Bisnis.com, PEKANBARU — Laju kerusakan lahan gambut di wilayah pesisir Riau kini dinilai jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkannya. Di sejumlah kawasan, degradasi tidak lagi hanya memicu penurunan muka tanah (subsiden), tetapi juga menghilangkan daratan akibat abrasi hingga berubah menjadi laut.

Peneliti Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, mengatakan salah satu contoh paling nyata terjadi di Pulau Bengkalis. Dalam sekitar 35 tahun terakhir, garis pantai di pulau tersebut telah mundur sekitar 1,5 kilometer akibat abrasi yang terus menggerus kawasan gambut.

"Dalam tiga puluh lima tahun terakhir, hilangnya sudah 1,5 kilometer. Jadi bukan cuma amblas-amblas saja, tetapi sudah menjadi laut," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sigit, kondisi tersebut menunjukkan laju degradasi gambut telah melampaui proses pembentukannya secara alami. Gambut terbentuk dari akumulasi sisa vegetasi dengan laju kurang dari satu sentimeter per tahun, sehingga hamparan gambut setebal belasan meter yang masih tersisa di Riau merupakan hasil proses selama ribuan tahun.

Sebaliknya, ketika lahan gambut dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan kanal, proses degradasi langsung berlangsung. Air yang tersimpan di dalam gambut mengalir keluar melalui kanal sehingga permukaan tanah perlahan mengalami subsiden. Pada lahan perkebunan sawit, misalnya, laju penurunan muka tanah rata-rata mencapai sekitar lima sentimeter per tahun atau sekitar lima kali lebih cepat dibandingkan proses pembentukan gambut.

Kerusakan semakin cepat ketika kebakaran terjadi. Dalam satu kali kejadian, lapisan gambut yang terbakar dapat berkurang hingga sekitar 20 sentimeter. Artinya, satu musim kebakaran dapat menghilangkan lapisan gambut yang membutuhkan puluhan tahun untuk terbentuk.

Fenomena tersebut, lanjut Sigit, tercermin dalam penelitian tim PUI GK Universitas Riau di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang. Analisis periode 2001–2020 menunjukkan titik panas terkonsentrasi di kawasan pesisir dengan puncaknya terjadi pada Maret 2014 yang mencapai 194 hotspot.

Selama dua dekade tersebut, luas area yang terbakar di KHG Pulau Rangsang mencapai sekitar 114.982 hektare dengan akumulasi durasi kebakaran selama 308 hari. Penelitian itu juga menemukan sejumlah lokasi mengalami kebakaran berulang akibat kerusakan sistem hidrologi gambut yang membuat kawasan semakin rentan terbakar dari tahun ke tahun.

Karena itu, tim peneliti merekomendasikan restorasi melalui pembasahan kembali (rewetting) pada kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.

Selain kebakaran dan subsiden, kawasan gambut pesisir juga menghadapi ancaman abrasi yang menghilangkan daratan secara permanen. Di Desa Muntai, Bengkalis, laju abrasi diperkirakan mencapai sekitar lima meter per tahun. Sementara itu, di Desa Prameskom, abrasi bahkan diperkirakan mencapai sekitar 20 meter per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan, setiap tahun pulau di pesisir kita kehilangan dua puluh meter daratan," ujar Sigit.

Pulau Bengkalis sendiri diperkirakan tersusun sekitar 90% lahan gambut dan hanya sekitar 10% tanah mineral. Karena itu, hilangnya lapisan gambut akibat abrasi, kebakaran, maupun subsiden tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengurangi luas daratan.

Menurut Sigit, dampak degradasi tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah Riau. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, lebih dari separuh wilayah provinsi tersebut merupakan lahan gambut, atau sekitar 62% apabila seluruh kawasan rawa turut diperhitungkan.

Dalam kondisi alami, kubah gambut mengandung sekitar 90% air sehingga berfungsi sebagai reservoir alami yang menahan limpasan hujan. Namun, ketika kanal dibangun untuk mengeringkan lahan, kemampuan tersebut terus menurun. Air hujan tidak lagi tersimpan di dalam kubah gambut, melainkan langsung mengalir ke sungai hingga akhirnya memicu banjir di kawasan permukiman.

Sigit juga menilai upaya restorasi gambut belum didukung kelembagaan yang kuat. Menurutnya, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sempat menjadi langkah positif, tetapi keberlanjutannya terhenti karena lembaga tersebut bersifat ad hoc.

"Kalau pemerintah benar-benar melihat betapa pentingnya gambut, idealnya ada kementerian atau lembaga khusus yang permanen untuk menangani gambut," katanya.

Dia menegaskan bahwa subsiden, kebakaran, dan abrasi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dan terus mengurangi cadangan gambut yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk.

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU — Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Sebanyak tiga unit pesawat dikerahkan dalam operasi hujan buatan yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Damkar Riau, Jim Gafur mengatakan kegiatan OMC dilakukan secara berkelanjutan untuk membasahi lahan gambut serta menekan potensi munculnya titik api.

“Saat ini sudah ada tiga pesawat yang melakukan kegiatan OMC di Riau, yakni dua pesawat dari BNPB dan satu pesawat dari Kemenhut yang berkolaborasi dengan BMKG,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia merinci, pesawat pertama jenis Cessna C208 PK-JVH milik BNPB telah beroperasi selama 21 hari dengan total 43 sorti penerbangan dan menyemai sekitar 43 ton garam.

Selanjutnya, pesawat Thrush S2R-T34 PK-KHH juga dari BNPB telah menjalankan OMC selama 11 hari dengan 10 sorti dan total 10 ton garam yang disemai.

Sementara itu, pesawat ketiga yakni CASA C-212 A-2107 milik Kemenhut dan BMKG telah beroperasi selama empat hari dengan enam sorti dan menyemai sekitar 4,8 ton garam.

Jim menegaskan, operasi ini akan terus dilakukan selama terdapat potensi awan yang bisa dimanfaatkan untuk hujan buatan, baik pada siang maupun malam hari.

“Pelaksanaan OMC akan terus dilakukan ketika ada awan potensial, tidak terbatas waktu,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan tahap kedua pelaksanaan OMC di Riau pada tahun 2026, setelah sebelumnya dilakukan pada awal Februari lalu. Adapun wilayah prioritas penyemaian difokuskan di kawasan pesisir timur Riau, meliputi Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, hingga Kota Dumai.

Melalui operasi ini, pemerintah berharap kondisi lahan tetap basah sehingga risiko karhutla dapat ditekan sejak dini, terutama menjelang musim kemarau.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menggesa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap kedua di Provinsi Riau sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Damkar Riau, Jim Gafur menjelaskan kegiatan OMC tersebut telah berlangsung sejak 28 Maret 2026 dengan tujuan menciptakan hujan buatan guna membasahi lahan, khususnya kawasan gambut yang rawan terbakar. Hingga kini total bahan semai berupa garam yang telah disebarkan mencapai 25 ton.

“OMC di Riau sudah dilakukan sejak 28 Maret hingga saat ini. Total garam yang sudah disemai sebanyak 25 ton,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca kali ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan pada awal Februari 2026.

Pelaksanaan OMC difokuskan pada wilayah pesisir timur Riau yang memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi, meliputi Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, serta Kota Dumai.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar saat memasuki periode cuaca kering.

Selain operasi hujan buatan, pemerintah juga memperkuat penanganan karhutla melalui dukungan armada udara. Saat ini, Provinsi Riau telah memiliki empat unit helikopter yang digunakan untuk patroli dan pemadaman.

“Dua unit untuk kegiatan patroli dan dua unit untuk water bombing,” kata Jim.

Pemerintah daerah juga tengah mengajukan tambahan helikopter water bombing guna memperkuat respons penanganan karhutla seiring meningkatnya luasan lahan terbakar di sejumlah wilayah.

Menurutnya, proses penambahan armada masih berjalan karena perizinan pengadaan helikopter water bombing memerlukan tahapan administrasi yang cukup panjang.

Pelaksanaan OMC dan penguatan armada udara diharapkan mampu menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau serta meminimalkan dampak kabut asap yang kerap terjadi saat musim kemarau.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Forum Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 yang jadi bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, digelar di Pekanbaru guna mengupas tuntas dinamika ekonomi Riau yang pada 2026 akan memasuki fase penuh tantangan.

Diskusi dengan tema Dilema Fiskal Riau 2026: Peluang, Risiko, dan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan ini menghadirkan pemangku kepentingan strategis dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, legislatif dan stakeholder terkait lainnya.

Diskusi berlangsung dinamis, terutama setelah Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa kapasitas fiskal daerah akan kembali tertekan tahun depan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merosotnya transfer pusat, serta meningkatnya kebutuhan belanja wajib menjadi sorotan utama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau melalui Kabid Perekonomian dan SDA, Abdul Madian, mengungkapkan bahwa realisasi APBD 2025 sampai Novembet sudah mencapai Rp6,98 triliun dari total anggaran Rp9,4 triliun. Namun, pada 2026 nilai APBD dipastikan turun menjadi Rp8,3 triliun.

“Kita akan kembali seperti zaman Covid. Rapat-rapat mungkin harus melalui Zoom lagi karena efisiensi mesti dilakukan. Bahkan ada satu kabupaten yang sedang mempertimbangkan pola satu minggu masuk kantor, satu minggu WFH,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dia menyebutkan penurunan paling signifikan terjadi pada PAD sektor kendaraan bermotor. Dari potensi Rp3 triliun, realisasinya saat ini hanya mencapai Rp1,4 triliun atau masih di bawah 50%. Dia mencontohkan, bahkan DKI Jakarta kehilangan pajak kendaraan hingga Rp2 triliun akibat transisi cepat kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Menurutnya, untuk realisasi APBD tahun ini hanya mencapai 85%–87% akibat penurunan transfer daerah. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Riau juga terus turun, dari 1% pada 2015 menjadi hanya 0,6%–0,7% saat ini.

Kemudian di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, dia menegaskan pentingnya memperbaiki ekosistem gambut dan kawasan pesisir. “Biaya perbaikan kerusakan jauh lebih mahal dibandingkan manfaat jangka panjangnya,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi besar ekosistem MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perputaran uangnya di Riau mencapai Rp7 triliun. “Harapannya, bahan bakunya berasal dari lokal sehingga ada kontribusi untuk daerah. Kalau tidak, ya kita hanya dapat sisa-sisanya saja,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kadin Riau, Masuri, menyatakan bahwa penurunan PAD tidak hanya terjadi di Riau, tetapi menjadi fenomena nasional.

“Memang betul PAD Riau terus menurun, tetapi masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan. Ini perlu diperhatikan serius,” katanya.

Dia berharap Pemprov dapat membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi serta melobi pemerintah pusat agar lebih banyak anggaran strategis dialokasikan ke Riau. Dia juga menyoroti hambatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya KUR.

“Banyak pengusaha mengajukan KUR Rp500 juta hanya sekali, setelah itu tidak bisa lagi. Padahal ini penting bagi pengusaha pemula agar bisa naik kelas,” kata Masuri.