Jakarta, CNBC Indonesia- Setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) yang berfungsi sebagai identitas resmi dan unik. Karena sifatnya yang sangat krusial, data yang tercatat dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus benar dan sesuai kondisi sebenarnya.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksesuaian data, baik akibat perubahan kepemilikan, perbedaan luas tanah atau bangunan, maupun kesalahan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pembetulan data PBB-P2 melalui prosedur resmi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

Adapun pembetulan data PBB-P2 perlu dilakukan agar beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Data yang akurat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan penerimaan pajak daerah berjalan secara transparan dan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan data administrasi.

Untuk mengajukan pembetulan data, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan objek pajak, serta dasar pemeriksaan oleh petugas pajak.

Berikut persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

1. Surat permohonan resmi dari wajib pajak.

2. Identitas wajib pajak, disesuaikan dengan jenisnya:

a. Orang pribadi: KTP atau KITAP bagi WNA.

b. Badan usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP Badan, KTP pengurus, serta akta pendirian maupun perubahan.

3. Surat kuasa bermeterai lengkap dengan KTP penerima kuasa, bila pengurusan didelegasikan.

4. Formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani.

5. Salinan atau hasil cetak SPPT PBB-P2 terakhir.

6. Bukti kepemilikan tanah (opsional), berupa:

a. Fotokopi sertifikat tanah untuk lahan yang sudah bersertifikat.

b. Untuk tanah yang belum bersertifikat atau masa berlaku sertifikat habis, dapat melampirkan fotokopi surat kavling, girik, dokumen sejenis, atau sertifikat kadaluarsa, ditambah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.

7. Bukti peralihan atau pengoperan hak, bila ada (opsional).

8. Fotokopi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (opsional).

9. Foto terbaru dari objek pajak.

10. Bukti pelunasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harus lunas untuk lima tahun terakhir, kecuali tahun pajak yang sedang dimohonkan.

b. Jika kepemilikan atau penguasaan objek pajak kurang dari lima tahun, maka wajib melunasi sejak tahun pajak saat objek pajak tersebut mulai dikuasai atau dimiliki.

Sementara itu, untuk prosedur pembetulan PBB-P2, selain datang langsung ke kantor pelayanan, wajib pajak kini dapat mengajukan pembetulan PBB-P2 melalui layanan daring di laman resmi pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik menu "Masuk", lalu login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.

3. Centang kotak "I'm Not A Robot", kemudian klik "Masuk".

4. Pilih menu "Pelayanan", kemudian isi formulir permohonan pelayanan yang tersedia.

5. Tentukan jenis pajak dengan memilih "Pajak Bumi dan Bangunan".

6. Pada bagian Jenis Pelayanan, pilih opsi "Pembetulan".

7. Pilih Jenis Sub Pelayanan, misalnya:

- Pembetulan Objek

- Pembetulan Subjek

- Pembetulan SPPT

- Pembetulan Pengenaan

- Pembetulan Objek Subjek

8. Unggah seluruh dokumen pendukung sesuai persyaratan administrasi.

9. Beri tanda centang pada kolom pernyataan persetujuan, lalu klik "Simpan".

10. Sistem akan menampilkan status permohonan yang awalnya berada pada tahap "Proses Verifikasi Petugas".

11. Lakukan pengecekan secara berkala sampai status permohonan berubah sesuai tindak lanjut dari petugas Bapenda.

Dengan adanya fasilitas daring ini, wajib pajak tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Proses pembetulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan transparan, serta dapat dipantau secara mandiri melalui situs resmi Bapenda.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan pajak daerah. Kemudahan pembetulan data PBB-P2 secara online menjadi bagian dari transformasi digital Bapenda untuk mewujudkan layanan pajak yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat, serta memastikan setiap wajib pajak dapat berkontribusi secara adil bagi pembangunan kota Jakarta.

Wajib pajak di DKI Jakarta kini semakin dimudahkan dalam melakukan koreksi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kemudahan ini hadir seiring langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan pembetulan data PBB-P2 secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.Adapun setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai identitas resmi dan unik. Karena sifatnya yang krusial, data yang tercatat dalam PBB-P2 harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian data akibat perubahan kepemilikan, perbedaan luas tanah atau bangunan, hingga kesalahan administrasi.Untuk mengatasi hal itu, Bapenda DKI membuka akses bagi wajib pajak untuk mengajukan pembetulan data melalui sistem daring yang lebih cepat, transparan, dan efisien.Pentingnya Pembetulan Data PBB-P2Pembetulan data PBB-P2 perlu dilakukan agar beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.Data yang akurat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi wajib pajak, tetapi juga memastikan penerimaan pajak daerah berjalan secara transparan dan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan data administrasi.Persyaratan Administrasi Pembetulan Data PBB-P2Untuk mengajukan pembetulan data, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan objek pajak, serta dasar pemeriksaan oleh petugas pajak. Berikut persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

1. Surat permohonan resmi dari wajib pajak.

2. Identitas wajib pajak, disesuaikan dengan jenisnya:

3. Surat kuasa bermeterai lengkap dengan KTP penerima kuasa, bila pengurusan didelegasikan.

4. Formulir SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani.

5. Salinan atau hasil cetak SPPT PBB-P2 terakhir.

6. Bukti kepemilikan tanah (opsional), berupa:

7. Bukti peralihan atau pengoperan hak, bila ada (opsional).

8. Fotokopi IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (opsional).

9. Foto terbaru dari objek pajak.

10. Bukti pelunasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:

Prosedur Pembetulan PBB-P2 Secara OnlineSelain datang langsung ke kantor pelayanan, wajib pajak kini dapat mengajukan pembetulan PBB-P2 melalui layanan daring. Berikut langkah-langkahnya:1. Buka laman pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik menu "Masuk", lalu login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.

3. Centang kotak "I'm Not A Robot", kemudian klik "Masuk".

4. Pilih menu "Pelayanan", kemudian isi formulir permohonan pelayanan yang tersedia.

5. Tentukan jenis pajak dengan memilih "Pajak Bumi dan Bangunan".

6. Pada bagian Jenis Pelayanan, pilih opsi "Pembetulan".

7. Pilih Jenis Sub Pelayanan, misalnya:- Pembetulan Objek- Pembetulan Subjek- Pembetulan SPPT- Pembetulan Pengenaan- Pembetulan Objek Subjek

8. Unggah seluruh dokumen pendukung sesuai persyaratan administrasi.

9. Beri tanda centang pada kolom pernyataan persetujuan, lalu klik "Simpan".

10. Sistem akan menampilkan status permohonan yang awalnya berada pada tahap "Proses Verifikasi Petugas".

11. Lakukan pengecekan secara berkala sampai status permohonan berubah sesuai tindak lanjut dari petugas Bapenda.

Dengan adanya fasilitas daring ini, wajib pajak tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Proses pembetulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan transparan, serta dapat dipantau secara mandiri melalui situs resmi Bapenda.Langkah Digital Menuju Administrasi Pajak yang AkuratPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan pajak daerah.

Kemudahan pembetulan data PBB-P2 secara online menjadi bagian dari transformasi digital Bapenda untuk mewujudkan layanan pajak yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat, serta memastikan setiap wajib pajak dapat berkontribusi secara adil bagi pembangunan kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, sosial, dan olahraga dengan memberikan sejumlah kemudahan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), mulai pengurangan hingga pembebasan pajak.

Tak hanya mendorong pelaksanaan lebih banyak acara tanpa beban pajak yang tinggi, peraturan yang diresmikan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 September 2025 dan berlaku surut mulai 27 Agustus 2025 ini, juga memudahkan masyarakat untuk menikmati hiburan dan berolahraga dengan biaya terjangkau.

Berikut adalah implementasi Kepgub Nomor 852 Tahun 2025:

1. Diskon pajak 50 persen

Sejumlah kegiatan yang bisa mendapatkan potongan pajak hingga 50 persen, di antaranya:

2. Bebas pajak 100 persen

Berikut adalah kegiatan yang mendapat pembebasan pajak sepenuhnya (0 persen), mencakup:

Pemprov DKI mengingatkan, penyelenggara acara tetap diwajibkan untuk melaporkan rencana kegiatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama untuk kegiatan insidental. Tujuannya, agar proses pengurangan atau pembebasan pajak dapat diproses sesuai aturan.

Melalui kebijakan Kepgub 852/2025, Pemprov DKI mewujudkan dukungan terhadap perkembangan sektor seni, budaya, hiburan, sosial dan olahraga di Jakarta yang mudah diakses masyarakat, tanpa beban pajak yang tinggi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 842 Tahun 2025 yang mengatur kriteria, besaran, dan syarat pengurangan serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Aturan ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus meringankan beban masyarakat maupun instansi tertentu.

Melalui aturan baru ini, masyarakat kini bisa mendapatkan potongan biaya BBNKB hingga 50 persen apabila kendaraannya digunakan khusus untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan tidak dipakai untuk tujuan komersial.

Untuk mengajukan, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen seperti fotokopi faktur pembelian kendaraan, dan dokumen pendukung yang membuktikan kendaraan memang dipakai untuk kegiatan sosial/keagamaan.

Selain diskon, Kepgub ini juga memberikan pembebasan penuh atau 100% untuk kendaraan yang digunakan demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara seperti kendaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden maupun kendaraan milik/operasional Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, dan BNPT.

Sementara untuk kendaraan impor, pemohon harus melampirkan fotokopi surat pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan resmi dari instansi terkait.

Prosedur dan Masa Berlaku

Keringanan atau pembebasan pajak ini tidak diberikan otomatis. Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan tertulis beserta dokumen lengkap ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Setelah berkas diterima, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan meneliti kelengkapan administrasi dan dapat melakukan verifikasi lapangan sebelum menerbitkan keputusan resmi.Adapun Kepgub 842 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak 27 Agustus 2025.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat maupun instansi terkait bisa mendapat keringanan biaya balik nama kendaraan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak daerah serta sanksi administrasi pajak.

Regulasi ini menjadi pedoman baru yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami dibanding aturan sebelumnya yangmasih tersebar di berbagai regulasi terpisah. Pergub tersebut mencakup tiga fasilitas utama, antara lain:

Untuk mendapatkannya, Pemprov DKI menyiapkan dua mekanisme:

1. Secara otomatis (jabatan) → pejabat berwenang langsung memberikan keringanan tanpa perlu pengajuan.

2. Berdasarkan permohonan wajib pajak yang bisa diajukan secara tertulis maupun online melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemberian fasilitas ini dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, dan alasan, miasalnya:

Dengan aturan baru ini, beberapa Pergub lama dicabut, termasuk yang mengatur soal BPHTB dan PBB.

Proses pengajuan permohonan juga diatur ulang, misalnya untuk pembebasan pajak bagi perwakilan negara asing yang tetap mengikuti asas timbal balik.Secara umum, Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ini hanya mengatur garis besar. Petunjuk teknis, seperti detail syarat dan cara pengajuan, akan diatur lebih lanjut oleh Bapenda DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 yang memberikan insentif pajak bagi penyelenggara kegiatan seni, budaya, hiburan, sosial dan olahraga.

Kebijakan ini mengatur pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tujuan membuat kegiatan hiburan dan olahraga lebih terjangkau bagi masyarakat Jakarta.

"Tujuannya sederhana, agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau," bunyi keterangan tertulis, Senin (13/10).

Pemprov DKI memberikan potongan pajak sebesar 50 persen untuk sejumlah kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemutaran film nasional di bioskop.

2. Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.

3. Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.

4. Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.

5. Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.

6. Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga.

Di samping diskon, sejumlah kegiatan mendapat pembebasan pajak sepenuhnya atau dengan tarif 0 persen. Kategori yang dibebaskan dari PBJT mencakup:

1. Panti pijat tunanetra.

2. Pentas seni yang diadakan sekolah.

3. Pertunjukan kesenian tradisional.

4. Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.

5. Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.

Meskipun mendapat insentif pajak, penyelenggara acara yang sifatnya insidental tetap diminta untuk melaporkan rencana kegiatan mereka ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengurangan atau pembebasan pajak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025, namun berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Hal ini memberikan manfaat retroaktif bagi penyelenggara yang telah mengadakan acara dalam periode tersebut.

Melalui kebijakan insentif pajak ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem seni, budaya, hiburan, dan olahraga di ibu kota. Diharapkan langkah ini dapat mendorong lebih banyak acara berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa beban pajak yang memberatkan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan baru yang meringankan beban pajak bagi penyelenggara seni, hiburan, hingga olahraga.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan seni, budaya, sosial dan olahraga.

Tujuannya sederhana, yakni agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau.

AdapunPemprov DKI memberikan potongan pajak hingga 50% untuk beberapa kegiatan, antara lain:

• Pemutaran film nasional di bioskop.
• Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.
• Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.
• Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.
• Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.
• Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga

Selain diskon, ada pula kegiatan yang dibebaskan sepenuhnya dari PBJT alias pajaknya 0%. Misalnya:

• Panti pijat tunanetra.
• Pentas seni yang diadakan sekolah.
• Pertunjukan kesenian tradisional.
• Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.
• Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.

ProsesPengajuan

Meski ada insentif ini, penyelenggara acara tetap perlu melaporkan rencana kegiatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jika sifatnya insidental. Hal ini penting agar proses pengurangan atau pembebasan pajak bisa berjalan sesuai aturan.

Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025 dan berlaku surut mulai 27 Agustus 2025.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI berharap dunia seni, budaya, sosial, dan olahraga di Jakarta semakin berkembang dan lebih mudah diakses masyarakat, tanpa terbebani biaya pajak yang memberatkan.