Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi darat PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. (LRNA) menyiapkan diversifikasi usaha melalui peluncuran layanan kargo pada semester II/2026 sebagai motor pertumbuhan baru.

Hal itu dilakukan perseroan untuk mendongkrak pendapatan dan memperbaiki margin keuntungan di tengah tekanan bisnis angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP).

Direktur Pelaksana Lorena Dwi Rianta Soerbakti mengatakan layanan kargo akan dijalankan melalui sinergi dengan ESL Express yang merupakan sister company perseroan.

"Kami berencana meluncurkan layanan kargo berkolaborasi dengan ESL Express pada semester II 2026," ujarnya dalam paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (26/6/2026).

Menurut Dwi, bisnis kargo dipilih karena mampu memberikan tambahan pendapatan tanpa membutuhkan kenaikan biaya operasional yang signifikan. Perseroan menilai model pengiriman tersebut memiliki potensi margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan bisnis inti angkutan penumpang.

"Layanan kargo akan memberikan tambahan pendapatan yang cukup baik sekaligus meningkatkan net profit margin karena tidak ada tambahan biaya operasional yang besar," katanya.

Selain mengembangkan bisnis kargo, LRNA juga memperkuat bisnis rental kendaraan. Dalam waktu dekat, perseroan mengantisipasi masuknya kontrak baru yang akan mendorong penambahan unit armada yang disewakan sehingga menghasilkan pendapatan berulang (fixed income).

Perseroan juga mulai melakukan peremajaan dan rekondisi armada secara bertahap pada semester II/2026. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan produktivitas armada sekaligus menopang target pertumbuhan hingga 2027.

"Penambahan armada dan rekondisi armada akan menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target pertumbuhan pada 2026 dan berlanjut hingga 2027," ujar Dwi.

Dia optimistis kinerja perseroan pada 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir semester I/2026, realisasi kinerja dinilai sudah menunjukkan perbaikan, sementara implementasi strategi baru pada semester II diharapkan semakin memperkuat pendapatan dan profitabilitas.

Di sisi pemasaran, LRNA terus memperluas kanal penjualan digital melalui layanan e-ticketing, termasuk penjualan tiket di platform seperti Traveloka, RedBus, Alfamart, dan Indomaret.

Perseroan juga mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari proses front-end hingga back-end. Langkah efisiensi lainnya dilakukan melalui penguatan pengawasan biaya operasional, evaluasi penggunaan bahan bakar, hingga penyesuaian jumlah tenaga kerja.

Dwi mengakui industri bus AKAP masih menghadapi tantangan besar. Perseroan bahkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan rute sepanjang 2025 yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Menurutnya, bisnis bus penumpang menghadapi persaingan ketat dari moda transportasi kereta api dan pesawat, terutama di jalur-jalur padat di Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat juga semakin banyak beralih menggunakan kendaraan pribadi maupun jasa travel seiring tersambungnya jaringan jalan tol.

Di sisi lain, biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga suku cadang yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sementara ruang kenaikan tarif semakin terbatas karena kompetisi yang ketat.

Perseroan juga menghadapi tantangan regenerasi pengemudi dan awak bus. Banyak pengemudi memasuki usia pensiun, sedangkan minat generasi muda untuk menjadi sopir bus AKAP masih rendah.

Sepanjang 2025, LRNA membukukan pendapatan sebesar Rp59,52 miliar, yang terdiri atas kontribusi bisnis bus AKAP sebesar Rp47,68 miliar, shuttle bus Rp7,81 miliar, dan bus jarak pendek Rp4,03 miliar.

Penurunan pendapatan terutama dipengaruhi berakhirnya dua kontrak kerja sama pada divisi rental.

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat rugi kotor sebesar Rp1,26 miliar, berbalik dari laba kotor Rp3,72 miliar pada 2024. Beban pendapatan langsung mencapai Rp60,78 miliar yang terdiri atas biaya bahan bakar minyak Rp15,44 miliar, penyusutan armada Rp18,22 miliar, serta biaya penyeberangan, terminal, dan tol sebesar Rp9,47 miliar.

Total aset perseroan tercatat sebesar Rp303,47 miliar pada akhir 2025, turun 9,3% secara tahunan. Sementara itu, liabilitas turun 17,88% menjadi Rp36,73 miliar dan ekuitas menyusut 7,97% menjadi Rp266,74 miliar.

Untuk membalikkan kinerja pada 2026, perseroan menerapkan kebijakan efisiensi berlapis, mulai dari evaluasi rute berdasarkan tingkat keterisian minimum (break-even load factor), pengawasan konsumsi BBM berbasis realisasi perjalanan, hingga memperkuat program perawatan preventif armada guna menekan biaya perbaikan dan meminimalkan armada yang tidak beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mempercepat pembenahan pelabuhan dengan lalu lintas tinggi guna mengurangi antrean panjang yang terus berulang saat musim libur panjang.

Ketua Forum Transportasi Laut MTI Hafida Fahmiasari mengatakan tren penumpang dan angkutan barang pada moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan terus meningkat, terutama pada periode libur panjang dan momen hari besar keagamaan.

Menurut dia, antrean di sejumlah pelabuhan seperti lintasan Ketapang–Gilimanuk bukan semata dipicu kenaikan permintaan musiman.

“Tetapi kombinasi antara keterbatasan dermaga, kapasitas kapal yang tidak seimbang dengan volume kendaraan, cuaca dan arus laut, hingga manajemen operasional serta jadwal sandar yang belum optimal,” katanya ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Selain itu, sejumlah insiden kapal kandas dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai menunjukkan pentingnya aspek keselamatan, navigasi, dan kesiapan teknis kapal.

Karena itu, Hafida menilai pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, penerapan sistem antrean digital, hingga peremajaan armada.

Menurut dia, penguatan pengawasan keselamatan serta pengaturan lalu lintas dan distribusi kendaraan juga diperlukan agar antrean ekstrem tidak terus berulang setiap musim liburan.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan penguatan layanan penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk menjelang libur Iduladha dan long weekend Hari Lahir Pancasila.

ASDP menambah armada KMP Rodhita berkapasitas 1.236 gross tonnage (GT) dengan daya angkut sekitar 30 unit kendaraan campuran untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk.

General Manager ASDP Ketapang Arief Eko Kurniansjah mengatakan fokus utama operator saat ini ialah menjaga arus kendaraan tetap bergerak secara bertahap dan tertib.

“Antrean yang terbentuk harus tetap bergerak. Itu yang paling penting. Karena itu kami memastikan seluruh pola pengaturan kendaraan berjalan terkoordinasi sehingga kepadatan di area pelabuhan tetap terkendali,” jelasnya.

Antrean panjang di lintasan Ketapang–Gilimanuk terus berulang dalam beberapa periode libur panjang, termasuk saat long weekend Kenaikan Yesus Kristus dua pekan lalu.

Bahkan, antrean kendaraan sempat mencapai 45 kilometer menjelang Idulfitri 2026.

Berbeda dengan lintasan Merak–Bakauheni yang telah memiliki pelabuhan pendukung, kapasitas layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk masih terbatas di tengah permintaan penyeberangan yang terus meningkat.

Pemerintah sebelumnya juga telah merencanakan pengembangan pelabuhan alternatif di Bali, antara lain di Celukan Bawang, Amed, Gunaksa, dan Sangsit.

Bisnis.com, DENPASAR – Koperasi Komotra Taxi Bali mulai menggunakan mobil listrik sebagai pengganti armada lama yang harus diremajakan.

Armada yang digunakan merupakan produksi Green SM, sebuah perusahaan penyedia kendaraan listrik asal Vietnam. Sebelum ekspansi ke Bali dengan menggandeng Koperasi Komotra, Green SM lebih dulu ekspansi ke Jakarta serta Surabaya.

Dalam skema kemitraan ini, Green SM menyediakan teknologi platform, armada kendaraan sepenuhnya listrik, standar operasional, serta sistem pengembangan pengemudi, sementara Taksi Komotra berkontribusi melalui pengalaman dan jaringan operasionalnya sebagai operator transportasi lokal di Bali.

Managing Director Green SM Indonesia Deny Tjia menjelaskan kolaborasi ini memadukan teknologi mobilitas listrik dengan kapabilitas operasional di lapangan untuk menghadirkan model transportasi yang terstruktur, terkelola, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

"Kemitraan dengan Taksi Komotra mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem mobilitas yang berkualitas dan tertata dengan baik di Indonesia. Dengan memadukan kendaraan listrik, pengembangan pengemudi profesional, serta standar operasional yang jelas, kami ingin mendukung ambisi Bali dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman, andal, dan nyaman bagi masyarakat," kata Deny, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya peluncuran ini berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas yang didorong oleh pertumbuhan pariwisata serta aktivitas transportasi harian masyarakat di Bali.

Laporan Indonesia Tourism Outlook 2025 mencatat adanya pergeseran berkelanjutan menuju perjalanan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini menegaskan relevansi mobilitas listrik dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah tenaga kerja hijau di Indonesia diperkirakan mencapai 4,8–5,3 juta orang pada 2029, mencerminkan potensi ekonomi yang luas dari sektor industri berkelanjutan.

Ketua Koperasi Komotra H. Hasbi menjelaskan mobilitas listrik akan menjadi bagian dari standar baru dalam mendukung pariwisata dan transportasi sehari-hari di Pulau Dewata.

"Melalui kolaborasi ini, kami ingin memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, sekaligus mempersiapkan diri menuju masa depan transportasi yang berkelanjutan," kata Hasbi.

Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bali I Nyoman Arthaya menjelaskan peremajaan yang dilakukan oleh Koperasi Komotra Taxi Bali prosesnya cukup panjang.

Sejak pandemi Covid-19, hampir semua koperasi mengalami penurunan penumpang, sehingga berdampak ke pendapatan yang turun drastis.

"Keadaan ini juga menghambat proses peremajaan taksi di Bali, pada 2023 dan 2025 Dinas Perhubungan mengeluarkan surat peringatan agar armada taksi yang sudah melewati usia 10 tahun diremajakan, jika tidak kuota akan diambil," kata Arthaya, Jumat (27/2/2026).

Koperasi taksi pun terus menjajaki mitra yang bisa menyediakan armada kendaraan listrik baru, karena Pemprov Bali meminta peremajaan harus menggunakan kendaraan listrik.

Arthaya menjelaskan baru pada 2025 Koperasi Komotra Taxi Bali bertemu dengan Green SM dan menyepakati kerja sama mulai 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — BUMNtransportasi dan logistik mulai memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp4,77 triliun yang dikucurkan pemerintah pada 2025.

Suntikan modal itu difokuskan untuk pengadaan armada baru, penggantian kapal penumpang berusia tua, serta penguatan kapasitas industri kereta api nasional.