Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi pembangunan yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab perubahan lanskap media dan kebutuhan informasi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa perubahan lanskap media menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi. Namun, tujuan utama komunikasi pemerintah tetap memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

"Yang paling penting adalah tantangan berubah karena teknologi berubah, media berubah, dan harapan masyarakat juga berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah masyarakat selalu ingin aspirasinya dipenuhi. Dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi aspirasi masyarakat," katanya saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Kepala Bakom RI M Qodari menerangkan bahwa pihaknya bertugas mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah.

Menurut dia, komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara proaktif agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi maupun informasi yang tidak utuh.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan tantangan komunikasi pemerintah saat ini tak lagi sebatas penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Karena itu, lanjutnya, kementerian dan lembaga dinilai perlu lebih aktif menyampaikan berbagai kebijakan secara jelas, berbasis data, dan tanpa sikap defensif.

“Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membangun trust. Kementerian dan lembaga perlu lebih aktif menyampaikan aspek teknis pembangunan secara jelas serta memberikan konteks yang memadai kepada publik,” ujar Wamen Febrian.

Sementara itu Menteri PPN menambahkan bahwa komunikasi memegang peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi pembangunan yang semakin efektif dalam membangun kepercayaan publik, serta mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per hunian telah masuk proses verifikasi calon penerima.

Hingga awal Juni 2026, proses verifikasi telah mencapai 300 ribu calon penerima, dari target awal sekitar 400 ribu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan pelaksanaan program bedah rumah Rp20 juta saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," ucap Qodari di Jakarta, Rabu (17/6) dikutip Antara.

Ia menuturkan per awal Juni 2026 progres program bedah rumah Rp20 juta mencapai 13,51 persen. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Qodari menjelaskan proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Untuk besaran bantuan, kata dia, nilai reguler BSPS ditetapkan sebesar Rp20 juta. Angka ini terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan bedah rumah mencapai Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026," ucap Qodari.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS, tetapi sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada target penerima di kelompok yang paling membutuhkan.

"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp 12 triliun," kata Qodari.

Dia mengatakan, terkait langkah inovasi lain dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG, pihaknya masih menunggu kajian komprehensif dari badan tersebut yang akan dilakukan selama periode libur sekolah.

Beberapa evaluasi yang akan dilakukan mencakup penghitungan insentif, jumlah SPPG, dan optimalisasi penerima manfaat bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. "Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.

Diketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), menyampaikan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA, terutama yang berasal dari kelompok mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target penerima MBG.

Dia menyampaikan setelah melakukan penyusunan ulang penerima manfaat, BGN akan fokus menata tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan jumlah SPPG kini telah melebihi target awal dari sekitar 21 ribu titik. Saat ini terdapat 27.877 titik, atau kelebihan sebanyak 6.877 titik.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua Juni tahun ini.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Qodari menyampaikan angka realisasi tersebut berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP hingga 13 Juni 2026 atau pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026," kata Qodari.

Dia menuturkan capaian tersebut tersebar dalam empat jalur pelaksanaan program. Pada jalur negara, realisasi tercatat sebanyak 55.655 unit, dari target 510.046 unit atau mencapai 10,91 persen.

Sementara itu, jalur pengembang mencatat realisasi terbesar, yakni 181.291 unit, dari target 635.122 unit atau sebesar 28,54 persen.

Adapun jalur swadaya merealisasikan 83.210 unit, dari target 188.140 unit atau mencapai 44,23 persen. Sedangkan jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit, dari target 36.693 unit atau sebesar 11,07 persen.

Qodari menjelaskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Program tersebut merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

"Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama keluarga berpenghasilan rendah," ucap dia.

Selain itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta merenovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, kata Qodari, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat.

Qodari menambahkan program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan pembangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta," ujarnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Qodari menegaskan, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai, adanya anomali dari peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. “Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Qodari menilai, penolakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bentuk amarah semata. Ia menekankan, pentingnya dialog yang dilakukan.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” pungkasnya.

Kronologi

Sebelumnya, kegiatan yang dihadiri 3 jajaran Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto selama ini juga telah fokus menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sekaligus menjawab salah satu tuntutan dari demo mahasiswa yang terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menjelaskan, Prabowo sejak awal pemerintahan melakukan penghemat terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Menurut Qodari, Prabowo selama ini merupakan sosok paling depan untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucapnya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Meski demikian Qodari mengaku tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," kata Qodari.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 300 triliun.

Hal ini diakui Qodari sebagai bagian dari upaya menghentikan pemborosan dan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Qodari, langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas salah satu tuntutan aksi mahasiswa yang mengkritik pemborosan APBN dalam demonstrasi yang digelar pada Jumat (12/6/2026).

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.

Kebijakan tersebut, kata dia, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun.

Qodari juga menegaskan bahwa agenda pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja, tetapi juga menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan dan pengelolaan aset negara.

Menurut dia, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujarnya.

Meskipun demikian, Qodari menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.

Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah menyatakan pembangunan fisik 12.232 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah rampung hingga awal Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 1.061 unit di antaranya sudah beroperasi dan mulai melayani masyarakat di sejumlah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit Kopdes Merah Putih telah beroperasi, tersebar di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah," ujar Qodari dalam keterangan resmi, Rabu (10/6).

Menurut dia, seluruh gerai yang telah beroperasi tersebut diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

Qodari menjelaskan pembangunan Kopdes Merah Putih saat ini masih terus berlangsung di berbagai daerah. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), terdapat 23.010 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 gerai telah selesai dibangun secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional.

"Sebanyak 12.232 gerai di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan total 80 ribu unit koperasi desa hingga 2029. Saat ini sekitar 70 ribu unit lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan.

Qodari mengatakan berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20 ribu titik koperasi desa ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni produksi, distribusi, dan layanan masyarakat.

Dari sisi produksi, koperasi berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian sehingga petani memiliki kepastian pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.

Sementara dari sisi distribusi, koperasi akan menjadi pusat logistik desa yang menyalurkan barang bersubsidi maupun non-subsidi hingga ke wilayah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia.

"Dari sisi layanan, Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial, pusat distribusi keuangan bersubsidi, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM desa," ujar Qodari.

Selain fungsi ekonomi, pemerintah juga mengklaim kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Sebagai contoh, minyak goreng Minyakita yang di pasaran dijual sekitar Rp21 ribu per kemasan disebut dapat diperoleh di koperasi desa seharga Rp15.700 per pouch.

Adapun LPG 3 kilogram dijual Rp16 ribu atau lebih rendah sekitar Rp4.000 dibandingkan rata-rata harga di agen swasta.

"Selisih harga ini bukan sekadar angka, melainkan stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga desa," ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana melengkapi setiap unit KDKMP dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gerai sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, apotek, hingga klinik kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengenang hubungan lamanya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo, Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Hery Trianto, serta jajaran manajemen Bisnis Indonesia Group.

Qodari mengaku memiliki kenangan khusus dengan Bisnis Indonesia yang tidak terlepas dari sosok Nusron Wahid. Menurutnya, keduanya berasal dari generasi yang sama bersama sejumlah tokoh lain, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

“Memang memori saya mengenai Bisnis Indonesia itu satu tidak lepas dari teman lama saya, Pak Nusron Wahid. Karena memang kami cukup dekat waktu itu. Saya, Pak Yaqut, Pak Raihan Hamzah, itu satu generasi,” ujar Qodari.

Ia mengingat Nusron aktif dalam dunia pers sejak masa kuliah. Menurutnya, Nusron yang merupakan lulusan Jurusan Ilmu Sejarah pernah terlibat dalam kegiatan pers kampus sebelum menjalani magang jurnalistik di Bisnis Indonesia.

“Setelah selesai kuliah sempat jadi stringer, wartawan magang istilahnya, di Bisnis Indonesia. Saya juga pernah ke gedung Bisnis Indonesia yang di Slipi, sehingga ingatan saya tentang Bisnis Indonesia ada di sana,” katanya.

Selain kenangan personal tersebut, Qodari mengaku memiliki kedekatan dengan Bisnis Indonesia sebagai pembaca setia media ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bakom RI, ia mengaku rutin membaca surat kabar fisik, termasuk Bisnis Indonesia yang menjadi salah satu rujukan utama untuk memperoleh informasi ekonomi.

“Kalau bicara ekonomi, referensinya adalah Bisnis Indonesia. Itu sebabnya saya selalu memperhatikan Bisnis Indonesia,” ujarnya.

Qodari juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkunjung langsung ke kantor Bisnis Indonesia Group. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu lebih banyak insan media sekaligus mengetahui sejarah perjalanan perusahaan media tersebut.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa kantor Bisnis Indonesia di kawasan Jakarta Pusat telah menjadi pusat operasional perusahaan selama lebih dari dua dekade sejak 2004.

“Saya bersyukur hari ini bisa datang ke sini. Selain bisa bertemu lebih banyak teman-teman Bisnis Indonesia, saya juga jadi tahu bahwa kantornya sudah berada di sini cukup lama, lebih dari 20 tahun,” kata Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat dari pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjadikannya sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional.

Isi dari pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo serta Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto dan segenap jajaran manajerial.

Qodari menekankan bahwa selama ini kebijakan dari orang nomor satu di Indonesia selalu berpegang melalui dua buah pemikiran yang telah dibukukan oleh Prabowo.

“Kalau mau memahami Pak Prabowo itu saya selalu bilang bacalah dua buku, pertama Kepemimpinan Militer 1 dan 2 untuk kenal pribadinya beliau, yang kedua baca Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa bagaimana beliau melihat permasalahan bangsa dan solusinya. [Kebijakan] yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah implementasi dari buku-buku itu,” ujar Qodari.

Dia menilai bahwa apabila masyarakat tidak membaca buah pikiran tersebut, maka tentunya mereka akan kesulitan dalam melihat orientasi atau mahzab dari arah kebijakan Kepala negara.

Meski begitu, Qodari menekankan bahwa kendala tersebut menjadi salah satu dasar lahirnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang memiliki pekerjaan rumah dalam menjelaskan buah pikir Presiden Prabowo.

“Itu memang salah satu PR kita untuk menyampaikan. Karena kalau enggak melihat dasar pemikiran Pak Prabowo, cara Pak Prabowo melihat persoalan bangsa, itu maka apa yang dia kerjakan itu bisa dinilai salah. Karena yang berjalan selama ini berbeda paradigma dengan yang beliau pikirkan atau beliau anut gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bahwa ada banyak salah persepsi di masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dalam meluruskan informasi dan maksud serta tujuan dari Presiden Ke-8 RI itu, dia menilai maka Bakom yang bertugas yang terus melakukan sosialisasi.

Qodari menjelaskan bahwa secara bertahun-tahun praktik ekonomi Tanah Air berjalan dari dua sektor besar, yaitu pertambangan batu bara dan perkebungan kebun sawit yang dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan negara.

Sayangnya, dia melanjutkan bahwa dalam praktik di lapangan kekayaan negara banyak sekali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengelola kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Istilah saya itu ya 7 dari 10 konglomerat Indonesia tuh lahirnya di sana. Nah, mereka punya lahan yang sangat luas, ribuan bahkan jutaan hektar. Apa mereka punya? Enggak Pak, salah Pak, yang punya negara Pak. Itu gak pernah menjadi hak milik mereka tuh gak pernah. Itu bukan SHM. Itu HGU. Jadi pemiliknya masih negara. Dan memang de facto kalau kembali kepada Pasal 33 [UUD 1945], Pak Prabowo itu membawa kita kepada pemahaman yang fundamental bahwa sebetulnya yang selama ini dianggap milik konglomerat itu adalah milik negara,” ujar Qodari.

Oleh sebab itu, Qodari pun menekankan bahwa dalam melahirkan kebijakan Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepada pemahaman yang fundamental bahwa kekayaan negara adalah milik negara.

Selain itu, dia juga memaparkan soal adanya fenomena under-invoicing dan transfer-pricing yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, khususnya terkait ekspor sumber daya alam (SDA).

“Jadi di hulu Pak Prabowo melakukan penertiban, di hilir beliau bikin yang satu pintu itu, badan ekspor itu, satu pintu. Nah, Badan Ekspor ini satu pintu, tapi lewat situ nanti akan dicatat volume yang sesungguhnya. Lalu, kemudian dicegah under-invoicing, dicegah juga transfer-pricing,” ucap Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta masyarakat dan para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan ruang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan proses evaluasi dan pembenahan tata kelola menyusul penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu protes dari sebagian mitra pelaksana.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan isu tersebut telah dibicarakannya langsung dengan Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, yang saat ini tengah memprioritaskan penataan organisasi dan pengelolaan program secara menyeluruh.

"Saya sempat berbicara dengan Bu Nanik sebagai Kepala BGN pada saat pelantikan. Memang fokus dari Bu Nanik adalah untuk pembenahan dan pengelolaan secara menyeluruh," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama BGN adalah evaluasi terkait alokasi program dan tata kelola operasional dapur-dapur MBG yang selama ini menjadi pusat pelaksanaan layanan makan bergizi bagi penerima manfaat.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah alokasi dan implementasi tata kelola dapur-dapur yang ada," katanya.

Qodari mengakui proses evaluasi tersebut tidak mudah karena pelaksanaan program selama ini telah melibatkan banyak mitra yang telah mengeluarkan investasi dan komitmen untuk mendukung operasional SPPG. Sejumlah mitra, kata dia, telah menyediakan lahan, melakukan renovasi bangunan, hingga membangun fasilitas fisik sebagai bagian dari persiapan program.

"Memang bukan hal yang mudah karena proses yang sudah berjalan sejauh ini juga telah melibatkan para mitra yang menyiapkan lahan, merenovasi bangunan, hingga melakukan pembangunan fisik," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah menilai evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan. Menurut Qodari, terdapat momentum yang harus dimanfaatkan untuk melakukan penataan sebelum program terus diperluas.

"Tetapi kembali harus ada satu titik di mana evaluasi itu harus dikerjakan dulu," katanya.

Ia menambahkan penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan penutupan maupun evaluasi SPPG akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN karena lembaga tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan program.

"Untuk detailnya tentu harus ditanyakan kepada Ibu Nanik sebagai Kepala BGN," ujarnya.

Qodari mengungkapkan dirinya telah meminta Kepala BGN menyiapkan penjelasan yang komprehensif mengingat banyak pertanyaan yang muncul dari para mitra yang sebelumnya telah berproses dalam kepemimpinan BGN periode sebelumnya.

"Tentunya saya sudah berbicara dengan Bu Nanik dan meminta beliau menyiapkan penjelasan yang menyeluruh," katanya.

Menurut dia, pemerintah memahami keresahan para mitra yang telah terlibat dalam program sejak tahap awal. Namun, langkah evaluasi yang dilakukan saat ini diyakini bertujuan memperkuat fondasi program agar berjalan lebih baik ke depan.

Qodari menegaskan pembenahan yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar aspek administrasi dan tata kelola, tetapi juga kualitas hasil akhir program, yakni makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita yakin bahwa Ibu Nanik ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental dan menyeluruh agar tidak hanya tata kelola, tetapi juga produk yang dihasilkan, yaitu makanan bergizi, benar-benar memenuhi syarat gizi dan kualitasnya baik untuk kesejahteraan, kemajuan, serta kesehatan para penerima manfaat, terutama anak-anak Indonesia," tandas Qodari.