ekBis

Bank Dunia Soroti Persoalan Sampah hingga Transportasi di Bali

Bisnis.com, DENPASAR – World Bank menyoroti persoalan krusial yang saat ini sedang dihadapi Provinsi Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia.

Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia menjelaskan terdapat lima kesenjangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Lima isu utama yang menjadi perhatian World Bank yakni pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali. Carolyn menilai, apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, maka Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” jelas Carolyn dikutip Senin (25/5/2026).

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank tersebut, pihaknya meminta kepada Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi bersama tim World Bank menggelar diskusi lanjutan untuk membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Carolyn berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” ujar Carolyn.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan berbagai masukan dari World Bank sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster.

Ia menegaskan, infrastruktur menjadi sektor penting yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana. Koster menjelaskan, sejumlah isu terkait masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125. Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” katanya.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.

Sementara dalam aspek manusia, Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

“Udara Bali harus bagus. Air bersih dan sehat harus disiapkan. Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Di sektor energi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan. Koster menegaskan Bali tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, Pemprov Bali telah menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

Koster menambahkan, pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Koster, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Budaya Bali harus dijaga dan dibangun dengan baik. Ekosistem penunjang kehidupan juga harus disiapkan secara baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Zulhas Janji Sulap Gunung Sampah Bantar Gebang Cs Hilang Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan perubahan penanganan darurat sampah nasional dalam dua tahun ke depan, mengingat sebagian besar permasalahan ini belum tertangani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik opendumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait lingkungan sampah.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Zulhas menjelaskan, percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan SampahReduce-Reuse-Recycle(TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadiopen dumpingnggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkanopen dumping.

“Sehingga 2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Darurat Sampah! Zulhas Targetkan Open Dumping Bantar Gebang-Bali Tuntas Akhir 2027