Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penundaan atau realokasi anggaran program prioritas pemerintah dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan defisit APBN, terutama di tengah tekanan geopolitik dan potensi lonjakan harga energi.

Menurut dia, program strategis pemerintah memiliki alokasi anggaran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang fiskal ketika pemerintah membutuhkan tambahan belanja, khususnya untuk subsidi energi.

“Tentu, apalagi program strategis punya alokasi yang besar. Sebagai ilustrasi, program MBG dan KDMP, total alokasi anggaran pada tahun ini mencapai sekitar Rp 400 triliun, cukup besar untuk dilewatkan dalam kebijakan mitigasi pemerintah seperti misalnya efisiensi anggaran,” ujar Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, jika pemerintah melakukan realokasi sebagian anggaran dari program tersebut, maka dana yang dihemat bisa digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal saat tekanan meningkat.

“Katakanlah, pemerintah melakukan realokasi anggaran setengah dari total anggaran tersebut, itu dapat digunakan untuk menambah anggaran subsidi yang bisa digunakan apabila harga minyak mengalami kenaikan dan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mencatat pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan efisiensi terhadap program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski skalanya masih terbatas.

“Sebenarnya kalau melihat dari mitigasi awal pemerintah, MBG sudah masuk ke dalam salah satu aspek belanja yang diefisiensikan. Hanya memang masih terbatas, pada pengurangan hari pembagian makanan,” katanya.

Ia menilai langkah efisiensi tersebut belum cukup signifikan, sementara di sisi lain program prioritas justru masih menyerap anggaran dalam jumlah besar.

“Belum cukup besar, dan betul, di tengah proses efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, program ini malah terlihat sangat masif dalam melakukan pembelanjaan,” ucapnya.

Yusuf menegaskan, dalam kondisi tekanan fiskal yang semakin besar akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu lebih tegas memasukkan program strategis ke dalam daftar belanja yang bisa dievaluasi atau ditunda.

“Hal ini karena pemerintah, punya ruang anggaran yang semakin tipis. apabila tekanan melalui konflik geopolitik membesar,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga defisit tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sebelumnya, kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026) memunculkan dilema besar bagi Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan South China Morning Post, Trump dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan serangan militer atau menahan diri.

Jika AS kembali meningkatkan aksi militer, langkah itu berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu.

Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya terkait akses ke Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi minyak global.

Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan.

Perundingan selama 21 jam di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz.

Namun, kedua pihak tidak mencapai titik temu.

Pejabat Iran menuding AS mengajukan “tuntutan berlebihan”, yang membuat masa depan gencatan senjata dua minggu menjadi tidak pasti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan pagu Rp 335 triliun. Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik karena membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Namun, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih dapat lebih dioptimalkan.

“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena tidak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/3/2026).

Dia pun berpendapat pelaksanaan program MBG dapat optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp 335 triliun.

“Saya pikir begitu, tidak harus Rp 335 triliun,” katanya.

Saat ini, Menteri Keuangan juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen. Defisit APBN 2026 berpotensi melebar akibat tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung sehingga potensial sebagai pos belanja yang dapat dipangkas.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang dapat dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya akan memakan waktu sekitar sepekan ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira begitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan risiko jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel secara bersih memperlebar defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Menurutnya, jika harga minyak global bertahan di level US$100–US$110 per barel, tekanan tambahan terhadap APBN bisa menembus Rp204 triliun hingga Rp272 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit melampaui batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Untuk opsi kebijakan, menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat berisiko mengingat inflasi Februari 2026 sudah di 4,76%, jauh di atas target,” ujar Ishak kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat pilihan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah melakukan rekalkulasi asumsi APBN, melakukan efisiensi belanja nonprioritas, serta merelokasi sebagian anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke buffer subsidi energi.

Ishak menilai hingga saat ini opsi menghapus subsidi belum menjadi prioritas. Langkah tersebut sebaiknya menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Penghapusan subsidi juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus disertai paket kompensasi sosial yang tepat sasaran.

“Yang terpenting, saat ini tidak perlu tergesa-gesa mengambil pilihan terakhir karena pemerintah berpotensi masuk ke dalam jebakan backfire fiscal. Pencabutan subsidi yang tidak dieksekusi dengan baik justru bisa memperburuk kondisi APBN dari sisi penerimaan, bukan hanya pengeluaran,” tutur Ishak.

Dia menjelaskan ketika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi kompensasi tepat sasaran, kondisi tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Belum lagi dampak sosial berupa peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang juga akan mendorong kenaikan biaya penanganan sosial seperti bantuan sosial,” katanya.

Utak-atik APBN

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengingatkan langkah menaikkan harga BBM di dalam negeri sebaiknya dihindari karena masyarakat dinilai belum siap.

Sebaliknya, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap tiga program, yaitu MBG, koperasi desa merah putih, dan food estate.

“Ruang fiskal sudah sangat terbatas, dengan ekspektasi defisit bisa mencapai 3,6%. Peringatan dari lembaga pemeringkat utang seperti Moody's dan Fitch Ratings terkait MBG juga bisa dijadikan justifikasi untuk melakukan penyesuaian anggaran program tersebut. APBN Perubahan perlu segera dibahas di DPR,” kata Bhima.

Dia mengingatkan agar realokasi APBN Perubahan dilakukan secepatnya, mengingat asumsi makro dalam APBN 2026 dinilai sudah tidak relevan.

“Asumsi ICP di APBN berada di US$70 per barel. Sekarang dengan harga minyak, khususnya Brent, di atas US$110 per barel, subsidi energi tidak akan mampu bertahan. Pasti jebol,” kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subiantomenyuntikkan dana jumbo senilai Rp150,55 triliun untuk fungsi pertahanan ke dalam pos belanja cadangan atau Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada tahun ini.

Suntikan dana cadangan pertahanan itu terungkap dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026.

Dana tersebut 'mendadak' muncul. Pasalnya dalam APBN 2025, pos Belanja Lain-lain untuk fungsi pertahanan tercatat nol rupiah alias nihil. Biasanya, anggaran pertahanan dialokasikan langsung pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Munculnya dana Rp150,55 triliun di pos Bendahara Umum Negara (BUN) mengindikasikan bahwa dana ini merupakan dana cadangan atau dana on-top yang siap dicairkan sewaktu-waktu di luar pagu reguler Kemenhan.

Pos yang Tergerus

Tambahan dana cadangan untuk pertahanan itu bukan tanpa biaya. Alasannya, Purbaya melakukan realokasi dari pos lain.

Alokasi Belanja Lain-lain untuk fungsi Pelayanan Umum, yang biasanya digunakan untuk menambal kekurangan belanja pegawai atau risiko fiskal lainnya, anjlok drastis.

Pada 2025, pos cadangan Pelayanan Umum masih tebal di angka Rp177,76 triliun. Kini pada 2026, angkanya dipangkas tajam hingga tersisa Rp54,03 triliun.

Selisih penurunan sekitar Rp123 triliun tersebut hampir setara dengan suntikan baru ke pos pertahanan.

Selain itu, dalam APBN 2026, cadangan pendidikan di BUN dihapus (Rp0). Sebagai perbandingan, terdapat alokasi Rp34,88 triliun dalam cadangan Fungsi Pendidikan di pos BUN dalam APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap yang digunakan untuk tambahan stimulus ekonomi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun.

Sekadar informasi, stimulus tambahan berbentuk BLT itu merupakan masuk dalam paket delapan program akselerasi ekonomi yang sebelumnya disampaikan September 2025 lalu. Penerimanya juga lebih banyak dari yang disalurkan secara reguler dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun demikian, saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025), Purbaya tidak memerinci lebih lanjut anggaran K/L mana saja yang direalokasi anggarannya untuk membiayai BLT tambahan itu.

"Ada beberapa anggaran yang tidak terserap sehingga saya bisa alihkan," terangnya kepada wartawan, dikutip Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyebut dengan tambahan Rp30 triliun hasil realokasi itu, BLT yang disalurkan bisa menjangkau ke desil lebih luas dan untuk periode yang lebih panjang.

Akan tetapi, dia mengakui penyalurannya sempat terkendala urusan logistik sehingga mundur dari target awal penyaluran pada 20 Oktober 2025 atau Senin pekan ini. Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berharap agar penyalurannya bisa segera dipercepat khususnya untuk penerima dari desil 1 dan 2.

Dengan stimulus tambahan itu, Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada kuartal IV/2025. Dia optimistis lantaran sebelumnya juga sudah menyuntikkan dana Rp200 triliun ke himbara untuk memacu penyaluran kredit ke sektor riil.

"Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian, dan kami akan lihat terus perkembangan uangnya seperti apa, kalau masih kurang [injeksi likuiditasnya] saya akan tambah," pungkas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% saat ini menjadi harga mati bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Komitmen yang ia lontarkan itu rupanya memberi rasa tenang kepada investor yang sempat ada keraguan terhadap kondisi fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komitmen menjaga defisit 3% disampaikan Purbaya kepada investor pemegang surat utang pemerintah yang terdiri dari perbankan hingga sekuritas dalam acara Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada pekan lalu, tepatnya Senin (13/10/2025).

"Mereka ingin tahu gimana sih saya me-manage ekonomi ke depan, ngaco apa nggak," kata Purbaya.

"Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit," tegasnya lagi dikutip Senin (20/10/2025).

Sebagai informasi, defisit APBN mencapai Rp 371,5 triliun, atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Adapun, target defisit APBN 2025 mencapai 2,78%.

Hal ini dipaparkan Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025). Sementara itu, keseimbangan primer mencapai Rp18 triliun per 30 September 2025.

"Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% dari PDB dan keseimbangan primer yang positif," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Janji Purbaya

Janji Purbaya soal jaga defisit fiskal di bawah 3% tidak hanya gumam belaka. Salah satu tindakan konkritnya adalah "mengancam" realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang lelet membelanjakan anggarannya alias memiliki serapan rendah.

Ia mengatakan bahwa realokasi tersebut bisa dialihkan ke pos lain yang memang langsung dirasakan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

Realokasi anggaran K/L yang tidak mampu melakukan serapan optimal adalah salah satu cara disiplin fiskal yang dilakukan oleh Purbaya.

Menurutnya, anggaran belanja pemerintah yang menganggur atau tak terserap justru menjadi beban tersendiri bagi pemerintah karena harus membayar bunga penempatan dananya.

"Kalau besar-besar nganggur, saya ambil. Karena kan saya bayar kan? Saya bayar bunga kan? Saya bayar sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan? Rugi saya," ucap Purbaya.

Purbaya mengatakan hal tersebut seraya menegaskan bahwa bagi K/L yang masih memiliki serapan rendah harus melakukan percepatan belanja. Adapun percepatan tersebut dengan catatan harus akurat, tepat waktu, dan tidak dikorupsi.

Menteri Keuangan juga mengatakan manfaat dari realokasi anggaran menganggur bisa bisa digunakan untuk mengurangi utang atau membayar cicilan utang.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain atau saya kurangin utang atau saya pegang untuk bayar utang," katanya dikutip Senin (20/10/2025).

Meskipun Purbaya memiliki komitmen kuat menjaga defisit di bawah 3%, ia membuka peluang untuk menambah defisit APBN. Tentunya dengan syarat kondisi tertentu.

Ia mengungkapkan defisit APBN bisa diperlebar jika pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih kencang, sesuai target Presiden Prabowo Subianto di level 8%. Saat itu, kebutuhan ekspansi fiskal ia sebut tentu akan meningkat, dan pembiayaan anggaran juga akan berubah.

"Walaupun standar Eropa, standar Amerika, sudah dilanggar semua (rasio utang di atas 40% PDB, mereka sudah geser. Tapi saya akan pake rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kenceng, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak," ujar Purbaya Dalam pertemuan dengan para investor atau bond holder pemerintah, dalam acara investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kembali mengutak-atik anggaran, termasuk menambahkan porsi bansos BLT melalui stimulus ekonomi pada Oktober 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Angka ini nyaris naik 2 kali lipat.

Pada akhir tahun lalu, keluarga penerima bansos sebanyak 17 juta keluarga, kini pemerintah menargetkan keluarga penerima mencapai 35 juta keluarga penerima hingga Desember 2025.

Paket stimulus ekonomi ini, seperti menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates, bisa meningkatkan kondisi ekonomi khususnya masyarakat kurang mampu.

Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

"[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun," ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Berikut detail stimulus baru yang disalurkan pemerintah pada Oktober 2025:

1. BLT Rp30 triliun

Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

"Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako," tuturnya.

Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

2. Kuota Magang Nasional

Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang nasional Kemnaker untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta.

"Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia," paparnya.

Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

"Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah," pungkas Airlangga.

Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang nasional. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

Simak tiga kebijakan stimulus ekonomi yang pernah diluncurkan Presiden Prabowo:

1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun

2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun

3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merealokasi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober 2025.

Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain, atau digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara.

Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong K/L agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan.

"Enggak, saya enggak targetin. Saya justru targetin mereka supaya menyerap," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menkeu memberikan batas waktu dua minggu (hingga akhir Oktober) untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, tindakan realokasi akan dilakukan.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerap juga dan rencana yang enggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka enggak bisa nyerap juga," ucapnya.

Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki dua tujuan utama yakni dipindahkan ke K/L lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang," kata Purbaya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya sebelumnya untuk mengendalikan belanja pemerintah, memotong program yang tidak efisien, dan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab, terutama karena sebagian anggaran dibiayai melalui utang.

Perlu diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah hingga 30 September 2025. Dari total proyeksi belanja Rp116,6 triliun, realisasi BGN baru mencapai Rp19,7 triliun, atau hanya 16,9 persen.

Padahal, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun. Akibat rendahnya penyerapan, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan pada Senin, 13 Oktober 2025, bahwa lembaganya akan mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena diperkirakan tidak terserap habis tahun ini.

Selain BGN, rendahnya serapan anggaran juga dialami oleh dua kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) baru membelanjakan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian hanya menyerap Rp9 triliun, yang setara dengan 32,8 persen dari proyeksi anggaran sebesar Rp27,3 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang serapannya rendah.

Ada tiga kementerian atau lembaga (K/L) yang serapannya masih rendah, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.

Purbaya mengatakan dirinya menargetkan tiga K/L tersebut agar mereka bisa menyerap anggarannya dengan baik. Purbaya akan melakukan pengecekan pada akhir Oktober.

"Saya justru targetin mereka supaya nyerap. Karena gini, ini kan masih ada dua minggu kan? Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa," ujarnya saat ditemui di JW Luwansa, Kamis (16/10/2025).

Dia memperkirakan ketiga K/L ini tidak bisa menyerap anggarannya.Jika terbukti, K/L tersebut tidak bisa menyerap, Purbaya akan melakukan realokasi anggaran. Menurutnya, anggaran akan dialihkan ke pos lain, bisa dipakai untuk mengurangi utang atau membayar cicilan utang.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain atau saya kurangin utang atau saya pegang untuk bayar utang," katanya.

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan penyisiran anggaran pada akhir Oktober 2025. Dengan kebijakan ini, maka Kementerian Keuangan akan memberikan tenggat waktu selama 16 hari bagi kementerian dan lembaga untuk mempersiapan penyerapan anggarannya.

Jika ditemukan anggaran yang tidak terserap, Purbaya menuturkan dirinya akan memindahkan anggaran tersebut.

"16 hari lagi untuk kementerian/lembaga (K/L) mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir. Saya akan mulai pindahkan. Saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja," tegasnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dalam paparan Purbaya, ada 3 K/L yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Ketiganya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka dinilai memiliki anggaran terbesar tetapi realisasi serapannya rendah.

Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mendorong K/L yang memiliki dampak langsung ke masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan dapat segera membelanjakan anggarannya. Terlebih lagi, waktu yang sisa 2,5 bulan sampai akhir tahun.

"Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi ya Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB," ucapnya.

"Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya," sambung Febrio.

Berdasarkan paparan APBN KITA, diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja K/L hingga 30 September 2025 mencapai Rp800,9 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,8% dari outlook.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan belanja adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian melakukan monitoring Rencana Penggunaan Dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Selain itu ada juga langkah menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menyisir anggarankementerian/lembaga yang belum dibelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, diketahui realisasi belanja baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp1.275,6 triliun.

Dari Rp800,9 triliun itu, belanja 15 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar baru Rp692 triliun atau 63,1% dari outlook yakni Rp1.097,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) baru 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum (48,2%) dan Kementerian Pertanian 32,8%.

Purbaya menyebut pihaknya akan tetap membantu pengawasan belanja kementerian/lembaga yang rendah penyerapannya, termasuk MBG. Dia menyinggung bahwa penyisiran anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober ini terhadap kementerian/lembaga yang belum optimal membelanjakan anggarannnya.

"Untuk penyisiran anggaran ini kan tanggal 14 [Oktober], 16 hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun, kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir, saya akan mulai pindahkan, saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja," terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Adapun terdapat total 15 kementerian/lembaga dengan anggaran besar yaitu Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Mahkamah Agung.

Purbaya tak memerinci sekiranya mana kementerian/lembaga yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Dalam paparannya, dia hanya menyebut BGN, Kementan, dan Kemen PU dengan anggaran terbesar tetapi memiliki realisasi terendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa prioritas utama pihaknya adalah memastikan kementerian/lembaga belanja semaksmal mungkin. Pihaknya sudah mengidentifikasi mana kementerian/lembaga yang cepat dan lambat membelanjakan anggarannya sampai akhir September 2025.

Namun demikian, pihaknya juga ingin mereka tetap memastikan belanjanya dilakukan dengan tata kelola yang bagus dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. "Jadi, enggak kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi enggak bagus. Kita ingin tata kelolannya bagus dan berdampak bagi masyarakat," terang Febrio.

Saat ditanya apabila kementerian/lembaga dengan realisasi terendah itu akan menjadi sasaran realokasi anggaran, Febrio tidak menjawab. Dia hanya memastikan pihaknya akan memastikan seluruh instansi pemerintahan belanja lebih cepat melalui penyisiran.

"Lagi-lagi fokusnya bukan masalah geser-menggeser. Ini kita ingin membantu K/L untuk belanja lebih cepat. Itu saja, nanti kita coba lihat setelah akhir Oktober ya," terangnya.