Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sehingga tidak perlu menetapkan status bencana nasional.

Pernyataan itu merespons berbagai komentar dari masyarakat karena pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut, walaupun banyak kerusakan infrastruktur dan menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

"Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain, jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," katanya saat tinjau pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bukan berarti pemerintah tidak memandang serius bencana ini. Menurutnya jajaran kabinet merah putih dan pihak lainnya terus bekerja dengan meninjau langsung lokasi bencana, serta menyiapkan berbagai rencana strategis.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal memulihkan keadaan di wilayah terdampak.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," terangnya.

Dia juga menyoroti terkait bantuan dari sejumlah pihak. Dia menjelaskan pemerintah tetap menerima bantuan asalkan melalui mekanisme yang jelas.

"Kalau ada pihak yang memberikan bantuan, silakan. Bikin surat 'saya ingin menyumbang ini' nanti kita laporkan ke pemerintah pusat, nanti kita salurkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

"Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana."

Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

"Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," lanjut Surat Terbuka tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban," jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal," jelasnya.

Dina menuturkan bahwa penanganan bencana turut melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.

Diketahui, per Jumat (28/11/2025) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.

Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. Di Aceh 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka.

Kemudian di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Jumlah korban diperkirakan meningkat. Selain itu sejumlah akses darat lumpuh sehingga pemberian logistik terhambat dan diharuskan menggunakan jalur udara.