Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitur baru kacamata pintar Meta menuai kekhawatiran. Pasalnya, fitur yang disebut Name Tag ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dinilai sejumlah pihak berpotensi mengancam privasi pengguna.

Sejak lama, Meta berupaya mengembangkan sistem pengenalan wajah di berbagai layanannya. Kini teknologi tersebut direncanakan hadir dalam kacamata pintar.

Namun, laporan The New York Times yang dikutip dari BGR pada Senin (27/4/2026) mengungkap adanya memo internal yang menyebut proyek ini membawa resiko serius terkait keamanan dan privasi.

Kekhawatiran juga datang dari American Civil Liberties Union (ALCU). Dalam surat kepada Mark Zuckerberg pada 13 April, organisasi tersebut menilai fitur Name Tag dapat membahayakan kelompok rentan, seperti minoritas agama, komunitas kulit berwarna, LGBTQ+, hingga korban penguntitan dan kekerasan seksual. Bahkan, siapa pun yang aktif di dunia digital dinilai berpotensi terdampak.

ACLU juga menyoroti desain kacamata yang tampak seperti kacamata biasa, sehingga berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi orang lain secara diam-diam.

Hal ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk memantau, membuat profil, hingga menguntit seseorang tanpa sepengetahuannya. Selain itu, ada kekhawatiran teknologi ini dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan laporan insiden pada 2024, ketika seorang mahasiswa Harvard disebut menggunakan kacamata pintar berbasis pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang asing di ruang publik secara langsung.

Di sisi lain, meningkatnya kasus kekerasan terhadap komunitas LGBTQ+ membuat teknologi ini semakin disorot dari sisi risiko sosial.

Kaca Mata Pintar Meta untuk Tunanetra

Meski demikian, beberapa solusi diklaim tengah disiapkan untuk mengurangi dampak negatifnya, seperti lensa khusus yang dapat mengelabui sistem pengenalan wajah serta aplikasi yang mampu mendeteksi penggunaan kacamata pintar di sekitar pengguna.

Di tengah kritik, Meta tetap melanjutkan rencana peluncuran fitur ini dan diduga menunggu momen saat perhatian publik teralihkan agar kritik mereda.

Meski begitu Meta menyebut Name Tag memiliki manfaat, salah satunya membantu penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan mengenali orang di sekitarnya. Perusahaan juga berencana memperkenalkan fitur ini lebih dulu dalam acara khusus untuk komunitas tersebut.

Selain itu, kacamata ini diklaim dilengkapi lampu LED sebagai indikator saat perekaman berlangsung, serta pembatasan sistem agar hanya dapat mengenali orang tertentu, misalnya dari daftar pertemanan. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerbitkan aturan baru registrasi kartu seluler untuk memberi kendali penuh kepada masyarakat atas seluruh nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka. Kebijakan ini dilakukan untuk mempersempit ruang penipuan digital dan penyalahgunaan nomor seluler.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi ini menutup celah peredaran nomor tanpa identitas yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk penipuan, spam, dan penyalahgunaan data pribadi.

Meutya menegaskan, registrasi kartu seluler tidak lagi diposisikan sebagai prosedur administratif semata, melainkan instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” kata Meutya, dalam keterangan pers, Sabtu (24/1/2026).

Melalui Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, Kemkomdigi mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi tervalidasi guna mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

“Aturan ini menetapkan setiap Warga Negara Indonesia melakukan registrasi menggunakan NIK dan data biometrik pengenalan wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” ujar Meutya.

Selain itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Pembatasan ini bertujuan menekan praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara massal.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya. Pemilik identitas berhak meminta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa persetujuan.

“Kebijakan ini juga mencakup mekanisme pengaduan terhadap nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan,” ucap Meutya.

Dalam aspek pelindungan data, Meutya menekankan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara, termasuk penerapan standar keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan.

“Pemerintah juga menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru,” ujar Meutya.

Untuk menjamin kepatuhan, pemerintah menyiapkan sanksi administratif bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyambut positif kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik face recognition bagi pelanggan baru mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat atas meningkatnya kasus kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan adaptif terhadap dinamika ancaman di ruang digital.

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico, Senin (22/12/2025).

Dia meyakini penerapan registrasi kartu SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk memberantas kejahatan siber, khususnya jika diintegrasikan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara yang cukup efektif asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” ucapnya.

Meski mendukung, Nico mengingatkan agar penerapan kebijakan ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, terutama terkait perlindungan data pribadi masyarakat.

Dia menekankan data biometrik merupakan data sensitif yang berisiko tinggi jika terjadi kebocoran. "Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya pencegahan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurut Nico, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan penyedia layanan dalam membangun infrastruktur keamanan digital yang andal. “Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyusun timeline yang jelas dan realistis disertai sosialisasi masif kepada sebelum kebijakan masyarakat tersebut diterapkan secara penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetapkan registrasi SIM card dengan biometrik pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026, namun sejumlah hambatan harus diantisipasi agar program ini berjalan lancara.

Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi Alamsyah Saragih, menilai masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Menurut Alamsyah, biometrik memiliki risiko yang cukup besar. Biometrik bukanlah kata sandi yang bisa diganti apabila terjadi kebocoran data. Jika data biometrik bocor, risikonya bersifat seumur hidup.

“Ada tiga risiko yang harus diperhatikan bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga eksklusi sosial dan mission creep,” ujarnya di acara talkshow bertajuk Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition yang digelar Komdigi di Jakarta, Rabu (17/12/2025)

Mantan Komisioner Ombudsman RI periode 2016–2021 itu menambahkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses sistem biometrik.

Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sejumlah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesiapan akses teknologi biometrik di Indonesia dinilai belum merata. Alamsyah mencontohkan potensi persoalan dalam kondisi darurat.

“Kalau ini tidak dimitigasi, ini akan jadi sumber keributan. Tidak kebayang misalnya ada bencana, handphone hilang, lalu orang harus pakai face recognition, tapi sistemnya belum jalan,”

Untuk menghindari berbagai risiko tersebut, Alamsyah menyarankan pemerintah melakukan simulasi kebijakan dengan berbagai skenario kasus sebelum implementasi penuh dilakukan. Simulasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Alamsyah juga menekankan pentingnya pembatasan tujuan penggunaan data biometrik secara tegas. Menurutnya, tanpa pembatasan yang ketat, data biometrik yang awalnya digunakan untuk verifikasi kepemilikan SIM berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Kalau tidak ada pembatasan, niscaya bisa digunakan untuk yang lain. Mau tidak mau pemerintah harus membatasi dengan sangat ketat dan membangunnya bersama pihak-pihak lain,” ujarnya.

Selain itu, jaminan hukum atas opsi non biometrik juga dinilai penting. Opsi ini diperlukan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak memungkinkan menggunakan sistem biometrik, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Alamsyah menilai mitigasi harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini dijalankan.

Beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan antara lain dasar hukum khusus dan pembatasan tujuan penggunaan biometrik, pemisahan database biometrik dan data komunikasi, penerapan enkripsi serta prinsip irreversibility, penguatan hak subjek data, penyediaan opsi non biometrik dan kebijakan inklusif, pengawasan independen, sanksi tegas, serta audit berkala, dan larangan penggunaan biometrik untuk surveillance massal

Perlu diperhatikan praktik pengawasan massal selama ini justru paling banyak dilakukan oleh aparat negara.

“Perilaku surveillance massal ini paling banyak dilakukan oleh aparat. Be careful kalau untuk tujuan itu. Kalau mau dilakukan, harus ada aturan yang jelas, sementara aturan untuk surveillance massal itu belum ada,” tegasnya.

Alamsyah juga menguraikan sejumlah poin regulasi yang dinilai belum siap. Pertama, belum adanya pasal eksplisit yang membatasi penggunaan biometrik SIM card hanya untuk registrasi SIM, sehingga membuka risiko function creep ke ranah lain seperti perpajakan, intelijen, dan profiling.

Kedua, belum terdapat larangan tegas terkait integrasi database biometrik dengan data komunikasi.

Ketiga, opsi nonbiometrik belum dijamin secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

Keempat, hak warga sudah diatur dalam UU PDP, namun mekanisme implementasinya masih lemah dan penegakannya belum teruji.

Terakhir, pengawasan independen masih menjadi persoalan. Otoritas pelindungan data pribadi saat ini masih berada di bawah eksekutif dan belum setara dengan Data Protection Authority (DPA) di Eropa yang bersifat independen.

Diketahui, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah,mengatakan sistem biometrik akan ditetapkan mulai 1 Juli 2026 dan wajib digunakan untuk seluruh pendaftaran kartu baru.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi keamanan digital Indonesia yang dinilai memprihatinkan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kerugian akibat kejahatan digital atau digital scam telah mencapai Rp8,7 triliun. Sebanyak 399.780 konsumen tercatat telah melaporkan kasus penipuan digital kepada OJK. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM menggunakan teknologi face recognition secara bertahap dengan masa transisi selama satu tahun.

Telkomsel, Indosat, dan XLSMART perlu bersiap mengimplementasikan kebijakan baru tersebut.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan saat ini implementasi regulasi tersebut masih dilakukan secara sukarela. Pemerintah memberi waktu 1 tahun bagi pelanggan dan operator seluler untuk menjalankan kebijakan ini secara serius.

“Ada masa transisi nanti satu tahun kurang lebih untuk semuanya mulai (registrasi kartu SIM pakai face recognition)," kata Edwin dilansir dari Antara, Sabtu (15/11/2025).

Pendaftaran kartu SIM lewat face recognition adalah proses verifikasi identitas pengguna baru dengan teknologi pengenalan wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, bertujuan memperkuat keamanan dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler di Indonesia.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Komdigi untuk mengurangi praktik titip identitas atau penggunaan data palsu saat registrasi.

Untuk menjalankan kebijakan ini, operator seluler harus mengeluarkan investasi tambahan pada sistem biometrik face recognition, termasuk pengadaan software dan perangkat keras seperti kamera, server, serta modul face recognition di aplikasi dan sistem backend operator.

Operator juga akan dikenakan biaya akses ke database Dukcapil sebesar Rp3.000 untuk setiap sekali verifikasi face recognition per pelanggan baru (“per hit”). Artinya, jika ada 1 juta pelanggan baru yang mendaftar, maka biaya yang harus dikeluarkan operator untuk memvalidasi pelanggan tersebut adalah Rp3 miliar.

Edwin menjelaskan aturan ini disiapkan untuk memperkuat proses verifikasi identitas pengguna kartu SIM sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler untuk praktik penipuan daring. Adapun saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap konsultasi publik.

Dia menegaskan bahwa penggunaan face recognition tidak akan mempersulit masyarakat membeli kartu SIM.

“Jadi tidak ada yang namanya dipersulit. Cuma ada beberapa untuk KYC (Know Your Costumer atau proses verifikasi identitas) untuk aktivasi. Aktivasi yang selama ini cuma pakai KK (Kartu Keluarga), kita minta sekarang KK sama face recognition,” ujar Edwin.

Komdigi mencatat jumlah aktivasi nomor baru di Indonesia mencapai 500.000 hingga 1 juta per hari, atau 15–20 juta nomor per bulan. Dengan tren tersebut, potensi pergantian nomor dalam setahun bisa mencapai 180 juta hingga 240 juta nomor.

“Dampak kerugian dari nomor-nomor yang tidak jelas itu jauh lebih besar daripada manfaatnya,” ujar Edwin.

Dia juga meminta operator seluler berperan aktif melindungi konsumennya dari penipuan daring, termasuk dengan mengembangkan sistem anti-scam.

"Harus ada yang namanya tanggung jawab bisnis daripada operator. Operator itu harus melindungi pelanggannya. Sama halnya juga dengan pemerintah melindungi masyarakat Indonesia dengan membuat kebijakan," kata Edwin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Diskusi panas soal FotoYu dan pengambilan foto tanpa izin bergulir di media sosial beberapa hari. Aplikasi itu jadi tempat jual-beli foto yang diambil fotografer dalam ruang publik.

Banyak orang yang tak setuju dengan praktik tersebut. Di sejumlah media sosial, beberapa orang mengatakan tak setuju karena mereka tak meminta izin saat mengambil foto dan diperjualbelikan.

Namun di sisi lain, ada juga yang tidak masalah dengan aktivitas itu. Berbagai alasan dilontarkan seperti ingin eksis atau ada foto yang bisa diunggah di media sosial.

Beberapa pengguna juga menilai aplikasi itu hanya menyertakan foto yang ada diri mereka saja. Tidak bisa melihat atau membeli foto orang lain.

Walaupun memang teknologi pengenalan wajah nampaknya belum terlalu sempurna. Sebab dinilai kerap keliru mengenali wajah pengguna, dan menampilkan wajah orang.

Lalu apa sebenarnya FotoYu?

FotoYu dikembangkan oleh perusahaan bernama PT. Super Giga Generasi. Saat CNBC Indonesia mencoba mencarinya, informasi dalam akun LinkedIn menyebutkan perusahaan itu bergerak dalam bidang AI dan berada di Kembangan Selatan, Jakarta.

Dalam laman resminya, FotoYu menuliskan sebagai platform marketplace dokumentasi pribadi. Aplikasi ini menggunakan teknologi privasi AI yang akan mempertemukan fotografer dengan user-nya.

FotoYu menggunakan sejumlah teknologi AI, komputasi awan, otomatisasi, smartphone, GPS, fintech, enkripsi dan crowsourcing.

Sementara dua teknologi utamanya adalah pengenalan wajah (face recognition) dan lokasi data. Aplikasi juga meminta persetujuan pengumpulan data pengenal biometrik wajah dan data lokasi.

Menurut aplikasi, kedua data itu dienkripsi dan hanya bisa dibuka oleh user. Staf FotoYu diklaim tak bisa membacanya, dan hanya bisa dilihat segelintir engineer tingkat atas untuk pemeliharaan.

Pemusnahan identifikasi biometrik dan data lokasi bisa dilakukan secara permintaan atau saat akun pengguna dihapus.

Dalam laman persetujuan disebutkan data apa saja yang dikumpulkan dan diproses FotoYu. Mulai dari nomor ponsel, email, tanggal lahir, gender, foto dan video wajah, data biometrik wajah, data lokasi GPS, preferensi pengguna, data teknis perangkat dan koneksi.

Khusus untuk kreator termasuk juga data foto identitas diri yakni KTP atau Paspor.

FotoYu mewajibkan pengguna hanya memiliki satu akun di FotoYu. Sebab data biometrik wajah unik hanya dikunci untuk satu akun dan mencegah pencurian identitas.

Untuk pencarian, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari selfie wajah, pengguna dapat mengambil selfie wajah atau dengan nomor BIB dalam event tertentu.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]