Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII), emiten pengolahan kayu, mampu mencatat kenaikan laba bersih 2,47% menjadi Rp183,45 miliar pada 2025 di tengah tekanan margin, seiring penurunan laba bruto akibat beban pokok penjualan yang meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), IFII membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,28 triliun pada 2025, naik 3,16% dibandingkan Rp1,24 triliun pada 2024.

Secara operasional, IFII masih sangat bergantung pada pasar ekspor yang menyumbang 85,40% dari total penjualan, sementara pasar domestik hanya 14,60%.

Dominasi ekspor ini menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja penjualan, tetapi juga membuka eksposur terhadap fluktuasi permintaan global dan nilai tukar.

Namun, beban pokok penjualan meningkat lebih tinggi menjadi Rp880,79 miliar dari Rp821,30 miliar. Kondisi ini menekan laba bruto menjadi Rp402,11 miliar, turun dari Rp422,35 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perusahaan berhasil menekan beban penjualan menjadi Rp114,43 miliar dari Rp135,66 miliar. Beban keuangan juga turun signifikan menjadi Rp23,48 miliar dari Rp33,51 miliar, memberikan ruang bagi peningkatan laba sebelum pajak.

Alhasil, laba sebelum pajak tercatat Rp234,91 miliar, naik tipis dari Rp229,82 miliar. Setelah dikurangi pajak, laba tahun berjalan mencapai Rp183,45 miliar, tumbuh 2,47% dibandingkan Rp179,03 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan menyusut menjadi Rp1,70 triliun dari Rp1,75 triliun. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya aset tetap dan persediaan.

Sementara itu, liabilitas turun signifikan menjadi Rp320,99 miliar dari Rp447,46 miliar, mencerminkan upaya deleveraging perusahaan. Ekuitas meningkat menjadi Rp1,38 triliun dari Rp1,30 triliun, didorong oleh akumulasi laba ditahan.

Dari sisi arus kas, kas dan setara kas melonjak tajam menjadi Rp96,62 miliar dari Rp3,62 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini ditopang oleh arus kas operasi yang tetap solid sebesar Rp394,69 miliar.

Di sisi lain, perusahaan mencatat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp210,75 miliar, terutama untuk pembayaran dividen dan pelunasan utang bank.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat penyusutan rugi bersih secara signifikan sepanjang kuartal I/2026, seiring lonjakan pendapatan dan efisiensi operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2025, WSKT membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp679,04 miliar atau turun 45,46% secara tahunan (year on year/YoY) dari kerugian Rp1,24 triliun pada kuartal I/2025.

Penurunan kerugian itu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha perseroan yang melonjak 54,86% YoY, dari Rp1,35 triliun menjadi Rp2,09 triliun.

Meskipun beban pokok pendapatan ikut naik 74,9% YoY menjadi Rp1,92 triliun, perseroan masih mampu mencatatkan laba kotor sebesar Rp175,06 miliar, atau turun 31,43% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp255,29 miliar.

Sementara itu, beban keuangan WSKT mencapai Rp895,27 miliar atau turun tipis dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp901,74 miliar. Selain itu, perseroan juga mencatatkan rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama senilai Rp126,01 miliar.

Dari sisi bottom line, kerugian yang menyusut membuat rugi per saham dasar ikut turun menjadi Rp23,54 per lembar saham dari sebelumnya Rp43,26 per saham.

Adapun kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp3,05 triliun, tumbuh 4,17% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp2,93 triliun.

Total aset WSKT per kuartal I/2026 tercatat mencapai Rp68,89 triliun atau menurun 2,6% year to date (YtD). Perinciannya, liabilitas terkoreksi 1,66% YtD menjadi Rp65,94 triliun, sedangkan ekuitas merosot 19,88% ke level Rp2,94 triliun.

Amankan Kontrak Baru Rp12,52 Triliun Sepanjang 2025

Waskita Karya (WSKT) berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp12,52 triliun, melonjak dari perolehan 2024 yakni Rp9,55 triliun.

Pencapaian kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek-proyek pemerintah, mulai dari jaringan irigasi, Sekolah Rakyat (SR), hingga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fokus pada proyek pemerintah ini sejalan dengan strategi perseroan untuk lebih selektif dalam memilih skema pembayaran.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa perseroan kini menerapkan kebijakan ketat melalui Komite Manajemen Konstruksi untuk memastikan proyek yang dikelola memiliki skema monthly payment atau pembayaran bulanan dan menghindari proyek turnkey.

“Melalui Komite Manajemen Konstruksi, perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko,” tutur Ermy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, sampai dengan 31 Desember 2025, emiten konstruksi pelat merah ini mengelola 63 proyek dengan total nilai kontrak Rp31,7 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK membukukan pendapatan dari segmen pengoperasian jalan tol sebesar Rp17,33 triliun sepanjang tahun buku 2025 yang telah diaudit.

Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menyampaikan realisasi tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 26,8% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (year-on-year/YoY), sekaligus menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan.

"Pendapatan dari segmen jalan tol mencapai Rp17,33 triliun atau setara 68,9% dari total pendapatan eksternal perseroan yang sebesar Rp25,13 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Koentjoro, menjelaskan lonjakan pendapatan ini dipacu oleh operasionalisasi sejumlah ruas baru di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Salah satunya adalah ruas Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 yang menambah portofolio aset produktif perseroan. Ruas tersebut mulai beroperasi secara komersial pada September 2025.

Alhasil, kinerja positif di bisnis jalan tol tersebut berhasil mengerek laba bersih perseroan menjadi Rp3,09 triliun pada 2025 atau tumbuh 11,6% secara tahunan. Performa ini diiringi dengan penurunan total liabilitas sebesar 17,4% dari Rp 58,04 triliun menjadi Rp 47,92 triliun.

"Pertumbuhan yang kami catatkan selalu berbasis ekspansi dengan mitigasi risiko. Ini adalah pertumbuhan yang dijaga kualitasnya," tambahnya.

Koentjoro menggarisbawahi pertumbuhan laba tersebut diraih di tengah konsolidasi pendapatan usaha. Hal itu dinilai menjadi sinyal positif bahwa efisiensi operasional dan disiplin pengelolaan beban keuangan telah benar-benar bekerja.

Pada saat yang sama, laba usaha tercatat tembus Rp2,74 triliun, naik 10,2% secara tahunan. Beban keuangan ditekan dari Rp1,64 triliun menjadi Rp1,24 triliun, atau efisiensi sebesar 24,5% dalam satu tahun.

"Laba bertumbuh, utang turun, ekuitas menguat. Kami berkomitmen mempertahankan trajektori ini sebagai fondasi jangka panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan harga saham PT PP Properti Tbk. (PPRO) kembali mengalami kenaikan pada Rabu (25/2/2026).

Tercatat, harga saham PPRO telah menguat 8,70% ke Rp25 hingga Rabu (25/2/2026) pukul 10:55 WIB. Kenaikan terjadi setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka gembok atau suspensi terhadap perdagangan efek perseroan sejak 24 Februari 2026.

Dari sisi kinerja keuangan, PPRO mencatatkan perbaikan kinerja dengan berhasil memangkas rugi bersih pada kuartal III/2025. Hal ini seiring membaiknya beban keuangan yang ditanggung perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2025, PPRO membukukan rugi bersih sebesar Rp37,02 miliar. Kerugian tersebut mengalami penyusutan 94,86% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp720,23 miliar.

Penyusutan ini disebabkan oleh berkurangnya pos beban keuangan perseroan selama Januari-September 2025. PPRO tercatat membukukan beban keuangan Rp141,41 miliar pada kuartal III/2025, turun 79,71% year on year (YoY).

Di sisi lain, entitas anak BUMN Karya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tersebut menorehkan pendapatan usaha senilai Rp230,97 miliar sepanjang 9 bulan pertama 2025. Capaian ini turun 19,75% dari tahun lalu senilai Rp287,81 miliar.

Pendapatan PPRO disumbangkan oleh segmen usaha realti yang meraih Rp144,22 miliar, sementara segmen properti berkontribusi Rp86,75 miliar.

Sementara itu, perseroan menorehkan beban pokok senilai Rp223,89 miliar pada kuartal III/2025 atau menurun 12,67% YoY. Kondisi ini membuat PPRO menorehkan laba kotor sebesar Rp7,08 miliar, anjlok 77,48% secara tahunan.

Dari sisi neraca keuangan. total aset PPRO tercatat senilai Rp17,75 triliun atau turun 2,70% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp18,24 triliun.

Liabilitas perusahaan juga menurun tajam 62,82% year to date (YtD) menjadi Rp5,97 triliun dari Rp16,05 triliun. Pada saat bersamaan, ekuitas perseroan melonjak 436,53% menuju posisi Rp11,78 triliun pada kuartal III/2025.

Adapun posisi kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp47,10 miliar atau mengalami penurunan sebesar 27,24% YoY dari Rp67,74 miliar pada tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, pencabutan keputusan suspensi saham PPRO tertuang dalam pengumuman Bursa No. Peng-UPT-00002/BEI.PP3/02-2026. Pencabutan suspensi dilakukan setelah PPRO memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada 17 Februari 2026.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan menjelaskan bahwa pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PPRO berlaku di seluruh pasar, terhitung sejak sesi I full call auction (FCA) pagi ini.

“Mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban perseroan atas pembayaran bunga pada tanggal 17 Februari 2026, maka Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan efek perseroan di seluruh pasar,” ucap Lidia dalam pengumuman resmi BEI, Selasa (24/2/2026).

Sebagai informasi, saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. ini telah digembok oleh Bursa sejak 15 Oktober 2024 lalu. Suspensi dilakukan karena perseroan menunda pembayaran bunga obligasi senilai Rp4,33 miliar.

Ditundanya pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II PPRO Tahap IV Tahun 2022 Seri B ke-11 itu karena perseroan dalam kondisi PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada 7 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tertanggal 10 Februari 2026, telah terjadi perubahan skema penyelesaian kewajiban PPRO berdasarkan putusan homologasi. Hal ini memperkuat dasar bagi Bursa untuk meninjau ulang status perdagangan saham emiten tersebut.

BEI tetap meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan guna memantau perkembangan fundamental dan rencana bisnis ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) berencana untuk melakukan divestasi PT PP Infrastruktur (PPIN) ke PT Varsha Zamindo Laksana (VZL) senilai Rp1,41 triliun. Divestasi ini diperkirakan dapat mengurangi beban keuangan PTPP.

Manajemen PTPP dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan VZL berencana untuk mengakuisisi sebesar 81% kepemilikan saham PPIN yang dimiliki PTPP. Dengan ini, kepemilikan PTPP di PP Infra akan berkurang dari sebelumnya 99,15% menjadi 18,15%.

Nilai rencana transaksi berdasarkan penawaran adalah sebesar Rp1,41 triliun. Menurut manajemen, dana yang diperoleh dari divestasi ini dapat meningkatkan arus kas bagi operasional perseroan dan atau dapat digunakan untuk mengembangkan usaha bisnis inti.

“Dana divestasi akan menambah likuiditas karena berkurangnya utang dan terdapat peningkatan dari sisi profitabilitas karena berkurangnya beban keuangan,” tulis manajemen dalam keterbukaannya dikutip Rabu (12/11/2025).

Varsha Zamindo Laksana secara grup didirikan pada 2015. Perusahaan ini mengembangkan layanan sistem air terpadu (end-to-end) di seluruh Indonesia dengan struktur kontrak inovatif. Beberapa pengembangan utama meliputi SPAM Pekanbaru – Kampar berkapasitas 1.000 lps, SPAM Lhokseumawe 230 lps, dan SPAM Ir. H. Djuanda 7.000 lps. Perusahaan ini dalam laman resminya didirikan oleh mantan mantan Chief Operations Officer PT ABM Inverstama Tbk. (ABMM) N. Hasto Kristiyono, mantan Wakil Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang Priyatno, dan insinyur senior berpengalaman YB Haryono.

Selain itu, divestasi ini juga membuat PTPP mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas proyek untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PTPP dapat melakukan penataan kembali portofolio dengan melakukan divestasi saham dari portofolio sehingga lebih fokus pada bisnis inti.

“Dengan optimalisasi struktur perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar,” ujar PTPP.

Sebagai informasi, PPIN merupakan salah satu anak perusahaan dari PTPP yang lahir pada awal tahun 2016. Fokus utama PPIN adalah pengelolaan aset perusahaan induk dan investasi dalam beberapa proyek infrastruktur yang sangat prospektif di tanah air.

PPIN fokus kepada pengembangan SPAM, Infrastruktur Telekomunikasi (Fiber Optik), Jalan Tol, Infrastruktur Jaringan Gas, Infrastruktur Logistik, dan Pelabuhan.

Pemegang saham PPIN berdasarkan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah PTPP sebesar 99,15% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) sebesar 0,85%.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatat rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga kuartal III tahun 2025 sebesar US$ 182,54 juta atau Rp 3,04 triliun (kurs Rp 16.640), naik 39,3% secara tahunan (yoy).

Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pendapatan usaha hingga akhir September 2025 turun jadi US$ 2,39 miliar dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar US$ 2,56 miliar.

Pendapatan usaha tersebut terdiri dari penerbangan berjadwal yang turun jadi US$ 1,84 miliar, penerbangan tidak berjadwal naik jadi US$ 299,5 juta, dan pendapatan lainnya yang turun jadi US$ 245,8 juta.

Sementara total beban usaha GIAA hingga kuartal III tahun ini juga turun jadi US$ 2,29 miliar dari sebelumnya yang sebesar US$ 2,38 miliar.

Di sisi lain, GIAA juga mendapatkan keuntungan dari selisih kurs bersih dari yang sebelumnya rugi US$ 7,5 juta jadi untung US$ 14,7 juta. Lalu pendapatan keuangan naik jadi US$ 18,1 juta.

Namun GIAA juga masih menanggung beban keuangan sebesar US$ 372,8 juta. Sehingga rugi sebelum pajak penghasilan naik jadi US$ 211,7 juta dari kuartal III tahun 2024 yang sebesar US$ 148,06 juta.

Setelah dikurangi manfaat pajak penghasilan, maka rugi periode berjalan hingga kuartal III tahun ini menjadi US$ 180,7 juta.

Adapun total aset GIAA hingga kuartal III tahun 2025 naik jadi US$ 6,75 miliar dibandingkan akhir Desember 2024 yang sebesar US$ 6,61 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Danantara agar pemerintah ikut menanggung beban keuangan jumbo proyek strategis nasional itu.

Pemerintah dan pengelola BUMN kini saling melempar tanggung jawab atas tumpukan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, selaku superholding BUMN yang kini mengelola seluruh dividen perusahaan negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, nanti semua ke kita lagi. Termasuk dividennya. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah ke pemerintah,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, sejak revisi Undang-Undang BUMN diberlakukan, dividen BUMN senilai sekitar Rp80 triliun sudah tidak lagi masuk ke APBN. Karena itu, menurutnya tidak logis jika Danantara tetap meminta dukungan fiskal pemerintah untuk membayar utang proyek.

Kalau ke APBN, agak lucu, karena untungnya ke dia. Susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu," terangnya kepada wartawan saat kunjugan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Danantara mengusulkan agar pemerintah mengambil alih sebagian infrastruktur Kereta Cepat untuk mengurangi beban keuangan KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway Group. Salah satu skema yang diajukan adalah menjadikan sebagian prasarana KCIC sebagai aset Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Respons Istana

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Eks Dirut KAI Angkat Bicara

Mantan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa proyek Whoosh memberi tekanan besar terhadap keuangan perusahaan, terutama dari sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Proyek KCJB sendiri merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium Indonesia dikendalikan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang beranggotakan empat perusahaan negara: KAI, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN).

Namun, sejak awal proyek ini dibayangi pembengkakan biaya atau cost overrun yang signifikan. Kebutuhan pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).