LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU — Laju kerusakan lahan gambut di wilayah pesisir Riau kini dinilai jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkannya. Di sejumlah kawasan, degradasi tidak lagi hanya memicu penurunan muka tanah (subsiden), tetapi juga menghilangkan daratan akibat abrasi hingga berubah menjadi laut.

Peneliti Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, mengatakan salah satu contoh paling nyata terjadi di Pulau Bengkalis. Dalam sekitar 35 tahun terakhir, garis pantai di pulau tersebut telah mundur sekitar 1,5 kilometer akibat abrasi yang terus menggerus kawasan gambut.

"Dalam tiga puluh lima tahun terakhir, hilangnya sudah 1,5 kilometer. Jadi bukan cuma amblas-amblas saja, tetapi sudah menjadi laut," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sigit, kondisi tersebut menunjukkan laju degradasi gambut telah melampaui proses pembentukannya secara alami. Gambut terbentuk dari akumulasi sisa vegetasi dengan laju kurang dari satu sentimeter per tahun, sehingga hamparan gambut setebal belasan meter yang masih tersisa di Riau merupakan hasil proses selama ribuan tahun.

Sebaliknya, ketika lahan gambut dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan kanal, proses degradasi langsung berlangsung. Air yang tersimpan di dalam gambut mengalir keluar melalui kanal sehingga permukaan tanah perlahan mengalami subsiden. Pada lahan perkebunan sawit, misalnya, laju penurunan muka tanah rata-rata mencapai sekitar lima sentimeter per tahun atau sekitar lima kali lebih cepat dibandingkan proses pembentukan gambut.

Kerusakan semakin cepat ketika kebakaran terjadi. Dalam satu kali kejadian, lapisan gambut yang terbakar dapat berkurang hingga sekitar 20 sentimeter. Artinya, satu musim kebakaran dapat menghilangkan lapisan gambut yang membutuhkan puluhan tahun untuk terbentuk.

Fenomena tersebut, lanjut Sigit, tercermin dalam penelitian tim PUI GK Universitas Riau di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang. Analisis periode 2001–2020 menunjukkan titik panas terkonsentrasi di kawasan pesisir dengan puncaknya terjadi pada Maret 2014 yang mencapai 194 hotspot.

Selama dua dekade tersebut, luas area yang terbakar di KHG Pulau Rangsang mencapai sekitar 114.982 hektare dengan akumulasi durasi kebakaran selama 308 hari. Penelitian itu juga menemukan sejumlah lokasi mengalami kebakaran berulang akibat kerusakan sistem hidrologi gambut yang membuat kawasan semakin rentan terbakar dari tahun ke tahun.

Karena itu, tim peneliti merekomendasikan restorasi melalui pembasahan kembali (rewetting) pada kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.

Selain kebakaran dan subsiden, kawasan gambut pesisir juga menghadapi ancaman abrasi yang menghilangkan daratan secara permanen. Di Desa Muntai, Bengkalis, laju abrasi diperkirakan mencapai sekitar lima meter per tahun. Sementara itu, di Desa Prameskom, abrasi bahkan diperkirakan mencapai sekitar 20 meter per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan, setiap tahun pulau di pesisir kita kehilangan dua puluh meter daratan," ujar Sigit.

Pulau Bengkalis sendiri diperkirakan tersusun sekitar 90% lahan gambut dan hanya sekitar 10% tanah mineral. Karena itu, hilangnya lapisan gambut akibat abrasi, kebakaran, maupun subsiden tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengurangi luas daratan.

Menurut Sigit, dampak degradasi tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah Riau. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, lebih dari separuh wilayah provinsi tersebut merupakan lahan gambut, atau sekitar 62% apabila seluruh kawasan rawa turut diperhitungkan.

Dalam kondisi alami, kubah gambut mengandung sekitar 90% air sehingga berfungsi sebagai reservoir alami yang menahan limpasan hujan. Namun, ketika kanal dibangun untuk mengeringkan lahan, kemampuan tersebut terus menurun. Air hujan tidak lagi tersimpan di dalam kubah gambut, melainkan langsung mengalir ke sungai hingga akhirnya memicu banjir di kawasan permukiman.

Sigit juga menilai upaya restorasi gambut belum didukung kelembagaan yang kuat. Menurutnya, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sempat menjadi langkah positif, tetapi keberlanjutannya terhenti karena lembaga tersebut bersifat ad hoc.

"Kalau pemerintah benar-benar melihat betapa pentingnya gambut, idealnya ada kementerian atau lembaga khusus yang permanen untuk menangani gambut," katanya.

Dia menegaskan bahwa subsiden, kebakaran, dan abrasi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dan terus mengurangi cadangan gambut yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk.

Bisnis.com, PEKANBARU — Model pembangunan berbasis pemanfaatan lahan dinilai perlu segera dikoreksi jika Indonesia ingin mengejar target pertumbuhan hijau tanpa mengorbankan ekosistem gambut.

Peneliti Senior Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Haris Gunawan, mengingatkan bahwa praktik bisnis yang terus berjalan secara business as usual berpotensi mendorong ekosistem gambut Riau dari kondisi berisiko tinggi (high-risk degradation) menuju degradasi tingkat akut.

Peringatan itu mengemuka di tengah rencana implementasi biodiesel B50 yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit. Di sisi lain, sebagian besar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Riau disebut telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, dan kebakaran berulang.

“Kalau bisnis ini (berbasis lahan) dipraktikkan terus-menerus secara business as usual, tanpa koreksi yang signifikan, high risk-nya akan benar-benar terbukti. Kondisinya bisa menuju degradasi tingkat akut,” ujar Haris kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Haris, sebagian besar ekosistem gambut di Riau telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, hingga kebakaran berulang. Karena itu, tambahan aktivitas berbasis lahan tanpa perbaikan tata kelola berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem yang kini telah berada pada tingkat risiko tinggi.

Dia menegaskan tidak mempersoalkan target peningkatan produksi untuk mendukung program B50. Namun, pendekatan yang ditempuh tidak lagi bisa mengandalkan pola business as usual.

Menurutnya, pengembangan perkebunan di lahan gambut harus diawali dengan evaluasi terhadap fungsi lindung, tata air, serta riwayat kebakaran agar peningkatan produksi tidak memperbesar risiko degradasi.

“Sekarang kalau lahan gambut kita sudah terlanjur ditanami sawit, mau tidak mau kita harus ketat tata airnya. Itu investasi,” tegasnya.

Bagi kawasan gambut yang telah terlanjur ditanami sawit, Haris menilai pilihan yang tersedia bukan lagi memperdebatkan keberadaannya, melainkan memperbaiki pengelolaannya.

Pengendalian tata air, pencegahan kebakaran, dan pemantauan kondisi lahan harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan kerusakan ekosistem.

Dia mengingatkan bahwa degradasi gambut tidak hanya meningkatkan emisi karbon, tetapi juga memicu penurunan muka tanah atau subsiden. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan lahan gambut untuk menopang aktivitas perkebunan.

“Kalau gambutnya hilang, jangka panjangnya kita akan mengalami subsiden atau penurunan muka tanah. Ujung-ujungnya kita akan kehilangan media atau lahan untuk berkebun,” ucapnya.

Atas dasar itu, Haris mempertanyakan keseimbangan antara manfaat penurunan emisi yang diklaim melalui implementasi B50 dengan potensi emisi yang dilepaskan dari degradasi gambut.

Menurutnya, jika pengelolaan lahan gambut tidak dibenahi, emisi akibat penurunan muka air, dekomposisi, dan kebakaran berpotensi lebih besar daripada emisi yang berhasil ditekan melalui penggunaan biodiesel. Bahkan, penurunan muka air akibat drainase saja dapat melepaskan sekitar 50–80 ton CO₂ ekuivalen per hektare.

Karena itu, klaim penurunan emisi melalui implementasi B50 perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya ekologis yang ditimbulkan.

Haris juga mengingatkan bahwa beban menjaga gambut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, banyak petani sawit di lahan gambut memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur tata air, melakukan peremajaan tanaman, maupun mencegah kebakaran.

Karena itu, dia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan ekonomi karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan. Investasi pada restorasi gambut, perlindungan ekosistem, dan instrumen perdagangan karbon dinilai dapat menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis gambut.

“Saya sudah lama mendorong soal ekonomi karbon. Menurut saya, di situlah solusinya. Pemerintah harus ngegas potensi-potensi Indonesia untuk pengembangan bisnis karbon. Semua instrumen mesti disiapkan,” katanya.

Pengembangan ekonomi karbon, lanjut Haris, dapat menjadi insentif baru bagi masyarakat untuk menjaga gambut tetap lestari. Selain membuka peluang pendapatan melalui perdagangan karbon, investasi pada pemulihan gambut dinilai dapat mengurangi risiko kebakaran, mempertahankan produktivitas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut.

Dia menekankan bahwa pengembangan ekonomi karbon harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung di lapangan.

Menurutnya, manfaat ekonomi tersebut merupakan nilai tambah, sementara keuntungan terbesar tetap terletak pada terjaganya fungsi ekosistem bagi generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami penurunan 29,4% menjadi 2.705 titik pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.834 titik panas.

Adapun, titik panas pada 2025 turun drastis hingga 90,8% dibandingkan dengan 2019 yang mencapai puncaknya sebanyak 29.341 titik.

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan capaian ini tidak lepas dari peranan seluruh pihak termasuk masyarakat. “Ini juga karena komitmen yang kuat melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta para pihak lainnya,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/1/2026).

Angka yang tercatat pada 2025 juga memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan 2023 dengan jumlah 10.675 titik. Meski angka itu lebih tinggi dibandingkan 2.568 titik panas pada 2020, 1.451 titik pada 2021, dan 1.297 titik panas pada 2022.

Menurut data indikasi luas karhutla di sistem pemantauan karhutla SiPongi Kemenhut, jumlah indikasi luasan kebakaran hutan pada 2025 mencapai 359.619,42 hektare (ha). Jumlah itu berada di bawah luasan kebakaran pada tahun 2024 yaitu 376.805,05 ha, pada 2023 seluas 1.161.192,90 ha, serta 1.649.258 ha pada 2019.

Data SiPongi Kemenhut juga memperlihatkan pada 2022 terjadi karhutla di lahan seluas 204.894 ha, pada 2021 seluas 358.867 ha, dan pada 2020 dengan luas 296.942 ha.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami penurunan 29,4% menjadi 2.705 titik pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.834 titik panas.

Adapun, titik panas pada 2025 turun drastis hingga 90,8% dibandingkan dengan 2019 yang mencapai puncaknya sebanyak 29.341 titik.

Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan capaian ini tidak lepas dari peranan seluruh pihak termasuk masyarakat. “Ini juga karena komitmen yang kuat melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta para pihak lainnya,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/1/2026).

Angka yang tercatat pada 2025 juga memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan 2023 dengan jumlah 10.675 titik. Meski angka itu lebih tinggi dibandingkan 2.568 titik panas pada 2020, 1.451 titik pada 2021, dan 1.297 titik panas pada 2022.

Menurut data indikasi luas karhutla di sistem pemantauan karhutla SiPongi Kemenhut, jumlah indikasi luasan kebakaran hutan pada 2025 mencapai 359.619,42 hektare (ha). Jumlah itu berada di bawah luasan kebakaran pada tahun 2024 yaitu 376.805,05 ha, pada 2023 seluas 1.161.192,90 ha, serta 1.649.258 ha pada 2019.

Data SiPongi Kemenhut juga memperlihatkan pada 2022 terjadi karhutla di lahan seluas 204.894 ha, pada 2021 seluas 358.867 ha, dan pada 2020 dengan luas 296.942 ha.

Perusahaan restorasi ekosistem CarbonEthics, menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan lima desa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Selasa (6/1). Kerja sama tersebut akan merestorasi lebih dari 21 ribu hektare hutan gambut.

Restorasi dilakukan melalui proyek Pulang Pisau PRESERVE, di mana CarbonEthics bermitra dengan Desa Henda, Pilang, Simpur, Tumbang Nusa, dan Tanjung Sangalang. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga aktif menjaga dan memulihkan ekosistem gambut.

“Ketika masyarakat berdaya, hutan akan terjaga dengan sendirinya,” kata Co-Founder & Chief Executing Officer CarbonEthics, Bimo Soewadji, dalam keterangan resmi, Selasa (6/1).

Bimo menambahkan, dengan tanggung jawab yang selaras, akan muncul ruang gerak yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Bersama perwakilan kelima desa, CarbonEthics menyusun rencana pemberdayaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana program mencakup berbagai kategori, seperti pengembangan kapasitas petani dan kelompok perempuan, pelatihan organisasi, pendidikan berupa pelatihan dan pemberian beasiswa, serta pengembangan potensi ekowisata.

Tekan Laju Kebakaran Hutan dan Lindungi Biodiversitas

Selama satu dekade terakhir, kebakaran hutan menjadi tantangan besar bagi warga Pulang Pisau. Tingkat kebakaran mencapai sekitar 7% per tahun. Proyek ini menjadi salah satu cara untuk menekan laju kebakaran hutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan restorasi.

Upaya restorasi dilakukan dengan metode pembasahan gambut (rewetting), penanaman kembali (revegetation), serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (revitalization).

Di samping itu, proyek ini dapat berkontribusi melindungi biodiversitas yang termasuk dalam daftar spesies terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Di antaranya adalah orang utan, kucing merah, owa kalawat, dan monyet ekor panjang.

Sebelumnya, CarbonEthics terlebih dahulu melaksanakan proses free, prior, and informed consent (FPIC), termasuk sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat mengenai pengembangan proyek.

“Dengan pola kerja sama ini, harapannya akan terwujud hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera,” tutur perwakilan Lembaga Pengelola Hutan Desa Pilang, Rusli.

BELEM - Forestry Interim Secretariat of the International Tropical Peatlands Centre (ITPC) dan Greifswald Mire Centre (GMC) menandatangani Deklarasi Bersama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis. Kerja sama dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) UNFCCC, Belem, Brasil, Jumat (21/11/2025).

Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi kawasan gambut terhadap target iklim global, termasuk pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia. Penandatanganan deklarasi berlangsung pada di Paviliun Indonesiadan ditandatangani oleh Direktur Greifswald Mire Centre Franziska Tanneberger dan Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat of ITPC Bambang Supriyanto.

Acara penandatanganan ini disaksikan langsung Penasihat Senior Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Haruni Krisnawati. Haruni menegaskan ekosistem gambut memiliki posisi strategis dalam aksi iklim Indonesia.

“Dengan luas sekitar 24 juta hektare, di mana 74% di antaranya berada di kawasan hutan negara, hutan gambut tropis Indonesia menyimpan sekitar 89 gigaton karbon, setara dengan kurang lebih 20 tahun emisi bahan bakar fosil global. Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3–2,6 GtCO₂e per tahun,” katanya.

Dalam sambutannya, Franziska Tanneberger menekankan pentingnya kerja sama yang berbasis sains. “Deklarasi bersama ini mencerminkan komitmen kami untuk membekali pengambil kebijakan, praktisi, dan komunitas lokal dengan informasi yang kredibel, analisis yang kuat, serta perangkat praktis guna mendukung konservasi dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Bambang Supriyanto mengatakan, Forestry Interim Secretariat ITPC akan terus menjalankan peran sebagai pusat kolaborasi internasional untuk pengelolaan gambut tropis di Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon. Kolaborasi dengan Greifswald Mire Centre akan membawa kerja sama internasional ke tingkat yang lebih tinggi. ”Khususnya dalam pemetaan, pemantauan, pengembangan riset, pertukaran pembelajaran, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, webinar, dan konferensi,” ujarnya.

Ia menambahkan ITPC juga siap memperluas kemitraan dengan pemerintah negara-negara sahabat, lembaga penelitian, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. Hal ini seiring dengan agenda penguatan aksi kolaborasi pada 2026 dan seterusnya.

Deklarasi ini juga mengakui kontribusi serta dukungan mitra global seperti UNEP, FAO, CIFOR, dan lembaga riset nasional. Juga menegaskan pentingnya ekosistem gambut dalam berbagai konvensi dan agenda internasional, antara lain UNCBD, UNCCD, UNFCCC, Konvensi Ramsar, Perjanjian Paris, Deklarasi Brazzaville, Global Peatlands Initiative, dan Peatland Breakthrough.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC) menyepakati kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

“Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Keduanya sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan.

APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

Soewarso menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk komitmen APHI sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

“Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita,” ujar Agus.

Dalam implementasinya, ITPC akan menyediakan dukungan riset dan teknis. Sementara, APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

Adapun, nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama dalam mendukung restorasi ekosistem gambut tropis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Indonesia menegaskan kepemimpinannya di panggung global sebagai pusat inovasi restorasi gambut tropis dan riset karbon berbasis sains.

Pada agenda konferensi internasional AsiaFlux 2025 yang digelar di Pangkalan Kerinci, Riau, pemerintah memamerkan capaian konkret dan pendekatan ilmiah yang menjadikan Indonesia pionir dalam pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebutkan bahwa restorasi gambut merupakan fondasi ketahanan iklim nasional, bukan sekadar pekerjaan teknis.

“Keberhasilan restorasi lahir ketika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal yaitu ketika masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi pengelola ekosistemnya,” ujarnya dalam siaran pers pembukaan konferensi yang dihadiri perwakilan dari 29 negara, Kamis (23/10/2025).

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 24,6 juta hektare lahan, termasuk 4,16 juta hektare ekosistem gambut yang berhasil dibasahi kembali. Pemerintah juga telah membangun 45 ribu sekat kanal dan menanam berbagai spesies asli seperti jelutung, ramin, dan balangeran.

Upaya ini diperkuat dengan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SiPPEG) yang mampu memantau kondisi gambut secara real-time.

Langkah ilmiah tersebut kini berpadu dengan pendekatan sosial berbasis masyarakat melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Sebanyak 1.100 desa telah menjadi pengelola aktif ekosistem gambutnya, dengan perempuan dan pemuda sebagai penggerak ekonomi hijau melalui usaha madu kelulut, kerajinan serat alam, dan ekowisata berkelanjutan.

Hanif menjelaskan, konferensi AsiaFlux 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat dasar ilmiah dalam penghitungan karbon berbasis flux monitoring dan teknologi penginderaan jauh.

“Hari ini gambut kita belum memiliki metodologi yang diakui UNFCCC. Acara seperti ini penting untuk melahirkan metode berbasis sains yang bisa diterima dunia,” ujarnya.

Menurutnya, potensi karbon yang tersimpan di lahan gambut Indonesia mencapai 56 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), atau setara dengan 1,5 tahun total emisi global.

Namun, potensi besar itu belum bisa dimonetisasi di pasar karbon internasional karena belum adanya metodologi penghitungan karbon gambut tropis yang diakui secara resmi oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Hanif menambahkan, validasi ilmiah sangat penting agar nilai karbon Indonesia dapat diakui secara global. “Kita harus punya metode penghitungan yang kredibel, efisien, dan berbasis sains. Data flux dapat mempercepat proses validasi dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan metode konvensional,” katanya.

Ia juga menyinggung harga karbon Indonesia yang saat ini masih di kisaran US$5-10 per ton CO₂e, jauh di bawah nilai potensial yang seharusnya bisa dicapai bila data karbon nasional telah terverifikasi internasional.

Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim dan perdagangan karbon, pemerintah telah menyiapkan Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disetujui Presiden.

Sementara itu, Ketua Komite Penyelenggara AsiaFlux 2025, Chandra S. Desmukh, menilai konferensi ini sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan.

“AsiaFlux bukan hanya tentang menara pemantau flux, tetapi tentang kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat,” ujarnya.

Ketua AsiaFlux, Prof. Kazuhito Ichii, menambahkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam riset karbon global berkat kekayaan ekosistem tropis dan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan publik.

“Satu dekade restorasi gambut di Indonesia memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sains dapat memandu tata kelola dan partisipasi masyarakat,” katanya.

AsiaFlux 2025 mengusung tema “Nature-Based Solutions for Asia: From Advanced Science and Technology to Practices” dan diikuti lebih dari 300 peneliti serta pembuat kebijakan dari 15 negara.

Forum ini diharapkan menghasilkan metodologi ilmiah penghitungan karbon tropis yang dapat diterima UNFCCC, sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi acuan global dalam validasi emisi dan perdagangan karbon berbasis alam.

“Kita tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menghadirkan ilmu pengetahuan yang memperkuat nilai kompetitif dan keberlanjutan alam Indonesia," tutup Menteri Hanif dalam konferensi tersebut.

Dengan visi kuat dan komitmen nyata, Indonesia meneguhkan diri sebagai pemimpin aksi iklim global menjadikan restorasi ekosistem gambut bukan hanya tanggung jawab, melainkan kebanggaan dan peluang menuju masa depan yang lestari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam aksi iklim dan restorasi ekosistem gambut tropis pada forum ilmiah AsiaFlux Conference 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan restorasi gambut bagian penting dari agenda ketahanan iklim nasional. Hal tersebut terbukti dalam 1 dekade terakhir Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 24,6 juta hektare ekosistem gambut, membasahi kembali 4,16 juta hektare, membangun 45.000 sekat kanal, dan menanam berbagai spesies asli, seperti jelutung, ramin, dan balangeran.

Menurutnya, restorasi gambut bukan sekadar kegiatan teknis tetapi bagian dari perlindungan ekosistem secara berkelanjutan. Keberhasilan restorasi ditentukan oleh perpaduan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.

"Ketika masyarakat tidak hanya penerima manfaat, tetapi menjadi pengelola bersama," ujarnya dilansir Antara, Kamis (23/10/2025).

KLH memperkuat pendekatan ilmiah melalui penerapan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan sistem digital Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SiPPEG) yang memungkinkan pemantauan kondisi gambut secara seketika. Sistem ini dikombinasikan dengan praktik lokal untuk menciptakan tata kelola adaptif yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekologi di lapangan. Adapun restorasi gambut kini berkembang menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat.

Melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) tercatat 1.100 desa telah berperan aktif dalam mengelola ekosistem gambut. Perempuan dan pemuda turut menjadi penggerak ekonomi hijau melalui usaha madu kelulut, kerajinan serat, serta ekowisata berkelanjutan.

Langkah tersebut sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2025–2029 dan target FOLU Net Sink 2030 yang menjadikan restorasi gambut sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan iklim, sosial, dan ekonomi nasional.

"Ayo kita tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam melalui hutan tanaman industri, tetapi menghadirkan ilmu pengetahuan yang memperkuat nilai kompetitif dari alam kita,” kata Hanif.

Ketua Komite Penyelenggara AsiaFlux Conference 2025 Chandra S Desmukh menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. Tahun ini, terdapat lebih dari 300 peserta berasal dari 29 negara yang mewakili universitas, lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

“AsiaFlux bukan hanya tentang menara pemantau flux, tetapi tentang kolaborasi orang-orang di baliknya, yaitu ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat," ucapnya.