Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari isu keberadaan bandara diduga ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara itu dilabeli ilegal karena dituding tidak memiliki perangkat negara. Sejumlah pihak menyoroti nihilnya keberadaan petugas Direktorat Jenderal Imigrasi hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai di lapangan udara tersebut.

"Kelihatannya seperti itu (bandara di Morowali tidak ada petugas Bea Cukai). Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak," kata Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Purbaya mendengar ada izin khusus sehingga bandara tersebut pada akhirnya disebut-sebut tidak memerlukan petugas Bea Cukai. Akan tetapi, ia menegaskan hal tersebut mesti dikonfirmasi pihak terkait, di mana bukan kewenangan Kementerian Keuangan.

Sang Bendahara Negara hanya menegaskan dirinya siap, jika bandara di Morowali itu memang butuh petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Kalau mau dikasih, ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak, kok. (Ditjen) Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi, pada dasarnya seperti itu. Kita siap, begitu ditugaskan, kita kirim orang (petugas Bea Cukai) ke sana," tuturnya.

Mulanya, bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu tertuduh. Pihak perusahaan akhirnya berkomentar usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan ada bandara di Morowali yang tak punya perangkat negara.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara mereka yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah, secara resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kisruh tersebut. Ia menyarankan agar masalah tudingan bandara ilegal itu ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP," ucapnya dalam keterangan resmi IMIP.

Selain Bandara IMIP, ada lapangan udara lain di Morowali. Ini merujuk pada Bandar Udara Maleo yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Bandara Maleo atau Bungku disebut sebagai fasilitas penerbangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan dibangun dengan APBN/APBD. Bandara itu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan berstatus bandara umum dengan fasilitas runway 1.400 meter serta terminal sipil.

Aparat negara pun diklaim hadir penuh di bandara yang diresmikan Jokowi itu, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari isu keberadaan bandara ilegal yang diklaim berada di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara itu dilabeli ilegal karena dituding tidak memiliki perangkat negara. Sejumlah pihak menyoroti nihilnya keberadaan petugas Direktorat Jenderal Imigrasi hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai di lapangan udara tersebut.

"Kelihatannya seperti itu (bandara di Morowali tidak ada petugas Bea Cukai). Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak," kata Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Purbaya mendengar ada izin khusus sehingga bandara tersebut pada akhirnya disebut-sebut tidak memerlukan petugas Bea Cukai. Akan tetapi, ia menegaskan hal tersebut mesti dikonfirmasi pihak terkait, di mana bukan kewenangan Kementerian Keuangan.

Sang Bendahara Negara hanya menegaskan dirinya siap, jika bandara di Morowali itu memang butuh petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Kalau mau dikasih, ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak, kok. (Ditjen) Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi, pada dasarnya seperti itu. Kita siap, begitu ditugaskan, kita kirim orang (petugas Bea Cukai) ke sana," tuturnya.

Mulanya, bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu tertuduh. Pihak perusahaan akhirnya berkomentar usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan ada bandara di Morowali yang tak punya perangkat negara.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara mereka yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah, secara resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kisruh tersebut. Ia menyarankan agar masalah tudingan bandara ilegal itu ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP," ucapnya dalam keterangan resmi IMIP.

Selain Bandara IMIP, ada lapangan udara lain di Morowali. Ini merujuk pada Bandar Udara Maleo yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Bandara Maleo atau Bungku disebut sebagai fasilitas penerbangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan dibangun dengan APBN/APBD. Bandara itu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan berstatus bandara umum dengan fasilitas runway 1.400 meter serta terminal sipil.

Aparat negara pun diklaim hadir penuh di bandara yang diresmikan Jokowi itu, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik mengenai operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kian jadi sorotan. Akan tetapi, keberadaan bandara khusus seperti Bandara IMIP diklaim bukanlah praktik ilegal.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lee, menyebut bahwa saat ini terdapat sejumlah bandara khusus yang telah beroperasi. Mulai dari Bandara Khusus Tamling yang terafiliasi Tommy Winata, Bandara Wiladatika Cibubur, Bandara Budiarto (Curug) hingga Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

"Semuanya [termasuk IMIP] tersertifikasi dan terdaftar di DJPU serta diawasi oleh DJPU. Traffic dilayani oleh Airnav," kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa mustahil apabila muncul narasi Bandara IMIP tidak berizin. Pasalnya, bandara tersebut mengantongi izin serta diawasi langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Alvin menambahkan, tidak adanya Imigrasi dan Bea Cukai pada bandara tersebut dikarenakan Bandara IMIP hanya melayani penerbangan domestik saja.

"Tentu tidak tersedia petugas Imigrasi dan Bea Cukai di sana. Sebagaimana juga bandara-bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, dan lain-lain," ujarnya.

Senada, pengamat penerbangan sekaligus Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohamada Abdul Kadir Martoprawiro, menyebut bahwa secara regulasi, keberadaan bandara khusus di Indonesia adalah hal yang legal dan Bandara IMIP bukanlah satu-satunya fasilitas jenis ini yang beroperasi.

Menurut Abdul Kadir Martoprawiro, dasar hukum operasional bandara khusus sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Secara hukum, bandara khusus itu legal. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," jelasnya.

Dia menambahkan, payung hukum tersebut diikuti oleh peraturan turunan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan, yang secara detail mengatur bagaimana bandara khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan tertentu, seperti kegiatan industri atau pertambangan.

Abdul Kadir Martoprawiro juga menekankan bahwa fokus publik yang seolah menjadikan Bandara IMIP sebagai kasus tunggal atau anomali adalah keliru. Faktanya, Indonesia memiliki banyak bandara khusus yang dibangun untuk melayani kepentingan industri di daerah-daerah terpencil.

"Penting untuk diketahui, Bandara IMIP ini bukan satu-satunya bandara khusus di Indonesia. Ada banyak bandara khusus lain yang dimiliki perusahaan di daerah, biasanya untuk mendukung kegiatan pertambangan, perkebunan, atau kawasan industri," ungkapnya.

Keberadaan bandara-bandara ini, lanjutnya, justru vital untuk menunjang logistik dan mobilitas di wilayah yang tidak terjangkau oleh bandara umum yang dikelola oleh pemerintah.