Bisnis.com, PEKANBARU — Laju kerusakan lahan gambut di wilayah pesisir Riau kini dinilai jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkannya. Di sejumlah kawasan, degradasi tidak lagi hanya memicu penurunan muka tanah (subsiden), tetapi juga menghilangkan daratan akibat abrasi hingga berubah menjadi laut.

Peneliti Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, mengatakan salah satu contoh paling nyata terjadi di Pulau Bengkalis. Dalam sekitar 35 tahun terakhir, garis pantai di pulau tersebut telah mundur sekitar 1,5 kilometer akibat abrasi yang terus menggerus kawasan gambut.

"Dalam tiga puluh lima tahun terakhir, hilangnya sudah 1,5 kilometer. Jadi bukan cuma amblas-amblas saja, tetapi sudah menjadi laut," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sigit, kondisi tersebut menunjukkan laju degradasi gambut telah melampaui proses pembentukannya secara alami. Gambut terbentuk dari akumulasi sisa vegetasi dengan laju kurang dari satu sentimeter per tahun, sehingga hamparan gambut setebal belasan meter yang masih tersisa di Riau merupakan hasil proses selama ribuan tahun.

Sebaliknya, ketika lahan gambut dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan kanal, proses degradasi langsung berlangsung. Air yang tersimpan di dalam gambut mengalir keluar melalui kanal sehingga permukaan tanah perlahan mengalami subsiden. Pada lahan perkebunan sawit, misalnya, laju penurunan muka tanah rata-rata mencapai sekitar lima sentimeter per tahun atau sekitar lima kali lebih cepat dibandingkan proses pembentukan gambut.

Kerusakan semakin cepat ketika kebakaran terjadi. Dalam satu kali kejadian, lapisan gambut yang terbakar dapat berkurang hingga sekitar 20 sentimeter. Artinya, satu musim kebakaran dapat menghilangkan lapisan gambut yang membutuhkan puluhan tahun untuk terbentuk.

Fenomena tersebut, lanjut Sigit, tercermin dalam penelitian tim PUI GK Universitas Riau di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang. Analisis periode 2001–2020 menunjukkan titik panas terkonsentrasi di kawasan pesisir dengan puncaknya terjadi pada Maret 2014 yang mencapai 194 hotspot.

Selama dua dekade tersebut, luas area yang terbakar di KHG Pulau Rangsang mencapai sekitar 114.982 hektare dengan akumulasi durasi kebakaran selama 308 hari. Penelitian itu juga menemukan sejumlah lokasi mengalami kebakaran berulang akibat kerusakan sistem hidrologi gambut yang membuat kawasan semakin rentan terbakar dari tahun ke tahun.

Karena itu, tim peneliti merekomendasikan restorasi melalui pembasahan kembali (rewetting) pada kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.

Selain kebakaran dan subsiden, kawasan gambut pesisir juga menghadapi ancaman abrasi yang menghilangkan daratan secara permanen. Di Desa Muntai, Bengkalis, laju abrasi diperkirakan mencapai sekitar lima meter per tahun. Sementara itu, di Desa Prameskom, abrasi bahkan diperkirakan mencapai sekitar 20 meter per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan, setiap tahun pulau di pesisir kita kehilangan dua puluh meter daratan," ujar Sigit.

Pulau Bengkalis sendiri diperkirakan tersusun sekitar 90% lahan gambut dan hanya sekitar 10% tanah mineral. Karena itu, hilangnya lapisan gambut akibat abrasi, kebakaran, maupun subsiden tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengurangi luas daratan.

Menurut Sigit, dampak degradasi tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah Riau. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, lebih dari separuh wilayah provinsi tersebut merupakan lahan gambut, atau sekitar 62% apabila seluruh kawasan rawa turut diperhitungkan.

Dalam kondisi alami, kubah gambut mengandung sekitar 90% air sehingga berfungsi sebagai reservoir alami yang menahan limpasan hujan. Namun, ketika kanal dibangun untuk mengeringkan lahan, kemampuan tersebut terus menurun. Air hujan tidak lagi tersimpan di dalam kubah gambut, melainkan langsung mengalir ke sungai hingga akhirnya memicu banjir di kawasan permukiman.

Sigit juga menilai upaya restorasi gambut belum didukung kelembagaan yang kuat. Menurutnya, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sempat menjadi langkah positif, tetapi keberlanjutannya terhenti karena lembaga tersebut bersifat ad hoc.

"Kalau pemerintah benar-benar melihat betapa pentingnya gambut, idealnya ada kementerian atau lembaga khusus yang permanen untuk menangani gambut," katanya.

Dia menegaskan bahwa subsiden, kebakaran, dan abrasi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dan terus mengurangi cadangan gambut yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bencana banjir sempat melanda lima kabupaten/kota di Provinsi Riau. Namun, hingga Selasa (30/12/2025), genangan air dilaporkan telah surut di tiga daerah dan kini hanya tersisa di Kabupaten Siak dan Bengkalis.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal mengatakan lima daerah yang sebelumnya melaporkan kejadian banjir yakni Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Indragiri Hilir (Inhil), Bengkalis, Siak, serta Kota Pekanbaru.

“Untuk perkembangan situasi daerah yang dilanda banjir, kemarin sempat ada beberapa daerah yang melaporkan, yakni Inhu, Inhil, Siak, Bengkalis, dan juga Pekanbaru,” ujarnya Selasa (30/12/2025).

Namun, berdasarkan laporan terbaru, banjir di Kabupaten Inhu, Inhil, dan Kota Pekanbaru telah surut. Saat ini, genangan air masih terjadi di Kabupaten Siak dan Bengkalis.

“Inhu dan Inhil sudah surut, termasuk Pekanbaru juga kemarin sempat terjadi banjir tapi sudah surut. Sekarang tinggal Kabupaten Siak dan Bengkalis saja,” jelasnya.

Menurut Edy, banjir di dua daerah tersebut relatif lebih lama surut karena kondisi geografis wilayah yang didominasi kontur tanah landai. Meski demikian, tinggi genangan air dilaporkan mulai berangsur turun dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

“Kontur daerah di Siak dan Bengkalis yang terjadi banjir itu landai, sehingga cukup lama surutnya,” katanya.

Edy Afrizal juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh kabupaten/kota di Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

“Alhamdulillah sudah semua daerah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Bagi daerah yang memerlukan bantuan hendaknya segera melaporkan ke pemerintah Provinsi Riau atau ke BPBD Damkar Riau,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Sebanyak 21 unit alat berat telah disiagakan di berbagai titik rawan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi pada 1 Desember 2025.

Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengatakan kesiapan ini merupakan tahap awal dalam strategi penanggulangan bencana yang mencakup sosialisasi, pendirian posko, dan pemantauan wilayah. Penyiagaan alat berat ini dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.

“Persiapan kita di tahap awal ini sosialisasi, dirikan posko dan pemantauan. Termasuk koordinasi dengan Dinas PUPR untuk siaga di lokasi rawan bencana,” ujarnya Jumat (5/12/2025).

Alat berat tersebut ditempatkan di sejumlah pos UPT PUPR yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Edy merinci komposisi armada yang disiagakan yakni 2 unit eskavator amfibi, 1 unit eskavator PC 200, 8 unit eskavator PC 130, 1 unit eskavator long arm, 6 unit motor grader, dan 6 unit dump truk. Total alat berat yang siap digerakkan berjumlah 21 unit.

Menurut Edy, kesiapan armada ini penting agar proses penanganan bencana dapat dilakukan cepat dan maksimal, terutama di wilayah aliran sungai besar yang memiliki potensi banjir tinggi seperti Sungai Kampar, Siak, Indragiri, dan Rokan.

“Alat ini disiapkan agar mobilisasi jika nanti terjadi bencana bisa maksimal. Sehingga proses penanganan jika terjadi bencana di Riau bisa ditangani cepat,” ujarnya.

Selain menyiapkan peralatan darat, BPBD Riau juga memantau secara ketat elevasi debit air Waduk PLTA Koto Panjang yang menjadi indikator penting potensi banjir. Komunikasi intensif dilakukan bersama PLN dan BMKG untuk memastikan data terbaru dapat segera ditindaklanjuti.

“Kita juga melakukan pemantauan elevansi debit air di PLTA Koto Panjang. Kita minta PLN untuk terus melaporkan secara update kondisi elevansi waduk. Begitu juga dengan teman-teman BMKG,” jelas Edy.

Dia menyebutkan, meski sebelumnya sempat mengalami kekeringan, permukaan air waduk kini mulai mengalami kenaikan. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman.

“Update terbaru memang air sudah naik ya, tetapi juga masih di ambang batas normal. Kenaikan ini dari sebelumnya yang sempat kekeringan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Minggu, 30 November 2025. Keputusan ini diambil setelah kondisi cuaca membaik dan wilayah Riau resmi memasuki musim penghujan.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD dan Damkar Provinsi Riau, M Edy Afrizal, mengatakan pencabutan status tersebut didasarkan pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah.

"Status Karhutla kita akhir nanti pada 30 November 2025. Status ini bisa dicabut kalau kondisi curah hujan sudah cukup tinggi," ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Edy menyampaikan karhutla di Riau sudah terkendali bahkan sebelum masa siaga berakhir. Berdasarkan pemantauan, kejadian Karhutla dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan nihil.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa curah hujan masih berada pada intensitas ringan hingga sedang, sehingga potensi kebakaran tetap ada secara teoritis.

Dengan berakhirnya ancaman karhutla, Pemprov Riau melalui BPBD dan Damkar kini mengalihkan fokus ke ancaman bencana hidrometeorologi lainnya. Memasuki musim hujan, daerah di Riau rentan mengalami banjir dan tanah longsor.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Riau mulai menyiapkan sarana, peralatan, serta logistik di titik-titik yang teridentifikasi rawan banjir dan longsor. Edy menyebut pihaknya sedang memastikan seluruh aset penanganan darurat dalam kondisi siap digunakan.

Dia juga mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk segera menetapkan status siaga banjir bagi daerah yang memiliki risiko tinggi.

"Kita imbau ke kabupaten/kota, mana daerahnya yang ada potensi bencana banjir untuk segera menetapkan siaga banjir," ujarnya.

Langkah ini penting sebagai dasar bagi Pemprov Riau untuk menindaklanjuti penetapan status siaga banjir di tingkat provinsi. Dengan adanya penetapan status di daerah, koordinasi penanganan bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu.

"Sehingga kalau kabupaten kota sudah menetapkan, kita segera menindaklanjuti dengan menetapkan status yang sama," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini berpotensi memicu banjir, longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.

Kepala BPBD dan Damkar Riau, Edy Afrizal, mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan cuaca ekstrem yang kini melanda berbagai wilayah di Riau.

“Kami terus melakukan pemantauan terkait tingginya intensitas hujan belakangan ini. Koordinasi pun terus kita lakukan baik dengan BMKG maupun BPBD di daerah,” ujarnya Senin (24/11/2025).

Selain itu, BPBD Riau juga memantau elevasi air di Danau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar. Peningkatan elevasi air dan potensi pembukaan pintu pelimpah (spillway) menjadi salah satu perhatian utama, mengingat dampaknya dapat memicu peningkatan debit air sungai di wilayah hilir.

Edy menambahkan, pihaknya baru saja menghadiri gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana hidrometeorologi yang digelar Polda Riau, sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

BPBD dan Damkar Riau juga telah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan status siaga bencana, mengingat potensi bencana tidak hanya banjir, tetapi juga tanah longsor, khususnya di daerah perbukitan seperti Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi (Kuansing).

“Kita sudah mendorong kabupaten/kota agar segera menetapkan status itu. Sehingga ketika ada bencana, kita semua sudah siap,” ujar Edy.

Penetapan status siaga bencana dinilai penting untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan cepat dan efektif. BPBD Riau berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan, menyiagakan personel, serta mengedukasi masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana selama musim hujan.