Tiga kapal pengangkut beras impor ilegal yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang tidak memiliki dokumen pelayaran maupun kepabeanan yang sah.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra sebagai bagian dari penindakan atas masuknya 40,4 ton beras impor ilegal ke wilayah Batam.

"Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ujar Yan Eka Putra dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pun menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas penyelundupan pangan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jajaran daerah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras dan komoditas lain secara ilegal melalui pelabuhan tersebut.

"Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Amran, Selasa (25/11) silam.

Amsakar menjelaskan pada Senin malam (24/11), tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung mengamankan sejumlah barang ilegal sebelum sempat berpindah tangan.

Ia menambahkan temuan tersebut akan dibawa ke forum Satgas Pangan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir," ujarnya.

Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi jalur masuk barang ilegal. Karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai penting agar ruang gerak mafia pangan dapat ditutup.

Amsakar menyampaikan keberhasilan pengamanan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.

"Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi," ujarnya.

Dandim 0316/Batam merinci bahwa tiga kapal, KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut, serta tiga truk pengangkut telah diamankan. Seluruh barang bukti kini diserahkan ke Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.

Amran sebelumnya menyampaikan persoalan masuknya beras ilegal bukan soal jumlah, tetapi dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat 115 juta petani padi yang sedang memasuki musim tanam.

Pemkot Batam menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga harga diri bangsa serta mencegah keresahan di kalangan petani.

Amran kembali melakukan penindakan terhadap beras ilegal setelah sebelumnya menyegel 250 ton di Sabang.

Di Batam, sebanyak 40,4 ton beras serta sejumlah komoditas lain, termasuk 4,5 ton gula, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung, 900 liter susu, hingga produk frozen food, diamankan pada Senin (24/11) malam.

Laporan awal masuk melalui kanal 'Lapor Pak Amran', yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam.

Lima ABK saat ini sedang diperiksa, sementara seluruh barang masih disegel sembari menunggu proses hukum lanjutan.

Amran menyebut stok nasional dalam kondisi aman, dengan produksi 34,7 juta ton dan stok Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ia menegaskan pemerintah menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan meminta masyarakat terus melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengumpulkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai, menyusul temuan beras impor ilegal di Sabang dan Batam.

"Kita akan bereskan. Jadi, Bea Cukai, saya sudah panggil mereka. Kita rapat internal," tegas Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, 'Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita (Presiden Prabowo Subianto)'. Jadi, harus kita perbaiki dengan serius," jelasnya.

Purbaya tidak secara spesifik menjelaskan mengapa beras-beras ilegal itu bisa lolos dari pemantauan Bea Cukai di Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Batam. Ia hanya meminta waktu untuk melakukan perbaikan instansi tersebut.

Ia mengklaim sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea Cukai, setidaknya dalam satu tahun ke depan.

Jika tidak berhasil, Purbaya mengancam bakal membekukan Bea Cukai dan merumahkan 16 ribu pegawai.

"Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibekukan. Diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi," ancam sang menteri.

"Saya pikir tahun depan (2026) sudah aman lah. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," sambung Purbaya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh pada Minggu (23/11). Beras ilegal lainnya ditemukan di Batam pada Senin (25/11) malam sekitar 40,4 ton.

Amran mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengimpor beras karena stok dalam negeri mencukupi. Temuan beras-beras ilegal itu pun sudah langsung disegel oleh pemerintah.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji menindaklanjuti laporan temuan beras impor ilegal dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya menegaskan bahwa DJBC diberi tenggat waktu satu tahun untuk memperbaiki citra dan kinerjanya.

“Kita akan bereskan, jadi bea cukai, saya sudah panggil mereka. Kita rapat internal ya,” ujar Purbaya di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menambahkan bahwa jika upaya perbaikan gagal, alternatif seperti membuka bea cukai terhadap barang impor bisa kembali dipertimbangkan, kembali seperti masa lalu ketika sistem pengawasan lebih longgar.

“Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” katanya.

Purbaya juga menyebut bahwa DJBC telah mulai menerapkan teknologi, termasuk sistem berbasis AI di sejumlah stasiun bea cukai untuk mendeteksi praktek curang seperti under-invoicing.

Menurutnya, langkah ini sudah menunjukkan kemajuan, dan ia optimistis tahun depan pengawasan akan lebih baik.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai bea cukai dirumahkan,” kata Purbaya.

Menkeu mengingatkan bahwa pegawai DJBC harus tetap profesional dan menjaga integritas untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan komoditas impor ilegal tidak masuk ke pasar domestik.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal tanpa persetujuan pemerintah pusat. Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

Kemudian, pada 22 November, beras itu dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton itu diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta ton.

Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

“Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

“Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya 250 ton beras impor ilegal yang masuk dari Sabang, Aceh. Amran menegaskan pemerintah Indonesia sudah tidak melakukan impor beras.

“Kami menerima laporan sekitar pukul 02.00 WIB ada beras masuk sebanyak 250 ton tanpa izin dari pusat,” kata Amran di kediamannya, Ahad (23/11/2025).

Amran mengatakan setelah menerima laporan itu ia langsung menghubungi penegak hukum dan aparat keamanan. Pihak berwenang sudah menyegel tempat penyimpanan beras. Saat ini baru dua pertiga dari total beras tersebut berada di dalam tempat penyimpanan, sementara sepertiga sisanya masih berada di atas kapal.

“Yang jelas, kalau sudah Panglima Tertinggi, Presiden, menyampaikan tidak boleh impor karena stok beras kita tinggi, maka seluruh rakyat Indonesia, apalagi aparat, pegawai seluruh Indonesia, harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, Presiden,” kata Amran.

Ia juga mengapresiasi penegak hukum yang bergerak cepat menyegel beras ilegal tersebut. Amran menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

Amran mengatakan alasan harga beras Thailand dan Vietnam yang lebih murah tidak dapat dijadikan dalih karena Indonesia berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini.

Ia mengungkapkan beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak karena produksi dalam negeri mencukupi, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kekuatan pangan Indonesia.

Ia menekankan tindakan ilegal ini mencederai nasionalisme sehingga pemerintah mengusut tuntas pelaku, termasuk perusahaan berinisial PT MSG yang diduga menjadi importir beras tanpa persetujuan sah.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertanian awal November lalu, produksi beras nasional tahun 2025 melonjak signifikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras dari Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kementerian mengungkapkan proyeksi ini didapat dari potensi luas panen padi Januari–Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare atau meningkat 12,98 persen dibandingkan Januari–Desember 2024. Produksi padi Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 13,55 persen dibandingkan Januari–Desember 2024.

Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Perkiraan produksi 2025 juga melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan,free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

“Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.