Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Klarifikasi itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram BGN.

Dalam unggahan tersebut, BGN menegaskan pagu anggaran resmi lembaga untuk 2026 sejak awal memang sebesar Rp268 triliun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

"Informasi mengenai pemangkasan anggaran MBG tahun ini tidak benar. Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 adalah sebesar Rp268 triliun," tulis BGN, Minggu (24/5).

BGN menjelaskan angka Rp335 triliun yang selama ini beredar di publik berasal dari gabungan pagu APBN BGN sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan (standby fund) sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Karena itu, BGN menyebut fokus pengelolaan anggaran saat ini sepenuhnya berada pada pagu utama Rp268 triliun tanpa melibatkan dana cadangan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Dalam penjelasannya, BGN juga memaparkan sebagian besar alokasi anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di seluruh Indonesia.

Dari total alokasi Rp249 triliun yang digunakan untuk operasional program, sekitar 70 persen dialokasikan untuk bahan baku makanan.

Kemudian 20 persen digunakan untuk operasional, distribusi kendaraan, serta insentif relawan. Sementara 10 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan intensif lainnya.

BGN menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara ketat agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

"Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi siswa sekolah," tulis BGN.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai Rp75 triliun. Adapun per 24 Mei, program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian pelaksanaan program MBG di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Salah satu perubahan yang diumumkan ialah layanan MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari dan sekolah di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut angka Rp268 triliun sebagai anggaran sementara MBG 2026z Purbaya mengatakan pemerintah melakukan penghematan untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subiantomenyuntikkan dana jumbo senilai Rp150,55 triliun untuk fungsi pertahanan ke dalam pos belanja cadangan atau Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada tahun ini.

Suntikan dana cadangan pertahanan itu terungkap dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026.

Dana tersebut 'mendadak' muncul. Pasalnya dalam APBN 2025, pos Belanja Lain-lain untuk fungsi pertahanan tercatat nol rupiah alias nihil. Biasanya, anggaran pertahanan dialokasikan langsung pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Munculnya dana Rp150,55 triliun di pos Bendahara Umum Negara (BUN) mengindikasikan bahwa dana ini merupakan dana cadangan atau dana on-top yang siap dicairkan sewaktu-waktu di luar pagu reguler Kemenhan.

Pos yang Tergerus

Tambahan dana cadangan untuk pertahanan itu bukan tanpa biaya. Alasannya, Purbaya melakukan realokasi dari pos lain.

Alokasi Belanja Lain-lain untuk fungsi Pelayanan Umum, yang biasanya digunakan untuk menambal kekurangan belanja pegawai atau risiko fiskal lainnya, anjlok drastis.

Pada 2025, pos cadangan Pelayanan Umum masih tebal di angka Rp177,76 triliun. Kini pada 2026, angkanya dipangkas tajam hingga tersisa Rp54,03 triliun.

Selisih penurunan sekitar Rp123 triliun tersebut hampir setara dengan suntikan baru ke pos pertahanan.

Selain itu, dalam APBN 2026, cadangan pendidikan di BUN dihapus (Rp0). Sebagai perbandingan, terdapat alokasi Rp34,88 triliun dalam cadangan Fungsi Pendidikan di pos BUN dalam APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menilai klausul kewenangan Bendahara Umum Negara, alias Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing (valas) dalam pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam UU APBN 2026 merupakan langkah yang relevan dan tak perlu dikhawatirkan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan SAL, baik dalam Rupiah maupun valuta asing (valas), krusial bagi pemerintah di tengah dinamika kewajiban fiskal yang ketat.

Menurutnya, aturan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026 tersebut memberikan 'bantal' likuiditas bagi pemerintah untuk mengamankan pembayaran kewajiban luar negeri.

"Ini penting untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan valas, salah satunya untuk membayar utang valas, baik pokok yang jatuh tempo maupun bunganya," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Kendati demikian, Wijayanto memberikan catatan agar kewenangan 'tukar guling' mata uang dalam keranjang SAL itu harus murni berorientasi pada kebutuhan manajemen kas negara, bukan untuk aktivitas spekulasi.

Dia memperingatkan pemerintah agar tidak tergiur memainkan komposisi dana tersebut demi mengejar cuan dari selisih kurs.

Adapun, ketentuan anyar tidak ditemukan dalam UU APBN tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Wijayanto memandang aturan tersebut tidak akan menggerus wewenang Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.

Dia memandang pencantuman pasal ini sekadar menegaskan secara eksplisit kepastian hukum bagi Kementerian Keuangan dalam mengeksekusi strategi pengelolaan kas.

"Walaupun tidak diatur dalam UU APBN tahun-tahun yang lalu, bukan berarti tidak diperbolehkan. Kebijakan ini tidak mengganggu otoritas moneter," pungkasnya.

Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menjelaskan penegasan wewenang Bendahara Umum Negara dalam UU APBN 2026 itu tidak akan mengganggu otoritas moneter.

"Ini maksudnya SAL itu disimpan dalam bentuk Rupiah atau valas. Sebetulnya ini masih wewenang Kemenkeu dalam konteks pengelolaan SAL," jelas Riefky kepada Bisnis, Kamis (8/1/2025).

Kewenangan Baru Bendahara Umum Negara

Adapun, Purbaya kini mengantongi mandat baru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/2025 tentang APBN 2026 (UU APBN 2026). Bendahara negara kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing" dalam pengelolaan SAL.

Padahal, persoalan Rupiah dan valuta asing selama ini identik dengan wilayah kerja otoritas moneter yaitu Bank Indonesia.

"Bendahara umum negara dapat mengelola dan mengoptimalisasi dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia serta melakukan rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing," jelas Pasal 31 ayat (2) UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Pasal 31 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk "mengelola dan mengoptimalisasi" dana SAL itu dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada badan usaha milik negara/pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan penugasan.

Dalam bagian penjelasan UU APBN 2026 itu, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewenangan "rekomposisi mata uang Rupiah dan valuta asing". Hanya saja, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan tentang pinjaman SAL itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sementara terkait SAL, UU APBN 2026 juga mengatur secara khusus penggunaan untuk stabilo pasar surat berharga negara (SBN). Dalam Pasal 27 dijelaskan pemerintah berwenang menggunakan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik apabila terjadi krisis, dengan persetujuan DPR (atau dalam 1x24 jam apabila mendesak).