Bisnis.com, SEMARANG - Banjir yang terjadi di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah berisiko menimbulkan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah.

"Itu biasanya mengganggu dari sisi inflasi, karena distribusi pasti akan terganggu. Dan ini akan mengganggu sistem distribusi logistik secara umum," ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro FX Sugiyanto saat dihubungi Bisnis pada Rabu (21/1/2026).

Banjir yang merendam wilayah seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, hingga Kabupaten Pati itu akan menghambat akses transportasi darat dari dan menuju Jawa Tengah.

Sugiyanto menilai ongkos transportasi bakal menjadi beban ekonomi yang paling terasa dampaknya dalam waktu dekat akibat bencana tahunan itu.

Banjir itu, kata Sugiyanto, perlu direspons dengan melibatkan kepala daerah tingkat bupati maupun wali kota.

"Saya belum melihat sebuah program yang menjadi fokus Gubernur Jawa Tengah. Saya enggak melihat apa yang sebetulnya menjadi fokus, itu belum jelas," ucap Sugiyanto.

Di sisi lain, Sugiyanto juga mengkritik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkesan reaksioner. Semestinya, lanjut Sugiyanto, pemerintah daerah bisa mencanangkan program dan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah di wilayah yang sudah menjadi langganan banjir.

"Kebijakan yang reaksioner seperti mengirimkan bantuan, itu sebetulnya tidak sustain. Saya melihatnya kurang ada perencanaan yang terfokus. Kalau Gubernur [Jawa Tengah] bisa melakukan penghematan anggaran, seharusnya itu bisa menonjolkan aktivitas lain yang lebih fokus, seperti penanganan banjir," tutur Sugiyanto.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan telah menggelontorkan sekitar Rp700 juta anggaran APBD untuk bantuan korban banjir di Pantura Jawa Tengah.

Bantuan mulai didistribusikan sejak Sabtu (17/1/2026) dan terdiri dari makanan siap saji, lauk pauk, tenda keluarga dan tenda serbaguna, kasur, selimut, family kit, hingga pakaian anak.

Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa selain bantuan logistik pihaknya ikut mendirikan dapur umum di wilayah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Di Kabupaten Pemalang, misalnya, telah didirikan dapur umum dengan kapasitas produksi hingga 4.000 bungkus makanan setiap harinya.

"Musim hujan masih panjang. Logistik bantuan kami siapkan, baik dari APBD Jawa Tengah maupun dukungan Kementerian Sosial. Termasuk santunan bagi korban meninggal dunia dan rumah hanyut, sudah kami koordinasikan," kata Imam.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak akhir bulan lalu telah menewaskan lebih dari 1.300 orang serta memicu kerugian ekonomi sedikitnya US$20 miliar.

Melansir Bloomberg pada Kamis (4/12/2025), rangkaian tiga topan siklon tropis yang terjadi bertepatan dengan musim angin timur laut memicu curah hujan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di sejumlah lokasi.

Hal tersebut memicu gelombang kehancuran dari Sri Lanka hingga Indonesia, merusak rumah, jalan, serta jalur rel kereta api, menghancurkan hasil panen, memperlambat produksi pabrik, hingga menenggelamkan kawasan wisata.

Di Sri Lanka, Topan Ditwah yang menewaskan sedikitnya 465 orang diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 500 miliar rupee Sri Lanka atau sekitar US$1,6 miliar.

Kepala Strategi CAL Group, Udeeshan Jonas, menyebut kerugian itu mencakup potensi penyusutan output ekonomi sebesar 1% terhadap produk domestik bruto (PDB) serta kerusakan fisik infrastruktur.

Sementara itu, di Thailand selatan, Topan Senyar memicu salah satu banjir terburuk dalam sejarah negara tersebut. Bencana itu melumpuhkan pusat teknologi dan pariwisata utama, dengan perkiraan kerugian sementara melampaui US$15 miliar.

Kementerian Perdagangan Thailand menyatakan arus ekspor bernilai tinggi, termasuk komponen elektronik dan suku cadang otomotif, praktis terhenti. Jika kondisi berlanjut, potensi tambahan kerugian dapat mencapai US$400 juta per bulan. Kunjungan wisatawan diperkirakan juga anjlok total dalam waktu dekat, menurut Universitas Kamar Dagang Thailand.

Di Indonesia, badai dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 700 orang serta memicu banjir dan tanah longsor di Sumatra, wilayah utama penghasil batu bara, kopi, dan minyak sawit.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi Indonesia menembus US$4 miliar atau sekitar 0,29% dari PDB, seiring dengan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, hilangnya pendapatan rumah tangga, serta turunnya produksi pertanian.

Padahal, sebelum badai November melanda, Thailand dan Indonesia sudah lebih dulu menyiapkan paket stimulus senilai miliaran dolar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Kedua negara juga tengah menghadapi pelemahan konsumsi domestik serta lingkungan ekspor yang lebih berat akibat tarif Amerika Serikat.

Tekanan serupa turut dirasakan Vietnam, yang selama ini relatif lebih tangguh menghadapi dampak perang dagang dan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan.

Badai hebat bulan lalu memperlambat kinerja sektor manufaktur akibat keterlambatan pengiriman serta meningkatnya inflasi, yang mendorong perusahaan menaikkan harga jual.

Kerusakan akibat badai diperkirakan telah menggerus perekonomian Vietnam sekitar US$3,2 miliar sepanjang tahun ini, mendekati rekor US$3,5 miliar pada 2024 saat negara tersebut diterjang Topan Yagi.

Total kerugian US$20 miliar selama bulan lalu dihimpun dari estimasi pemerintah dan analis, yang masih mungkin direvisi seiring berjalannya proses penilaian kerusakan. Sebagai perbandingan, banjir musiman sepanjang 2024 menimbulkan kerugian sekitar US$25 miliar di kawasan Asia-Pasifik, menurut kajian pialang asuransi Aon Plc.

Dampak Perubahan Iklim

Para ilmuwan menyoroti peran perubahan iklim sebagai faktor utama yang memperparah banjir, diperburuk oleh deforestasi, kegagalan sistem pertahanan banjir, serta minimnya pendanaan untuk peningkatan ketangguhan bencana.

“Perubahan iklim tanpa diragukan telah memicu banjir yang semakin parah di Asia Tenggara,” ujar Direktur Riset Fisika Iklim di French National Center for Scientific Research, Davide Faranda, yang memimpin penelitian terkait banjir Vietnam pada November lalu.

Lembaga riset BMI, unit usaha Fitch Solutions, menyebut kawasan Asia Tenggara berisiko lebih sering mengalami bencana majemuk, yaitu rentetan peristiwa cuaca ekstrem dalam waktu berdekatan yang menghasilkan dampak kerusakan lebih besar pada tahun-tahun mendatang.

BMI juga mencatat proporsi penduduk yang tinggal di wilayah rawan banjir tergolong tinggi, antara lain 21% di Malaysia, sekitar 20% di Indonesia, serta sekitar 15% di Singapura, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pertengahan hingga akhir 2010-an dan diproyeksikan terus naik seiring percepatan pemanasan global serta pertumbuhan populasi di area rentan.

Menurut Germanwatch, organisasi pemantau hak asasi manusia independen, sejumlah negara Asia Tenggara secara konsisten masuk dalam daftar wilayah paling terdampak perubahan iklim, dengan Filipina, Myanmar, dan Vietnam termasuk 10 negara teratas yang paling terdampak pada tahun lalu.

Profesor teknik lingkungan Universitas Illinois Urbana-Champaign, Helen Nguyen mengatakan, upaya membangun ketangguhan iklim di sejumlah negara dinilai tertinggal dibanding kawasan lain. Hal tersebut sebagian karena prioritas pemerintah yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi ketimbang perencanaan dan adaptasi lingkungan.

“Pembangunan berlangsung terlalu cepat, dan itu mengorbankan lingkungan,” ujarnya.

Situasi paling kompleks terlihat di Filipina, di mana kemarahan publik meningkat menyusul skandal korupsi bernilai miliaran dolar terkait dana proyek mitigasi banjir pemerintah.

Skandal tersebut memicu penundaan proyek infrastruktur, merusak kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

Dampak Terhadap Industri

Meski sejauh ini dampak badai terhadap produksi industri relatif terbatas, total kerusakan secara keseluruhan masih belum sepenuhnya terukur.

Analis Capital Economics mencatat pusat-pusat komersial dan industri utama kawasan relatif tidak terdampak signifikan, berbeda dengan banjir Thailand pada 2011 yang menghantam kawasan industri Bangkok dan menyebabkan kontraksi PDB dua digit.

Gangguan terhadap rantai pasok dan manufaktur diperkirakan hanya bersifat kecil dan sementara, meskipun tetap ada risiko kenaikan harga pangan akibat kerugian hasil panen.

Di Vietnam, produsen kopi masih berada pada jalur peningkatan produksi dan ekspor meski panen sempat tertunda akibat banjir meluas.

Namun, upaya tanggap darurat dan pemulihan tetap akan memakan biaya besar bagi negara seperti Thailand dan Indonesia yang tengah berjuang mendorong perekonomian tanpa membebani anggaran, serta bagi Sri Lanka yang masih dalam fase pemulihan pascakrisis gagal bayar 2022.

Kepala Ekonom Asia HSBC, Frederic Neumann, menilai frekuensi dan skala gangguan cuaca ekstrem di kawasan terus meningkat.

“Semakin banyak anggaran fiskal yang harus dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dan membangun ketangguhan iklim. Terutama bagi negara-negara miskin, kondisi ini memaksa adanya pilihan sulit berupa pemangkasan belanja penting di sektor lain,” katanya.

Sementara itu, Chief Operations Officer perusahaan analisis risiko banjir berbasis di Inggris, Fathom, Andrew Smith, menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan paling terekspos banjir di dunia karena besarnya populasi di wilayah dataran rendah dan padat bangunan.

“Seiring tekanan iklim dan demografi yang terus meningkat, masyarakat di kawasan ini menghadapi risiko yang makin besar dan kian sulit dihindari,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berduka. Menjelang akhir tahun, tiga provinsi di Indonesia dilanda bencana yang meregang lebih dari 400 nyawa. Bencana banjir dan longsor ini tidak hanya memakan korban, tetapi juga membuktikan bahwa kerusakan lingkungan memberi dampak ekonomi yang dalam.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara membuktikan ada dua faktor utama yang menyebabkan bencana hidrometerologi tersebut.

Dia mengamini bahwa kerusakan akibat kegiatan ekstraktif besar-besaran, seperti tata guna lahan, aktivitas tambang, perkebunan, pertanian, pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur energi) dilakukan dengan tidak melihat daya dukung lingkungan.

“Alam itu memulihkan diri sendiri, tetapi biaya dari pemulihan dia itu harus ditanggung manusia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, krisis iklim yang disebabkan gas rumah kaca didorong faktor dominan seperti deforestasi dan dampak pembakaran energi fosil. Di Indonesia, lanjut Fabby, keduanya memberikan kontribusi besar.

Hal itu pun dibuktikan dengan hilangnya 20% tutupan lahan dalam dua dekade terakhir. Merujuk Global Resource Institute, hutan primer tropis di Indonesia tersisa 260 ribu hektare (Ha) pada 2024 atau menurun 30.000 Ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fabby mengatakan pemerintah dalam mengalokasikan lahan bagi korporasi tampak jor-joran dan tidak diikuti dengan penerapan jaring pengaman yang baik. Idealnya, untuk mencegah lingkungan, setiap aktivitas memiliki dokumen Amdal, yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.

“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin lahan sawit dan tambang di kawasan Sumatra, terutama di wilayah yang terdampak bencana.

Berdasarkan laporan Celios, luasan hutan Indonesia terus menyusut tajam dibandingkan luas daratan. Indikator forest rent terhadap PDB turun dari 0,81% pada 2000 menjadi 0,42% tahun berikutnya.

Celios mengungkapkan, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berdampak bagi ekonomi regional dan nasional. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88% atau setara Rp2,04 triliun.

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%. Selain itu, secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatra,” katanya.

Dampak ekonomi yang disebabkan bencana di Sumatra ini juga ikut berdampak pada bisnis dan operasional industri perbankan. Sejumlah bank pun menyiapkan langkah mitigasi untuk para nasabah yang terdampak bencana tersebut.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) misalnya, saat ini sedang melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga sudah menyiapkan proses dan kebijakan internal terkait crisis management untuk berbagai kondisi kedaruratan. Saat ini bank tengah melakukan asesmen terhadap para debitur yang berpotensi terdampak bencana.

Adapun PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memperkirakan bahwa bencana di Sumatra berdampak cukup besar dan bahkan berpotensi dikategorikan sebagai bencana nasional. Sebagai bank digital dengan nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, Allo Bank kini tengah memetakan debitur mereka di wilayah yang terkena dampak.