Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaksimalkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bekerja sama dengan pihak swasta menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mengatasi backlog kelayakan hunian.

"Backlog perumahan itu ada yang kepemilikan dan kualitas (kelayakan hunian), jadi rumah yang tidak layak huni supaya menjadi layak huni dilakukan melalui CSR ini," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty di Dusun Lok Andeng, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, keterlibatan dari pihak swasta begitu penting karena mampu memastikan masyarakat memiliki hunian tapak yang layak dan nyaman untuk ditinggali.

Ia turut menyampaikan bahwa program perbaikan rumah menggunakan dana CSR juga menjadi dukungan terhadap program 3 juta rumah.

"Masyarakat bisa bekerja untuk meningkatkan taraf hidup, terus saat kembali ke rumah mereka beristirahat dengan nyaman, kalau hujan mereka tidak kehujanan dan seterusnya," katanya.

Kementerian PKP memastikan program serupa yang berjalan di setiap daerah bergulir dengan baik, banyak perusahaan swasta secara masif menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat tak mampu.

"Paling ditekankan itu kriteria rumah dan mata pencaharian juga, berarti kan (penerima) masuk desil 1 dan desil 4 di data BPS," katanya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang Deddy mengatakan perusahaannya menargetkan ada 25 RTLH di Malang yang disasar perbaikan tahun 2026.

"Di Kabupaten Malang 25 rumah, yang sudah selesai 10 rumah dan empat rumah masih on progres, sedangkan sisanya di akhir tahun (2026) selesai semua. Sekarang diutamakan Desa Kalisongo karena kebetulan lokasinya berdekatan sama proyek kami," katanya.

Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat bernama Jamia, mengungkapkan kebahagiaannya lantaran rumahnya kini sudah lebih layak untuk ditinggali setelah diperbaiki.

Ia mengatakan sebelum direnovasi tempat tinggal kerap kali mengalami bocor ketika cuaca hujan melanda.

"Dulu saya tidak tahu kalau dapat bantuan dan sempat takut tapi ternyata direnovasi, senang sekali alhamdullilah," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya," kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.

Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.

"PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara," kata dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.

Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.

"Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.

"Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, memperkenalkan terobosan baru yang memungkinkan seluruh pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Kehadiran fitur username ini dirancang sepenuhnya opsional sebagai solusi perlindungan privasi yang memberikan kontrol penuh kepada para pemilik akun untuk memilih, mengubah, atau menghapus identitas publik mereka kapan saja.

Melalui sistem ini, nomor telepon tidak lagi terlihat saat memulai obrolan baru dengan pengguna lain, kecuali kontak tersebut sudah saling menyimpan nomor di buku telepon masing-masing.

Mengingat peluncuran fitur proteksi ini dilakukan secara bertahap secara global, para pengguna diimbau untuk segera mengamankan nama unik pilihan mereka agar tidak diklaim oleh pengguna lain di ruang siber.

Langkah-Langkah

Pertama, pengguna harus memastikan apakah pembaruan sistem ini sudah mendarat di perangkat mereka atau belum. Pengguna dapat membuka menu Pengaturan (Settings), lalu mengetuk profil akun di bagian atas, kemudian memeriksa apakah ada kolom baru bertuliskan Nama Pengguna (Username) di bawah nama profil standar.

Apabila fitur tersebut belum muncul di menu pengaturan ponsel Anda, ada beberapa faktor teknis yang melatarbelakanginya.

Faktor utama adalah mekanisme peluncuran dari Meta yang berjalan secara bertahap di berbagai wilayah negara. Penyebab lainnya adalah aplikasi WhatsApp pada perangkat belum diperbarui ke versi paling anyar

Solusinya, pengguna wajib melakukan pembaruan (update) secara mandiri melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS, kemudian menunggu notifikasi resmi masuk saat server regional mengaktifkan fitur tersebut.

Mekanisme Reservasi dan Cara Mengaktifkan Username Whatsapp

Bagi pengguna yang beruntung dan sudah mendapati fitur ini aktif di aplikasinya, proses pemesanan nama dapat diselesaikan dalam beberapa langkah instan sebagai berikut:

1. Masuk ke menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru.
2. Ketuk ikon pensil atau tombol Buat Nama Pengguna untuk memulai proses ketik.
3. Masukkan nama unik pilihan Anda yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter yang diizinkan sistem.
4. Tunggu beberapa detik hingga sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh orang lain.
5. Jika sistem memberikan tanda centang hijau tanda nama tersedia, ketuk Simpan atau Reservasi untuk mengunci hak kepemilikan nama tersebut.
6. Setelah tersimpan, username Anda akan aktif secara otomatis. Pengguna baru yang ingin menghubungi Anda kini hanya perlu mengetikkan nama pengguna tersebut tanpa perlu meminta nomor seluler pribadi Anda lagi.

Cara Klaim Nama yang Sama dengan Instagram

Ekosistem Meta juga mempermudah integrasi lintas platform digital bagi para kreator konten, organisasi, maupun pelaku usaha kecil (UMKM).

Pengguna dapat menyamakan identitas digital mereka agar selaras dengan akun bisnis di Instagram atau Facebook menggunakan alat bantu generator nama bawaan dari WhatsApp.

Untuk mengklaim nama yang sama, pastikan akun WhatsApp Anda sudah terhubung dalam satu ekosistem Meta Accounts Center yang terintegrasi dengan Instagram.

Saat masuk ke menu pembuatan usernameWhatsApp, sistem akan mendeteksi nama pengguna yang Anda gunakan di Instagram dan memberikan rekomendasi prioritas untuk menggunakan nama yang sama. Langkah sinkronisasi ini sangat efektif guna menjaga konsistensi penemuan merek bisnis di pasar digital serta menghindari aksi peniruan identitas oleh kompetitor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (1/7).

Ketiga pejabat tersebut mengisi posisi Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sudarto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Luky Alfirman. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Sementara itu, Evita Mantovani dipercaya mengemban jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Rionald Silaban yang memasuki masa pensiun.

Adapun Herman Saheruddin dilantik sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menggantikan Masyita Crystallin yang telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) sejak 11 Februari 2026.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," kata Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berikut tiga direktur jenderal yang dilantik:

- Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran;- Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan- Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi bulan ke bulan (m-to-m) sebesar 0,43% pada Juni 2026 yang dipicu terutama kenaikan harga bensin.

Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin mengatakan inflasi tahun kalender (y-to-d) sebesar 1,66% dan secara y-on-y mengalami inflasi sebesar 3,16%.

“Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara m-to-m adalah kelompok transportasi dengan andil 0,31%, sedangkan komoditas utama penyumbang inflasi adalah bensin,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Komoditas lainnya, bawang merah, angkutan udara, bawang putih dan telepon seluler.

Secara y-on-y, kata dia, inflasi pada Juni 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu. komoditas utama penyumbang inflasi yaitu emas perhiasan. Selanjutnya, bensin, beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin.

Pada Juni 2026, kata dia, terjadi kenaikan harga BBM dibandingkan bulan Mei 2026 yakni Pertamax dari Rp12.300 pada Mei 2026 menjadi Rp16.250 pada Juni 2026, Pertamax Turbo dari Rp19.900 pada Mei 2026 menjadi Rp20.750 pada Juni 2026

Selain itu, kenaikan harga pada komoditas hortikultura, khususnya bawang merah dan bawang putih, disebabkan oleh keterbatasan pasokan sebelum memasuki masa panen.

Pada Juni, juga terjadi kenaikan tarif angkutan udara bertepatan dengan masa libur sekolah yang mendorong kenaikan jumlah penumpang pesawat udara.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai dampak konflik perang antara Iran dan AS yang masih belum menemukan titik perdamaian. Menurutnya, situasi ini berbarengan juga dengan musim liburan, di mana kebutuhan transportasi meningkat.

Pemerintah berusaha meredam kenaikan pengeluaran untuk kelompok transportasi dengan diskon tiket kereta api dan tiket pesawat selama musim liburan.

Dia berharap, stabilisasi harga pangan harus terus dilakukan karena secara historis (y-on-y) volatile food atau pergerakan harga kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Meski demikian upaya dalam pengendalian inflasi yang semakin solid berdampak pada kumulatif inflasi di tahun 2026 sebesar 1,66%, masih pada level aman atau masih di bawah rentang ± 2,5%.

“Pada Juli 2026 patut diwaspadai juga sumber inflasi dari kelompok pendidikan karena musim ajaran baru,” ucapnya.