Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor kehutanan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) angkat suara setelah menjadi sorotan publik karena aktivitasnya diduga memicu bencana ekologis banjir dan longsor di Sumatra.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merilis pernyataan publik yang membantah keterlibatannya dalam struktur kepemilikan saham pada emiten berkode INRU tersebut. Luhut, melalui akun Instagram resminya juga menyinggung soal jejak praktik bisnis Toba Pulp Lestari yang merusak ekosistem Sumatra dan menuai penolakan masyarakat sekitar

"Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sebenarnya sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 atau saat era Presiden BJ Habibie. Namun, pada 19 November 2000, perusahaan tersebut kembali beroperasi dan berganti nama dari semula PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Mantan Menko Marves ini pun juga mengatakan bahwa dampak dari kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara dapat disaksikan melalui foto satelit. Menurutnya, PT TPL memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli, Sumut.

View this post on Instagram

A post shared by Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

"Foto satelit kan nanti bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ujar Luhut.

Selain pernyataan Luhut, riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara menemukan indikasi kuat pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam konsesi Toba Pulp Lestati di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi PT TPL, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Menanggapi laporan dan tudingan ini, TPL dalam siaran pers yang diterima Bisnis menyebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan pengawasan instansi berwenang.

“Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi berbagai pandangan publik, termasuk pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaitkan aktivitas TPL dengan isu kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli,” tulis manajemen, Selasa (13/1/2025).

Direktur TPL Anwar Lawden menyatakan sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

“Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” ujar Anwar.

Manajemen juga menyebutkan bahwa tuduhan yang menyebut operasional perusahaan sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. Seluruh kegiatan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah, serta kebijakan keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

“HCV merupakan area konservasi tinggi, yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, layanan ekosistem kritis [sumber air], serta hal lain yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya,” tulis manajemen.

Sementara itu HCS atau Stok Karbon Tinggi merujuk pada hutan alami yang memiliki cadangan karbon signifikan dan bernilai konservasi tinggi, yang perlu dilindungi dari konversi untuk perkebunan atau pembangunan lain. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta habitat keanekaragaman hayati.

Dengan pendekatan ini, area tanam hutan tanaman industri (HTI) disebut mengikuti kontur wilayah, juga menggabungkan area produksi dengan area perlindungan dalam satu kesatuan bentangan

“TPL mengatur pemanfaatan tanah secara selektif dengan menanam spesies pohon yang dapat mempercepat pertumbuhan, namun tetap menjaga ekosistem sekitar dengan pohon pelindung yang berasal dari habitat aslinya,” tulis TPL.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra terus bertambah menjadi 1.090 jiwa hingga Sabtu (20/12/2025).

Di sisi lain, pemerintah terus berjibaku memulihkan jalur logistik dan energi yang masih terhambat di sejumlah titik krusial, khususnya di Provinsi Aceh.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan per 20 Desember 2025, tercatat penambahan 19 korban jiwa baru dari posisi hari sebelumnya sebanyak 1.071 jiwa.

"Untuk hari ini 20 Desember, jumlah total korban meninggal dunia bertambah 19 jiwa. Sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam kami ucapkan," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (20/12/2025).

Berdasarkan rekapitulasi data BNPB, penambahan korban meninggal dunia terbesar terjadi di Provinsi Aceh, yakni dari 455 jiwa menjadi 472 jiwa.

Abdul memerinci penambahan tersebut berasal dari Aceh Utara sebanyak 15 jiwa, Bireuen 1 jiwa, Aceh Tenggara 1 jiwa, dan Gayo Lues 1 jiwa, serta terdapat koreksi data pengurangan 1 jiwa di Aceh Tengah.

Sementara itu, korban meninggal di Sumatra Utara bertambah 1 jiwa menjadi 370 orang (ditemukan di Tapanuli Tengah), dan di Sumatra Barat bertambah 1 jiwa menjadi 248 orang (ditemukan di Agam).

Di sisi lain, jumlah pengungsi menunjukkan tren penurunan. Total pengungsi tercatat sebanyak 510.528 jiwa, berkurang 16.340 jiwa dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan pascabencana, meski kebutuhan permakanan mereka masih bergantung pada lebih dari 500 dapur umum yang beroperasi.

Tantangan Logistik dan Energi

Dalam operasi penanganan darurat, BNPB menyoroti tantangan distribusi logistik di Aceh. Hingga pukul 15.00 WIB hari ini, telah terlaksana 16 penerbangan logistik dengan total muatan 22,6 ton, serta distribusi darat seberat 3,3 ton.

Abdul menuturkan, hambatan akses darat masih terjadi akibat kerusakan infrastruktur jembatan. Jembatan Kuta Blang yang menjadi penghubung vital Banda Aceh–Lhokseumawe masih dalam proses perbaikan, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif Awe Geutah.

"Karena sangat pentingnya jalur ini, animo masyarakat dan relawan serta dukungan logistik via darat menyebabkan antrean untuk melewati jembatan Awe Geutah karena sistem buka tutup satu jalur," jelasnya.

Pemerintah menargetkan perbaikan sejumlah jembatan, termasuk Jembatan Jeumpa yang progresnya mencapai 86%, serta pemasangan jembatan bailey di jalur Bireuen–Bener Meriah, dapat rampung sebelum 30 Desember 2025.

Terkait pasokan energi, BNPB telah mendistribusikan 37,5 drum BBM dan 60 tabung LPG via udara ke Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta mengirimkan satu truk tangki berisi 3.000 liter solar ke Aceh Tamiang.

Operasi pencarian (SAR) masih terus berjalan optimal di 6 kabupaten di Aceh, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat operasi difokuskan secara terbatas di beberapa sektor, termasuk Tapanuli Tengah, Agam, dan Tanah Datar.

Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

"Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana."

Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

"Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," lanjut Surat Terbuka tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bencana banjir dan longsor di Sumatra akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025, yang sebelumnya diperkirakan optimistis hingga 5,7% (yoy).

Sebagaimana diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa korban akibat bencana tersebut mencapai 776 orang korban jiwa, 564 orang hilang serta 2.600 luka-luka. Data tersebut yang terekam per pagi ini pukul 09.22 WIB, Kamis (4/12/2025).

Kerusakan infrastruktur juga meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan serta 2.400 rumah di Sumatra Utara. Kemudian, di Sumatra Barat, terdapat kerusakan 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan dan 2.800 rumah.

Adapun kerusakan infrastuktur di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

"[Bencana di Sumatra] akan berdampak tetapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan, apalagi nanti kalau kalau ada perbaikan-perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain itu akan mendorong ekonomi sedikit," terangnya kepada wartawan sat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya tidak menutup kemungkinan target pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 masih bisa mencapai 5,6% sampai dengan 5,7% sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Dia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dengan adanya bencana yang dipicu fenomena siklon tropis senyar itu masih bisa di atas 5,5%. "Saya pikir sih masih akan di atas 5,5%," ujar pria yang dulunya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Berkaitan dengan kesiapan APBN dalam kondisi tanggap darurat ini, Purbaya menyebut Kemenkeu masih menunggu BNPB mengajukan tambahan anggaran apabila diperlukan. Dia menyebut lembaga itu masih memiliki anggaran sekitar Rp500 miliar.

Untuk diketahui, anggaran BNPB pada APBN 2025 tercatat sekitar Rp2 triliun. Dia menyebut pemerintah melalui BNPB memiliki anggaran cadangan untuk penanggulangan bencana.

"Kami sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. [Dari] cadangan bencana punya BNPB. Jadi aman," pungkasnya.

Adapun Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut pemerintah berfokus pada penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, serta kesehatan pada saat kondisi bencana.

"Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat," jelasnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.

“Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

“Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

“Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

Korban Jiwa dan Hilang

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

"Jumlah meninggal 604 jiwa," tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa.

"Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi," dikutip dari situs BNPB.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI,Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

"Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar," ujarnya.

Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

"Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal," kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

"Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173," tambahnya.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis.

Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan.

Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut.

Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak.

"Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman," jelas Lana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan memasuki hari keempat penanganan banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, total korban jiwa sebanyak 442, Minggu (30/11/2025).

Penambahan jumlah korban setelah Satuan Tugas Gabungan dari TNI, Polri, BNPB, dan personel lainnya melakukan penyisiran di tiga provinsi tersebut.

"Jadi korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang," kata Suharyanto dilansir akun YouTube @BNPB, Minggu (30/11/2025).

Dia menyebut, korban terbanyak berada di Tapanuli Selatan. Sedangkan sisanya di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Dia juga melaporkan, pengungsi juga turut bertambah menjadi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara. Lalu di Tapanuli Selatan sebanyak 4.661 jiwa yang mengungsi, Sibolga sebanyak 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 jiwa, dan Mandailing Natal 1.378 jiwa.

Dari segi akses transportasi, jalur Tarutung-Sibolga masih proses normalisasi dan baru berhasil ditembus sepanjang 40 km. Suharyanto menyampaikan masih ada warga yang terjebak di antara jalan Sibolga ke Tapanuli Tengah, di mana mereka mengungsi di area tersebut.

Lalu jalan Tarutung-Tapanuli Utara masih lumpuh, di mana personel gabungan membawa logistik ke titik-titik itu. Jalur Mandailing Natal berangsur pulih.

Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah hanya bisa diakses melalui jalur udara. Lalu, Bandara Pinangsori sudah dapat diakses jalur darat sehingga pendistribusian logistik ke Tapanuli Tengah bisa menggunakan jalur udara dan darat. Tapanuli Tengah ke Sibolga sudah bisa ditembus.

Korban Jiwa di Aceh 96 Orang

Suharyanto menjelaskan bahwa korban jiwa di Aceh menjadi 96 orang, dan 75 masih dinyatakan hilang. Korban jiwa terdampak di 11 kabupaten dan kota.

Dia merincikan jalur transportasi yang masih lumpuh adalah Sumatra Utara-Aceh Tamiang, Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara-Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subusalam, Singkil, dan Aceh Selatan.

Namun, akses komunikasi di Bener Meriah telah lancar, begitupun Aceh Timur, dan Langsa.

Korban Jiwa Sumatra Barat menjadi 129

Suharyanto menyampaikan bahwa korban Jiwa di Sumatra Barat mencapai 129 orang, 118 masih hilang, dan 16 luka-luka. Wilayah Padang Pariaman juga telah pulih dan banyak warga yang berangsur angsur mengunjungi rumahnya.

Di Agam, katanya, korban jiwa menjadi 87, sedangkan 76 masih dinyatakan hilang. Terdapat 8 kabupaten/kota yang terdampak dan masih menjadi fokus utama.

Jalur Kota Padang Panjang dan Secincin masih putus. Dia mengatakan akses dari Jakarta ke Sumatra Barat menggunakan jalur darat masih bisa diakses.

Adapun sampai saat ini Satgas Gabungan masih mendistribusikan kebutuhan pokok mulai dari makanan, minuman, selimut, tenda keluarga dan tenda pengungsian. Selain itu, sejumlah lokasi telah dipasangi Starlink untuk mempermudah komunikasi. Proses penyaluran akan terus bertambah setiap harinya yang didominasi dari jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.

Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang.

Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Suharyanto mengatakan, bencana ini mengakibatkan gangguan infrastruktur secara massal. Misalnya di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.

Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Dia menyampaikan alat berat telah dikerahkan untuk pembukaan akses

Tak hanya itu, sistem jaringan komunikasi turut terdampak yang mengakibatkan keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi lainnya. Sebagai solusi, pihaknya menyediakan Starlink yang didistribusikan ke pemerintah daerah, lokasi pengungsian dan posko penanganan darurat.

Sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga.

Lebih lanjut, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan. Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

*Korban Meninggal Dunia di Aceh 35 Orang*

Di Aceh BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

“Ini akan berkembang terus datanya. Dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan bahwa lokasi pengungsian tersebar di 20 kabupaten/kota termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

“Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.

Sama seperti Sumatra, jalur akses transportasi juga terdampak di Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor.

Kemudian kerusakan jembatan di Meureud sehingga terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang. Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah hingga saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan.

Alhasil, transportasi jalur udara menjadi alternatif utama melalui Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Suharyanto menuturkan, BNPB juga memasang Starlink guna mendukung komunikasi antar petugas. Perangkat dipasang

Di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Nantinya pemasangan Starlink dilakukan di beberapa titik lainnya.

Lalu, penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan. Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor.

*Sumatra Barat, 23 Meninggal Dunia*

Selanjutnya di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

Suharyanto mebeberkan sejumlah wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

“Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

Terdapat 3.900 KK yang terdata mengungsi, di mana lokasi yang mengalami dampak terbesar di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang.

Di Sumatra Barat, akses jalan yang terdampak diantaranya di lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam.

Adapun Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto. BNPB terus melakukan koordinasi dengan polisi/TNI dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan bencana alam ini.