JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis kampung melalui pendekatan hilirisasi yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, namun juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan langkah tersebut dinilai penting mengingat produksi sampah domestik di Surabaya mencapai sekitar 1.000-1.500 ton/hari dan semakin menjadi tantangan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat.

“Pola pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada skema kumpul, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo perlu diubah menuju sistem ekonomi sirkular yang dimulai dari lingkungan kampung,” katanya dikutip Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, Program Kampung Pancasila yang telah diterapkan di seluruh kampung di Surabaya dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih produktif.

"Kampung Pancasila tidak hanya bicara soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan penguatan gotong royong. Tinggal bagaimana ekosistem pengelolaan sampahnya kita lengkapi agar memberi manfaat langsung kepada warga," ujarnya.

Dia menilai selama ini edukasi pemilahan sampah sebenarnya sudah berjalan. Warga telah diajak memisahkan sampah plastik, kertas, maupun sampah organik. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya fasilitas penunjang.

"Persoalan utamanya bukan partisipasi masyarakat, melainkan fasilitas pendukung yang belum tersedia. Jangan sampai warga hanya diminta memilah sampah, tetapi tidak ada kelanjutan pengelolaannya," katanya.

Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan dukungan dana kelurahan untuk menyediakan sarana pengolahan sampah, mulai dari tempat penampungan hingga alat pencacah sampah. Jika anggaran APBD terbatas, skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dimanfaatkan.

Dia menilai, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan dari sekadar pemilahan menjadi pengolahan yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi.

"Pemerintah kota harus memberikan pembinaan, pendampingan, dan alat pengolahan agar sampah yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan warga," ujarnya.

Selain aspek produksi, dia juga menekankan pentingnya menyiapkan akses pasar yang jelas melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengolahan sampah dapat terserap secara berkelanjutan.

"Ketika sudah menjadi produk bernilai ekonomi, pasarnya juga harus dipastikan. Pemerintah kota perlu menjembatani kerja sama dengan pihak ketiga agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil produksinya," katanya.

RW Percontohan

Bahtiyar mengusulkan implementasi program dilakukan secara bertahap melalui kawasan percontohan di tingkat rukun warga (RW).

Menurut dia, pendekatan tersebut lebih realistis karena sebagian besar RW di Surabaya telah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

"Kita tidak bisa langsung menerapkan di seluruh 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan terlebih dahulu, lalu diperluas secara bertahap ketika modelnya terbukti berhasil," ujarnya.

Dia juga menilai peran aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT perlu diperkuat, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi tetapi juga pendampingan teknis kepada masyarakat.

"Kalau hanya diminta mengumpulkan sampah, warga akan acuh. Tetapi kalau ada pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi, saya yakin antusiasme masyarakat akan sangat tinggi," katanya.

Gagasan tersebut berangkat dari temuan reses DPRD di sejumlah kawasan permukiman, salah satunya di RW 1 Kelurahan Simo Mulyo.

Bahtiyar mengatakan warga mengaku telah mendapatkan edukasi terkait pemilahan sampah, namun belum didukung fasilitas yang memadai.

Dia menilai pengelolaan sampah berbasis RW akan memudahkan koordinasi sekaligus memperjelas pembagian peran antara RT dan RW.

Potensi ekonominya pun dinilai cukup besar. Bahkan, hanya dari pengelolaan satu jenis sampah plastik di tingkat kelurahan sudah dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengolahan sampah sejak dari lingkungan kampung juga berpotensi mengurangi beban Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPA Benowo.

Dia berharap, tahun ini menjadi momentum penyusunan model pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila sehingga implementasinya dapat diperluas mulai 2027.

"Semangatnya, Kampung Pancasila jangan hanya menjadi gerakan edukasi, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya. (K24)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan sekitar 80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.

Ia menjelaskan pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Zulhas dalam Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/6), dikutip Antara.

Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste to Energy. Namun, itu tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas, sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, sebanyak tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara Indonesia, untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada tahun 2028.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya pemilahan sampah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi sektor limbah sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Menurut Diaz, berbagai teknologi pengolahan sampah seperti waste-to-energy (WTE) dan refuse-derived fuel (RDF) bergantung pada efektivitas pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

"Yang ingin saya soroti adalah pengelolaan sampah seperti WTE, RDF Plant, berisiko tidak berjalan kalau tidak ada pemilahan yang baik, sehingga apa yang dilakukan di hulu, seperti pemilahan kelihatannya sepele, tetapi pengaruhnya signifikan, termasuk pada capaian NDC kita," kata Diaz.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ministerial Dialogue on Climate Change: Akselerasi Pencapaian NDC melalui Nilai Ekonomi Karbon yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta pada Kamis (11/6/2026).

Diaz mengatakan KLH bertanggung jawab atas pencapaian target penurunan emisi dari sektor limbah. Dalam dokumen NDC, sektor tersebut ditargetkan berkontribusi menurunkan emisi hingga 40 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

"Untuk sektor limbah, pengampunya di KLH dan ada target untuk menurunkan 40 juta ton dari sektor limbah, hal ini dilakukan dengan berbagai cara dari hulu hingga hilir," jelasnya.

Pada tahap hulu, pemerintah mendorong pengurangan emisi melalui pengomposan yang didukung pemilahan sampah dari sumbernya. Program tersebut mulai diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Utara yang terhubung dengan fasilitas RDF di Rorotan.

"Pertama, kita lakukan dengan pengomposan dan melakukan pemilahan, di daerah Rorotan ada RDF Plant dan kita mulai memberlakukan program pemilahan di Jakarta Utara, setelah pemilahan bisa dijadikan bubur yang nanti dibawa ke peternak maggot."

Selain rumah tangga, KLH/BPLH juga mendorong praktik pengelolaan sampah berbasis pengomposan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sekolah Rakyat.

"Untuk SPPG dan Sekolah Rakyat, kita mempromosikan composting di sana untuk meningkatkan metode pengomposan."

Untuk menangani timbulan sampah dalam jumlah besar, pemerintah menyiapkan pemanfaatan teknologi WTE dan RDF yang mampu mengolah sampah antara 1.000 hingga 2.500 ton per hari.

Menurut Diaz, sejumlah proyek WTE saat ini tengah berjalan, sementara fasilitas RDF Rorotan telah kembali beroperasi.

"WTE sudah banyak dibahas dan batch 1 sudah selesai, batch 2 sedang proses lelang di Danantara, ini termasuk Jogja, Bogor Raya dan sebagainya, kalau RDF di Rorotan, mereka sudah mulai operasional lagi untuk 800 ton per hari, saya rasa tinggal ditingkatkan saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Laksmi Widyajayanti mengatakan pemerintah menargetkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui Gerakan Indonesia ASRI.

"Pemerintah sudah mencanangkan menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui platform gerakan ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Harapannya nilai ekologis tidak lagi menjadi narasi makro yang abstrak tetapi sudah menjadi gaya hidup baru yang melekat pada seluruh individu di Indonesia," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 dimanfaatkan untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di berbagai daerah. Program tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap agenda lingkungan global.

"Melalui Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional ASRI secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," katanya.

KLH juga meminta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Laksmi menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI dibangun atas empat pilar utama. Pilar Aman berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Pilar Sehat menitikberatkan pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Sementara itu, pilar Resik diarahkan pada pengelolaan kebersihan dan sampah secara terintegrasi. Adapun pilar Indah berfokus pada penciptaan lingkungan dan ruang publik yang nyaman serta memiliki nilai estetika.

"Hal ini mencakup Aman, yaitu berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat, yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Resik berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi, serta Indah yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman," ujarnya.

Menurut Laksmi, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam implementasi Gerakan Indonesia ASRI. Pemerintah menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada 2029 sesuai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Melalui kegiatan Indonesia ASRI ini kita juga ada program-program prioritas yang harus kita kerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," tandasnya.

Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri

Jakarta (ANTARA) - President Director PT Trinseo Materials Indonesia sekaligus Environment and Sustainability Director Responsible Care Indonesia (RCI) Hanggara Sukandar mengatakan kenaikan harga plastik dan polystyrene hingga lebih dari 50 persen dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat dan industri terhadap material tersebut di berbagai sektor.

“Yang menarik, ketika harga plastik dan polystyrene naik, ini langsung menjadi perhatian banyak pihak. Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri,” ujar Hanggara dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis.

Ia menjelaskan kenaikan harga plastik dan polystyrene dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, termasuk terganggunya distribusi minyak dan nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS.

Menurut dia, gangguan pasokan membuat perusahaan petrokimia harus mencari bahan baku dari wilayah lain seperti Amerika Serikat dengan harga lebih mahal dan waktu pengiriman lebih panjang.

“Kondisi tersebut berkontribusi terhadap kenaikan harga bahan baku plastik yang bahkan di beberapa sektor sudah meningkat lebih dari 50 persen,” katanya.

Ia menilai perhatian besar terhadap kenaikan harga tersebut menunjukkan plastik dan polystyrene masih menjadi bagian penting dalam aktivitas industri makanan dan minuman, kemasan, logistik, elektronik, otomotif, hingga kebutuhan rumah tangga.

Khusus untuk polystyrene, Hanggara mengatakan material tersebut masih sulit digantikan sepenuhnya karena memiliki karakteristik sebagai insulator panas dan dingin, ringan, tahan air, ekonomis, serta memiliki performa baik dalam kondisi dingin.

Meski demikian, ia menilai diskusi mengenai plastik dan sustainability perlu dilakukan secara lebih objektif dan berbasis ilmiah.

“Persoalannya tidak sesederhana hanya menyalahkan material tertentu, tetapi juga bagaimana perilaku penggunaan dan sistem pengelolaannya,” ujarnya.

Menurut Hanggara, pendekatan seperti Material Flow Analysis dan Life Cycle Analysis diperlukan untuk melihat potensi material masuk kembali ke rantai daur ulang guna menciptakan circular economy.

“Kita harus melihat bagaimana material bisa kembali ke daur ulang untuk menciptakan circular economy, termasuk melihat energy consumption, carbon footprint, dan kemampuan material untuk didaur ulang secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan teknologi daur ulang sebenarnya telah tersedia, namun tantangan terbesar masih berada pada pengumpulan dan pemilahan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Hanggara juga mendorong edukasi penggunaan plastik secara lebih bijak, pengurangan penggunaan yang tidak perlu, serta penguatan budaya pemilahan dan daur ulang sampah di masyarakat.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar apel Jaga Jakarta Bersih dan Asri di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2026). Gerakan ini sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan di internal kepolisian.

Apel tersebut dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono sebagai tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya tentang gerakan pilah sampah di lingkungan Polda Metro Jaya. Program tersebut sejalan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan dan upaya membangun kesadaran bersama untuk memilah sampah sejak dari lingkungan kerja.

"Pagi hari ini jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan apel pencanangan pilah sampah yang merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolda," ujar Dekananto, Sabtu (26/5/2026).

Gerakan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek jajaran di wilayah Polda Metro Jaya. "Melakukan pencanangan pilah sampah sebagai bagian dari budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya bersama masyarakat mari kita bahu-membahu dan bersinergi dalam persoalan sampah ini," katanya.

Kegiatan serupa dilaksanakan jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tidak hanya melibatkan personel kepolisian, Polda Metro Jaya mengundang perwakilan organisasi masyarakat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pihaknya juga menyediakan tempat sampah terpilah di lingkungan Polda, Polres, hingga Polsek dengan rincian 465 unit bak sampah terpilah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya, 123 unit di Polres jajaran, dan 233 unit di Polsek jajaran. Tempat sampah tersebut dibagi berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik, nonorganik, dan B3.

Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong personel untuk membiasakan diri memilah sampah secara konsisten dan berkelanjutan. Persoalan sampah terlihat sederhana, tapi bisa menjadi masalah besar apabila tidak dikelola dengan baik sehingga budaya bersih harus dibangun dari lingkungan terdekat dan dilakukan secara terus-menerus.

Gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya untuk hadir secara humanis di tengah masyarakat. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi ikut mendorong kepedulian lingkungan.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai menyiapkan langkah pengolahan sampah menjadi refuse-derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Langkah tersebut dilakukan menyusul arahan Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadiagar seluruh daerah di Jawa Barat mampu mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui pengelolaan sampah berbasis teknologi.

Bupati IndramayuLucky Hakimmengatakanpemerintah daerah diminta mulai mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem buang ke TPA menjadi pengolahan sejak dari sumbernya.

Lucky mengatakan pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembuangan akhir. Dia mengemukakan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, desa, hingga kecamatan menjadi kunci utama untuk menekan volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.

“Kami sepakat persoalan sampah harus diselesaikan dari hulu. Sampah harus dipilah agar bisa diolah kembali dan memiliki nilai guna,” kata Lucky, Rabu (13/5/2026).

Pemkab Indramayu, kata Lucky, mulai mempelajari teknologi pengolahan sampah menjadi RDF yang dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang persoalan sampah perkotaan.

RDF merupakan hasil pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri untuk menggantikan sebagian penggunaan batu bara.

Lucky menilai penerapan RDF relevan di Indramayu karena dapat mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Selain menekan pencemaran lingkungan, pengolahan sampah menjadi energi dinilai mampu menciptakan rantai usaha baru yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Dedi Agus Permadi, mengatakan pihaknya membuka peluang kerja sama dengan investor maupun sektor industri untuk mengembangkan pengolahan sampah berbasis energi terbarukan.

Dedi mengemukakan Indramayu memiliki potensi besar dalam pengembangan RDF karena volume sampah yang dihasilkan setiap hari dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Selain itu, keberadaan kawasan industri di wilayah Pantura juga dinilai menjadi peluang pasar bagi pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar.

“Pengolahan sampah tidak hanya bicara lingkungan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Karena itu kami membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha dan komunitas,” ujar Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta gencar untuk mengentaskan masalah sampah di Jakarta dan menekan angka pengiriman sampah Jakarta ke Bantargebang.

Belakangan ada dua strategi Pemprov DKI yang diluncurkan, yakni kerja sama dengan Danantara membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), sejalan dengan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026)

Lalu menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Pramono menjelaskan, Ingub ini bertujuan agar masyarakat secara mandiri memilah sampah untuk kemudian diolah menjadi kompos.

Pilah sampah juga sebagai upaya menurunkan pengiriman volume sampah dari Jakarta ke Bantargebang yang saat ini masuk dalam kategori darurat. Pemilahan dilakukan mulai dari sampah yang dihasilkan aktivitas rumah tangga, kemudian hotel, restoran, kafe, dan pasar.

Pramono mengaskan untuk hotel hingga kafe akan diberikan sanksi jika tidak melakukan pemilihan sampah. Lebih lanjut, pada sampah rumah tangga, nantinya akan disediakan saran pemilihan sampah.

Begitupun pemilihan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pasar. Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta melalui Pasar Jaya berupaya menjalankan pemilihan sekaligus pengolahan sampah organik.

Pihak Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga tengah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana karena direncanakan pengolahan sampah dilakukan di seluruh pasar, baik yang tidak dikelola Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ungkapnya di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Bukan tanpa sebab, menurut Pramono, Pasar Kramat Jati menghasilkan 5 ton sampah setiap harinya dan secara keseluruhan dari 153 Pasar Jaya menghasilkan 500 ton yang dikirim ke Bantargebang.

Dinilai Kontradiktif

Namun demikian, menurut Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Setiawan, menilai percepatan pembangunan PSEL justru bertolak belakang dengan semangat pengurangan sampah dari sumber.

Menurutnya, PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar dapat beroperasi optimal. Sementara itu, kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah bertujuan menekan volume sampah yang dihasilkan masyarakat

“Dalam konteks strategi Pemprov DKI yang baru mengeluarkan Ingub terkait pemilahan lalu di satu sisi juga akan mempercepat pembangunan PSEL, sebenarnya tidak akan efektif dan lebih kontradiktif,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Selain itu, Wahyu menilai teknologi PSEL juga kurang sesuai dengan karakteristik sampah Jakarta yang masih didominasi sampah organik. Di sisi lain, proyek tersebut dinilai membutuhkan biaya besar serta memiliki risiko terhadap lingkungan

Wahyu memandang Instruksi Gubernur belum cukup kuat secara regulasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara luas. Sebab, Ingub dinilai lebih bersifat administratif dan internal dibandingkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

“Tanpa dukungan infrastruktur dan sistem yang memadai, serta tanpa instrumen regulasi yang lebih kuat, pemilahan sulit berjalan efektif meski ada imbauan,” katanya.

Menurutnya, akar persoalan sampah Jakarta bukan hanya pada perilaku masyarakat, melainkan juga arah kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada solusi hilir seperti PSEL sehingga pembenahan dari sisi hulu berpotensi terabaikan.

Oleh sebab itu, WALHI mendorong pemerintah mulai beralih pada pendekatan zero waste melalui penguatan pengolahan sampah organik, pelarangan sampah organik masuk TPA, penguatan extended producer responsibility (EPR), hingga pengembangan sistem logistik sampah terpilah

"Tentunya, langkah prioritas menurut WALHI adalah beralih ke pendekatan Zero Waste yakni dengan menghentikan proyek PLTSa dan realokasi anggaran, membangun infrastruktur pengolahan organik, melarang sampah organik ke TPA, memperkuat EPR, membangun sistem logistik terpilah, mengembangkan food rescue, serta memberdayakan sektor informal," tuturnya.

Efektivitas Bergantung Pada Konsistensi

Di sisi lain, warga Jakarta menilai langkah Pemprov DKI Jakarta mulai menunjukkan upaya penanganan sampah yang lebih menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir

Ghifari, warga Jakarta yang telah tinggal selama 23 tahun, menilai pembangunan PSEL dan kebijakan pemilahan sampah sebenarnya saling melengkapi.

Menurutnya, PSEL dapat menjadi solusi teknologi untuk mengurangi beban TPA, sementara pemilahan sampah menjadi langkah pengendalian dari sumber.

Ghifari menuturkan bahwa melalui upaya ini menandakan Pemprov DKI Jakarta telah peduli dengan masalah sampah.

“Kalau ditanya efektif atau tidak, sebenarnya kalau dari konsepnya itu sudah bagus cuman masalah efektif atau tidak kan tergantung bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerjasamanya,” ujarnya kepada Bisnis.

Meski demikian, Ghifari menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama di tingkat lingkungan warga

Dia menilai pembangunan PSEL hanya akan efektif apabila kapasitas pengolahannya mampu mengimbangi ribuan ton sampah harian Jakarta. Sementara itu, kebijakan pemilahan sampah membutuhkan dukungan fasilitas di tingkat RT/RW agar dapat berjalan optimal.

Baginya perubahan perilaku masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menyediakan sistem yang mendukung, termasuk pemberian sanksi maupun insentif.

“Kebijakan itu harus menjadi katalisator. Kesadaran masyarakat lahir dari sistem yang memaksa ketika pemerintah menyediakan fasilitas memadai dan menerapkan sanksi atau insentif yang tegas,” tulis Ghifari.

Ghifari optimistis beban sampah di Bantargebang dapat berkurang apabila proyek PSEL berjalan tepat waktu dan sistem pemilahan sampah dilakukan secara konsisten.

Namun dalam jangka pendek, menurutnya, fokus utama pemerintah kemungkinan masih pada stabilisasi sistem pengelolaan sampah.

Dia juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan atau insentif bagi lingkungan yang berhasil mengurangi volume sampah, memastikan sampah terpilah tidak kembali tercampur saat diangkut, serta memperbanyak fasilitas pengolahan sampah skala kecil di tingkat kelurahan agar sampah organik dapat diselesaikan langsung dari sumbernya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diuji efektivitasnya dalam menanggulangi fenomena gunungan sampah yang kembali muncul di sejumlah titik pengumpulan sementara (TPS) dan pinggiran sungai.

Untuk menekankan untuk penanganan harus lebih terintegrasi agar dampak kesehatan, estetika kota, dan biaya pengerjaan dapat diminimalkan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengumumkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang pemilahan sampah akan mulai dilaksanakan pada Minggu (10/5/2026).

"Jadi besok tanggal 10 (Mei), kita akan memulai pelaksanaan Ingub yang saya tanda tangani untuk pemilahan sampah dan sekaligus pencanangan HUT (DKI Jakarta ke) 499," katanya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Ingub tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta mengampanyekan gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah. Dia menegaskan langkah itu harus dilakukan secara masif agar sampah di Jakarta tidak lagi menjadi masalah.

Pramono menuturkan pelaksanaan pemilahan sampah akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan diharapkan dapat diterapkan secara luas di sejumlah wilayah.

Persoalan pengentasan sampah di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui Ingub. Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Danantara untuk membangun Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Dia mengatakan pelaksanaan Ingub pemilahan sampah akan dilakukan di Jalan H.R. Rasuna Said. Pada saat yang sama, Pemprov DKI juga akan mengumumkan kawasan tersebut menjadi lokasi Car Free Day seperti di Sudirman-Thamrin.

"Sehingga masyarakat Jakarta mempunyai banyak pilihan, termasuk pada waktunya saya akan umumkan ada perubahan jam untuk Car Free Day dan mudah-mudahan masyarakat Jakarta semakin sehat. Nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono kepada awak media di Pasar Kramat Jati, Senin (11/5/2026).

Pramono menjelaskan, pupuk akan ada dua pupuk yang dihasilkan berupa pupuk cairan dan komposit. Dia menjelaskan bahwa pemilahan dan pengolahan sampah akan dilakukan secara masif di seluruh pasar yang akan didukung dengan alat-alat yang memadai.

Dia menyebut sekitar 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya menghasilkan sampah sebanyak 500 ton yang dikirim ke Bantargebang. Dia mengatakan, langkah ini juga akan berlaku bagi non-Pasar Jaya karena pengelola pasar tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah.

"Nanti saya minta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengoordinasikan hal tersebut dengan pasar-pasar yang dikelola oleh non-Pasar Jaya," jelasnya.

Selain pasar, Pramono menegaskan, langkah ini juga harus dijalankan oleh pihak perhotelan, restoran, kafe, serta rumah tangga karena menurutnya bidang tersebut menghasilkan volume sampah cukup besar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan bahwa pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah paling krusial untuk menekan volume sampah yang terus meningkat di Jakarta.

Dia menyebut hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik, sementara sisanya masih memiliki potensi untuk didaur ulang, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga. Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten sejak sumber, maka sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu.

“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak seluruh masyarakat melihat bahwa pilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujar Dudi, dikutip melalui laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa hanya residu yang nantinya akan masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kelurahan Rorotan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah yang akan diperluas ke daerah lain di Jakarta.

JAKARTA - Seluruh pasar di Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilihan sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir yang bakal diterapkan pada awal Agustus 2026. Pemilahan sampah ini didasari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang Gerakan Pemilihan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber, yang telah dimulai sejak 10 Mei 2026.

Selama ini sampah dari pasar langsung dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi tanpa proses pemilihan. Namun kedepannya atau mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang diketahui hanya akan menerima sampah jenis residu.

"Pasar Jaya kan punya 153 pasar dan sebenarnya hampir semua pasar yang ada di Jakarta itu dikelola oleh Pasar Jaya. Memang ada beberapa pasar tambahan, ada berapa Pak? Sekitar seratusan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, progam pemilahan sampah akan diberlakukan sama baik untuk pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya maupun pasar non-Pasar Jaya. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pengelolaan pasar.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ucapnya.

Pramono menyampaikan, pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya selama ini menghasilkan 500 ton sampah per hari. Sebagai bentuk tanggung jawab atas persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan penanganan secara khusus.

"Sehingga dengan demikian, yang tidak termasuk dalam Pasar Jaya, di luar 500 ton yang selama ini menjadi tanggung jawab Pasar Jaya, kami akan secara khusus untuk menangani ini," tuturnya.

Adapun dalam kunjungannya ke Pasar Kramat Jati, Pramono peninjauan langsung pengolahan sampah organik di lokasi tersebut. Ia menyampaikan, peninjauan ini sebagai tindakan lanjutan dari program pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Pramono menjelaskan bahwa Pasar Kramat Jati menghasilkan sekira 5 ton sampah organik setiap harinya. Sampah itu nantinya akan diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk.

"Seperti kita ketahui di tempat ini, kurang lebih setiap hari 5 ton, nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono.

Dirinya percaya, pengolahan ini dapat membantu mengurangi beban gunungan sampah di TPST Bantargebang. Apalagi, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu.

"Saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantargebang," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat komitmen penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui program pengelolaan sampah plastik yang diolah menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat penerapan ekonomi sirkular di lingkungan perusahaan dan masyarakat.

Program tersebut dijalankan melalui sistem pengelolaan sampah plastik terintegrasi, mulai dari pemilahan oleh karyawan PGN, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bersama Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, program itu tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan.

“Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, kami ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness ESG di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat,” kata Fajriyah dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2026).

“Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen PGN dalam menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan,” lanjut dia.

Dalam pelaksanaannya, PGN turut menggandeng Kompas, National Geographic Indonesia, dan Kertabumi Recycling Centre untuk memperluas kampanye kesadaran lingkungan dan mendorong penerapan ekonomi sirkular di masyarakat.

Fajriyah berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik secara lebih bijak.

“Kami berharap melalui inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ujarnya.

Pengelolaan Sampah Dinilai Perlu Kolaborasi

Di tengah meningkatnya persoalan sampah plastik, PGN menilai pengelolaan limbah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi lingkungan.

Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah. Kondisi itu memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

Menurut Ikbal, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri sehingga membutuhkan keterlibatan perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

“Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab serta mendorong penerapan ekonomi sirkular yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan,” ujar Ikbal.

Ia menilai pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

“Kami melihat program seperti ini sangat penting untuk membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai guna,” tutur Ikbal.

Di sisi lain, Editor National Geographic Indonesia Ade Sulaeman mengatakan, persoalan sampah plastik kini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Berdasarkan sejumlah riset yang dipaparkan, partikel mikroplastik dan nanoplastik ditemukan di udara, air hujan, hingga aliran darah manusia.

“Kondisi ini menunjukkan dampak sampah plastik yang semakin meluas dan tidak terlihat secara langsung, sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” tegas Ade.

Ade menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pengurangan sampah plastik melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik.

“Permasalahan sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk membangun perubahan perilaku masyarakat,” ujar Ade.

“Apa yang dilakukan oleh PGN menjadi langkah positif dalam meningkatkan awareness lingkungan sekaligus mendorong keberlanjutan,” lanjut dia.

Pemerintah Dorong Pemilahan Sampah dari Hulu

Upaya pengelolaan sampah juga didorong pemerintah melalui penguatan pemilahan sampah dari tingkat hulu menjelang penghentian praktik open dumping di tempat pengelolaan akhir (TPA) di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, pemilahan sampah menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengelolaan sampah nasional.

“Tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa selesai dengan baik. Selain itu, kita juga akan menutup praktik open dumping akhir Juli, jadi di bulan Agustus 472 TPA yang ada akan diselesaikan,” ujar Diaz, dikutip dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Menurut Diaz, penghentian praktik open dumping diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan sampah nasional sesuai target pemerintah.

“Program pemilahan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden yang memiliki target sampah terkelola 100 persen di tahun 2029. Dengan diselesaikannya praktik open dumping, kami bisa angkat persentase pengelolaan sampah saat ini di 26 persen menjadi 57,7 persen,” katanya.

Diaz juga mengapresiasi praktik pemilahan sampah yang dilakukan warga Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, melalui penggunaan ember pemilah dan fasilitas bank sampah agar hanya residu yang berakhir di TPA maupun RDF.

“Semoga dari Rorotan, bisa jadi percontohan untuk 30 kelurahan lainnya yang ada di Jakarta Utara, agar semua bisa memilah sampah dengan baik,” jelas Diaz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang