Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melakukan stress test untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko serta dampak rambatan gejolak global dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga," ujar Perry secara virtual.

Bank sentral pun terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Dari sisi insentif likuiditas makroprudensial (KLM), Perry menyebut BI telah memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini khususnya kepada perbankan yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor tertentu khusus penetapan BI atau lending channel. Bank yang mendapatkan insentif juga mereka yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru atau interest rate channel.

"Insentif KLM yang diterima oleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun," terang Perry.

Berdasarkan kelompoknya, KLM disalurkan kepada bank BUMN Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa meliputi ekonomi kreatif, industri real estate perumahan, UMKM, koperasi dan industri keberlanjutan.

Pada sisi pertumbuhan, BI melaporkan pertumbuhannya pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 9,37% (yoy).

"Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong investigasi terkait adanya selisih data dana pemerintah daerah alias pemda yang mengendap di perbankan senilai Rp18 triliun.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sekadar catatan, pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong investigasi terkait adanya selisih data dana pemerintah daerah alias pemda yang mengendap di perbankan senilai Rp18 triliun.

Purbaya, yang juga bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), justru mempertanyakan ke mana larinya uang Rp18 triliun. Dia meyakini data BI sudah sesuai dengan informasi dari masing-masing bank yang langsung tercatat.

"Kalau di pemda kurang Rp18 triliun mungkin pemerintahnya kurang teliti itu nulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu ke mana yang selisih Rp18 triliun itu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sekadar catatan, pemerintah pusat mencatat ada selisih data antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, awalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian awalnya memaparkan bahwa data terbaru BI menunjukkan bahwa uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Menurutnya, ada data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

"Jadi ada sedikit discrepancy atau perbedaan antara data BI yang Rp233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing totalnya Rp215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp18 triliun," terang Tito, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanag dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.