Kementerian Kehutanan atau Kemenhut tengah menindaklanjuti dan memeriksa legalitas 1.085 batang kayu bulat yang terlihat di sungai Kalimantan. Kementerian telah mengidentifikasi rakit kayu bulat itu berada di wilayah Desa Bajuh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom menyampaikan, di lokasi tambat rakit ditemukan dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal dari PT GM dan PT PNT.

PT GM dan PT PNT merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi di Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

"Saat ini Gakkum Kehutanan sudah mengamankan rakit kayu bulat di Sungai Kapuas, selanjutnya tim telah berkoordinasi dengan BPHL Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)," kata Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom dikutip dari Antara, Jumat (27/2).

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran, PPNS Gakkum Kehutanan akan melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku," Leonardo menambahkan.

Dia menjelaskan kayu itu diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang. Jumlah kayu yang diangkut dari PT GM 305 batang dan dari PT PNT 780 batang. Seluruhnya merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti.

Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT. Pengangkutan rakit kayu bulat ini disertai dengan SKSHHK.

Dia menyebut saat ini rakit kayu bulat itu diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh.

Pengamanan Gakkum Kemenhut dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH.

Rakitan kayu gelondongan membentuk tulang daun raksasa melintas di Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Desa Sei Hanyo, Kalimantan Tengah. Video rakitan kayu tersebut sempat viral di sosial media. Lantas, siapa pemiliknya?

Menurut hasil pemeriksaan Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kementerian Kehutanan, rakitan kayu itu berasal dari PT GM dan PT PNT. Kedua perusahaan merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Terdapat dua rakitan kayu gelondongan berjenis meranti yang ditemukan, satu rakitan berisi 305 batang kayu bulat milik PT GM dan 780 batang kayu bulat milik PT PNT.

Saat ditemukan Balai Gakkum, rakitan kayu gelondongan itu telah berada di wilayah Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Gelondongan kayu berbentuk rangka daun di Sungai Kapuas, Kalbar. (Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan)

Meskipun perusahaan mengantongi izin PBPH dan kayu yang dihanyutkannya memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), petugas tetap mengamankan gelondongan kayu tersebut. Tujuannya, untuk memastikan kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam SKSHHK.

Sebagai informasi, SKSHHK merupakan dokumen yang menunjukkan legalitas pengangkutan hasil hutan kayu. Pemeriksaan ini melalui proses penghitungan dan penentuan jenis kayu yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Gakkum Kehutanan akan melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Balai Gakkum Kalimantan Leonardo Gultom, dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (27/2).

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan memastikan bahwa kayu gelondongan dalam bentuk rakit di Sungai Kapuas di wilayah Desa Sei Hanyo yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan berasal dari PT GM dan PT PNT.

Konfirmasi ini diberikan setelah kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan. Kayu gelondongan tersebut diketahui telah berada di wilayah Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di lokasi tempat rakit, ditemukan ada dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal PT GM dan PT PNT. Kedua perusahaan ini pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

Mengutip keterangan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang, dengan jumlah kayu yang diangkut dari PT GM adalah 305 batang dan dari PT PNT berjumlah 780 batang. Seluruh temuan merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti. Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT.

“Pengangkutan rakit kayu bulat tersebut disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu [SKSHHK],” kata Kepala Balai Gakkum Kalimantan, Leonardo Gultom dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, rakit kayu bulat tersebut diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh. Pengamanan ini dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

“Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Leonardo.

Sebuah video yang dibagikan warganet sebelumnya viral karena memperlihatkan ratusan kayu gelondongan yang tersusun rapi di sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Mengutip Antara, kayu-kayu tersebut diduga telah dirangkai dan ditarik kapal tunda menyusuri sungai. Video tersebut pun memunculkan tanda tanya soal asal kayu maupun izinnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat (Kalbar) tetap dalam kondisi aman dan terkendali, meski terdapat gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengungkapkan, pendangkalan sungai membuat kapal tanker pengangkut BBM kandas saat menuju Fuel Terminal (FT) Sanggau dan FT Sintang sehingga proses distribusi BBM di Kalbar sempat tersendat.

"Terkait dengan distribusi BBM untuk Kalimantan Barat ini ada sedikit gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas dan debit airnya yang turun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Untuk mengantisipasi dampak lebih luas, BPH Migas telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan didapati bahwa perusahaan tersebut telah menyiapkan skema teknis untuk kelancaran distribusi.

Salah satunya dengan memanfaatkan tongkang terapung (floating barge) sebagai dermaga sementara, sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan langsung dari kapal tanker ke mobil tangki.

BPH Migas juga meminta Pertamina Patra Niaga menyusun tenggat waktu yang jelas agar masa transisi berlangsung singkat dan solusi keberlanjutan dapat segera direalisasikan.

"Tentunya ini perlu dipersiapkan solusi yang lebih permanen. Pertamina Patra Niaga perlu membuat timeline alternatif suplai sementara ini untuk berapa lama, dan solusi permanennya kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Fathul menambahkan, sejumlah fuel terminal di wilayah tersebut dibangun pada sekitar tahun 1970-1980 sehingga memerlukan revitalisasi.

Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan dan pembaruan infrastruktur dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi daerah.

BPH Migas juga memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah, guna menangani persoalan alur sungai apabila diperlukan pemeliharaan khusus.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menegaskan, penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan tugas yang tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun, terlebih menjelang pembentukan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri. "Kami monitor terus ketersediannya (BBM), dari stok nasional, kemudian distribusi sampai ke wilayah-wilayah di ujung," ucapnya.

Sebagai informasi, BPH Migas juga telah meninjau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sanggau.

Dari hasil pemantauan, pelayanan berjalan normal dan masyarakat tetap dapat mengakses BBM jenis Pertalite, solar, Pertamax, dan Dexlite.

Sebanyak sekitar 740 unit mobil tangki disiagakan untuk menyuplai wilayah Kalimantan.

Dengan dukungan armada tersebut, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM di Provinsi Kalimantan Barat.