Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember

Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (PosIND) yang menjadi salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat menyatakan saat ini penyaluran telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.

Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.

"Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember," ujar dia.

Haris menegaskan, pihaknya sudah memiliki tiga skema untuk penyaluran BLTS yakni di kantor pos, melalui komunitas dan pengantaran langsung.

"Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya.

Dia menambahkan semua upaya tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.

Haris menyatakan seiring target 100 persen penyaluran pada Desember ini dengan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas, PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

Bantuan Rp900.000 tersebut, lanjut Menteri Airlangga, mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri

"Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan," ujarnya.

Menko menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.

Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menuturkan, bantuan yang disalurkan pemerintah mampu meringankan beban terutama di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

Ahmad Fauzan, warga Pulogadung mengakui bantuan senilai Rp900.000 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak.

Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung menambahkan bantuan tunai yang diterimannya digunakan untuk biaya anak sekolah yang sedang ujian.

Warga berharap program bantuan tersebut bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah serta menjangkau lebih banyak penerima.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera sebesar Rp31,5 triliun diharapkan dapat tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada November 2025.

"Jadi saya harapkan November, sudah habis semua yang Rp31,5 triliun untuk memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian," ujar Purbaya di Jakarta, Senin.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan bantuan tambahan untuk mendorong perekonomian lebih cepat pada triwulan keempat ini, dengan memberikan untuk BLTS Sejahtera sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan.

Adapun BLTS Sejahtera tersebut menargetkan 35,05 juta KPM yang termasuk kelompok desil 1-4. Kemenkeu mengalokasikan Rp31,5 triliun untuk BLTS Sejahtera, saat ini sudah Rp18 triliun yang cair dan sisanya akan dipercepat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan masyarakat tidak dikenakan biaya apapun dalam proses penyaluran semua jenis bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari pemerintah.

Berdasarkan data, jumlah sasaran penerima manfaat BLTS triwulan IV-2025 (periode Oktober sampai dengan Desember) senilai Rp900 ribu ada sebanyak 35.046.783 keluarga. Mereka merupakan warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah pada kelompok desil 1-4.

Dari jumlah tersebut Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan ada sebanyak 16.144.389 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah memiliki rekening, sedangkan 18.902.394 KPM belum tercatat memiliki rekening.

Mensos juga mengatakan telah memastikan penyaluran bansos melalui tahapan validasi dan verifikasi lapangan terhadap semua data penerima manfaat, termasuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang menjangkau penerima manfaat hingga ke daerah-daerah terpencil.

“Melalui PT Pos, kita bisa mendapatkan verifikasi langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat oleh tim mereka,” kata Saifullah Yusuf.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan penyaluran tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) siap dilaksanakan pada Oktober ini.

Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

“Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/10/2025).

Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut:

- Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

- Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

- Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

- Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

- Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

Total bantuan perlindungan sosial 2025: Rp110,718 triliun

Menurut Gus Ipul, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

“Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran," ujarnya.

Khusus triwulan IV terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

Gus Ipul menambahkan, bahwa proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan ke depan.

(Febrina Ratna Iskana)