Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan perubahan penanganan darurat sampah nasional dalam dua tahun ke depan, mengingat sebagian besar permasalahan ini belum tertangani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik opendumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait lingkungan sampah.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Zulhas menjelaskan, percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan SampahReduce-Reuse-Recycle(TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadiopen dumpingnggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkanopen dumping.

“Sehingga 2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan perubahan penanganan darurat sampah nasional dalam dua tahun ke depan, mengingat sebagian besar permasalahan ini belum tertangani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik opendumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait lingkungan sampah.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Zulhas menjelaskan, percepatan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan SampahReduce-Reuse-Recycle(TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadiopen dumpingnggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkanopen dumping.

“Sehingga 2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” pungkasnya.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) -

Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC) memperluas fasilitas tempat pengolahan sampah berbasis pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

“Kami tingkatkan luas lahan dari sekitar 2.500 meter menjadi 5.000 meter persegi,” kata General Manager ITDC the Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan perluasan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) itu memanfaatkan lahan yang saat ini tersedia yaitu di kawasan Lagoon Nusa Dua.

Selama ini, fasilitas itu mengelola sampah yang dihasilkan dari BUMN tersebut yang diperkirakan mencapai 35 ton per hari, sebanyak 70 persen di antaranya adalah sampah organik.

Sedangkan sampah dari perhotelan dan restoran di kawasan wisata premium itu sebagian di antaranya sudah dikelola mandiri oleh pelaku usaha tersebut.

Mereka selain mengelola mandiri, juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki legalitas usaha.

Dengan perluasan fasilitas itu, pihaknya berencana mengajak perhotelan dan restoran yang berminat untuk mengelola sampah bersama.

Meski begitu, ia tidak serta merta memutus kerja sama pihak ketiga yang mengelola sampah dengan perhotelan dan restoran yang telah ada sebelumnya, karena ada perputaran ekonomi.

“Tahun 2026 target kami mengelola sampah dari tenant (perhotelan dan restoran) menjadi satu di dalam kawasan, tapi kami tidak akan serta merta memutus pihak ketiga, sepanjang punya izin pemerintah,” ucapnya.

Dengan adanya perluasan fasilitas pengelolaan sampah itu diharapkan timbulan sampah tidak seluruhnya berakhir di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Suwung Denpasar yang saat ini juga dalam keadaan sudah melebihi kapasitas.

Upaya tersebut diharapkan menjadi inovasi berkelanjutan untuk menjaga lingkungan di kawasan pengelolaan seluas 350 hektare itu.

Sebelumnya, pihaknya juga mengolah air laut menjadi air bersih guna mengurangi ketergantungan dengan air tanah.

Dalam tiga bulan terakhir pihaknya memproduksi 331 ribu meter kubik air bersih memanfaatkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Teknologi itu mampu memproduksi air bersih mencapai hingga 1,31 juta meter kubik per tahun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Memang sampah yang harus dikelola memang sudah terlalu banyak di sana.

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengaktifkan lagi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R dalam rangka mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.

"Sekarang kami juga dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang bekerjasama bagaimana agar lebih mengaktifkan lagi TPS3R yang ada di wilayah DKI Jakarta, sehingga beban sampah yang ke Bantar Gebang juga nggak terlalu besar," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dalam acara puncak Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025, di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, TPA Bantar Gebang sebetulnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kementerian PU memang ikut membantu, salah satunya dengan membangun alat untuk membakar sampah secara terkendali (insinerator) di Bantar Gebang.

"Kami memang mendukung. Satu di antaranya adalah di sana ada insinerator di Bantar Gebang. Itu salah satunya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga Kementerian PU di situ. Jadi insinerator mini seperti untuk laboratoriumnya sebelum kami tingkatkan (scaling up) menjadi instalasi yang besar," katanya lagi.

Dengan demikian, di Bantar Gebang itu sebetulnya semua fasilitas pengolahan sampah lengkap. Di situ ada komposting atau proses mengolah sampah menjadi pupuk kompos), landfill mining, insinerator kecil, sampai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Refuse-Derive Fuel (TPST RDF).

"Memang sampah yang harus dikelola memang sudah terlalu banyak di sana," kata Dewi.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sebetulnya DKI Jakarta berencana ingin mengambil bagian di dalam program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

"Karena DKI Jakarta tidak mungkin tanpa TPST. Jadi mereka sekarang di antaranya mengambil sampahnya, itu yang sampah yang dikelola. Tapi sebagian sebetulnya mereka sekarang sudah mulai dengan landfill mining," ujarnya.

Landfill mining merupakan proses di mana sampah yang diolah berasal murni dari timbunan lama, bukan sampah baru. Proses pengolahan dilakukan dengan sangat hati-hati karena gas metana yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dapat memicu ledakan jika tidak dikelola dengan benar.

Setiap timbunan sampah yang akan ditambang harus terlebih dahulu dibuka dan dibiarkan selama tiga hari untuk menurunkan tekanan gas sebelum proses penambangan sampah.

Dari total sampah yang ditambang, sekitar 30 persen berhasil dikonversi menjadi RDF untuk industri semen dan pupuk kompos.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R masih diperlukan untuk mengatasi masalah persampahan di Indonesia.

"TPS3R yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tetap masih diperlukan," ujar Dody dalam jumpa pers acara puncak Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di Bekasi, Jawa Barat pada Senin.

Dia mengatakan, bahwa proyek Waste To Energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) melibatkan badan usaha, sehingga secara komersial mesti ada jumlah minimum sampah yang perlu diolah setiap harinya yakni sekitar 1.000 ton/hari.

Kota-kota besar yang berlokasi di kawasan Jabodetabek, Bandung dan Bali untuk masalah persampahannya dapat mencapai 1.000 ton/hari, sehingga harus ditangani dengan proyek Waste To Energy.

Namun, kata Dody, tidak semua kota menghadapi masalah persampahan seperti kota-kota besar tersebut sehingga Kementerian PU akan tetap fokus pada TPS3R untuk mengatasinya.

"Sedangkan untuk kota-kota yang sampahnya belum mencapai 1.000 ton/hari tersebut, maka kita harus mengatasinya dengan menggunakan TPS3R," katanya.

Dody tetap menekankan pentingnya pemilahan sampah sedari awal termasuk sampah-sampah yang akan diolah oleh TPS3R. Pemilahan tersebut memudahkan proses pengolahan sampah apakah akan dikonversi sebagai bahan bakar, plastik daur ulang, dan sebagainya.

Indonesia saat ini berhadapan dengan timbunan sampah lebih dari 68 juta ton per tahunnya sejak tahun 2021. Sebagian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih beroperasi dengan ditumpuk secara terbuka di suatu lokasi atau open dumping yang memicu emisi gas rumah kaca, terutama metana.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengolahan 38 persen dari total sampah secara efektif. Upaya ini krusial guna mencegah terjadinya kelebihan kapasitas (over capacity) Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat proyeksi volume sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82 juta ton per tahun.

Dody juga menegaskan bahwa metode open dumping harus segera dihentikan karena berisiko tinggi mencemari lingkungan, sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tempat Pengolahan Sampah mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycle) atau TPS3R harus diterapkan secara konsisten di semua wilayah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025