Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggung seluruh biaya pengobatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus akibat penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal.

Sebagai konteks, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta.

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Akibatnya, dia mengalami luka serius, yakni pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata, dengan total luka bakar 24%.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut karena bukan sekadar kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi.

"Komisi III DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan saudara Andrie Yunus," katanya usai mengadakan rapat khusus di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Lebih lanjut, dia mendesak Polri mengusut tuntas peristiwa tersebut dengan tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga aktor intelektual yang mendalangi penyiraman air keras.

Polri juga diminta bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan keluarga, organisasi, maupun pihak terkait yang berhubungan dengan Andrie Yunus.

"Komisi III DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mungkin mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya merespons peristiwa pidana itu dengan menaikkan kasus ke tahap penyidikan dan membuka posko pengaduan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pos pengaduan itu didirikan di lobi Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, kepolisian juga menyediakan pengaduan melalui jalur telepon melalui Call Center 110 dan nomor hotline 0812-8559-9191.

"Kepada seluruh saksi yang mendengar, melihat, mengetahui, atau mengalami langsung kejadian ini, kami mohon bantuannya untuk memberikan informasi kepada kami," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas siapa pun yang memberikan kontribusi dalam pengungkapan kasus ini. Budi meminta agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada posko aduan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI,Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

"Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar," ujarnya.

Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.