Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat membayar vendor dan kontraktor menjadi jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sisa tahun anggaran 2025.

Menurutnya, strategi itu setidaknya bisa membuat modal yang dimiliki pemda berputar dalam roda perekonomian sehingga mampu memberikan dampak yang efektif.

“Langkah yang bisa segera dilakukan adalah menyegerakan pembayaran untuk para vendor dan kontraktor. Ini memungkinkan mereka memutar modal, sehingga berdampak pada ekonomi,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Di samping itu, pemda dinilai perlu untuk segera merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Sebab, dengan sisa tahun anggaran berjalan, Wijayanto menilai pemda tidak bisa menyusun program baru demi serapan anggaran.

“Dalam situasi seperti ini, menyusun program baru sudah tidak mungkin lagi dilakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah untuk mendorong mereka mempercepat belanja APBD tahun anggaran 2025.

Dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Sementara, dari pemantauan yang dilakukan per September 2025, realisasi belanja daerah dalam APBN 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu.

Perbedaan kecepatan TKD dan penyerapan belanja membuat simpanan dana pemda di perbankan melonjak.

Dengan hasil pemantauan itu, Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menggarisbawahi penyerapan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sisa tahun anggaran 2025 harus berfokus pada kualitas program.

"Cara pandang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu bukan menghabiskan uang secepat-cepatnya, tapi fokus pada hasil programnya, yang dicapai dengan kualitas yang bagus," kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Faisal mengatakan implementasi program dengan hasil yang baik akan otomatis mendorong penyerapan anggaran.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah perlu menyesuaikan kembali cara pandang terkait percepatan belanja pemerintah daerah.

"Kualitas programnya harus baik, termasuk program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap penciptaan lapangan kerja," tambahnya.

Di sisi lain, Faisal mengingatkan pemerintah untuk juga memperhatikan tata kelola, bukan hanya berfokus mengejar penyerapan anggaran.

Efektivitas program terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan tata kelola pelaksanaan program menjadi tiga kunci utama yang saling terikat dan berperan penting dalam hal penyerapan anggaran pemerintah.

"Pada dasarnya, kalau pertanyaannya ke pertumbuhan ekonomi, berarti money to follow functions or programs, bukan sebaliknya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah untuk mendorong percepatan belanja APBD 2025.

Dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

Pemantauan itu bakal menjadi basis evaluasi perbaikan untuk tahun anggaran 2026, agar kinerja fiskal pemda bisa sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025.

Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun. Dana Pemda yang mengendap ini disebabkan oleh belanja Pemda yang tidak maksimal.

Namun, terkait dengan angka ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan sanggahan kepada Purbaya. Menurutnya, simpanan daerah di perbankan tidaklah setinggi data Purbaya yang diambil dari catatan Bank Indonesia (BI).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang rutin dilaksanakan tiap awal pekan, dan kini dihadiri Purbaya, Tito mulanya mengungkapkan BI mencatat simpanan Pemda di perbankan per September 2025 senilai Rp 233,97 triliun.

Namun, Per September 2025, Tito mencatat, dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

"Jadi itu musti diinvestigasi ke mana yang selisih Rp 18 triliun itu. Tapi enggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu sudah bagus untuk menggerakkan ekonomi daerah, jadi kuncinya di situ. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan ditaruh di Bank Jakarta," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan banyaknya dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di bank.

Mengacu data dari Bank Indonesia (BI), Tito memaparkan bahwa terdapat uang sebanyak Rp233,97 triliun yang parkir di bank.

Bukan tanpa sebab, Tito menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan dana jumbo yang mengendap di bank adalah realisasi belanja yang lambat.

“Kenapa anggaran tersebut ada di bank? Inilah faktor-faktor penyebabnya, di antaranya adalah adanya yang memang bekerja, enggak sesuai target,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (20/10/2025).

Dari total dana Pemda Rp233,97 triliun yang mengendap di Bank, dia mengatakan dana Rp178 triliun di antaranya dalam bentuk giro, Simpanan Pemda atau deposito senilai Rp48 triliun, dan tabungan senilai Rp7,43 triliun.

Sementara dana mengendap paling banyak oleh kabupaten, yang mencapai Rp134,26 triliun. Sementara uang provinsi yang masih parkir di bank senilai Rp60,20 triliun, dan kota senilai Rp39,51 triliun.

Dia menyebut setidaknya terdapat sembilan faktor yang menyebabkan dana pemda yang parkir di perbankan masih realtif tinggi.

Pertama, adanya kebijakan Inpres No.1/2025 terkait efisiensi. Tito tidak menampik bahwa kebijakan tersebut berdampak pada pemda harus melakukan penyesuaian pendaptan dan belanja daerah melalui pergeseran anggaran. Alhasil, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan APBD 2025.

Kedua, terjadinya penyesuaian visi dan mmisi serta program prioritas kepala daearh terpilih setelah pelantikan pada 20 Februari 2025 lalu yang berdampak pada perubahan program maupun kegiatan.

Ketiga, adanya kendala administratif baik dalam proses pelaksanaan belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja subsidi.

Keempat, adanya proses penyesuaian penggunaan katalog elektronik versi 6 dari sebelumnya menggunakan katalog elektronik versi 5. Oleh karena itu, sejumlah pemda masih menghadapi kendala kurangnya pemahaman terhadpa fitur-fitur baru.

Kelima, pelaksanaan pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, rata-rata baru dimulai pelaksanaannya pada kuartal II dan kuartal III. Keenam, kecenderungan realisasi APBD tinggi di akhir tahun akibat proses pengajuan pembayaran dari pihak ketiga atau penyedia dilakukan pada akhir tahun.

“Ada juga yang ingin membayar akhir tahun sehingga ditahan dulu. Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu. Dia akan mengambilnya di akhir tahun. Sehingga akhirnya uangnya tersimpan di bank,” jelas Tito.

Ketujuh, keterlambatan K/L pengampu dana alokasi khusus (DAK) dalam menetapkan petunjuk teknis serta petunjuk operasional. Kedelapan, pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik dalam TA 2025. Namun, proses sertifikasi pengadaan tanah belum selesai sampai saat ini.

Terakhir, pembayaran utang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menjadi kewajiban pemda mengalami penundaan akibat memerlukan waktu untuk rekonsiliasi data dengan BPJS.

“Nah itulah beberapa permasalahan yang mengakibatkan pendapatan dan belanja menjadi berbeda kecepatannya,” ujar Tito.

Adapun, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan simpanan pemda tertinggi di perbankan per September 2025, senilai Rp14,68 triliun, sedangkan yang terendah di Sulawesi Barat senilai Rp150 miliar.

Sementara itu, kabupaten dengan simpanan pemda di bank terbesar berada di Bojonegoro senilai Rp3,6 triliun. Kemudian untuk kota, tercatat Banjarbaru dengan simpanan mencapai Rp5,16 triliun.