pola tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran CPNS umumnya dibuka pada rentang Agustus hingga Oktober setiap tahunnya.

Syarat Daftar CPNS 2026

Berdasarkan persyaratan CPNS tahun-tahun sebelumnya, berikut ini persyaratan untuk CPNS tahun 2026.

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Berusia minimal 18 dan maksimal 35 tahun

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih

5. Bukan anggota atau pengurus partai politik

6. Tidak pernah diberhentikan secara tidak terhormat atau berhenti dari Polisi, TNI, dan sejenisnya

7. Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya

8. Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain dengan ketentuan instansi

Cara Daftar CPNS 2026

Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan calon pelamar setelah pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka.

1. Buka laman resmi SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Buat akun SSCASN dengan memasukkan email aktif, nomor handphone, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK)

3. Pastikan kembali data yang Anda isi sudah lengkap dan sesuai, kemudian klik “Lanjutkan”

4. Klik “Proses Pendaftaran Akun”

5. Login dan pilih formasi yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan

6. Unggah dokumen sesuai dengan format dan ukuran yang telah ditentukan

7. Pastikan data dan dokumen yang diunggah sudah sesuai, lalu lakukan pendaftaran.

JAKARTA - Kapan pendaftaran sekolah kedinasan di Poltek SSN menjadi pertanyaan yang banyak diutarakan masyarakat.

Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meski jadwal resmi pendaftaran calon taruna Poltek SSN 2026 belum diumumkan, pihak kampus telah memberi sinyal kepada calon pendaftar melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Poltek SSN menuliskan ajakan kepada generasi muda untuk mulai mempersiapkan diri.

“Persiapkan diri kamu #Siberman,” tulis akun resmi Poltek SSN.

Salah satu warganet sempat menanyakan kapan pendaftaran akan dibuka. Namun, admin akun hanya meminta masyarakat untuk bersabar sambil menunggu informasi resmi berikutnya terkait seleksi taruna baru Poltek SSN.

Poltek SSN merupakan sekolah kedinasan yang fokus pada bidang keamanan siber dan persandian. Kampus ini menjadi salah satu pilihan favorit karena lulusannya berpeluang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam informasi yang dibagikan melalui media sosial resminya, Poltek SSN menyebut sekolah kedinasan bukan sekadar tempat kuliah, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan persiapan menjalankan peran besar bagi negara.

“Sekolah kedinasan bukan sekadar kuliah, tapi tentang menyiapkan diri untuk peran besar bagi negara. Mulai dari pendidikan gratis, pembentukan karakter, hingga peluang karier yang pasti, semuanya dirancang untuk kamu yang siap berkembang,” tulis Poltek SSN.

Poltek SSN juga menegaskan bahwa bidang siber dan persandian kini semakin dibutuhkan di era digital yang terus berkembang pesat.

Bagi calon pendaftar, terdapat batas usia maksimal saat mengikuti seleksi. Poltek SSN menetapkan usia maksimal pendaftar adalah 21 tahun pada saat mendaftar.

Berikut sejumlah keunggulan kuliah di Poltek SSN:

1. Lulusan Berpeluang Jadi CPNS

Lulusan Poltek SSN akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan BSSN maupun instansi pemerintah lainnya sesuai formasi yang tersedia.

2. Pendidikan Gratis

Seluruh biaya pendidikan ditanggung negara, termasuk fasilitas asrama, konsumsi, hingga seragam dinas taruna.

3. Prospek Karier Jelas

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), lulusan Poltek SSN memiliki jenjang karier yang jelas serta memperoleh jaminan kesehatan dan pensiun.

4. Prestise Tinggi

Taruna dan lulusan Poltek SSN memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang keamanan siber dan persandian yang kini semakin strategis.

5. Networking Nasional

Seleksi berskala nasional memungkinkan taruna membangun jejaring pertemanan dan profesional dari berbagai daerah di Indonesia.

6. Pembentukan Karakter dan Disiplin

Poltek SSN juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter kuat selama masa pendidikan taruna.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi mengajukan usulan kebutuhan tenaga baru dengan total mencapai 9.759 formasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut Muhammad Taufik Tarigan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN tahun 2026.

"Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759 orang," ujar Taufik pada Jumat (1/5).

"Penerimaan CPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan akuntabel serta mengurangi pengangguran dan memperkuat stabilitas nasional," tambahnya.

Dalam rincian usulan tersebut, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan Dinas Pendidikan Sumut mengajukan formasi guru sebanyak 5.060 orang.

Di posisi kedua, UPTD Rumah Sakit Haji mengusulkan 1.100 tenaga kesehatan, disusul oleh Dinas Perhubungan yang membutuhkan 693 tenaga teknis.

Berdasarkan data per 8 April 2026, total ASN di lingkungan Pemprov Sumut saat ini berjumlah 35.838 orang, di mana 2.268 di antaranya telah melewati proses penilaian kompetensi atau profiling.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Bapeg Sumut Muhammad Yusuf Siregar menyatakan pihaknya berkoordinasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut untuk memastikan kesiapan anggaran.

"Hingga tahun 2026 untuk belanja pegawai Pemprov Sumut belum sampai 30 persen dari APBD Sumut," tutur Yusuf.

"Begitupun saat ini masih menunggu jawaban dari BKAD, setelah itu baru kita sampaikan usulan formasi CPNS ke Menpan RB."

JAKARTA - Jurusan perkeretaapian menjadi salah satu program studi yang mulai banyak diminati calon mahasiswa di Indonesia. Seiring berkembangnya transportasi massal berbasis rel, kebutuhan tenaga ahli di bidang perkeretaapian juga terus meningkat.

Saat ini, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah membuka program studi yang berkaitan dengan teknik hingga manajemen transportasi perkeretaapian. Mulai dari kampus kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan hingga perguruan tinggi negeri dan swasta.

Berikut daftar kampus di Indonesia yang memiliki jurusan perkeretaapian:

5 Kampus dengan Jurusan Perkeretaapian

1. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Berlokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan perguruan tinggi vokasi negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Kampus ini memiliki visi menjadi pusat unggulan dan inovasi pendidikan serta pelatihan vokasi di bidang teknis perkeretaapian berbasis teknologi global.

Beberapa program studi yang tersedia antara lain:

D-III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian

D-III Teknologi Elektro Perkeretaapian

D-III Teknik Mekanika Perkeretaapian

D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian

2. Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI-STTD juga berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Salah satu program studi unggulannya adalah D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Program studi tersebut didirikan untuk mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang manajemen transportasi kereta api.

3. Politeknik Negeri Madiun

Politeknik Negeri Madiun memiliki program studi Diploma IV Perkeretaapian yang telah berdiri sejak 2018.

Keberadaan industri perkeretaapian seperti PT INKA di Kota Madiun menjadi salah satu alasan pendirian program studi tersebut. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja di sektor perkeretaapian Indonesia juga terus meningkat.

4. Universitas Pancasila

Universitas Pancasila juga membuka program studi S1 Teknik Perkeretaapian di bawah Fakultas Teknik.

Pembukaan prodi ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan sumber daya manusia profesional di bidang perkeretaapian Indonesia yang terus berkembang.

5. Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang membuka program studi S1 Teknik Perkeretaapian.

Program studi tersebut berdiri pada 5 Agustus 2020 dengan fokus pendidikan pada bidang manajemen, sistem operasi, prasarana, dan mekanik perkeretaapian.

Program S1 Teknik Perkeretaapian ITERA ditempuh selama 8 semester dengan total 144 SKS.

Khusus untuk PPI Madiun dan PTDI STTD merupakan dua sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang tiap tahun membuka penerimaan calon taruna yang akan didik menjadi PNS Kemenhub.

Kemenhub membuka penerimaan calon PNS itu melalui Sistem Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) jalur pembibitan, dimana pendaftarannya akan dibuka serentak bersama sekolah kedinasan lainnya.

JAKARTA - Lembaga Pendidikan, Akses Education Centre mengapresiasi Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) yang telah memberikan masukan konstruktif terkait rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Rekomendasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Chief Research Officer (CRO) Akses Education Centre, Rachmad Nurcholis, menilai wacana pembukaan CASN 2026 yang telah disampaikan resmi oleh pejabat dan kementerian terkait menunjukkan keseriusan dan itikad baik pemerintah dalam merencanakan rekrutmen ASN secara transparan dan bertanggung jawab.

"Kami sangat mengapresiasi PLPI telah aktif menyuarakan masukan-masukan konstruktif sepanjang 2025. PLPI telah menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kami juga melihat pemerintah merespons dengan serius dan baik. Wacana pembukaan CASN 2026 ini adalah bukti bahwa dialog antara organisasi masyarakat dan pemerintah berjalan positif," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Rachmad menambahkan Akses Education Centre sebagai lembaga independen bimbingan belajar non-profit yang telah berpengalaman selama 18 tahun dalam mendampingi dan berjuang bersama para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP) dalam seleksi CASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Perguruan Tinggi Kedinasan dan Negeri di Indonesia, sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap proses rekrutmen.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memuat agenda transformasi rekrutmen dan jabatan ASN untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel," ucapnya.

Lihat video: BREAKING NEWS Kebijakan Pemerintah Terkait Pengangkatan CASN



Rachmad menjelaskan landasan hukum pelaksanaan seleksi CASN juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Peraturan-peraturan ini menegaskan pengadaan PNS dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas, dan setiap rekrutmen harus dilakukan melalui CASN serta tidak boleh ada rekrutmen oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

"Inti dari seluruh regulasi ini adalah menciptakan proses seleksi yang fair, jujur, dan bebas dari praktik kecurangan. Inilah yang selama ini menjadi visi bersama," tegasnya.

Menyikapi wacana pembukaan CASN 2026 yang dinanti-nantikan oleh jutaan masyarakat Indonesia, Akses Education Centre mengajak seluruh calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, jujur, dan sportif sesuai dengan semangat UU ASN serta peraturan turunannya. Sebagai lembaga bimbingan belajar non-profit yang telah terpercaya selama 18 tahun, Akses Education Centre berkomitmen memberikan pendampingan terbaik guna membantu peserta lolos seleksi melalui jalur yang bersih dan berintegritas.

Rachmad memaparkan berdasarkan pengalaman panjang mendampingi para pejuang NIP, keberhasilan dalam seleksi CASN tidak ditentukan oleh jalan pintas, melainkan oleh kesungguhan belajar dan pemahaman yang mendalam terhadap materi ujian.

"Selama 18 tahun kami berjuang bersama para pejuang NIP, kami melihat bahwa tidak ada yang instan. Kunci sukses adalah belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan menjunjung tinggi kejujuran. Fairness adalah segalanya. Kami tidak pernah mengajarkan cara-cara curang. Kami hanya memberikan pendampingan terbaik agar setiap peserta mampu bersaing secara sehat dan kompetitif," ujarnya.

Rachmad menjelaskan Akses Education Centre menyediakan ribuan soal terupdate yang berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan berstandar Higher Order Thinking Skills (HOTS) sehingga peserta dilatih untuk berpikir kritis dan terbiasa dengan pola soal sesungguhnya. Sistem CAT sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menjamin objektivitas dan transparansi seleksi.

Untuk memaksimalkan persiapan menghadapi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), pihaknya menyediakan berbagai fasilitas unggulan, antara lain, tryout online berbasis CAT yang mensimulasikan suasana ujian sesungguhnya, video pembelajaran dengan materi lengkap dan terupdate, dan soal harian untuk pengasahan kemampuan secara konsisten.

Selain itu, pembahasan langsung oleh tutor berpengalaman, di mana 80% pengajar merupakan tenaga ASN aktif yang memahami betul dinamika tes serta grup diskusi interaktif untuk berbagi strategi dan tips.

"Kami rutin memberikan tips dan trik dari para pengajar yang sebagian besar adalah ASN. Mereka memahami betul karakter soal dan strategi menghadapi tekanan waktu. Dengan pendekatan yang tepat dan belajar yang sungguh-sungguh, peserta bimbel Akses dapat menghadapi tes dengan percaya diri," ungkap Rachmad Nurcholis.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan berbagai program bimbingan belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi CASN 2026 secara jujur dan kompetitif dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui sejumlah website resmi.

"Sebagai lembaga non-profit, kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas untuk mempersiapkan masa depannya sebagai abdi negara. Melalui platform digital kami, kami siap membantu siapa saja, di mana saja, untuk lolos seleksi CASN dengan cara yang benar dan membanggakan," ucapnya.

Dengan pengalaman meluluskan ribuan peserta setiap tahunnya yang tersebar di seluruh Indonesia, pihaknya mengajak seluruh calon peserta CASN 2026 untuk segera mempersiapkan diri melalui website resmi yang telah tersedia.

Jadwal pencairan gaji ke-13 selalu dinantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru, sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti jadwal pencairan gaji ke-13 PNS.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SEMARANG — Isu pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat. Meski belum resmi dibuka, sejumlah informasi terkait jadwal hingga kuota formasi mulai beredar luas.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, seleksi CPNS selalu menarik minat masyarakat karena memiliki peluang karir yang stabil di sektor pemerintahan, meski dengan tingkat persaingan yang ketat.

Oleh karena itu, penting bagi calon pelamar untuk mengetahui dan memahami persyaratan, alur pendaftaran, hingga formasi yang paling diminati untuk mempersiapkan strategi yang tepat. Dengan persiapan dan strategi yang tepat, peluang untuk bersaing dan lulus dalam CPNS 2026 bisa semakin besar.

Berikut ini persyaratan, alur pendaftaran, hingga daftar lengkap formasi dan instansi yang paling diminati berdasarkan data CPNS tahun 2024 lalu. Informasi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk masyarakat yang berencana mengikuti proses seleksi CPNS tahun 2026 setelah resmi dibuka nantinya.

Syarat CPNS 2026

Berdasarkan persyaratan CPNS tahun-tahun sebelumnya, berikut ini persyaratan untuk CPNS tahun 2026.

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Berusia minimal 18 dan maksimal 35 tahun

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih

5. Bukan anggota atau pengurus partai politik

6. Tidak pernah diberhentikan secara tidak terhormat atau berhenti dari Polisi, TNI, dan sejenisnya

7. Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya

8. Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain dengan ketentuan instansi

Cara Daftar CPNS 2026

Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan calon pelamar setelah pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka.

1. Buka laman resmi SSCASN di laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Buat akun SSCASN dengan memasukkan email aktif, nomor handphone, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta nomor Kartu Keluarga (KK)

3. Pastikan kembali data yang Anda isi sudah lengkap dan sesuai, kemudian klik “Lanjutkan”

4. Klik “Proses Pendaftaran Akun”

5. Login dan pilih formasi yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan

6. Unggah dokumen sesuai dengan format dan ukuran yang telah ditentukan

7. Pastikan data dan dokumen yang diunggah sudah sesuai, lalu lakukan pendaftaran

Daftar 10 Instansi dan Formasi yang Paling Diminati

Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terdapat 10 instansi di pemerintahan pusat yang paling diminati oleh pendaftar CPNS tahun 2024. Mengutip dari laman Bisnis, berikut ini daftar lengkap instansi dan formasi yang menjadi primadona pada pendaftaran CPNS tahun 2024, dan bisa menjadi referensi untuk pendaftaran CPNS tahun 2026.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Formasi: 9.070

Jumlah Pendaftar: 490.442 orang

2. Kementerian Agama

Formasi: 20.772

Jumlah Pendaftar: 209.241 orang

3. Kementerian Kesehatan

Formasi: 8.607

Jumlah Pendaftar: 94.155 orang

4. Kejaksaan Agung

Formasi: 9.694

Jumlah Pendaftar: 76.204 orang

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Formasi: 4.215

Jumlah Pendaftar: 72.696 orang

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Formasi: 12.843

Jumlah Pendaftar: 51.673 orang

7. Kementerian Pertahanan

Formasi: 6.566

Jumlah Pendaftar: 40.687 orang

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Formasi: 3.066

Jumlah Pendaftar: 37.502 orang

9. Kementerian Keuangan

Formasi: 1.230

Jumlah Pendaftar: 33.300 orang

10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Formasi: 1.206

Jumlah Pendaftar: 33.260 orang

Bisnis.com, JAKARTA — Jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 diperkirakan akan dibuka pada kuartal ketiga, yakni sekitar Agustus hingga September 2026. Perkiraan ini merujuk pada pola pelaksanaan seleksi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai gambaran, pendaftaran CPNS 2024 dibuka pada 20 Agustus hingga 10 September. Sementara itu, pada 2023, proses pendaftaran berlangsung mulai 20 September hingga awal Oktober. Dari pola tersebut, terlihat bahwa pembukaan seleksi CPNS biasanya berada di rentang Agustus hingga Oktober setiap tahunnya.

Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Hingga saat ini, jadwal pasti pembukaan CPNS 2026 belum diumumkan. Proses yang sedang berjalan saat ini masih berada pada tahap perencanaan awal, termasuk finalisasi kebutuhan formasi serta penyesuaian alokasi anggaran.

Untuk tahun 2026, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan mencapai sekitar 300.000 hingga 400.000 formasi. Proyeksi ini sejalan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar 160.000 orang. Meski begitu, angka final formasi tetap akan ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi serta hasil pemetaan secara nasional.

Perlu diketahui, seleksi CPNS tidak hanya terbuka bagi lulusan sarjana dan diploma. Lulusan SMA/SMK juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi pada sejumlah instansi tertentu.

Berikut bocoran yang dapat dilamar oleh lulusan SMA/SMK jika dilihat dari pola tahun-tahun sebelumnya.

Formasi CPNS 2026 yang Dapat Dilamar Lulusan SMA/SMK

• Petugas Pemasyarakatan (Kementerian Hukum/Kemenkum)
• Pengamat Gunung Api (Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG–Kementerian ESDM)
• Petugas BMKG
• Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan
• Satpam dan petugas layanan publik di instansi pemerintah
  

Cara Cek Formasi CPNS 2026

Untuk mengetahui formasi yang dibuka, kamu bisa mengeceknya melalui fitur simulasi di SSCASN:

• Akses situs SSCASN
• Pilih menu “Info Lowongan” lalu klik “Simulasi Pemilihan”
• Isi kolom yang tersedia, meliputi:
  
  • Jenis pengadaan: CPNS
  • Instansi: sesuai pilihan
  • Tingkat pendidikan: SMA/SMK
  • Jurusan: sesuai latar belakang
• Klik “Cari” untuk melihat daftar formasi yang tersedia
  

Gaji PNS Lulusan SMA/SMK/Sederajat

Berdasarkan informasi dari situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK umumnya akan ditempatkan pada golongan II/a sebagai jenjang awal karir.

Untuk golongan ini, besaran gaji pokok berada pada kisaran Rp2.184.000 hingga Rp3.643.400, tergantung masa kerja yang dimiliki.

Selain gaji pokok, ASN juga berpotensi menerima berbagai tunjangan sesuai dengan ketentuan dan instansi tempat bekerja, sehingga total penghasilan yang diterima bisa lebih besar. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sekitar 300 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terbuka bagi lulusan SMA atau sederajat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kepabeanan dan cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan tenaga operasional di lapangan menjadi salah satu alasan utama pembukaan formasi tersebut. Selain itu, rekrutmen ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor kepabeanan dan cukai.

"Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri, kita enggak lama akan buka di Bea Cukai, 300 anak lulusan SMA. Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi saja," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026), dikutip dari Bisnis.

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Bea Cukai

Purbaya menyampaikan bahwa rekrutmen tersebut direncanakan akan dibuka dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa proses seleksi dapat dimulai setelah April 2026.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi secara nasional. Kepastian waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penempatan dan Tugas di Bea Cukai

Formasi CPNS Bea Cukai untuk lulusan SMA akan difokuskan pada posisi operasional lapangan guna memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

"Karena saya perlu orang di Bea Cukai yang level pekerjanya, yang betul-betul di level teknis, di lapangan," tegasnya.

Kebutuhan ini menitikberatkan pada tenaga teknis yang siap bekerja langsung di lapangan, termasuk dalam pengawasan barang masuk dan keluar serta pelayanan di sektor kepabeanan dan cukai.

Syarat Umum CPNS Bea Cukai 2026

Meskipun belum diumumkan secara resmi, persyaratan CPNS umumnya mengacu pada ketentuan seleksi ASN nasional, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
3. Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara
4. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai formasi

Dokumen Umum yang Perlu Disiapkan

Mengacu pada ketentuan umum pendaftaran melalui portal SSCASN, pelamar perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting berikut:

• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Disdukcapil
• Ijazah sesuai formasi yang dilamar
• Transkrip nilai
• Pas foto terbaru berlatar belakang merah
• Swafoto (selfie) dengan KTP dan kartu informasi akun SSCASN
• Dokumen tambahan sesuai instansi dan jenis seleksi, seperti:
  - Surat lamaran dan surat pernyataan
  - SKCK
  - Surat keterangan sehat
  - Sertifikat keahlian
  - Sertifikat TOEFL (jika diperlukan)
  - Akreditasi kampus/prodi
  - Dokumen pendukung lainnya

Pelamar juga perlu memastikan seluruh dokumen yang diunggah memiliki kualitas yang jelas, tidak buram, terpotong, atau rusak agar tidak menghambat proses seleksi administrasi.

Pembukaan sekitar 300 formasi CPNS Bea Cukai untuk lulusan SMA menjadi peluang besar bagi masyarakat yang ingin berkarier di sektor pemerintahan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Meski jadwal resmi belum diumumkan, calon pelamar disarankan mulai mempersiapkan dokumen dan memahami persyaratan sejak dini agar lebih siap saat pendaftaran dibuka.

Rencana pembukaan ratusan lowongan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Saat ini, proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]